DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingkat inflasi daerah yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah maka diperlukan pengaturan tentang peta jalan pengendalian inflasi Daerah tahun 2025-2027;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra SALINAN 2 Tingkat I Maluku” (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025,Tahun 2026 dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
5.Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025- 2027 yang selanjutnya disebut Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian Daerah. 3

Pasal 2

Maksud penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah untuk:

a.memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program dalam rangka mengendalikan inflasi dengan karakteristik Daerah; dan
b.mendorong Daerah untuk membuat inovasi.

BAB II

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati berwenang menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah.
(2)Bupati membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka melaksanakan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 39 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterjangkauan Harga Stabilisasi Harga 1 a Sosialisasi Peraturan Bupati tentang harga dan Peraturan Bupati tentang satuan Jual Bahan Pangan dan Komoditi Lokal Jumlah pedagang/penjual/pengepul tersosialisasi 300 Pelaku usaha/ konsumen 300 Pelaku usaha/ konsumen 300 Pelaku usaha/ konsumen Dinas Perindagnaker 2 Dinas Perindagnaker

a.Operasi Pasar Jumlah pelaksanaan Operasi pasar saat hargai bergejolak 2 Kali 2 Kali 2 Kali Dinas Perindagnaker
b.Pasar Murah dan Bazar Jumlah pelaksanaan pasar murah dan bazar menjelang Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2 Kali 2 Kali 2 Kali Dinas Perindagnaker
c.Sidak pasar, monitoring pasokan & harga, serta gudang distributor Kegiatan Sidak Pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2 Kali 2 Kali 2 Kali Dinas Perindagnaker 3 Kegiatan KPSH akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2 Kali 2 Kali 2 Kali BULOG Pengelolaan Perikanan/tangkap 1 tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap 59 paket 59 paket 59 paket Dinas perikanan 2 unit usaha yang difasilitasi pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha 34 unit usaha 34 unit usaha 34 unit usaha Dinas perikanan 3 layanan pengujian ikan segar 2 layanan 2 layanan 2 layanan Dinas perikanan Pengelolaan Perikanan Budidaya 1 tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan 75 paket 75 paket 75 paket Dinas perikanan 2 unit usaha yang difasilitasi pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha 50 unit usaha 50 unit usaha 50 unit usaha Dinas perikanan Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok, melalui : PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 4K PROGRAM SUB PROGRAM KERJA INDIKATOR TARGET PIC Rewiew harga eceran tertinggi dan/atau harga acuan TAHUN 2025-2027 Optimalisasi kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap Pelaksanaan Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha pelayanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu kabupaten/kotaPelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025-2027 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 4K PROGRAM SUB PROGRAM KERJA INDIKATOR TARGET PIC Produksi Domestik 1 a Bawang Merah Ohoi Pengembangan Bawang Merah 6 8 10 Dinas Pertanian
b.Aneka Cabai Ohoi Pengembangan Aneka Cabai 14 16 18 Dinas Pertanian
c.Aneka sayuran penyumbang inflasi Ohoi Pengembangan Sayur 16 17 18 Dinas Pertanian a Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi Luasan Lahan Pertanian Teririgasi 5 Ha 5 Ha 5 Ha Dinas Pertanian
b.Jalan Produksi pertanian/Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Produksi Pertanian 7 Km 8 Km 9 Km Dinas Pertanian c. .Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Pertanian RENAKSI Pengembangan Pertanian 1 dokumen - - Dinas Pertanian Dinas Pertanian - Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dengan GAP, GHP POKTAN menerapkan GAP dan GHP 36 Poktan 41 poktan 46 poktan Dinas Pertanian Dinas Pertanian - Produksi Ayam Petelur Peningkatan Produksi Telur Ayam 5% 5% 5% Dinas Pertanian - Produksi Daging Sapi Peningkatan Produksi Daging Sapi 5% 5% 5% Dinas Pertanian 5 Produksi Minyak Goreng 10.800 liter/tahun 14000 liter/tahun 14000 liter/tahun Dinas Pertanian 1 Neraca Pangan Strategis 52 laporan 52 Laporan 52 laporan Dinas Ketahanan Pangan 2 Skor PPH Ketersediaan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dinas Ketahanan Pangan 3 Skor PPH Konsumsi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dinas Ketahanan Pangan 4 Peta FSVA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dinas Ketahanan Pangan Penguatan Cadangan Pangan 1 Jenis Pangan Lokal Tersedia fokus ke ohoi rawan pangan 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis Dinas Ketahanan Pangan Ketersediaan Pasokan Pengembangan Ohoi Tanaman Pangan dan Hortikultura: 2 Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian 3 Penerapan praktik budidaya sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP) dan Good Handling Practice (GHP) 4 Peningkatan produksi protein hewani : Produksi dan Peningkatan Pemasaran Minyak Goreng Lokal Penyusunan Neraca Pangan /MingguProduksi Domestik Pola Pangan Harpan (PPH) Ketersediaan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Daerah(FSVA)/Food Security Vormobility Atlas Penyedian Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 4K PROGRAM SUB PROGRAM KERJA INDIKATOR TARGET PIC 1 Tersediannya Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan 0,5 Ton 0,5 Ton 0,5 Ton Dinas Perikanan 2 Pelaku usaha skala mikro dan kecil yang terfasilitasi 6 UPI (Unit Pengolahan Ikan) 6 UPI (Unit Pengolahan Ikan) 6 UPI (Unit Pengolahan Ikan) Dinas Perikanan Program Pengolahan Perkanan Budidaya 1 Prasarana Pembudidayakan ikan yang tersedia 34 Unit 34 Unit 34 Unit Dinas Perikanan 2 Pass kecil nelayan Atributif Atributif 1 BULOG - Beras (CBP) Jumlah Beras CBP 2.900 ton/tahun 2.900 ton/tahun 2.900 ton/tahun BULOG Penguatan Kelembagaan 1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Pembentukan kelompok petani (pangan, hortikultura) POKTAN Baru 8 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 18 poktan dan 2 sayur) 9 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 18 poktan dan 5 sayur) 9 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 20 poktan dan 10 sayur) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Pembentukan kelompok peternak POKNAK Baru 7 Kelompok 7 Kelompok 7 Kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pembentukan kelompok Perikanan KUB Baru 30 30 30 Dinas Perikanan 2 POKTAN Akses KUR 35 Petani 60 Petani 70 Petani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KUB Akses KUR 3 KUB 5 KUB 5 KUB Dinas Perikanan Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 3 UMKM Akses KUR 30 UMKM 35 UMKM 40 UMKM Dinas Koperasi dan UKM Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Penguatan kelembagaan petani pangan & hortikultura, peternak, perikanan melalui: Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian Pemanfaatan Skema Perbankan bagi UMKM 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 4K PROGRAM SUB PROGRAM KERJA INDIKATOR TARGET PIC Penguatan KAD 1 Jumlah KAD 1 KAD 1 KAD 1 KAD Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan dan Bagian Perkonomian - Subsidi /bantuan mobil transportasi pangan Jumlah Mobil Transportasi Desa 6Unit 6 Unit 6 Unit Dinas Perhubungan - Penambahan jalan mantap (jalan kondisi baik)Peningkatan Panjang Jalan Kondisi Mantap 10% 10% 10% Dinas PUTR 2 Jumlah Event Pariwisata 2 Event 2 Event 2 Event Dinas Pariwisata, Dinas UMKM dan Koperasi 1 Sistem Informasi Panel Harga Pangan Strategis Terintegrasi Tersedia Tersedia Tersedia Dinas Perindagnaker 2 Monitoring Stok dan harga barang kebutuhan , dilaksanakan 1kali dalam seminggu, sedangkan harga dilaporkan setiap hari kerja. 48 Kali/setiap hari kerja 48 Kali /setiap hari kerja 48 Kali /setiap hari kerja Dinas Perindagnaker 1 Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah Peta Jalan TPID Ada Ada Ada Tim Penyusun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan Petani terlatih 20 Petani 20 Petani 30 Petani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nelayan Terlatih 30 Nelayan 30 Nelayan 50 Nelayan Dinas Perikanan 3 Media Sosial yang Dimanfaatkan untuk Menyebarkan Informasi 4 Medsos 4 Medsos 4 Medsos Dinas Perindagnaker, Dinas Koperasi dan UMKM 4 a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Pusat dan Provinsi 4 kali 4 kali 4 kali Setda Bagian Perekonomian dan SDA Komunikasi Efektif Memperbaiki Kualitas Data Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi Koordinasi Pusat dan Daerah 2 Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi - Pelatihan petani/nelayan dalam menyiasati over produksi Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media sosial Pemantauan harga & stok Bapokting ditingkat agen dan pasar rakyat Kelancaran Distribusi Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan 1 Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (tertinggal,terluar,terpencil, dan perbatasan) Partisipasi pada Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Negeri (Promosi destinasi Pariwisata, Desa Wisata, Produk-Produk Ekonomi Kreatif dan UMKM) 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 4K PROGRAM SUB PROGRAM KERJA INDIKATOR TARGET PIC
b.Rapat bersama Kemendagri Rapat Koordinasi mingguan via Zoom 52 Kali 52 Kali 52 Kali Setda Bagian Perekonomian dan SDA
c.HLM dan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Maluku Tenggara Rapat bersama anggota TPID Kabupaten Maluku Tenggara 10 Kali 10 Kali 10 Kali Setda Bagian Perekonomian dan SDA Mengendalikan Ekspektasi 1 Bauran Kebijakan untuk Menjaga Ekspektasi Inflasi 1 Bauran Kebijakan 1 Bauran Kebijakan 1 Bauran Kebijakan BI Perwakilan Maluku dan TPID Kab. Maluku Tenggara Koord+C70:M73inasi dan kolaborasi Dinas terkait tentang perkembangan harga barang kebutuhan pokok 1 Jumah Pemantauan harga setiap triwulan 4 x 4 x 4 x Disperindag , Diskominfo dan stakeholder terkait Komunikasi belanja bijak melalui media sosial dan online 2 jjumlah Penyebaran himbauan melalui akun facebook dan flyer 12 x 12 x 12 x Disperindag dan Diskominfo Komunikasi Ketersediaan produk/barang 3 Jumlah Penyebaran himbauan melalui akun Facebook dan flyer 12 x 12 x 12 x Disperindag dan Diskominfo Penyediaan data informasi harga dan stok barang 4 Jumlah Pengadaan aplikasi harga dan stok barang 1 aplikasi - - Diskominfo 1 Unit - 1 Unit Diskominfo Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan 1 Nelayan terlatih, Pembudidaya Terlatih, Pengolah dan Pemasar terlatih 1.000 Nelayan Pembudidaya dan Pengolah Pemasar 1.000 Nelayan Pembudidaya dan Pengolah Pemasar 1.000 Nelayan Pembudidaya dan Pengolah Pemasar Dinas Perikanan ttd Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya Pemantauan harga setiap tri wulan Penyebaran himbauan melalui akun facebook dan flyer Penyebaran himbauan melalui akun facebook dan flyer Pengadaan aplikasi harga dan stok barang Panduan Vitron Outdoor dan Indoor MUHAMAD THAHER HANUBUN Pendampingan, Pelatihan, Pembinaan, Bimbingan Teknis bagi Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Pemasar BUPATI MALUKU TENGGARA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…