DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Ohoi Tahun Anggaran 2025 pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Ohoi Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah SALINAN 2 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Danan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2025. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Ohoi Mandiri adalah Ohoi maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembengunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat ohoi dengan ketahanan ekonomi, dsan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8.Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Alokasi Dana Ohoi adalah yang selanjutnya disingkat ADO adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 4
11.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADO yang dibagi secara proporsional kepada setiap Ohoi berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12.Alokasi Ketimpangan adalah alokasi yang diberikan kepada ohoi persiapan guna mendukung kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
13.Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Ohoi yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14.Alokasi Penghargaan adalah alokasi yang diberikan kepada Ohoi yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

(1)Anggaran ADO dibebankan pada APBD.
(2)Anggaran ADO sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp48.913.840.187 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh seratus delapan puluh tujuh rupiah).
(3)Besaran anggaran ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.dana alokasi umum sebesar Rp48.184.478.087 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan delapan puluh tujuh rupiah); dan
2. b.dana bagi hasil sebesar Rp729.362.100 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1)Bupati Melalui Dinas melakukan perhitungan perincian ADO setiap Ohoi berdasarkan besaran ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 5
(2)Rincian ADO setiap Ohoi di Daerah tahun anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
(3)Rincian ADO sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar;
2. b.Alokasi Ketimpangan;
3. c.Alokasi Kinerja; dan
4. d.Alokasi Formula.
(4)Rincian ADO setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksu dalam Pasal 3 ayat

(3)huruf a dihitung sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari pagu ADO pada APBD dan dibagi secara merata kepada setiap Ohoi.

Pasal 5

Alokasi Ketimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari pagu ADO.

Pasal 6

(1)Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pagu ADO.
(2)Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ohoi berdasarkan indeks desa membangunan, dengan status Ohoi Mandiri.

Pasal 7

(1)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dihitung dari selisih pagu ADO 6 setelah dikurangi Alokasi Dasar, Alokasi Ketimpangan dan Alokasi Kinerja.
(2)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibagikan berdasarkan indikator:
1. a.jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
2. b.angka kemiskinan Ohoi dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
3. c.luas wilayah Ohoi dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
4. d.tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh serseratus).
(3)Besaran Alokasi Formula setiap Ohoi dihitung dengan menggunakan formula Penghitungan alokasi formula setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)} * AF Kabupaten Keterangan: AF Desa = Alokasi Formula setiap Ohoi Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Ohoi terhadap total penduduk Ohoi di Daerah Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Ohoi terhadap total penduduk miskin Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Z3 = Rasio luas wilayah setiap Ohoi terhadap total luas wilayah Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Ohoi terhadap Indeks Kesulitan Geografis Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara. Ddkab = Pagu Alokasi Dana Ohoi kabupaten. Adkab/kota = Besaran Alokasi Dana untuk setiap Ohoi dikalikan jumlah Ohoi dalam Daerah. 7

BAB IV

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)Kepala Ohoi menyampaikan persyaratan Penyaluran ADO kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Persyaratan penyaluran ADO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tahap I berupa penyampaian peraturan Ohoi mengenai APBOhoi;
2. b.tahap II terdiri atas laporan realisasi penggunaan; 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahun anggaran sebelumnya; 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I kepada Bupati;dan 3) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 9

(1)Dalam hal Bupati melalui Dinas menerima persyaratan penyaluran ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) penyaluran ADO dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Ohoi.
(2)Penyaluran ADO sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADO dan Penyaluran untuk Ohoi Mandiri pada tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
2. b.tahap II paling cepat bulan juni sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADO dan penyaluran untuk Ohoi mandiri pada tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus). 8

BAB V

PELAPORAN ADO

Pasal 10

Penggunaan ADO di Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Ohoi menyampaikan kepada Bupati melalui camat berupa:

a.laporan pelaksanaan APBOhoi semester I (satu) tahun anggaran sebelumnya;dan
b.laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBOhoi tahun anggaran sebelumnya

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…