DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah ..........................................................................
b.Pendapatan Transfer Daerah...................................................................
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .................................................. Jumlah Pendapatan ................................................................................ Rp. Rp. Rp. Rp. 17.861.387.205,99 909.352.912.240,00 13.584.243.138,00 940.798.542.583,99
1. 2.Belanja
a.Belanja Operasi
1. 1.Belanja Pegawai .................................................................................
2. 2.Belanja Barang dan Jasa......................................................................
3. 3.Belanja Bung .......................................................................................
4. 4.Belanja Hibah ......................................................................................
5. 5.Belanja Bantuan Sosial ........................................................................ Jumlah Belanja Operasi ....................................................................... Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 408.414.938.646,00 190.439.371.927,95 5.920.930.639,00 56.260.201.000,00 397.000.000,00 661.432.442.212,95
b.Belanja Modal
1. 1.Belanja Modal Tanah............................................................................
2. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin ......................................................
3. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan..................................................
4. 4.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ............................................
5. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ........................................................ Jumlah Belanja Operasi ....................................................................... Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 6.133.763.000,00 14.893.299.150,00 22.158.441.350,00 25.834.910.995,26 5.087.221.950,00 74.107.636.445,26
6. 3.Belanja Tidak Terduga
a.Belanja Tidak Terduga ............................................................................. Jumlah Belanja Tidak Terduga ................................................................ Rp. Rp. 5.287.259.000,00 5.287.259.000,00
1. 4.Belanja Transfer
a.Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ....................................................... Jumlah Belanja Transfer.......................................................................... Rp. Rp. 181.267.071.242,00 181.267.071.242,00
a.Pembiayaan
a.Penerimaan .............................................................................................
b.Pengeluaran ............................................................................................ Jumlah Pembiayaan Netto ...................................................................... Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ............................................... Rp. Rp. Rp. Rp. 35.473.247.782,77 50.613.822.148,00 15.140.574.365,23 3.563.559.318,55

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Mamasa ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam dalam lampiran II Peraturan Bupati Mamasa ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mamasa ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 23 Oktober 2025 BUPATI MAMASA, ttd WELEM SAMBOLANGI Diundangkan di Mamasa pada tanggal 23 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd MUHAMMAD SYUKUR BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Plt. KABAG. HUKUM dan HAM, YAURY, SH Pangkat : Penata Tk. I NIP. : 19780120 201101 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…