DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Negara adalah Bupati/dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Mamasa.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebaga Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8.Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan yang setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS :
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS dan PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan bagi PNS dan PPPK yang meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Usaha Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 4

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi PNS dan PPPK yang meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
(4)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Usaha Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah apling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
(6)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2025 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya, yakni pada bulan Maret Tahun 2025.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah Hari Raya.
(3)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025;
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 8

Mekanisme penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI MAMASA, ttd WELEM SAMBOLANGI Diundangkan di Mamasa pada tanggal 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd MUHAMMAD SYUKUR BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 02 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Plt. KABAG. HUKUM dan HAM, YAURY, SH Pangkat : Penata Tk. I NIP. : 19780120 201101 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…