DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RKPD Tahun 2026 memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. Program Strategis Nasional; dan e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025. RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan g. penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun SALINAN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9.Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 2

(1)RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah;
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
4. d.Program Strategis Nasional; dan
5. e.kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
7. g.penutup.
(2)Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Masing-masing kepala PD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan,
(2)Hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun dan dianalisis oleh Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.
(3)Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD.
(4)Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan, melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 26 Agustus 2025 BUPATI MAMASA, ttd WELEM SAMBOLANGI Diundangkan di Mamasa pada tanggal 26 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd MUHAMMAD SYUKUR BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 09 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Plt. KABAG. HUKUM dan HAM, YAURY, SH Pangkat : Penata Tk. I NIP. : 19780120 201101 1 002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…