DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 BUPATI MANDAILINGNATAL, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILINGNATALTAHUN ANGGARAN2025 TENTANG PERATURANBUPATI KABUPATENMANDAILINGNATAL NOMOR l TAHUN 2025 BUPATI MANDAILINGNATAL PROVINS! SUMATERAUTARA

16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATALTAHUNANGGARAN2025. MEMUTUSKAN:

24.Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 17);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rpl.928.374.076.483 (Satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

Pasal 3

3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp.137.621.676.466,15
b.Pengeluaran Rp. 0 Pernbiayaan Netto Rp.137.621.676.466, 15 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0 Rp. l.928.374.076.483 Rp. 2.065.995.752.949,15 (Rp.137.621.676.466, 15)
1. 1.Pendapatan Daerah
2. 2.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit)

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.

(6)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebesar Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp?0.361.795.000 (Tujuh puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
1. a.Pajak hotel sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah);

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a sebesar Rpl 92.066.728.685 (Seratus sembilan puluh dua milyar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. a.Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp70.361.795.000 (Tujuh puluh milyar tiga ratus enam puluh satujuta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RplS.343.207.000 (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tigajuta dua ratus tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp91.361.726.685 (Sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 4

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah
c.Pajak pertandingan olahraga sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluhjuta rupiah);
d.Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp. 647.795.000 (Enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
e.Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp. 13.980.000.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
f.Pajak air tanah sebesar Rp. 724.000.000 (Tujuh ratus dua puluh empatjuta rupiah);
g.Pajak sarang burung walet sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);
h.Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratusjuta rupiah);
1. 1.Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.6.600.000.000 (Enam milyar enam ratus juta rupiah); J. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah).
k.Opsen Pajak kenderaan bermotor (PKB) sebesar Rp. 11.000.000.000 (Sebeles milyar rupiah).
1. 1.Opsen bea balik nama kenderaan bermotor (BBNKB)sebesar Rp. 11.500.000.000 (Sebeleas milyar lima ratus juta rupiah). ( 1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) sebesar Rpl5.343.207.000 (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tigajuta dua ratus tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
a.Retribusi jasa umum sebesar Rp. 4.150.000.000 (Empat milyar seratus lima puluh juta rupiah);
b.Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 8.593.207.000 (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
c.Retribusi perizman tertentu sebesar Rp. 2.600.000.000 (Dua milyar enam ratus juta rupiah).

(2)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) sebesar Rpl5.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rpl.729.807.347.798 (Satu trilyun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rpl.652.961.904.950 (Satu triliyun enam ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp76.845.442.848 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(3)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp91.361.726.685 (Sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari:
1. a.Hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tenpat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.424.200.000 (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. b.Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 3.307.837.718 (Tiga milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
3. c.Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara-Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
4. d.Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari jasa layanan sebesar Rp. 76.129. 688.967 (Tujuh puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). ( 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c sebesar 6.500.000.000 (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah, yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang- undangan
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) 6.500.000.000 (Enam milyar lima ratusjuta rupiah).

Pasal 8

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) sebesar Rpl.652.961.904.950 (Satu triliyun enam ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
1. a.Dana desa sebesar Rp. 298.316.313.000 (Dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
2. b.Insentif Fiskal sebesar Rp. 7.118.778.000 (Tujuh milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Dana bagi hasi (DBH) sebesar Rp. 81.115.254.000 (Delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. d.Dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 899.587.754.000 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
5. e.Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 366.823.805.950 (Tiga ratus enam puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(2)Pendapatan antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) sebesar Rp76.845.442.848 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus em pat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 7

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp975.652.821.714 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.472.199.780.426 (Empat ratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.O. (Nihil).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.O. (Nihil).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.725.260.500 (Lima milyar tujuh ratus dua puluh lirna juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sebesar Rpl.458.537.862.640 (Satu trilyun empat ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 10

Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.065.995.752.949,15 (Dua trilyun enam puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 9

( 1) Anggaran belanja pegawai dimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(2)direncanakan sebesar Rp975.652.821.714 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
5. e.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH;dan
6. f.Belanja pegawai BOS.
(2)Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 667.290.296.138 (Enam ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 274.098.301.228 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 23.868.581.648 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.755.344.700 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh em pat ribu tujuh ratus rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.151.600.000 (Satu milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 11

(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp4.960.000.000 (Empat milyar sembilan ratus enam puluhjuta rupiah).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…