DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa; Bab 3. Penyaluran Alokasi Dana Desa; Bab 4. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); Bab 5. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD); Bab 6. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Sanksi; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025, perlu diatur tata cara pembagian dan penetapannya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2 0 1 8 N omor 6 1 1 ) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 255);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 256);
10.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat

2.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. t
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5.Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Sub Urusan Keuangan dan Aset Daerah.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Penghasilan Tetap adalah penerimaan bulanan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
10.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 untuk 164 (seratus enam puluh empat) desa di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025, meliputi:

a.penetapan Alokasi Dana Desa {ADD);
b.penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
c.penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
d.pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD); dan
e.sanksi.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember 2025.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa berdasarkan :

a.alokasi secara proporsional; dan
b.alokasi secara merata.

Pasal 5

Alokasi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan jumlah belanja penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan BPD setiap desa.

Pasal 6

Alokasi secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibagi setelah perhitungan total jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD seluruh desa di Kabupaten Manggarai Barat terpenuhi.

Pasal 7

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh BKAD.
(2)Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
(3)Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling lambat bulan April;
2. b.tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling lambat bulan September; dan
3. c.tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh per seratus) paling lambat bulan Desember awal;
(4)Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD yang lengkap dan benar kepada Bupati melalui DPMD.
(5)Kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)adalah:
1. a.tahap I (pertama) berupa :
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
  2. 2.Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya.
2. b.tahap II (kedua) berupa laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (pertama).
3. c.tahap III (ketiga) berupa laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (Kedua).
(7)Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
(8)Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (kedua) paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
(9)Kepala DPMD mengajukan permohonan pengalokasian ADD kepada Bupati melalui BKAD setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap.
(10)Kepala BKAD menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah diajukan oleh DPMD.

Pasal 9

(1)Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I paling lambat tanggal 3 1 Maret 2025;
2. b.tahap II paling lambat tanggal 3 1 Agustus 2025; dan
3. c.tahap III paling lambat tanggal 3 1 November 2025.
(2)Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka desa yang telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dapat disalurkan.
(3)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 10

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dibidang:

a.bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.bidang pelaksanaan pembangunan desa;
c.bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
d.bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
e.bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa . BABV PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Pasal 1 1 ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui DPMD.

(2)Penyampaian Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahap penyaluran; dan
2. b.laporan realisasi pelaksanaan APBDes.
(3)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni:
1. a.Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I; dan
3. c.Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II.
(4)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni :
1. a.Laporan realisasi Pelaksanaan APB Des Tahun Anggaran se belumnya; dan
2. b.Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I.
(5)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(6)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun berjalan.
(7)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan.
(8)Format laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…