DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penugasan; Bab 3. Pelaksanaan; Bab 4. Pengawasan dan Pengendalian; Bab 5. Dukungan Pemerintah Daerah; Bab 6. Laba Penugasan; Bab 7. Pelaporan; Bab 8. Monitoring dan Evaluasi; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat

(8)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan U saha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pengelolaan Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari;

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset hasil penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung, sampai ditetapkannya pengelola definitif melalui mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu menetapakan pengelola melalui mekanisme penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pengelolaan Aset Hasil Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari; 1 . UndangUndang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang A Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 4.Peraturan Pemerintah · Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat 8 tahun 2022);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 237);
8. 9.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat {Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 16);C MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENATAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL LAPANGAN PARKIR KAMPUNG UJUNG DAERAH BIDADARI. KEPADA PERUSAHAAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Bupati yang mewakili Pemerintah daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Bidadariyang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Bidadaridan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang selanjutnya disebut Perumda Bidadari adalah Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan tidak terbagi atas saham.
6.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bidadari.
9.Direksi adalah organ Perumda Bidadari yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Bidadari untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bidadari serta mewakili Perumda Bidadari baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 1 1 . Rencana Bisnis Perumda Bidadari yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda Bidadari adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 12. 13. 14. 15. Rencana Kerja dan Anggaran disingkat RKA Perumda Bidadari Rencana Bisnis Perumda Bidadari. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Perumda Bidadari dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja Sama Pihak Ketiga adalah dokumen kerja sama antara Perumda Bidadari dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban. Perumda Bidadari selanjutnya adalah penjabaran tahunan dari

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, digunakan asas sebagai berikut:

a.asas legalitas, bahwa setiap tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.asas transparansi, bahwa pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik;
c.asas akuntabilitas, bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum;
d.asas efisiensi dan efektivitas, bahwa pengelolaan bertujuan mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur;
e.asas kepentingan umum, bahwa penugasan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
f.asas tata kelola perusahaan yang baik {good corporate governance) bagi Perumda Bidadari.

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan penugasan kepada Perumda Bidadari untuk mengelola aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung guna mendukung perekonomian Daerah serta dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu atas aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan pengelolaan aset hasil penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari.f

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penugasan;
b.pelaksanaan;
c.pengawasan dan pengendalian;
d.dukungan;
e.pelaporan;
f.laba penugasan; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 5

(1)Perumda Bidadari diberikan penugasan untuk melaksanakan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional berupa Lapangan Parkir Kampung Ujung.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengelolaan, pengembangan dan penataan; dan
3. c.pemeliharaan.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan setelah berita acara serah terima diterbitkan.
(4)Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.para pihak;
3. c.obyek;
4. d.maksud dan tujuan;
5. e.hak dan kewajiban; dan
6. f.jangka waktu.
(5)Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh pengelola Barang Milik Daerah dan Direksi.
(6)Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap penandatanganan berita acara serah terima dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Perumda Bidadari melakukan pemisahan pembukuan penugasan terse but dengan pembukuan dalam pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 6

( 1 ) Penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung oleh Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. mengenai rangka

(2)Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur ten tang besaran tarif retribusi tern pat khusus parkir di luar badan jalan yang berlaku di Kabupaten Manggarai Barat.
(3)Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
(4)Penyetoran retribusi oleh Perumda Bidadari ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah penerimaan retribusi.
(5)Penyetoran retribusi oleh Perumda Bidadari ke Rekening Umum Kas Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (3) pada saat hari libur kerja dilakukan pada hari pertama kerja setelah pelaksanaan hari libur.
(6)Perumda Bidadari mendapatkan imbal jasa atas pelaksasaan pemungutan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan retribusi Lapangan Parkir Kampung Ujung.
(7)Imbal jasa yang didapat Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pelaksanaan penyelenggaraan parkir dituangkan dalam perjanjian kerja sama Perumda Bidadari dengan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
(9)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
1. a.komparisi;
2. b.para pihak;
3. c.konsideran;
4. d.isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat: 1 . maksud dan tujuan;
  1. 2.objek;
  2. 3.ruang lingkup;
  3. 4.pelaksanaan;
  4. 5.hak dan kewajiban para pihak;
  5. 6.pembiayaan;
  6. 7.jangka waktu;
  7. 8.penyelesaiaan perselisihan;
  8. 9.keadaan kahar; dan
  9. 10.pengakhiran kerjasama.
5. e.penutup.

Pasal 7

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.pembuatan rencana kerja dan anggaran; dan
2. b.penyusunan rencana tata kelola operasional pengelolaan aset basil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan_f

Pasal 8

Pengelolaan, pengembangan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan optimalisasi potensi pendapatan selain retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dilakukan dengan mekanisme:

a.swakelola; dan/ atau
b.kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

( 1 ) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung.

(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pemeliharan rutin dan perbaikan atas kerusakan ringan.
(3)Perbaikan atas kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 10

( 1) Pelaksanaan penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perumda Bidadari dapat didukung dengan pendanaan.

(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penyertaan modal Daerah; dan/atau
2. b.hibah.
(3)Pemanfaatan pendanaan oleh Perumda Bidadari harus berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 ( 1 ) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Bidadari untuk pelaksanaan penugasan.
(2)Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perumda Bidadari untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
1. a.pemeliharaan, rehabilitasi dan penataan sarana dan prasarana Lapangan parkir Kampung ujung;A
2. b.pembangunan sarana prasarana dalam rangka optimalisasi pendapatan selain retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.biaya operasional Perumda Bidadari dalam pelaksanaan penugasan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat diperoleh dari hibah yang sah dan tidak mengikat yang diterima oleh Perumda Bidadari.
(4)Pendanaan yang diterima oleh Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENUGASAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENUGASAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017