DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai; Bab 3. Rencana Aksi Daerah Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai; Bab 4. Peran Serta Masyarakat; Bab 5. Kerjasama; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Penghargaan; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Sanksi Administratif; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengurangi timbunan sampah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, perlu dilakukan berbagai upaya termasuk pembatasan penggunaan produk plastik dan/atau kemasan sekali pakai;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah secara khusus melakukan upaya pengurangan timbunan sampah melalui pembatasan penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentan6/ Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Plastik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6522);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 240 Tahun 2023). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK PEMBATASAN DAN/ATAU BUPATI TENTANG KEMASAN SEKALI PAKAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Manggarai Barat yan6/ memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom;
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
4.Produk Plastik Sekali Pakai adalah produk yang mengandung bahan dasar berupa plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polimeric, polystyrene foam/styrofoam dan atau bahan sejenis lainnya yang hanya digunakan untuk satu kali pemakaian;
5.Timbunan Sampah adalah Volume Sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu;
6.Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dan/ atau Kemasan Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisir volume atau berat distribusi dan atau penggunaan Plastik dan/ atau Kemasan Sekali Pakai;
7.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
8.Produk pengganti Plastik Sekali Pakai adalah Produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan atau tidak sekali pakai.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan produk plastik dan/atau kemasan sekali pakai.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.mengurangi timbunan sampah plastik dan/ atau kemasan sekali pakai;
2. b.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat bagi masyarakat;
3. c.menjaga kelestarian ekosistem sebagai ruang hidup bersama;
4. d.mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pembatasan penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai;
b.penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai;
c.rencana aksi daerah pembatasan penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai;
d.peran serta masyarakat;
e.kerja sama;/
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan;
h.pendanaan; dan
1. 1.sanksi administratif.

BAB II

PEMBATASAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK DAN/ATAU KEMASAN SEKALI PAKAI

Pasal 4

(1)Pembatasan penggunaan produk plastik dan/atau kemasan sekali pakai dilakukan di kawasan:
1. a.pusat perbelanjaan;
2. b.toko swalayan;
3. c.pertokoan;
4. d.pasar rakyat;
5. e.kawasan wisata;
6. f.rumah makan/cafe/restoran/kantin;
7. g.sekolah;
8. h.perkantoran/perusahaan;
9. i.perhotelan/penginapan; dan j . fasilitas umum.
(2)Produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prod~k yang mengandung bahan dasar berupa:
1. a.plastik;
2. b.lateks atau polyethylene;
3. c.thennoplastic synthetic polimeric;
4. d.polystyrene foam/ styrofoam; dan/ atau
5. e.bahan sejenis lainnya yang hanya digunakan untuk satu kali pemakaian.
(3)Pembatasan penggunaan prod~k plastik dan/ atau kemasan sekali pakai dilakukan terhadap jenis produk:
1. a.kantong plastik;
2. b.pipet/ sedotan plastik;
3. c.botol plastik; dan
4. d.kemasan pangan styrofoam.
(4)Pembatasan penggunaan prod~k plastik dan/atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penggunaan:
1. a.kantong belanja ramah lingkungan;
2. b.pipet/ sedotan berbahan stainless atau nonplastik;
3. c.botol berbahan nonplastik; dan
4. d.pembungkus makanan berbahan daun/kerta°·?

Pasal 5

(1)Pembatasan Produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai dilaksanakan untuk mengurangi timbulan sampah plastik.
(2)Timbulan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup penggunaan oleh konsumen.

Pasal 6

( 1 ) Setiap pelaku usaha/penyedia produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai wajib menyediakan produk pengganti Plastik Sekali Pakai.

(2)Setiap orang wajib mengunakan produk pengganti Plastik dan/ atau Kemasan Sekali Pakai.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK DAN/ATAU KEMASAN SEKALI PAKAI

Pasal 7

( 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan wajib menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan/ atau Kemasan Sekali Pakai.

(2)Rencana Aksi Daerah Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan/ atau Kemasan Sekali Pakai terdiri dari:
1. a.penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan timbulan sampah dari Produk Plastik dan/ atau Kemasan sekali pakai;
2. b.kampanye;
3. c.dialog publik;
4. d.edukasi dan kegiatan ilmiah;
5. e.mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai;
6. f.mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan penggunaan produk plastik dan/atau kemasan sekali pakai secara mandiri;
7. g.mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;
8. h.memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan;
9. i.mendorong dan membina UMKM untuk memproduksi produk pengganti yang ramah lingkungan; j . melakukan pengawasan pembatasan penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai; dan
10. k.memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal/ pembatasan penggunaan produk plastik sekali pakai.
(3)Rencana Aksi Daerah Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

( 1) Masyarakat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai.

(2)Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.tidak menggunakan produk plastik dan/ atau Kemasan sekali pakai dalam kegiatan sehari hari;
2. b.aktif melakukan pencegahan penggunaan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai, termasuk memberikan laporan kepada pemerintah daerah jika ada instansi pemerintah/ pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, lembaga pendidikan, lembaga swasta, organisasi keagamaan, lembaga sosial, pelaku usaha yang menggunakan produk plastik dan/ atau kemasan sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari; dan
3. c.membentuk kelompok dan/ atau gerakan masyarakat sadar sampah plastik. BABV KERJASAMA

Pasal 9

(1)Dalam pembatasan penggunaan produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai, Perangkat Daerah yang menangani urusan persampahan dapat melakukan kerja sama dengan:
1. a.Perangkat daerah lainnya dan Instansi Vertikal;
2. b.BUMN/BUMD;
3. c.BLU/BLUD;
4. d.Lembaga Pendidikan;
5. e.Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial dan Organisasi Keagamaan; dan
6. f.Pelaku U saha.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak.4

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan penggunaan produk Plastik dan/atau Kemasan Sekali Pakai.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal ( 1) dapat dilakukan melalui:
1. a.edukasi;
2. b.sosialisasi;
3. c.konsultasi; dan
4. d.pendampingan.
(3)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Tim.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.lnstansi Vertikal;
2. b.Perangkat Daerah;
3. c.Akademisi;
4. d.Lembaga Swadaya Masyarakat/Pegiat Lingkungan;
5. e.Pengusaha;
6. f.Tokoh Keagamaan; dan
7. g.Tokoh Masyarakat.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Tim melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persampahan.
(1)Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Organisasi Keagamaan, Lembaga Sosial, Pelaku U saha, masyarakat dan perorangan yang taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan oleh Bupati.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak/

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…