DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; Bab 3. Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; Bab 4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Bab 5. Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tata Cara Pelelangan Ikan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Kabupaten Manggarai Barat; BUPATIMANGGARAIBARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG TATACARAPELELANGANIKANDANTATACARAPENGENAANSANKSI ADMINISTRATIFDI KABUPATENMANGGARAIBARAT PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT NOMOR ~0 TAHUN2025 BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS!NUSATENGGARATIMUR '\ SALINAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya yang mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. ~ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELELANGAN IKAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKS! ADMINISTRATIFDI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.
4.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 241);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selarjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan Kabupaten Manggarai Barat.
6.Pengelolaan Tempat Pelelangan ikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi, fasilitasi, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi terkait Tempat Pelelangan Ikan.
7.Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli ikan di Tempat Pelelangan ikan (TPI} tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan harga ikan yang disepakati bersama.
8.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta aktivitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
9.Badan usaha adalah koperasi, Perusahaan swasta dan Perusahaan negara/Daerah yang berusaha di Bidang Perikanan.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelanga Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Retribusijasa pelayanan adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pada tempat pelelangan ikan.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan dan/ atau diberikan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
14.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkunga perairan. ~ ( 1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPI.

(2)Dalam pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan TPI berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitas untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. ·
(2)Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas.
1. a.tata cara pengelolaan TPI;
2. b.penyelenggaraan pelelangan ikan;
3. c.sistem data informasi;
4. d.pembinaan dan pengawasan; dan
5. e.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATACARAPENGELOLAANTEMPATPELELANGANIKAN

Pasal 2

15.Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan um um dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
16.Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum. 1 7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18.Sarana pelelangan adalah peralatan dan perlengkapan penunjang terlaksananya pelelangan ikan.
19.Kartu peserta pelelangan adalah kartu tanda peserta yang diterbitkan oleh dinas untuk bakul/pedagang sebagai bukti yang bersangkutan telah tercatat menjadi peserta pelelangan il-an di TPI. Untuk dapat ditetapkan menjadi Petugas Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ~

Pasal 6

( 1) Petugas Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a bertugas membantu Kepala TPI dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelelangan ikan dengan cara memfasilitasi pemilik ikan dan pembeli ikan.

(2)Petugas Pelelangan ikan terdiri dari
1. a.juru lelang;
2. b.juru timbang;
3. c.kasir; dan
4. d.staf administrasi lelang.

Pasal 5

( 1) Sumber daya manusia pendukung pengelolaan TPI terdiri dari:

a.petugas pelelangan ikan;
b.petugas pengamanan; dan
c.petugas kebersihan.

(2)Sumber daya manusia pendukung pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
(3)Penetapan sumber daya manusia pendukung pengelolaa .. 1 TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diltetapkan berdasarkan hasil seleksi administrasi, wawancara dan kompetensi. Sumber Daya Manusia Pendukung Pengelolaan TPI
(3)Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala TPI.
1. b.menyelenggarakan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. c.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan TPI.
3. a.menyelenggarakan administrasi keuangan pelelangan ikan;
4. b.menerima pembayaran hasil pelelangan ikan dan menyelesaikan transaksi dengan bakul ikan; ~

Pasal 10

Tugas kasir TPI adalah sebagai berikut:

a.menimbang ikan, mencatatjenis ikan, berat ikan dan pemilik ikan;
b.memberikan penjelasan, informasi atau keterangan kepada pemilik ikan dan pembeli ikan;
c.melakukan timbang ulang terhadap ikan yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli apabila ada pengaduan; dan
d.membuat laporan hasil timbang. Tugas juru timbang adalah sebagai berikut:

Pasal 9

a.memberikan penawaran dengan harga paling rendah yang ditentukan penjual kepada pembeli;
b.berperan menjadi penengah antara nelayan dan pedagang;
c.berkewajiban untuk membuat kesepakatan antara nelayan dan pedagang;
d.membantu dalam menyepakati harga yang diinginkan oleh pembeli dan diajukan nelayan;
e.menawarkan harga kepada peserta lelang;
f.penawaran paling tinggi menjadi pemenang lelang; dan
g.membantu menyepakati harga antara pembeli dan pemilik ikan Tugas juru lelang adalah sebagai berikut :

Pasal 8

a.warga negara indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.berkelakuan baik;
d.pendidikan terakhir minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
e.dapat mengoperasikan komputer; dan
f.khusus untuk juru lelang memilikisertifikat juru lelang. Fasilitas TPI dan Sarana dan Prasarana Pendukung TPI

Pasal 14

( 1) Fasilitas pendukung TPI meliputi:

a.kios / toko / loss pelelangan;
b.workshop perikanan;
c.kantor dan balai pertemuan.jz

Pasal 13

Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala TPI untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan TPI. Petugas Pengamanan {Satpam)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b bertugas membantu Kepala TPI untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan TPI dan mendampingi petugas Retribusi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…