DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penjabaran dan Pemantauan; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai,.( Barat Tahun 2026; BUPATI MANOGARAJ BARAT, DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAJBARAT TAHUN 2026 TENT ANG PERATURANBUPATI MANGOARAI BARAT NOMOR J.~ TAHUN 2025 BUPATIMANOGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENOGARA TIMUR Menimbang I SALINAN PERATURANBUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH KABUPATENMANGGARAIBARATTAHUN 2026.,( MEMUTUSKAN :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T'ahun 1945);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Menetapkan Mengingat

BAB II

PENJABARAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Renja PD.
(2)RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. ,f Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu] tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu} tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 5

(1)Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan perubahan RKPD.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),,( berupa:

Pasal 4

(1)Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-rnasing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPDTahun 2026 atau APBD Tahun 2026.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Sadan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Adrninistrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhimya triwulan tahun berjalan.
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dalam hal RKPDTahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA dan PPASTahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2026.

(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Bab I : pendahuluan;
2. b.Bab Il : gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.Bab Ill : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.Bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.Bab V : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.Bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
7. g.Bab Vil : penutup
(4)Uraian dan rincian RKPD Tahun 2026 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi :
1. a.acuan penyusunan Renja PD, berupa program/kegiatan /sub kegiatan PD dan/ atau lintas PD; dan
2. b.landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2026. BER1TA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR ;;z_'1 F'RANSISKUS SALES SODO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Diundangkan di Labuan Baja pada tanggal S- ~5~!;2025 EDlSTASIUS END! TTD Ditetapkan di Labuan Baja pada tanggal ~ ~~\ 2025 BUPATI MANGGARAI BARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonorni daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
c.keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagairnana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3)Perubahan Rh'PD sebagairnana dimaksud pada ayat (l),A' ditetapkan dengan Peraturan Bupati. . .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…