DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Rencana Struktur Ruang; Bab 3. Rencana Pola Ruang; Bab 4. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Bab 5. Peraturan Zonasi; Bab 6. Kelembagaan; Bab 7. Ketentuan Lain-Lain; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati lentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Percncanaan Golo Mori; BUPATl MANGGARAI BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR ...3,;z. TAHUN 2025 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GOLO MORI BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINS) NUSA TENGGARA TIMUR • [ SALINAN I

10.Peraruran ...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Bado.n Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 ten tang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); / 2 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Baral.
2.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat....(
3.Pemerintah ...

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11.Peraturan Men teri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tabun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
14.Peraturan Daerab Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Baral Nomor 228); 3
14.Pengendalian ...
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam burni sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pennukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang rneliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemonfaatan Runng.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyuaurian dun pelaksanaan program beserta pembiayaannyajv' 4
25.Peraturan ...
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRWKabupaten/Kota yang bersangkutan.
18.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20.Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan kara.kteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21.Blok adalah sebidang Jahan yang dibatasi sekurang- kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22.Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23.Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dava buatan. ~
24.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanamun, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika/ 5

c.sebelah ...

(1)Delineasi WP Golo Mori ditetapkan sebagai WP Ill berdasarkan aspek fungsional dan/ a tau administrasi dengan luas 7 .605,97 (tujuh ribu enam. ratus lima korna sembilan tujuh) hektare.
(2)Batas-batas WP Golo Mori sebagaimana dimaksud pada oyot (2) adalah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Macang Tanggar dan Desa Golo Silas;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Pantar, Desa Galo Pongkor dan Desa Tiwu Nampar; ,./ Pasal 3
3. a.tujuan penataan WP;
4. b.rencana Struktur Ruang;
5. c.rencana Pola Ruang;
6. d.ketentuan Pemanfaatan Ruang;
7. e.PZ;dan
8. f.kelembagaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM • Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GOLO MORI.

Pasal 2

25.Peraturan Zonasi yang selanjulnya disingkal PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
27.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
28.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 6 Bagian ...

c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Golo Mori; dan
d.sebelah baral berbatasan dengan Selat Molo.

(3)Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebagian Desa Golo Mori di Kecamatan Komodo;
2. b.sebagian Desa Macang Tanggar dr Kecamatan Komodo;
3. c.sebagian Desa Tiwu Nampar di Kecamatan Komodo; dan
4. d.sebagian Desa Warloka di Kecamatan Komodo.
(4)Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas:
1. a.SWP III.A mencakup sebagian Desa Macang Tanggar dan sebagian Desa Warloka terdiri atas Blok 111.A.l, Blok 111.A.2, Blok lll.A.3, Blok lll.A.4, Blok lll.A.5, Blok lll.A.6, Blok Ill.A.7, Blok Ill.A.8, dan Blok III.A.9;
2. b.SWP 111.B mencakup sebagian Desa Warloka dan sebagian Desa Macang Tanggar terdiri atas Blok Ill.B.l, Blok IIl.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.6;
3. c.SWP III.C mencakup sebagian Desa Golo Mori, sebagian Desa Warloka, sebagian Desa Macang Tanggar dan sebagian Desa Tiwu Nampar terdiri atas Blok 111.C.l, Blok ui.c.z, Blok lll.C.3, Blok IlI.C.4, Blok 111.C.5, Blok 111.C.6, Blok 111.C. 7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok m.c.10, Blok 111.C.ll, Blok 111.C.12, Blok IIl.C.13, Blok 111.C.14, Blok Ill.C.15, Blok III.C.16, dan Blok Jll.C.17;
4. d.SWP lll.D mencakup sebagian Desa Warloka dan sebagian Desa Golo Mori terdiri atas Blok Ill.D. l , Blok Ill.D.2, Blok 111.D.3, Blok III.D.4, Blok III.0.5, Blok III.D.6, Blok lll.D.7, dan Blok lll.D.8; dan
5. e.SWP IIl.E mencakup sebagian Desa Golo Mori terdiri atas Blok lll.E.1, Blok Ill.E.2, Blok 111.E.3, Blok 111.E.4, Blok 111.E.5, dan Blok 111.E.6.
(5)Delineasi WP Golo Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupa.kan bagian tidak terpisa.hkan dan Peraturan Bupati ini.
(6)Pembagian SWP dan Blok pada WP Golo Mori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digarnbarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ,./ 7
(3)Sub ...
(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3. c.pusat pelayanan lingkungan.
(2)Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP 111.C pada Blok 111.C.8. J

Pasal 6

(1)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi; dan
3. c.rencana jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

BAB II RENCANA STRUKTUR RUANO Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Golo Mori sebagai kawasan pariwisata yang mampu mendukung pengembangan pariwisata Labuan Baja serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan.

BAB II

RENCANA STRUKTUR RUANO Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Golo Mori sebagai kawasan pariwisata yang mampu mendukung pengembangan pariwisata Labuan Baja serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.jalan khusus;
3. c.jembalan;
4. d.halte;
5. e.pelabuhan peogumpan; dan
6. f.terminal khusus.
(2)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam La.mpiran 111.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini../

Pasal 7

(3)Sub pusat pelayanan kota/kawasan pcrkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
1. a.SWP Ill.A pada Blok lll.A.4;
2. b.SWP III.B pada Blok 111.B.1;
3. c.SWP lll.D pada Blok 111.D.1; dan
4. d.SWP Ill. E pad a Blok 111.E. l.
(4)Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pusat lingkungan kelurahan/desa, terdapat di:
1. a.SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.3, dan Blok 111.A.9;
2. b.SWP III.B pada Blok JII.B.2, dan Blok III.B.5;
3. c.SWP 111.C pada Blok 111.C.2, Blok 111.C.7, dan Blok IIl.C.14;
4. d.SWP 111.D pada Blok Ill.D.2 dan Blok 111.D.4; dan
5. e.SWP 111.E pada Blok 111.E.2.
(5)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 9 Paragraf ...
(1)Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf a meliputi:
1. a.jalan kolektor primer;
2. b.jalan lokal primer;
3. c.jalan lokal sekunder;
4. d.jalan lingkungan primer; dan
5. e.jalan lingkungan sekunder.
(2)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.ruas jalan K061 Nggorang - Lemes - Kenari melintas di SWP III.Adan SWP 111.C;
2. b.ruas jalan K062 Labuan Bajo - Kenari - Golo Mori melintas di SWP III.A, SWP 111.C, SWP Ul.D, dan SWP III.E;
3. c.ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka melintas di SWP III.A;
4. d.ruas jalan K065 Sp. Nalls - Lemes melintas di SWP III.A; dan
5. e.ruas jalan K070 Golo Mori - Ceremba melintas di SWP Ill.E.
(3)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.ruas jalan K060 Capi - Weor - Traslok melintas di SWP ill.A;
2. b.ruas jalan K063 Nanga Nae - Bancang - Weor melintas di SWP Ill.A;
3. c.ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka melintas di SWP 111.B;
4. d.ruasjalan K067 Sp. Mbuhung- Lambur- Sp. Kenari melintas di SWP £11.C dan SWP lll.D;
5. e.ruas jalan K068 Kenari - Warloka melintas di SWP 111.B dan SWP 111.C; dan
6. f.jalan lokal primer melintas di SWP Ill.A, SWP 111.B, SWP rn.c, SWP III.D, dan SWP 111.E.
(4)Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, melintas di SWP Ill.A, SWP 111.B, SWP m.c, SWP 111.D, SWP 111.E.
(5)Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP III.A, SWP Ill.B, SWP m.c, SWP lll.D, dan SWP 111.E.
(6)Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas cit SWP Ill.A, SWP lll.B, SWP 111.C, SWP m.o, dan SWP 111.E./

Pasal 8

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

a.SWP Ill.A pada Blok 111.A.4;
b.SWP 111.C pada Blok 111.C.2 dan Blok 111.C.8;
c.SWP 111.D pada Blok m.o.i, dap
d.SWP III.E pada Blok III.E. l. ,,./

Pasal 11

a.Jembatan Wae Kenari di SWP III.C pada Blok 111.C.4;
b.Jembatan Wae Kenari 2 di SWP Ill.A pada Blok 111.A.7;
c.Jembatan Wae Kenari 3 di SWP III.A pada Blok III.A.7;
d.Jembatan Wae Mburak di SWP Ill.A pada Blok 111.A.6;
e.Jembatan Wae Kerbok di SWP 111.C pada Blok 111.C.12;
f.Jembatan Wae Sok Nardi SWP iu.o pada Blok 111.D.l;
g.Jembatan Wae Kloa di SWP 111.E pada Blok III.E.2;
h.Jembatan Wae Lambos di SWP 111.E pada Blok 111.E.2; dan i, jembatan terdapat di:
l.SWP ill.A pada Blok 111.A.8;
1. 2.SWP 111.C pada Blok 111.C.5, Blok III.C.9, dan Blok 111.C.15; dan
2. 3.SWP 111.E pada Blok 111.E.2 dan Blok 111.E.4.

Pasal 10

(1)Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan menuju kawasan mice Golo Mori.
(2)Jalan khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) melintas di SWP Ill.D dan SWP 111.E.

Pasal 9

Rencanajaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a.rencana jaringan energi;
b.rencanajaringan telekomunikasi;
c.rencana jaringan sumber daya air;
d.rencana jaringan air min um;
e.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f.rencana jaringan persampahan;
g.rencana jaringan drainase; dan
h.rencana jaringan prasarana lainnya. r/

Pasal 14

(1)huruf f yaitu Pelabuhan Tana Mori di SWP Ill.E pada Blok 111.E.3.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…