DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Program Aksi Daerah; Bab 3. Pelaksanaan; Bab 4. Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mewujudkan target program nasional Penanggulangan TBC Tahun 202 5- 2029, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabu paten Manggarai Barat Tahun 2025- 2029;
b.bahwa berdasarkan Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Ten tang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 - 2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271)J Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMANGGARAIBARAT, TENTANG RENCANAAKSI DAERAHPENANGGULANGANTUBERKULOSIS DAERAHKABUPATENMANGGARAIBARATTAHUN2025 -2029 PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT NOMOR:JJ TAHUN2025 BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS!NUSATENGGARATIMUR I SALINAN I
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 ten tang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 ten tang Penanggulangan Penyakit Menular;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 ten tang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); tf. ten tang KasusLaporKewajiban Fasyankes Tuberkulosis;
18.Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 4110/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; t HK.02.01/MENKES/660/2020 HK.01.07 /MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktisi Klinis bagi Dokter di FKTP;
17.Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor ten tangHK.01.07 /MENKES/ 1128/2022 Standar Akreditasi Rumah Sakit;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2022 ten tang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan lnfeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja.;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun Pemberitahuan Update Pencatatan dan Pelaporan TBC Klinik dan Tempat Praktik Mandiri;
6.Surat Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Nomor 16633/IIl.2/ 1122 Tahun 2022 terkait Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021: No.Reg SITB sebagai Syarat Klaim FKRTL;~ ten tangPM.Ol.01/C.III/862/2023 P2P NomorDirektur5. Surat Kewajiban Pelaporan dan Kaitannya dengan Akreditasi di FKRTLSwasta; terkaitM.Ol.01/III/3726/2022Nomor
1.Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Nomor 936 Tahun 2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan TBC;
2.Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Nomor HK.02.02/C/404/2023 terkait Tindak Lanjut PeRp res Nomor 67 Tahun 2021 dalam kerangka Pelayanan TBC di Era JKN;
3.Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Nomor HK.02.02/C/405/2023 tentang Kewajiban Klinik untuk Melakukan Pelayanan TBC Komprehensif dan Pelaporan Penanganan Kasus TBC melalui Sistem Informasi TBC;
4.Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik;
20.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; HK.02.02/I/ 105/2023NomorKesehatan
19.Keputusan Direktur J enderal Pelayanan Memperhatikan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati bcserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis yang dapat mcnyerang paru dan organ lainnya.
6.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang tclah disepakati oleh para pemangku kepentingan.
7.Penanggulangan TBC merupakan segala upaya kesehatan yang mcngutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, ~ MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DAERAH PENANGGULANGAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2029. Menetapkan preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
9.Directly Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHOyang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
10.Treatment Coverage atau TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantarajumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.
11.Treatment Success Rate atau TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBCyang diobati dan dilaporkan.
12.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat MTPROmerupakan penanggulangan TBC Resisten Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
13.Obat Anti Tuberku.losis atau OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
14.Tuberku.losis Resistan Obat atau TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
15.Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TBC-MDRadalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifarnpisin, dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lini pertama.
16.Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
17.Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat TBC HIVadalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV.
18.Anti retro virus atau ARVadalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut. l

BAB I

PENDAHULUAN 2 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi TBC di Manggarai Barat sangat kompleks, meliputi faktor internal pasien seperti usia lanjut, status gizi buruk, infeksi HIV, riwayat TBC sebelumnya, dan penyakit penyerta lainnyal Di Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2024 kasus TBC yang ditemukan sebanyak 739 orang dari target sebanyak 880 orang atau sekitar 90%. Dari 84% kasus Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 52% yang diobati sesuai standar. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) sebesar 86%.

Pasal 4

Ruang lingkup RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025- 2029, meliputi:

a.Program Aksi Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
b.pelaksanaan RADPenanggulangan TBC;
c.monitoring cta.n evaluasi; dan
d.pembiayaan. M

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC adalah mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan mensinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi-pihak.

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2030.

19.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.
20.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sckretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Bagian Perekonomian dan Sum ber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 1) Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 2) Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 3) Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 4) Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekrettriat Dacrah Kabupaten Manggarai Barat.ja Bupati Manggarai Barat. Wakil Bupati Manggarai Barat. 4 Anggota 2 Wakil Ketua 3 Sekretasis 1 Ketua 2 Wakil Ketua

b.Pengarah 1 Ketua

Pasal 6

( 1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB).

(2)Susunan keanggotaan TP2TB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
1. a.Pembina

BAB III

ISU STRATEGIS, KEBIJAKAN, INDIKATOR,TUJUAN DAN TARGET PENANGGULANGANTUBERKULOSIS 42 Untuk meningkatkan Treatment Coverage di Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan upaya terpadu yang menca.kup peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi masyarakat, pengurangan stigma, serta rnemperkuat sistem logistik dan distribusi obat. Dengan demikian, lebih banyak pasien dapat menerima pengobatan yang tepat dan menyelesaikan terapi ~

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan RADPenanggulangan TBC Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.
(2)RAD Penanggulangan TBC Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat. 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. 2) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat. 3) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manggarai Barat. 4) Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. S) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat. 6) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat. 7) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai Barat. 8) Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai Barat. 9) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Manggarai Barat. 10) Komandan Kodim (Dandim) 1630 Kabupaten Manggarai Barat. 11) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. 12) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 13) Kepala Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 14) Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat. 15) Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Manggarai Barat. 16) Kepala Loka POMdi Manggarai Barat. 1 7) Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Barat. 18) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. 19) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Barat. 20) Direktur RSUD Komodo. 21) Direktur RS Siloam Labuan Bajo. 22) Direktur RS St. Yoseph Labuan Bajo. l 23) Camat Sekabupaten Manggarai Barat.ja 4 Anggota 2 Sekretasis
1. c.Pelaksana 1 Ketua

BAB II

GAMBARANUMUM DAN ANALISISSITUASI 10 Sumber : Capilduk: Kab. Manggarai Barat-Data Agregat Tahun 2024 Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah penduduk yang paling banyak berada di kecamatan Komodoyaitu sebanyak 62.224 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit di kecamatan Kuwus Barat sebanyak 11.990 jiwa1 50.000 100.000 150.000 200.000 250 000 300.000 350 0000 Kuwus Barat • 11.990 Kuwus - 15.178 Mbeliling - 15.325 Sano Nggoang - 15.739 Macang Pacar - 18.050 Pacar - 19.160 Boleng - 21.264 Ndoso - 22.224 Welak - 24.836 Lembor Selatan - 27.417 Lembor - 36.881 Komodo 62.624 Kabupaten Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat melaporkan bahwa total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2024 sebanyak 290.688jiwa, denganjumlah penduduk Laki-laki sebanyak 146.223 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 144.465 jiwa.

Pasal 8

(1)Bupati menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RADPenanggulangan TBC.
(2)Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam J

Pasal 7

(1)Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
(2)Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
2. b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.
3. d.Sekretaris Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat. 24) Bhabinkamtibmas Sekabupaten Manggarai Barat. 25) Kepala Puskesmas Sekabupaten Manggarai Barat. 26) Lurah Sekabupaten Manggarai Barat. 27) Kepala Desa Sekabupaten Manggarai Barat. 28) Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Manggarai Barat. 29) Organisasi Profesi. 30) Pelaku Usaha. 31) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 32) Orgasinsasi Kemasyarakatan (Ormas). 33) Asosiasi Pariwisata kabupaten Manggarai Barat (ASPPI, HPI, AKPI, ASITA, GAHAWISRI,PHRI, HIMPARI).

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga)bulan dan/atau dalam hal diperlukan.~

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RADPenanggulangan TBC.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC. BABIV MONITORING,EVALUASISERTAPELAPORAN Pasa19 Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. mclaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara besar-besaran seperti penanggulangan COVID-19;
1. b.pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;
2. c.penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan keschatan;
3. d.upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
4. e.mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
5. f.sosialisasi edukasi ten tang TBC ke masyarakat secara massif;
6. g.monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
7. h.kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
8. i.terdapat satgas di tiap level pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan) yang memimpin penanggulangan TBC; dan
9. j.pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC. BERITA DAERAH KABUPATENMANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR ..}., DRS.FRANSISKUSSALES SODO TTD Diundangkan di Labuan Bajo. pada tanggal ·l·r .. ~2025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENMANGGARAIBARAT EDISTASIUSENDI TTD Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal f1 ~ 2025 BUPATIMANGGARAIBARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. ~

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…