DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 3 2 1 ) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan v Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 136);
12.Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 1 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2 0 1 6 ten tang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 2 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 0 5 1 ;
22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
23.Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
24.Peratu.ran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219);
25.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Manggarai Barat Nomor 207);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 256);
27.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahu.n 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2019 ten tang -Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 42); I
28.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2 0 1 9 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 54);
29.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 56 Tahun 2019 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 56);
30.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 69); 3 1. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 109 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 109);
32.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64);
33.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tonai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 85); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN 2025 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.Y
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 1 1 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa {terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain - lain pendapatan asli Desa), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain - lain pendapatan Desa yang sah.
17.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. {
19.Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 2 1 . Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23.Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
24.Pemegang Kekuasaan Pengelolaaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25.Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
26.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27.Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28.Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29.Bendahara Desa adalah Kaur keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
30.Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalan tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 3 1 . Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
32.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
33.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
34.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 {satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikem balikan oleh Des a.
35.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. k
36.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
37.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
38.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
39.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 4 1 . Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
42.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
43.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
44.Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok - pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
45.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/ atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
46.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 4 7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
48.Padat Karya Tonai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
49.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. r
50.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 1 . Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
52.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
53.Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akhibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
54.Kekurangan Energi Kronis yang yang singkat KEK adalah kekurangan energi yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan perkembangan janin.
55.Ibu hamil adalah seorang ibu yang mengalami kehamilan atau konsepsi yang dimulai dari awal kehamilan sampai lahirnya janin.
56.Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun APB Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 4

( 1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b.prinsip penyusunan APB Desa;
c.kebijakan penyusunan APB Desa;
d.teknis penyusunan APB Desa; dan {
e.kebijakan prioritas lainnya, meliputi:
1. 1.penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan Desa;
2. 2.Penataan Desa;
3. 3.Kewenangan Desa;
4. 4.Seleksi Perangkat Desa;
5. 5.Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
6. 6.Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
7. 7.Konservasi Tanah dan Air;
8. 8.Penanganan Rabies; dan
9. 9.Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
f.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g.Petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;dan
h.Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

(2)Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Petunjuk operasional atas fok:us Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan uraian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4)Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h dengan uraian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tatacara Pembayaran

(1)Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Penghasilan Staf ditransfer ke rekening masing - masing penerima.
(2)Pembayaran kepada Penyedia Barang yang lebih besar dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening penyedia barang.
(3)Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Desa wajib ditransfer melalui rekening BUMDES.
(4)Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan melakukan Pembukaan Rekening pada Bank NTT. I

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. y Ditetapkan di Labuan Bajo pada tangga1 ( 0 kawan 2025 BUPATI MANGGARAI BARAT, TTD EDISTASIUS ENDI Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal lD auan 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, TTD FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR f LAMPIRAN I: NOMOR TANGGAL TENTANG PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 4 TAHUN 2025 0 datani 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 menetapkan Visi "Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap. Pencapaian visi tersebut membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan potensi dan peluang, misalnya melalui optimalisasi sektor pariwisata, pertanian dan konservasi serta pelestarian lingkungan agar semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah secara umum. Namun di sisi lain, juga perlu sinergi untuk menjawab tantangan pembangunan, misalnya dalam pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Desa memiliki posisi penting bagi efektifitas pembangunan di Daerah, karena Desa menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sinergi perencanaan Desa dengan Pemerintah Daerah diperlukan agar terdapat pembagian yang jelas dan sinergis berbasis kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lingkup Desa maka Pemerintah Desa bersama BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif melaksanakan proses dan tahapan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APB Desa dengan melakukan sinkronisasi kebijakan prioritas pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Y diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan potensi Desa, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Dengan demikian, dalam rangka penyusunan RAPB Desa tahun 2025 Pemerintah Desa wajib mempedomani kebijakan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di Desa dan sumber pendapatan yang menjadi hak Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2025 tetap diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. Terna Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun rencana 2025 yakni," "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Ada 7 (tujuh) prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, yaitu : 1 . Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3.Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayananan dasar;
6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7.Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
1.Sesuai dengan kebutuhan/prioritas Pemerintahan Desa hasil musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan I Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025.
2.Sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
3.Dilakukan secara tertib, efisisen, ekonomis, efektif, bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.
4.Tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan tahapan perencanaan pembangunan desa yang telah ditetapkan.
5.Fokus Mengutamakan pilihan pengunaan keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah di atasnya (pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
6.Transparan Proses penyusunan APB Desa merupakan tindak lanjut RPKP Desa yang telah dimusyawarahkan secara terbuka ditingkat Desa sehingga menghasilkan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
7.Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tangal 3 1 Desember.
8.Partisipatif Setiap tindakan yang dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara lansung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap tahap pelaksanan kegiatan yang mulai dari perencanaan, pelaksanan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penenma manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;
9.Berkeadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan dengan tetap memperhatikan masyarakat yang berkebutuhan khusus. t
10.Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 1 1 . Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan perundang undangan lainnya. III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA Kebijakan penyusunan APB Desa adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam rancangan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:
1.Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2.Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3.Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDES
1.Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

a.Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan;
b.Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
c.Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa; Y
d.Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
e.BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
f.Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
g.Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi dengan kelengkapan dokumen berupa: - Surat Pengantar; - Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; - Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa; - Peraturan Desa tentang RPJM Desa; - Peraturan Desa tentang RKP Desa setiap tahun untuk tahun berikutnya dan RKPDes Perubahan untuk tahun berjalan; - Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; - Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan jika tersedia; - Peraturan Desa ten tang Penyertaan Modal jika tersedia; - Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa; - Berita Acara Hasil Musyawarah BPD; - Peraturan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan - Peraturan terkait lainnya.
h.Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi di rancangan peraturan Desa, kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya;
1. 1.Hasil evaluasi yang dilakukan tim Kecamatan atas dokumen rancangan Peraturan Desa dituangkan dengan Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh hari) kerja sejak dilakukan evaluasi bersama dengan kepala Desa; j . Hasil evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari ( kerja dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. Dinas PMD Kabupaten Manggarai Barat;
k.Dokumen hasil evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa; dan
1. 1.Hasil evaluasi atas Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
2. 2.Substansi APB Desa APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
a.Pendapatan Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pendapatan Desa yang bersumber dari: - Pendapatan asli Desa yang meliputi: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli Desa lainnya; - Dana transfer yang meliputi: Dana Desa, alokasi dana Desa, bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Manggarai Barat; dan Lain-lain sumber penerimaan Desa yang sah yang meliputi penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, pendapatan lain di Desa yang sah.
b.Belanja - Belanja Desa diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa, yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; t - Menguraikan serta memperhatikan dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal; - Alokasi belanja dengan hasil serta ouput yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa; dan - Desa dapat mengatur standar satuan harga barang/ jasa berpedoman pada harga satuan barang/jasa yang ditetapkan Bupati sebagai patokan tertinggi. Apabila terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari Daerah maka Desa harus menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c.Pembiayaan Pembiayaan meliputi: - Penerimaan pembiayaan terdiri atas Silpa tahun sebelumnya, pencairan kembali dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan - Pengeluaran pembiayaan terdiri dari atas penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.
1. 3.Cara Mengisi Format APB Desa
a.Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
b.Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Bidang kegiatan yang dibiayai dalam APB Desa mencakup: - penyelenggaraan pemerintahan Desa; - pelaksanaan pembangunan Desa; - pembinaan kemasyarakatan Desa; - pemberdayaan masyarakat Desa; dan - penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak Desa.
c.Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut k kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa. V. KEBIJAKAN PRIORITAS LAINNYA 1 . Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pembangunan Desa
a.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
b.Program Pokok PKK tersebut mencakup: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga; Pendidikan dan Ketrampilan; Kesehatan; Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; Kelestarian Lingkungan Hidup; Perencanaan Sehat; dan
c.Memberdayakan Peran PKK Desa dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan Desa.
1. 2.Penataan Desa
a.Desa Persiapan Dalam rangka pendekatan pelayanan dan mempercepat terwujudnya kemajuan masyarakat Desa, maka telah dilakukan kajian administrasi dan teknis oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Manggarai Barat dan dinyatakan memenuhi persyaratan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 46 Tahun 2 0 1 9 Tanggal 5 September 2019 ten tang pembentukan 3 1 Desa Persiapan di Kabupaten Manggarai Barat. Atas dasar Peraturan Bupati dimaksud, Gubernur telah menyetujui Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Manggarai Barat yang secara definitif mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan kurun waktu minimal 1 (Satu) tahun s/d paling lama 3 (Tiga) Tahun.r Adapun Desa-Desa Persiapan tersebut adalah: No Kecamatan Desa lnduk Desa Persiapan
1. 1.Komodo 1 . Macang Tanggar Golo Tanggar
2. 2.Warloka Warloka Pesisir
3. 2.Boleng 1 . Golo Sepang Satar Terang
4. 2.Golo Ketak Watu Tipa
5. 3.Mbuit Legam
6. 3.Mbeliling 1. Wae Jare Golo Larong
7. 2.Cunca Wulang Golo Ratong
8. 3.Watu Wangka Watu Wohe
9. 4.Ton dong Belang Watu Letang 5.Golo Sambea Compang Uling
10. 4.Sano Nggoang l .Golo Leleng Benteng Mamis 2.Nampar Macing Benteng Tado 3.Mata Wae Nanga Lidu 4 .Sano Nggoang Nggoang
11. 5.Lembor Selatan 1 . Kakor Naga Mas
12. 2.Lalong Kembo 3.Munting Namo
13. 4.N anga Lili Wae Jamal
14. 6.Lembor 1. Wae Waka Damot
15. 2.Pong Majok Ledang
16. 3.Poco Ruteng Puncak Ria
17. 4.Siru Siru Langke Rembong
18. 5.Wae kanta Wae Kanta Barat
19. 6.Daleng Doweng
20. 7.Welak Semang Wora
21. 8.Ndoso Lumut Lumut Utara
22. 9.Pacar 1 . Pacar Watu Ndukeng
23. 2.Compang 1. Noa
24. 2.Benteng Letek
25. 3.Kombo Tondong Dole
26. 10.Macang Pacar Mbakung Bea Suka Untuk mempersiapkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, diangkat Penjabat Desa Persiapan oleh Bupati dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan roda r Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat sampai terbentuknya Desa. Agar penjabat pada Desa Persiapan dapat menjalankan tugasnya, maka Desa induk wajib mengalokasikan anggaran dari APB Desa Desa Induk kepada Desa Persiapan setiap tahun anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunan di desa Persiapan sampai dengan adanya hasil evaluasi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang layak atau tidak layaknya sebuah desa persiapan ditetapkan menjadi desa Definitif. Anggaran di desa persiapan tetap dibiayai pemerintah Desa induk bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa tahun anggaran 2025. Dalam rangka membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa di desa persiapan maka anggaran dalam APB Desa desa induk untuk desa persiapan dengan rincian: Bidang penyelenggaraan pemerintahan. 1) Belanja pegawai Tunjangan Penjabat ; dan Unsur Staf maksimal 5 orang. 2) Operasional Perkantoran Perjalanan dinas; Makan Minum Rapat dan Kerja; Alat tulis kantor (ATK); Lanjutan penegasan batas desa Induk khususnya Desa induk yang ada desa persiapannya; Pembersihan jalur pemancangan patok batas; Pengadaan patok batas dari semen/pipa (panjang 100 cm, tinggi diatas permukaan tanah 25 cm, kedalaman 75 cm dan lebar/lingkaran 20 cm); Biaya kerja {pembersihan dan pemancangan patok); Cat/ piloks warna merah; clan Lain-lain kebutuhan di desa persiapan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b.Desa Induk Semua Desa di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Perda Batas Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 45 Tahun 2 0 1 6 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, oleh katena itu perlu menganggarkan dalam APB Desa untuk mendukung kegiatan tersebut, meliputi: Makan minum Sosialisasi Batas Desa; Honor Panitia Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Desa; Pengadaan patok batas (pilar) dan dokumen penetapan batas desa; dan Lain-lain kebutuhan untuk penetapan dan penegasan batas Desa.
1. 3.Kewenangan Desa
a.Salah satu prinsip penggunaan dana Desa, yakni adanya peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 54 Tahun 2 0 1 9 ten tang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Atas dasar peraturan bupati dimaksud maka pemerintah desa wajib mempedomani sebagai dasar melakukan proses peraturan Desa.
b.Untuk membiayai proses penyusunan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka desa dapat mengalokasikan anggaran dari APB Desa dengan bentuk kegiatan: menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Yang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa.
1. 4.Seleksi Perangkat Desa Yang dianggarkan dalam APB Desa dapat berupa:
a.Honor Panitia Tingkat Desa;
b.Makan dan minum Rapat
b.Alat Tulis Kantor; dan
c.Biaya lain sesuai kebutuhan.
1. 5.Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Yang dianggarkan dalam APB Desa dapat berupa:
a.Honor Panitia Tingkat Desa;
b.Makan dan minum Rapat
d.Alat Tulis Kantor; dan
e.Biaya lain sesuai kebutuhan.
1. 6.Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (pelatihan) Yang dianggarkan dalam APB Desa dapat berupa :
a.Transportasi dan akomodasi peserta pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
b.Biaya - b i a y a lain yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa.
1. 7.Penanganan Penyakit Menular pada Hewan seperti Rabies Kegiatan ini dalam bentuk Mengedukasi Masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan Awal Rabies, dengan rincian belanja berupa:
a.Pembelian Vaksin;
b.Disposible syringe 3 ml;
c.Kolar/kalung;
d.Operasional vaksinasi;
e.Cool box;
f.Baliho Edukasi; dan
g.biaya - biaya lain yang dibutuhkan.
1. 8.Konservasi Tanah dan Air Kegiatan ini dalam bentuk penanaman pada lahan kritis, Daerah Aliran Sungai (DAS), mata air, spot wisata Desa dengan tanaman bambu (bambunisasi), ara dan tanaman lokal lainnya sesuai Potensi Desa, dengan rincian belanja berupa:
a.Makan dan minum kegiatan gotong royong;
b.Penyediaan anakan; dan
c.biaya - biaya lain yang dibutuhkan.
1. 9.Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan Optimaliasi Pajak dan Retribusi Daerah minimal sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah yang diterima Desa. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berupa:
a.Pendataan Obyek Pajak sebesar 15 % (lima belas per seratus);
b.Penagihan Pajak 15 % (lima belas per seratus); dan
c.Biaya - biaya lain yang dibutuhkan. VI. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1. 1.Perubahan APB Desa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. 2.Perubahan APB Desa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
3. 3.Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. k BUPATI MANGGARAI BARAT TTD EDISTASIUS ENDI LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG - 1 PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT UA TAHUN 2025 t dauuaa 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 I. PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dengan demikian, Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa serta diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, Badan Permusyawaratn Desa (BPD), dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritasnya sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel II. PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 1 . Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat, dan martabat manusia;
4. 2.Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
5. 3.Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
6. 4.Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bu.mi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; 5, Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berbasis kewenangan desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemeritah Desa tahun 2024; dan
7. 6.Sesuai dengan kondisi objektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi atau imajinasi. - 2 III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan mewujudkan 8 (delapan) Tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs desa sebagai berikut:
a.Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan SDGs Desa 1 : Desa Tanpa Kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
b.Desa Ekonomi Tumbuh Merata SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi desa merata; SDGs Desa 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
c.Desa Peduli Kesehatan SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi: dan SDGs Desa 1 1 : Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.
d.Desa Peduli Llngkungan SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
e.Desa Peduli Pendidikan SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas.
f.Desa Ramah Perempuan SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan desa.
g.Desa Berjejaring SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan Desa.
h.Desa Tanggap Budaya SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan. B. Fokus Penggunaan Dana Desa Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung:
a.penanganan kemiskinan ekstrem;
b.penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
c.peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk stunting;
d.dukungan program ketahanan pangan;
e.pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa;
f.pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital;
g.pembangunan Berbasis Padat Karya Tonai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal;
h.program Sektor Prioritas Lainnya di Desa;
i.dana Operasional Pemerintah Desa. f - 3
a.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa (BLT Desa). BLT Desa ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 {dua belas) bulan.
1. 1.Ketentuan penerima BLT Dana Desa Tahun 2025 BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 {satu), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima maanfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima maanfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam. hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
a.kehilangan mata pencaharian;
b.mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ atau difabel; c, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d.rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
e.perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
1. 2.Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin. ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:
a.Proses Pendataan 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas; 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dean miskin ekstrem calon keluarga penerime manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan - 4 3) melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan 4) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
b.Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan 1) Pemerintah Desa menghimpun hasii pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalem proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
c.Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa. 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat: a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat; b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa). 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.t - 5
d.Perubahan Keluarga Penerima Manfaat 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan. 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru. 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus; 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
1. 3.Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
2. 4.Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
a.badan permusyawaratan Desa;
b.camat; dan
c.inspektorat kabupaten.
b.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim 1 . Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iim:
a.meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
b.membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
c.meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya a1arn yang berkelanjutan;
d.mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
e.memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Ilim; dan
f.mendorong penerapan teknologi. ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
1. 2.Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi: f - 6
a.Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
b.Mitigasi Perubahan lklim; dan
c.pengembangan Desa ramah lingkungan.
1. 3.Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
a.pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti: 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air melindungi den konservasi mate air/sumber air; 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir; 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); 5) pembuatan hutan bambu; 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa; 7) pembuatan terasering; 8) pembangunan talud; 9) pelatihen tentang pengendalien kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
b.penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti: 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa; 2) pembuatan/ pemcliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa; 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau; 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau 6) rehabilitasi kawasan bakau.
c.pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti: 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/ sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
d.kegiatan Adaptasi Dampak Peru bahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. 4.Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
a.pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti; 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah; 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara; 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); 4) penyediaan tempat sampah terpilah; 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau - 7 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
b.penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti: 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
c.pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
d.peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti: 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan; 3) penghijauan {reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
e.pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti: 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
f.penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti: 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan; 2) larangan pembakaran hutan; 3) pembatasan pertanian berpindah; 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
g.sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
h.kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. 5.Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
a.pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
b.pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
c.pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
d.pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan k e. - 8 kegiatan pengembangan Desa ramah lainnya sesuai dengan kewenangan diputuskan dalam Musyawarah Desa. lingkungan Desa dan
c.Folus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting
1. 1.promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
a.Kelompok sasaran intervensi pencegahan den penurunan stunting 1) remaja putri; 2) calon pengantin; 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (ima puluh sembilan) bulan.
b.Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung {intervensi spesifik} terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran; 2) pemantauan tumbuh kembang balita; 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan. a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil mcrupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat baden dan memperbaiki status gii pada sasaran, selama belum didanei oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

(1)balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
(2)balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 {dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
(3)balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
(4)ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
(5)ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 {seratus dua puluh) hari. b) pemberian makanan tarnbahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan O - 9 keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang. 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang); 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; 6) sosialisasi, edukasi dan pendam.pingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (n0l) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; den 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. c.Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting {intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting; 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini; 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana; 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan; 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal; 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita; 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga; 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan; 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. f - 1 0
2. d.Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa; 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa} dan penyusunan laporan hasil pemantauen cakupan layanan (Kartu Skor Desa/ Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap; 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disarnpaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. e.Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
4. f.Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan dacrah tertinggal kcpada bupati. ( - 1 1
  1. 2.Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
5. a.dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
6. b.dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
7. c.dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
8. d.dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
9. e.dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
10. f.dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
11. g.peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; den/atau
12. h.kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  1. 3.Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
13. a.penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti: 1) HIV/AIDS; 2) TBC; 3) malaria; 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau 5) penyakit menular lainnya.
14. b.dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus den sistematis terheadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat. f - 1 2
15. c.penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain: 1) hipertensi; 2) diabetes; 3) penyakit jantung; dan 4) penyakit tidak menular lainnya.
16. d.jenis kegiatan promosi layanan daser kesehatan delem rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi: 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada Iuka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya; 2) edukasi tentang komunikasi antar personal; 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa; 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga; 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya. 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans; 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB); 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa; 11) pelatihan pengelolaan air minum; 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; ( 4. - 1 3 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/ desa, olahraga bersama, Desa tan pa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
17. e.jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk maselah kesehatan jiwa, meliputi: 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular; 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
18. f.kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyak.it menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
19. a.pembangunan (bagi Desa yang memiliki/mem ban.gun), pengembangan, pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
20. b.bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
21. c.penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
22. d.kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. belum dan
23. d.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
  1. 1.Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
24. a.meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; # - 1 4
25. b.meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
26. c.meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
  1. 2.Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
27. a.Ketersediaan pangan di Desa: 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
28. b.Keterjangkauan pangan di Desa: 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
29. c.Pemanfaatan pangan di Desa: 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
  1. 3.Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
30. a.Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan., keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
31. b.peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain: 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa; 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis; 3) penyewaan peralatan pertanian; dan 4 penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta,
32. c.peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain: 1) intensifi.kasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga; 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
33. d.kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. l - 1 5 Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu: 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
  1. 4.Langkah pemanfaaten Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
34. a.memastik:an program/kegiatan yang direncanak:an merupakan kewenangan Desa;
35. b.disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
36. c.program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
37. d.RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pengan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa. a Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya: 1) Ketersediaan pangan dari hasil masyarakat Desa, seperti: a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengem bangan pangan lainnya; b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan; c) pengembangan pertanian kelarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik; d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; f) pengem bangan pakan ternak alternatif; g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan); h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan); i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; j) pembangunan/ pemeliharaan kandang komunal; k) pelatihan pengelolaan hasil panen; I) pemasangan atau perawatan karamba bersama; m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; t produksi - 1 6 n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Dese, seperti: a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan c} program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, den berbasis potensi sumber daya lokal, seperti: a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal; b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa; c} penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
38. b.Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi: 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti: a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalarn Musyawarah Desa. 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti: a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
39. c.Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya: 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya 1okal, seperti: t - 1 7 a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daye lokel sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti: a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 6.Pemantauan dan Evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
40. a.badan permusyawaratan Desa;
41. b.kecamatan; dan
42. c.inspektorat kabupaten.
43. e.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
  1. 1.Pengembangan Desa wisata, meliputi:
44. a.pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homesta, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
45. b.pengembangan investasi Desa wisate;
46. c.pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan f - 1 8
47. d.pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 2.Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi;
48. a.identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang Hayek dikembangkan untuk pasr ekspor;
49. b.pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
50. c.pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
51. d.pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
52. e.penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
53. f.penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk; g edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
54. h.promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan /atau
55. i.workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk mem berikan pengalaman langsung kepada konsumen.
  1. 3.Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
56. a.pengelolaan wanatani {agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
57. b.pendam.pingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
58. c.pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
59. d.peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti: - 1 9 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen; 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa; 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani; 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen; 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
60. e.penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
61. f.pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
62. f.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
  1. 1.Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui;
63. a.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti: 1) pembangkit Hstrik tenaga mikrohidro; 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel; 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 4) pembangkit listrik tenaga angin; 5) kincir air; 6) instalasi biogas; 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
64. b.pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
65. c.pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki). t - 2 0
  1. 2.Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui;
66. a.pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: 1) akses jaringan internet untuk warga Desa; 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id; 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) radio Single Side Band ($SB); 5) radio komunitas; 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya; 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; den 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
67. b.pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital; 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
68. g.Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
  1. 1.Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. 2.Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada pr1s1p:
69. a.inklusif melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
70. b.partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
71. c.transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
72. d.efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan. { - 2 1
73. e.swadaya dan swakelola mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
  1. 3.Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  2. 4.Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
  3. 5.Upah kerja paling sedikit 50% (lime puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
74. a.besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% {lime puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
75. b.upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
76. c.besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
  1. 6.Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
77. a.pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
78. b.wisata Desa 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
79. c.perdagangan logistik pangan 1) pemeliharaan bangunan pasar; 2} pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
80. d.perikanan 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama; 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
81. e.peternakan 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) penggemukan ternak bersam.a dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan t 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
82. f.industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) perawatan alat penggiiingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Deana Desa. g air minum aman dan sanitasi bersih 1) pengelolaan air minumn aman; 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman; 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum; 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase; 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah; 6) pembersihan lingkungan komunal; 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
83. h.pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik; 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga; 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
84. h.Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
  1. 1.Bantuan permodalan kepada BUM Desa
85. a.penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.
86. b.penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau 3) penugasan Desa kepada BUM D e sa / B U M Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
87. c.pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi: 1) pengelolaan hutan Desa; 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial; 3) pengelolaan hutan adat; 4) pengelolaan air minum; 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan; 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); Y - 23 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk; 8) pengembangan Desa wisata; dan 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
  1. 2.kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
88. i.Dana Operasional Pemerintah Desa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% {tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap De-sa dengan tetap memperhatikan kewenangan De-sa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulen. Kepala Desa dalam penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
  1. 1.Koordinasi Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
89. a.biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
90. b.kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
91. c.pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
  1. 2.Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
92. a.kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi: 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan petijenazah.{ - 2 4
93. b.konflik sosial, meliputi: 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi; 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
94. c.bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi: 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana; 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan 3} kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
  1. 3.Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
95. a.protokoler, meliputi: 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
96. b.pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi; 1) bantuan seragam; 2) perlengkapan sekolah; dan 3) piagam atau plakat apresiasi.
97. c.kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi: 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna; 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa; 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
98. d.penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
99. e.kegiatan promosi, meliputi: 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/ atau blog Desa.
100. f.pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:r - 2 5 1) piagam atau plakat apresiasi; dan 2 penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pem berian apresiasi yang bersum ber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
101. g.Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk: 1) membayar honorarium Pemerintah Desa; 2) perjalanan dines Pemerintah Desa di luar kabupaten setempat Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja negara. 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUPATI MANGGARAI BARAT, TTD Sali engan aslinya HUKUM '· I , ;j ' ,\ EDISTASIUS ENDI LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG - 1 PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 4 TAHUN_2025 Up {ua 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN A. Pendahuluan
  1. 1.Latar Belakang Pangan menjadi kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperolah pangan merupaken salah satu hak asasi manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan salah salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersdian pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu Sektor pertanian menjadi fokus utama Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun secara nasional. Secara nasional hasil perhitungan data Indeks Desa untuk swasembada pangan menunjukan bahwa sebanyak 57.959 (ima puluh tujuh ribu sembilan ratus lime puluh sembilan) Desa atau 77,01% {tujuh puluh tujuh koma nol satu persen) belum tergolong swasembada pangan dari 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) Desa yang menerima Dana Desa Tahun 2024. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu is politik keamanan global, bencana alam serta perubahan iklim mempengaruhi produksi dan distribusi pangan berskala lokal maupun global, serta dapat mempertinggi risiko terjadinya gagal panen sehingga mengganggu kestabilan persediaan pangan. Dengan kondisi tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk mendorong penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) yang nanti akan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa agar tercipta swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan kewenangan Desa seperti pengembangan produk unggulan Desa baik nabati (seperti jagung, melon, padi, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng) maupun hewani (seperti ikan nila, ayam petelur, domba). t - 2 Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga mendorong terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi lokal.
  2. 2.Maksud dan Tujuan Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dala:m mencapai swasembada pangan kepada Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, masyarakat Desa, BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa. Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan bertujuan:
102. a.menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
103. b.memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/ atau musyawarah an tar Desa;
104. c.mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani., peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
  1. 3.Hasil yang diharapkan
105. a.meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
106. b.meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
107. e.menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
108. d.meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
109. e.meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
110. f.meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan. B. Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Perencanaen penggunaan Dene Desa untuk ketahanan pangen dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  1. 1.Identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangen den pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa. y - 3
111. a.desa (Tim RKP Desa) melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan.
112. b.dalam proses identifikasi Desa (Tim RKP Desa) dapat melibatkan tenaga pen damping profesional (Kementerian Desa dan PDT), bantuan Organisasi Perangkat Daerah (0PD) (penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan), penggerak swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut bertujuan untuk melengkapi sumber data dan analisis terkait dengan sumber daya ekonomi (komoditas seperti: padi, jagung, melon, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng, ikan nila, ayam petelur, domba), pelaku ekonomi, dan pendapatan di sektor pangan Desa.
  1. 2.Musyawarah Desa untuk Ketahanan Pangan
113. a.desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa). 1) untuk siklus usaha tani, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus pemanenan/masa tanam: BUM Desa dan BUM Desa bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau pengembangan tematik/potensi/produk unggulan secara efisien, efektif dan ekonomis; b) analisis kelayakan usaha: tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir pada Lampiran 2; c) penyiapan lahan: (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama; d) pembibitan: BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu (beras, jagung, kedelai, sayur-sayuran); e) penanaman: dalam skema usaha tani BUM Desa atau BUM Desa bersama bekerja sama dengan kelompok- kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas atau OPD terkait; ( b. c. d. - 4 f) pemeliharaan: pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait; g) pemanenan : untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan mempertimbangan teknik yang lebih maju; h) penyimpanan: penyimpanan hasil panen dilakukan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan; i) pemasaran: pemasaran dapat dilakukan BUM Dese atau BUM Desa bersama secara langsung (menjual langsung) kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang lebih luas (offtaker); j) break even point (perhitungan untung/rugi): BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan. 2) untuk usaha di sektor peternakan, perikanan, jasa pengolahan pangan rencana usaha mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut: a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut antara lain peternakan, perikanan, dan jasa pengolahan pangan; b) analisis kelayakan usaha yang tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir; c) pra produksi penyiapan lahan (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama; d) produksi pembibitan kegiatannya meliputi antara lain pemeliharaan, pemanenan, penyimpanan; e) f) hasil dari musyawarah kelompok dibahas dalam musyawarah Desa yang berguna menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan Dana Desa ketahanan pangan yang selanjutkan ditetapkan menjadi RKP Desa dan APB Desa atau melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan. pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama. dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ckonomi tersebut. ( pemasaran; break Even Point (Perhitungan untung/rugi). - 5
114. e.dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk "Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama. C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
  1. 1.Desa melaksanakan program. dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan belanja Desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan.
  2. 2.Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan pada angka 1 . 3 . Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan:
115. a.dalam hal pelaksananya adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
116. b.dalam hal pelaksananya adalah lembaga ekonomi lainnya di Desa seperti koperasi, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun; dan
117. c.dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening.
  1. 4.BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan. EKANISME PENENTUAN TEMATIK/POTENSI/PRODUK UNG6ULAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN -!Mnl<Ng> pendo""""9 prolesooNI • Ono {T"'1 RKPD<sa) (erenter.an Desa dan PDT), batuan mergentfkasi data Des.a Organisasi Peranit Dae+ah (0PD'} (perwuluh tentang seltorselttor usaha Des pert.nan, per#ran, dan peternal.an), untui menetpi. pengger al swdry farsyaralt, ta pial temnapk/ potens/ prodkk urggutan ter last lwvy. Musyawarah Desa ereta.pk.an prograrn dan iegatan etahanan pagan veg kn beery 09a Da Desa iettanan pnan Penetapan RKPDe% 8 AP8Des merruart programn t igiart an Ketan a0«9a Bagu Desa yang suat menetapkn AP8Des, relalka perbata apes sPoes _ t Metbati.ave BUMOee dryat 9uMDesrs metal peyertaan oa Lerba9o eionorw Des.a pata Desa bet merpuryai BL©es dan/atau BuMOesra 3 Tm Pela#sana egiata (PK) kethanan pangan Des. apabla Des.a betarn rented BUM Desa tau BUM Desa bersaa dan lerbagar ewopnorni d Dea any .._ .... r - 6 Bagan 1 Mekanisme Penentuan Tematik/Potensi/Produk Unggulan untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan D. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Mengikuti Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Desa.
  2. 1.Setelah melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan, Pemerintah Desa memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (terlampir), karena Dana Desa bagian dari pengelolaan APB Desa.
  3. 2.Penyertaan modal dicatat pada pengeiuaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama atau kerjasama Desa. E. Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa:
  4. 1.Pra-Produksi
118. a.Pemilihan benih berkualitas; b, Perencanaan produksi;
119. c.Diversifikasi pangan; dan
120. d.Penerapan produksi berkelanjutan.
  1. 2.Produksi
121. a.Pengendalian hama dan penyakit;
122. b.Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan
123. c.Penggunaan teknologi. tepat guna.
  1. 3.Pasca Produksi
124. a.diversifikasi produk Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa: 1) meningkatkan fasilitas pengolahan pangan; dan 2) mengolah hasil panen menjadi produk olahan.
125. b.peningkatan penyimpanan dan distribusi 1) penggunaan lumbung pangan Desa; dan 2) distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.
126. c.kolaborasi dengan pihak lain 1) menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen; 2) menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan; dan 3) melakukan ekspor produk. F Pembinaan dan Pengawasan
  1. 1.Bupati
127. a.Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah melakukan pembinaan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Desa sesuai dengan kewenangannya;
128. b.Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait pemberdayaan masyarakat Desa, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan atau terkait lainnya secara langsung atau melalui penyuluh yang ada di t - 7 Desa, membantu supervisi Desa berkaitan dengan dokumen perencanaan Desa agar kegiatan yang dilaksanakan Desa merupakan kegiatan yang berkelanjutan;
129. e.Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait pemberdayaan masyarakat Desa, membantu pelaksanaan teknis pelaksanaan ketahanan pangan di Desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat Desa ten tang pengem bangan pangan lokal Desa dan kegiatannya lainnya yang sesuai dengan lrewenangan Desa;
130. d.Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait memastikan ketersediaan bahan pasokan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan seperti koperasi, peternak, nelayan, dan lain lain; dan
131. e.Pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa, dan Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa.
  1. 2.Camat
132. a.Dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketahanan pangan di Desa Camat melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kemudian diteruskan kepada Bupati; dan
133. b.Camat melakukan reviu atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebelum kemudian diteruskan kepada Bupati.
  1. 3.Tenaga Pendamping Profesional Tenaga Pendamping Profesional Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa secara berjenjang memfasilitasi Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan program dan kegiatan ketahanan pangan di Desa. Y - 8 Kesesuaian Kegiatan Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ISESUALAN KIGATAN KIAWANAN PANGAN BGRASARKAN PERMENESA NOMOR 2 NUN 2024 DNGAN PKRMINDAGRI NOMOR 70 AUN 2016 -- tl ± - Fenyelenggaran peran BM Des/BM Des peeioia asata'unit usaha lurtuna anaan Desa 4.6.1 4.6.2 4.6.091.$9 letaharan pagan penyediaan permodalan untuk mendulung ketahanan pangan menu swaembada pangan dan 4.6.01 4.6.02 4.6.090-99 6.2.02 me)ibala beraga pha 1al berin ts pe7wewaan per2lat2 per2Ya 4.6.0I 4.6.02 4.6.929 pervedia sarana produlsi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lubung pang@n, 4.6.01 4.6.02 4.6.090-99 pegolaha dan pemasaran ser krja sama dngn Me+ompOk elonam Desa dan s0nasta peran masrit Des rMewgsin mp#irk agarBat Le ghB $Tbe" Erg9 pa.E it_rE 4.2.03 berpartsipasi atif dalam mewuudlan ketahanan pan@an di Desa 4.2.03 lg 2703 kemntrn dNawn penguatn peahen. pembinbingbn db pendp. mg Des damn mnencaai ketphben paqpn Dess 4.2.05 etahanan pangan memberin informasi zises perrodalan terutama untui mnendulrg swaserbada pangan, 4.6.01 4.6.02 4.6.090-99 proul, promosi, dan erjasama seaga peg2tan leetarana agar' lkl!!:IYsodiaan Pangan pangan dri [ pe na taarta tat ias Desa setagar iahar pertarrian, peternainn, peraran, perieetuna art 4.1.90-99 4.2.03 3.2.90-99 hast produlst masaraiat egatan pengembangan pagan lainn Desa pemantatan lawan pearang.awn dan perantaatan batun nonproduicif urtpertnan, peeraea, 4.1.90-93 4.2.03 4.2.90-99 drier n perna le4arqa, pelran&an pang estart, hr0port, atau barenu 4 0 % g g etersedian d pisses benih dan pipit ten2nan, rnk dan ikn 1 #t A # 1 4 14 , .., , � M an pan ternak Aetna'f 4.205 pengembangan sentra pertanian, per#ebanan, per hutanan, peteralan da/atau per ilaran 4.1.90-99 4.2.90-99 hteroad lbembuin hahan pertaiar/per lebanan melzhui Pdat Kar ye Turi Desa (tdak menbeli ha'an} l Jpemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi terser sesuav lewerangan Desa melalui Padat 4.2.04 Kn« Tana Dess set\ah merdapet perset#juan pemanteatan irigas dari Menter:, Saubermar, ta fut/wt Kot sesuz denan pembanqunan/ aemelihar aan ianda ng krunal n a « 1 ns ft at perwet.n iambs besarr.h 4.1.01 4.1.03 pembangunan/pemnelrharaan tempat pe!elangan an dan tempat penjuaan ilan iainnya melalui 4.2.01 4.7.062 pewrta modal erg di kenkola oleh ala cha 4ilk Dea dates tan \data hike Dee be"samna pengadaan sarana dan prasarena untuk produlsi,penangaran pascpanen, pengolahan, da 4.1.90-99 4.2.90-99 0eMmpaan pang2n perta, pelehara, periM, da/at pertutana nny rttrep.cit ieztersedaar pangm dsri fas prod.ts mayerzrot 4.03 Desa detersedaan pangan dari ara i n [g f ling purge bes A....e de iatan a!nm ntui mew gig n ieter sedan pa0ga2 dri lumbung parg3 De&3 4 Ker edian Pangan Mr79 pe'2than dan nt.lg..e rt g ttgl [gt ape.Ahr pp ]zi] 4.1.06 4.2.05 herage, bergr seimbang .a:..-•---'-- .• ,,..... -- 4_2p 202 a 1 tn.4¢ dn bertasis potensi peaaa hmA-re gti ta&the' Book f Jahn perebun' 4.2.03 smber day lokal [program/kegiatan +ainny untk mewwjudlan ketersedan pangan ang beragam, bergizi seimbang, 4.1.90-99 4.2.03 4.2.90-99 da berbasis patrns sunber day ola! Pewanfaatan Pangan Konsumnsi pangan yeng $0gal$bg tr et\lg lgnsugi Erg3rt Mr, bergiz, g; ba ts r8 2.2.03 beragam, bergz seimbang, lpeinalaatan leterampi\an dalam pengembangan olahan pan@an [okal 2.2.03 dan eerntrge is serntg inrp tent rns pry pry qi 4.1.,9% 4.27.g5 bebsis pads potersi progrsr/keg«tan wine wtk rrewjs lonsurs pen-gen yang berger, bergin siberg, 2.2.90-99 4.190-99 4.2.90-99 surber daya toial dan bertass pada potens sumber daya foial sesuai iewenangan Desa #nsmnsi pangen yng edies tertg rralanar yng betas in cereren ticiogirs, lria, dar bend kin yang depart 2.2.03 amnan, higienis, bermutu, , meruglawn, dan membatayala iesehatan marsis dan tdak advolasi terhada malanan yang diionsums let warga Desa yang dapat mengganggu, 2.2.03 betenangen dengan mneragen, dan embaayal@n «eeseaa 0au943 ager, iyewer, dM sosat:sasi ieamaan pangan terhadap pea, netaya, perntudidyea 'a, dan pell usata 2.2.03 budaye anan masyriat ,. ainye ntuaukmew.tad lonsurnst pengen eng @man, igiens, bermut, dart 2.2.9099 berger deny agre, iryens, dn tarrye mayeritesuer +«weurge bes Peertasn Mod.ai - - 6.202 r - 9 Formulir Analisis Kelayakan Usaha FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK SEKTOR KETAHANAN PANGAN Informasi Umum Desa
  2. 1.Nam.a Desa
  3. 2.Kecamatan
  4. 3.Kabupaten
  5. 4.Provinsi
  6. 5.Status Desa
  7. 6.Pagu Dana Desa
  8. 7.Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan
  9. 8.Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama
  10. 1.Pengelu.aran (Untuk .. . x Panen/Ternak)
134. a.Biaya Modal Awal NO URAIAN VOLUME SATUAN HARA JUMLAH JUMLAH SATUA PENGADAA (Rp) N (Rp) N (PER TAHUN) A Biaya Sewa Tanah/Bangunan 1 Penyewaan Lahan 2 Penyewaan Bangunan - - - , , .• Tota! Biaya Sewa Tanah/Bangunan B Belanja Peralatan Peralatan Produksi 1 2 3 Dst Pengadaan benih/ bibit/ pakan 1 r - 1 0 2 3 Dst Total Belanja Peralatan Total Biaya Modal Awai (a)
135. b.Biaya Modal Produksi NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH JUMLAH SATUAN PENGADAAN (Rp) (Rp) (PER TAHUN) A Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha 1 Transportasi Angkutan Hasil Panen Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha B Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha 1 Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Usaha 2 3 Dst Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha C Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha 1 Pembelian Pupuk 2 3 Dst Total Biaya Pemeliharaan Potenst/Produk Unggulan Unit Usaha f - 1 1 NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH JUMLAH SATUAN PENGADAAN (Rp) (Rp) (PER TAHUN) D Pembelian Bahan Per Minggu 1 2 3 Dst Total Pembelian Bahan Per Minggu Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b)
136. c.Biaya Modal Pekerja NO KEGIATAN VOLUME HARGA JUMLAH ANGGARAN SATUAN PENGADAAN (Rp) ANGKA SATUAN (Rp) (PER TAHUN) 1 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 2 3 Dst Total Modal Pekerja (c) Total Keseluruhan Pengeluaran {a+b+c)
  1. 2.Proyeksi Laba Unit Usaha
137. a.Jumlah Produksi/Panen ;
138. b.Jumlah Produksi/Tahun : NO KEGIATAN VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH JUMLAH SATUAN PENGADAAN (Rp) (Rp) (PER TAHUN) 1 Penjualan Produk/Potensi Unggulan Unit Usaha ke Pasar t - 1 2 2 3 dst Total
  1. 3.Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha NO KLASIFIKASI TAHUN KE MODAL 1 2° 3 4 5, dst A Arus Kas Masuk 1 Penyertaan Modal 2 Lain-Lain Total Arus Kas Masuk (A) ~ B Arus Kas Keluar 1 Modal Awal 2 Modal Produksi 3 Modal Pekerja 4 Pajak 5 Lain-Lain Total Arus Kas Keluar (B) Arus Kas Bersih (A-B) Tahun Proyeksi t
  2. 4.Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha - 1 3 NO URAIAN TAHUN KE- 1 2° 3 4 5, dst A Penjualan B Biaya Modal Awal c Laba Usaha (A-8) D Bunga E Laba Sebelum Pajak (C-D) F Pajak G Laba Bersih [E-F) Tahun Proyeksi r - 1 4 Contoh Formulir Analisis Kelayakan Usaha Tematik Jagung FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK JAGUNG Informasi Umum Desa
  3. 1.Nama Desa : Permai
  4. 2.Kecamatan : Indah
  5. 3.Kabupaten : Boyolali
  6. 4.Provinsi : Jawa Tengah
  7. 5.Status Desa : Desa Maju
  8. 6.Pagu Dana Desa : Rp 500.000.000
  9. 7.Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan: Rp 100.000.000
  10. 8.Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama : Amanah
  11. 1.Pengeluaran (Pertahun untuk 2 kali panen)
139. a.Biaya Modal Awal HARGA JUMLAH NO URAIAN VOLUME SATUAN SATUAN PENGADAAN JUMLAH (PERTAHUN) A Biaya Sewa Tanah/Bangunan 1 Penyewaan L.ahan 1 Ha 5.000.000 1 5.000.000 2 Penyewaan 1 unit 5.000.000 l 5.000.000 bangunan (lumbung) - Total Biaya Sewa Tanah/ Bangunan 10.000.000 B Belanja Peralatan Peralatan Produksi 1 Dinamo Air 1 unit 2.000.000 1 2.000.000 2 Penyewaan 1 unit 750.000 2 1.500.000 traktor+Bahan Bakar 3 Corn Seed Planter 2 unit 250.000 1 500.000 4 Cangkut 5 buah 50.000 1 250.000 s Caping 5 buah 25.000 1 125.000 Pengadaan benih/ bibit/ pakan 1 Pengadaan bibit 25 kg 85.000 2 4.250.000 jagung hibrida Total Belanja Peralatan 8.625.000 Total Biaya Modal Awal (a) 18.625.000 t
140. b.Biaya Modal Produksi - 1 5 HARGA JUMLAH NO URAIAN VOLUME SATUAN SATUAN PENGADAAN JUMLAH (PERTAHUN) A Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha 1 Biaya angkutan 1 paket 1.000.000 2 2.000.000 hasil panen Tota Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha 2.000.000 B Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha 1 Terpal (6x8) 2 buah 200.000 1 400.000 2 Karung so buah 4.000 1 200.000 Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha 600,000 c Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha 1 Pupuk Kandang 1 Ton 3.000.000 2 3.000.000 2 Pupuk Urea 100 Kg 15.000 2 1.500.000 . 3 SP-36 300 Kg 10.000 2 3.000.000 4 KCL 100 Kg 12.000 2 1.200.000 5 Peptisida 2 liter 50.000 2 100.000 . . - - Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk UJnggulan Unit 8.800.000 Usaha E Pembelian Bahan Per Minggu 1 Pembayaran 6 paket 70.000 2 840.000 pengairan lahan (15, 30, 45, 60, dan 75 hst) Total Pembelian Bahan Per Minggu 840.000 Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b) 11.484.000
141. c.Biaya Modal Pekerja Volume Harga JUMLAH Anggaran No Kegiatan Satuan PENGADAAN (Rp) Angka Satuan (Rp) (PERTAHUN) 1 Pelatihan Teknis 3 Paket 7.500.000 1 22.500.000 Petani t - 1 6 2 Tenaga Kerja 4 Paket 3.000.000 1 12.000.000 (Penanaman, Pemeliharaan, Panen, Pemasaran) Total Modal Pekerja {c) 34.500,000 Total Keseluruhan Pengaluaran (a+b+c) 64.973.000 I - 1 7
  1. 2.Proyeksi Laba Unit Usaha
142. a.jumiah Produksi/Panen : 9 Ton/ 9.000 kg
143. b.Jumlah Produksi/Tahun : 18 Ton/18.000 kg HARGA JUMLAH JUMLAH NO KEGIATAN VOLUME SATUAN SATUAN PRODUKSI (Rp) {(PERTAHUN) (Rp) 1 Penjualan 9.000 Kg 5.000 2 90.000.000 Jagung Mentah ke Pasar Total 90.000.000
  1. 3.Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha TAHUN KE NO KLASIFIKASI MODAL 1 2° 3 A Arus Kas Masuk 1 Penyertaan Modal 100.000.000 50.000.000 50.000.000 2 Sisa Kas N-1 (Kas 60.000.000 70.000.000 Bersih+Laba Bersih) Total Arus Kas Masuk (A) 100.000.000 110.000.000 120.000.000 B Arus Kas Keluar 1 Modal Awal 18.625.000 20.000.000 40.000.000 2 Modal Kerja 11.484.000 15.000.000 20.000.000 3 Modal Pekerja 34.500.000 35.000.000 50.000.000 3 Pajak Total Arus Kas Keluar (B) 64.973.000 70.000.000 110.000.000 Arus Kas Bersih (A-B) 35.027.000 40.000.000 10.000.000 Tahun Proyeksi Y - 1 8
  2. 4.Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha TAHUN KE NO URAIAN 1 2° 3 A Penjualan 90.000.000 100.0000 160.000.000 B Biaya Modal Awal 64.973.000 70.000.000 110.000.000 C Laba Usaha (A-B) 25.027.000 30.000.000 50.000.000 D Bunga E Laba Sebelum Pajak 25.027.000 30.000.000 50.000.000 (E-F) F Pajak G Laba Bersih (G-H) 25.027.000 30.000.000 50.000.000 Tahun Proyeksi Catatan:
  3. 1.RAB di atas pada luas Lahan 1 Ha yang selanjutnya bisa disesuaikan dengan luas lahan desa lainnya, harga pasar/desa dan siklus panan;
  4. 2.Masa Panen Jagung diasumsikan 2 kali/tahun;
  5. 3.Dalam 1 kali masa panen bisa dihasilkan 9-12 ton jagung;
  6. 4.RAB di atas tidak termasuk pajak dan pengeluaran tak terduga lainnya. Y BUPATI MANGGARAI BARAT, ngan aslinya HUKUM RAYA.Sn t a t TTD EDISTASIUS ENDI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…