Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2026
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ketentuan Penutup.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5558); ~
611);
BAB I KETENTUANUMUM Bagian Kesatu Pengertian PENYUSUNANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN2026 LINGKUPPEMERINTAH KABUPATENMANGGARAI BARAT. MEMUTUSKAN: Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim; PEDOMANTENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB I
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa tahun anggaran 2026. Bagian Kedua Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi ekstemalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. BERITADAERAHKABUPATENMANGGARAIBARATTAHUN2026 NOMOR ~. FRANSISKUS SALES SODO TTD Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal ~ ~~Qn 2026 SEKRE'I'ARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, EDlSTASIUS ENDI TID BUPATI MANGGARAI BARAT, Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal S- jan\,.\Cl~ 2026 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. ~ BAB II KETENTUANPENUTUP
BAB II
Desa memiliki posisi penting bagi efektifitas pembangunan di Daerah, karena Desa menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sinergi perencanaan Desa dengan Pemerintah Daerah diperlukan agar terdapat pembagian yang jelas dan sinergis berbasis kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pem bangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lingkup Desa maka Pemerintah Desa bersama BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif melaksanakan proses dan tahapan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APB Desa dengan melakukan einkronisasi ] I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGANDESA DANRKP DESA Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 menetapkan Visi "Mahar Bangkit Menuju Mahar Semakin Mantap". Pencapaian visi tersebut membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan poterisi dan peluang, misalnya melalui optimalisasi sektor pariwisata, pertanian clan konservasi serta pelestarian lingkungan agar semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah secara umum. LAMPIRANI: PERATURANBUPATI MANGGARAIBARAT NOMOR 1 TAHUN2026 TANGGAL 5' JANUARI2026 TENTANG PEDOMANPENYUSUNANANGGARANDANPENDAPATAN DANBELANJADESA (APBDesa) TAHUNANGGARAN2026 LINGKUPPEMERINTAHKABUPATENMANGGARAIBARAT.
kebijakan prioritas pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan potensi Desa, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Dengan demikian, dalam rangka penyusunan RAPB Desa Tahun 2026 Pemerintah Desa wajib mempedornani kebijakan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di Desa dan sum ber pendapatan yang menjadi hak Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 tetap diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan rnitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;
IV. TEKNIS PENYUSUNANAPBDES
- Surat Pengantar; - Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa clan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; - Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Peru bahan APBDesa; - Peraturan Desa ten tang RPJM Desa; - Peraturan Desa tentang RKP Desa setiap tabun untuk tahun berikutnya clan RKPDes Perubahan untuk tahun berjalan; - Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala desa; - Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan jika tersedia; l
- Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa; - Berita Acara Hasil Musyawarah BPD; - Peraturan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan - Peraturan terkait lainnya.
J. Hasil evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan ternbusannya disampaikan kepada Bupati cq. Dinas PMDKabupaten Manggarai Barat;
- Pendapatan asli Desa yang meliputi: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli Desa lainnya; - Dana transfer yang meliputi: Dana Desa, alokas:i dana Desa, bagian hasil pajak Daerah dan retr:ibusi Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi N usa Tenggara Timur dan bantuan keuangan dari APBDKabupaten Manggarai Barat; dan - Lain-lain sumber penerimaan Desa yang sah yang meliputi : penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, pendapatan lain di Desa yang sah.
- Menguraikan serta memperhatikan dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal; - Alokasi belanja dengan hasil serta ouput yang akan clihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa; dan - Desa dapat mengatur standar satuan harga barang/jasa berpedoman pada harga satuan barang/jasa yang ditetapkan Bupati sebagai patokan tertinggi. Apabila terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari Daerab.maka Desa harus menyampai.kan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penerimaan pembiayaan terdiri atas Silpa tahun sebelumnya, pencairan kembali dana cadangan, hasil I»
- penyelenggaraan pemerintahan Desa; - pelaksanaan pembangunan Desa; - pembinaan kemasyarakatan Desa; - pemberdayaan masyarakat Desa; dan - penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak Desa.
Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Barat akan menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk 64 desa. Secara penganggaran Pmerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengalokasikan anggaran clalam Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, namun anggaran tersebut terbatas untuk biaya pengamanan dan pengadaan logistik. Agar proses pernilihan Kepala Desa berjalan dengan baik dan lancar, perlu dukungan anggaran dalam APB Desa untuk mendukung kegiatan tersebut, meliputi:
Ketua sebesar Rp. 600.000,- - Sekretaris sebesar Rp. 500.000,- - Bendahara sebesar Rp. 500.000,- - Anggota sebesar Rp. 500.000,-
No I Kecamatan . --- -- - Desa Induk I Desa Persiapan
perlu dukungan anggaran dala.m APB Desa untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- per desa.
Untuk mempersiapkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, diangkat Penjabat Desa Persiapan oleh Bupati dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat sampai terbentuknya Desa. Agar penjabat pada Desa Persiapan dapat menjalankan tugasnya, maka Desa induk wajib mengalokasikan anggaran dari APB Desa Desa Induk kepada Desa Persiapan setiap tahun anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunan di desa Persiapan sampai dengan adanya hasil evaluasi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang layak atau tidak layaknya sebuah desa persiapan ditetapkan menjadi desa Definitif. Anggaran di desa persiapan tetap dibiayai pemerintah Desa induk bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa clan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan perencanaan pembangunan desai
Makan min um Sosialisasi Batas Desa; I yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa tahun anggaran 2026. Dalam rangka membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa di desa persiapan maka anggaran dalam APB Desa desa induk untuk desa persiapan dengan rincian: Bidang penyelenggaraan pemerintahan. 1) Belanja pegawai * Tunjangan Penjabat ; dan * Unsur Staf maksimal 5 orang. 2) Operasional Perkantoran * Perjalanan dinas; * Makan Minum Rapat dan Kerja; * Alat tulis kantor {ATK); * Lanjutan penegasan batas desa Induk khususnya Desa induk yang ada desa persiapannya; * Pembersihan jalur pemancangan patok batas; * Pengadaan patok batas dari semen/pipa (panjang 100 cm, tinggi diatas permukaan tanah 25 cm, kedalaman 75 cm dan lebar/lingkaran 20 cm); * Biaya kerja (pembersihan dan pemancangan patok); * Cat/ piloks warna merah; dan * Lain-lain kebutuhan di desa persiapan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Honor Panitia Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Desa; Pengadaan patok batas [pilar] dan dokumen penetapan batas desa; dan Lain-lain kebutuhan untuk penetapan dan penegasan batas Desa.
menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Yang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa.
I. Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan maeyerakat seeuai kewenangan, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer Ke Daerah. Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung SDGs Desa melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai Desa, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Deea, program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa dan Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memandatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menginventarisasi potensi Desa, membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan Desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan sosialieasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ri.bu} Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan membantu pelaksanaan tugas Satuan Tuga.s Percepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih." PRIORITASPENGGUNAANDANADESA TAHUN2026 PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2026 JANUARI 2026 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN2026 LINGKUPPEMERINTAH KABUPATENMANGGARAIBARAT LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa (BLTDesa) diberikan paling banyak1, A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa III. FOKUS PENGGUNAANDANA DESA Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung:
dan/atau
II. Prinsip Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dan mendorong optimalisasi pendapatan asli Desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa. sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan. 1 Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
1) kehilangan mata pencahatian; 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan. pendidikan, kesehatan, dan disabilitas; 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat\.. penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) mengidenti.fikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa. 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga. penerima. ma.nfa.a.t Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat: a) nama, nomor identitas kependudukan dan alama.t calon keluarga penerima manfaat; b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan La.ngsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa. 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
1) jika terdapat peru bahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengank
Z) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru; 3) dalarn hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan basil Musyawarah Desa k.husus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus; 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wa1ikota melalui camat.
bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan dipu tuskan dalam Musyawarah Desa.
C. Peningkatan Prornosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
1) remaja putri; 2) calon pengantin; 3) ibu harnil, menyusui, nifas; dan 4) bayi usia O (nol) sampai dengan usta 59 (lima puluh sembilan) bulan.
1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran; 2) pemantauan tumbuh kembang balita; 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan] bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan. a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi altematif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makana.n tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari- hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang; c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pembenan imunisasi anak usia O (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal, dan e) kegiatan yang dilaksanakan untuk rnengatasi penyebab langsung (intervensi spesiflk) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) advokasi akses perlindungan sosiaJ bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting.} 2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini; 3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal; 4) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita; 6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga; 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa; 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran; 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa; 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; 5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk clan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; 6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pela.ksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan ~ stunting la.innya sesua.i dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat; 2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada Iuka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga; 3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat; 4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit; 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; 6) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa; 7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa; 8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyarnuk, kebersihan Desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; 9) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi: a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tu berkulosis seperti sernbako, makanan tarnbahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem; b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga ~ D. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya
1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa; 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi; 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan Jahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa; 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan dan / a tau perikanan; 6) pemeliharaan dan/ atau normalisasi jaringan ~ miskin atau miskin ekstrem; c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader; d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; 7) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, petemakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Katya Tunai Desa; dan 2) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; 3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; 4) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang arnan, higienis, bennutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan 5) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
E. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. F. Pembangunan dan Pemeliharaan lnfrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa
Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologidi Desa
Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin; 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik altematif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
dan
Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
dan
H. Program sektor prioritas lainnya Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa. I. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:
1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat misk.in ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi; 2) biaya operasional untuk menjamin }
1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi: a) bantuan seragam; b) perlengkapan sekolah; dan c) piagam atau plakat apresiasi. 2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi: a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna; b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa; c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa. 3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya. 4) kegiatan promosi, meliputi: a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau b} promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
1) piagam atau plakat apresiasi; dan 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang i keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana; 2) biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan 3) kegiatan rapat/ pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial. EDISTASIUSENDI TTD I DO:'IJAFANTIJP.,AfURNAMA RAYA,.fill NIP.19i907JO 2v0904 I 004 BUPATIMANGGARAIBARAT, 1,"';m sesuai dcnea11 aslisya ..:.aALA EAGIAN mJKVM »: bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai). J. Dana Desa dilarang untuk:
Membuka PDF…