dan fungsinya. penerimaan;
t.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
u.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
v.mengusahakan dan rnengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
w.menyimpan uang daerah;
x.menyiapkan konsep atas pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
y.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah dacrah;
z.melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau perangkat daerah lain;
aa. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dana darurat dan mendesak; bb. menyiapkan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah; cc. melakukan analisis invcstasi pemerintah daerah; dd. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penenmaan pinjarnan pemerintah daerah; cc. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjarnan pemerintah daerah; ff. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah; gg. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kemba1i pinjaman daerah; hh. menyiapkan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
u.melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
Il- melakukan analisis perencanaan dan pcnyaluran bantuan keuangan;dan f
p.rnelaksanakan pengadrninistrasian pernungutan dan pernotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan OPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
q.melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengernbalian kelebihan penerimaan;
r.melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
s.rnelaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan kk. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Subbidang Pelaksanaan Belanja Daerah, mempunyai tugas:
a.menyiapkan konsep kebijakan teknis subbidang pelaksanaan belanja daerah;
b.mengkaji dan verifikasipenatausahaan pembiayaan daerah;
c.melaksanakan register SP'2Datas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran perangkat daerah dan penelitian kelengkapan dokumen SPMyang diajukan pengguna anggaran;
d.melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
e.meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SK.PP;
f.melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
g.menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
h.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
1.melakukan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan pengguna anggaran:
J. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
k.melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
1.melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
m.melakukan rekonsiliasi pelaksanaan belanja daerah dengan perangkatdaerah;dan
n.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. f ..
(1)Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi, fasilitasi, mcrencanakan, melaksanakan menatausahakan, mengevaluasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan barang milik daerah menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan konsep kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah;
b.pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
c.pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
d.pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
e.pclaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
f.pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
g.pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fi.sik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
h.pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
1.pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
J. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
k.pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
1.pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari perangkat daerah;
m.pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya. j,