DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penerima; Bab 3. Cakupan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 4. Jadwal Pembayaran; Bab 5. Pemotongan dan Kelebihan Pembayaran; Bab 6. Pembebanan Anggaran; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dam Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat} Tahun 2020 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 207); 14 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 256);
15.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 60);
16.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2025 KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertarna.
7.Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentut yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
9.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara/ daerah.

BAB II

PENERIMA

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
4. d.PPPK.
(2)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b adalah Bu pati dan Wakil Bu pati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

a.ASN yang melaksanakan Cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
b.ASN yang Sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat pen ugasan; dan
c.Tenaga Kontrak Daerah.

BAB III

CAKUPAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

( 1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a terdiri atas:

a.Gaji Pokok;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Pangan; dan
d.Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai dengan jabatan dan pangkat golongan/ ruang.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diterima oleh CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan; dan
4. d.Tunjangan Umum, sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diterima oleh Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb terdiri atas:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan; dan
4. d.Tunjangan Jabatan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c, diberikan paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada PPPK berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji tiga belas secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran perhasilan 1 (satu) bulan diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (Satu) bulan kalender sebelum 1 Juni 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 6

(1)Berdasarkan pertimbangan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD} dan Kemampuan Keuangan Daerah maka pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memperhitungkan tambahan penghasilan pegawai dan/ atau sebutan lainnya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:
1. a.insentif kinerja;
2. b.insentif kerja;
3. c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
4. d.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain sejenis;
5. e.tunjangan pengamanan;
6. f.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
7. g.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
8. h.tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
  1. 1.insentif khusus; j . tunjangan khusus;
9. k.tunjangan pengabdian;
  1. 1.tunjangan operasi pengamanan;
10. m.tunjangan selisih penghasilan;
11. n.tunjangan penghidupan luar negeri;
12. o.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan perturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
13. p.tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

JADWAL PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 18 Maret 2025.
(2)Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang terlambat mengajukan permohonan pembayaran sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) maka Tunjangan Hari Raya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan di bayarkan setelah pembayaran gaji bulan April Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sama dengan Gaji dan Tunjangan bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 8

( 1 ) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat Minggu ke 4 (empat) bulan Juni Tahun 2025.

(2)Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang terlambat mengajukan permohonan pembayaran sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) maka gaji ketigas belas pada Perangkat Daerah yang bersangkutan di bayarkan setelah pembayaran gaji bulan Juli Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 5 dan besarannya sama dengan gaji bulan Mei Tahun 2025. BABV PEMOTONGAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 9 ( 1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

( 1 ) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.

(2)Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas Daerah sesuai peraturan perundang undangan. Pasal 1 1 ( 1 ) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yangjumlahnya lebih besar.
(2)Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.]

BAB VI

PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Labuan Baja pada tanggal, [ 2 Maret 2025 BUPATIMANGGARAIBARAT TTD EDISTASIUS ENDI Diundangkan di Labuan Baja pada tanggal, [ 2 Mart 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR ai dengan aslinya A5PuGIAN HUKUM e\ i l {',, 1 ' \\ i ,, i~f FURN AMA RAYA.s NIP. 19790710 200904 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…