DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Pemberian TPP; Bab 3. Kriteria Pemberian TPP; Bab 4. Penetapan Besaran TPP; Bab 5. Penilaian dan Pembayaran TPP; Bab 6. Ketentuan Lain-Lain; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 0 Mengingat tentang Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 1 0 "
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara - 2 0 0 , Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 - 3 n 0 Menetapkan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 2 1 ) ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 256);
15.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 70);
16.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. - 4
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan. 0 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 1 1 . Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan Kelas Jabatan.
12.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat berwenang.
13.Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. 1 5 . Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defi.nitif yang berhalangan tetap. - 5 0
16.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
17.Cuti Melahirkan adalah Cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18.Cuti Sakit adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
19.Cuti Alasan Penting adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/ istri/ suami/ anak/ adik/kakak/ mertua/ menantu sakit keras/ 0 meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
20.Cuti Bersama adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 2 1 . Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se bagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23.Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Manggarat Barat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24.Pengelola Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akutansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah.
25.Instansi adalah instansi pemerintah lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. - 6 0

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

mengutamakanTPP Prinsip pemberian TPP adalah:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian 0 keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan keamanan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 0

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

( 1 ) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.tempat bertugas;
4. d.kondisi kerja;
5. e.kelangkaan profesi; dan/ atau
6. f.pertimbangan obyektif lainnya. - 7 0

Pasal 4

( 1 ) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf a diberikan kepada PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 13,2650% (tiga belas koma dua enam lima nol persen) dari besaran basic TPP.
(3)Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan khusus kepada inspektur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah sebesar 13,6340% (tiga belas koma enam tiga empat nol persen) dari besaran basic TPP).
(4)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP B K = (13,2650% x B TPP) Keterangan A T P P B K = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja BTPP = Basic TPP
(5)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan khusus kepada inspektur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP B K = (13,6340% x B TPP) Keterangan A T P P B K = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja BTPP = Basic TPP

Pasal 5

( 1 ) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b), diberikan kepada seluruh PNS.

(2)Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 0% (nol persen) dari be saran TPP.
(3)Besaran Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berik'( - 8 0 0 TPP PK = (0% x B TPP) Keterangan: ATPP PK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja BTPP Basic TPP

Pasal 6

( 1 ) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf c, diberikan kepada PNS yang bertugas di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
(2)Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
(3)Indeks kesulitan geografis kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di Daerah.
(4)Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
(5)Kriteria penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan rumus sebagai berikut: A TPfYfB Kabupaten = (0% x B TPP kabupaten x I TPPTB Daerah) Keterangan: A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas BTPP Basic TPP I TPPTB = Indeks TPP tempat bertugas

Pasal 7

( 1 ) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

(2)TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; - O
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
4. d.pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(3)Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja Daerah adalah 0% (nol persen) dari basic TPP ASN.
(4)Kriteria penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ( 5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP KK Daerah = (0% x B TPP Daerah) Keterangan: ATPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja BTPP = Basic TPP

Pasal 8

( 1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah.

(2)Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sebesar 50,145% (lima puluh koma satu empat lima persen) dari basic TPP Daerah.
(3)Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: A TPP K P = (50,145% x B TPP Kabupaten) Keterangan: A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja BTPP = Basic TPP

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada:

a.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
b.Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beP, - 1 0 0 kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
c.Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah; dan
d.Kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dikecualikan bagi PNS yang:

a.diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi lain;
b.ditugaskan sebagai penjabat kepala desa, pendidik dan peng;awas sekolah;
c.diberhentikan sementara darijabatan PNS sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; tugas belajar; sedang menjalani Cuti besar, atau Cuti diluar tanggungan negara; sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan. sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan berkenaan. PNS pindahan dari instansi lain pada tahun berjalan.
a.Kelas Jabatan;
b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
c.indeks kemahalan konstruksi; dan
d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diperoleh menggunakan rumus: - 1 1 e. f. g. h. 1. 0 J . n (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah ).
(3)Perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Perhitungan besaran TPP tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Perhitungan besaran TPP tertinggi khusus kepada PNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. B A B V PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019