DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 111 Tahun 2025

Nomor: 111
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. golongan Minuman Beralkohol; b. tata cara dan persyaratan perizinan; c. tata cara penjualan Minuman Beralkohol; d. tata cara penyampaian laporan; e. tata cara penghitungan, pemungutan, dan penyetoran; f. tata cara Pemantauan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tradisional; g. tata cara Pengendalian dan Pengawasan; h. peran serta masyarakat; dan i. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20, Pasal 33 ayat

(3), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, perlu diatur tata cara pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu SALINAN

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
16.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol Dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
20.Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 21. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 195); Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6.Rekomendasi Bupati adalah surat persetujuan untuk Distributor, Subdistributor dan Penjual Langsung minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati untuk mempermudah proses perizinan usaha yang lebih legal dengan tujuan untuk mengontrol distribusi minuman beralkohol agar lebih ketat dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9.Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan- bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
10.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
11.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
12.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
13.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Subdistributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
14.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berkegiatan usaha sebagai Importir, Distributor, Subdistributor, Pengecer, dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
15.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
16.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Subdistributor di wilayah pemasaran tertentu.
17.Subdistributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19.Penjualan adalah kegiatan menjual Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Subdistributor, Pengecer, dan penjual langsung.
20.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
21.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan imper Minuman Beralkohol.
22.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dan legalitas Perusahaan yang bergerak di bidang Minuman Beralkohol di Daerah dan bukan merupakan izin.
25.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
26.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
27.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
28.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
29.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL-B adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B.
30.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C.
31.SIUP-MB Daerah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
32.Surat Keterangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SKMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
33.Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SK IT-MB adalah Surat Keterangan untuk Importir Minuman Beralkohol.
34.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
35.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
36.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
37.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
39.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
41.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian ijin, pemungutan, Pengendalian, Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Minuman Beralkohol di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemberian ijin, pemungutan, Pengendalian, Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Minuman Beralkohol di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.golongan Minuman Beralkohol;
b.tata cara dan persyaratan perizinan;
c.tata cara penjualan Minuman Beralkohol;
d.tata cara penyampaian laporan;
e.tata cara penghitungan, pemungutan, dan penyetoran;
f.tata cara Pemantauan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tradisional;
g.tata cara Pengendalian dan Pengawasan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen); b Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
2. c.Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib memiliki:
1. a.surat Rekomendasi Bupati;
2. b.SIUP-MB Daerah;
3. c.NPPBKC;
4. d.Rekomendasi dari PTSP Provinsi; dan SKMB dari Kementerian Perdagangan.
(2)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Subdistributor yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib memiliki:
1. a.surat Rekomendasi Bupati;
2. b.surat penunjukan dari Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati;
3. b.SIUP-MB Dareah untuk Subdistributor; dan
4. c.NPPBKC.
(3)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib memiliki:
1. a.surat Rekomendasi Bupati;
2. b.penunjukkan dari Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati,
3. c.SIUP-MB Daerah;
4. d.NPPBKC; dan
5. e.SKPL-A, SKPL-B, dan SKPL-C.

Pasal 7

(1)Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, meliputi:
1. a.NIB;
2. b.surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB;
3. c.Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian tempat domisili usaha;
4. d.TDG;
5. e.NPPBKC bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
6. f.izin edar BPOM;
7. g.surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:
  1. 1.hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Subdistributor, Penjual Langsung yang ditunjuk;
  2. 2.memiliki dan/atau menguasai gudang.
(2)Surat Keterangan Subdistributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, meliputi:
1. a.NIB;
2. b.surat penunjukkan sebagai Subdistributor dari Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati;
3. c.TDG;
4. d.NPPBKC bagi perusahaan yang memperpanjang surat keterangan perdagangan Minuman Beralkohol;
5. e.surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:
  1. 1.hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Subdistributor atau Penjual Langsung yang ditujuk; dan
  2. 2.memiliki dan/atau menguasai gudang.
(4)Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C:
1. a.NIB;
2. b.surat penunjukkan dari Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati atau Subdistributor sebagai Penjual Langsung; dsn
3. c.NPPBKC bagi perusahaan yang memperpanjang surat keterangan perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 8

(1)Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Distributor Minuman Beralkohol:
1. a.pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan verifikasi persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan maka paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP-MB Daerah.
(3)Dalam hal permohonan SIUP-MB Daerah ditolak maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan kepada pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.
(4)Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Subdistributor Minuman Beralkohol:
1. a.pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati;
2. b.pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
3. c.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan verifikasi persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP-MB Daerah.
(3)Dalam hal permohonan SIUP-MB Daerah ditolak maka paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan kepada pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.
(4)Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Usaha Penjual Langsung Minuman Beralkohol:
1. a.pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati;
2. b.pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
3. c.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan
4. d.Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati melakukan verifikasi persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan surat penunjukan.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan maka paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Distributor mengeluarkan surat penunjukan.
(3)Dalam hal permohonan sebagai Penjual Langsung ditolak maka paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Distributor yang memiliki Rekomendasi Bupati memberitahukan kepada pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.
(4)Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2025