DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 92 Tahun 2025

Nomor: 92
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor. Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan SALINAN Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 5);
11.Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 299 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 299); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas reI.
8.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
9.UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari.
10.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
11.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari.
(2)Klasifikasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas A.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
b.perumusan kebijakan teknis standar operasional prosedur pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan standar operasional prosedur teknis alat uji;
c.pemeriksaan dan analisa hasil uji Kendaraan Bermotor;
d.perhitungan daya angkut;
e.pelaksanaan kegiatan pengelolaan data Pengujian Kendaraan Bermotor;
f.pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.penertiban pengamanan di lingkungan Pengujian Kendaraan Bermotor;
h.pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
i.pelaksanaan ketatausahaan;
j.pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.
k.monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
l.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang teknis operasional Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengelola data, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
(2)Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha;
2. b.perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
3. c.pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
4. d.pengelolaan keuangan;
5. e.pengelolaan ketatausahaan;
6. f.pengelolaan kepegawaian;
7. g.pengeloaan rumah tangga dan aset;
8. h.pelaksanaan kerja sama dan kehumasan;
9. i.pengeloaan dokumentasi, informasi dan pengaduan;
10. j.pelaksanaan kordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
11. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai bidang tugas. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi lainnya.

Pasal 10

(1)Kepala UPTD melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 11

(1)Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit organisasi.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…