DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 93 Tahun 2025

Nomor: 93
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 181), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disebut DPRK Manokwari adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Manokwari yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8.Pegawai Negeri adalah pegawai negen sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
9.Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
10.Lembaga lainnya adalah Lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Manokwari.
11.Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Manokwari.
12.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
14.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
15.Perjalanan Dinas luar daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Kabupaten Manokwari menuju tempat tujuan di luar Provinsi Papua Barat yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendudkung kinerja organisasi perangkat daerah/lembaga lainnya.
16.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari.
17.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangi oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS untuk melaksanakan Tugas.
18.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
20.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRK, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga lainnya dan masyarakat.
21.Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
22.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
23.Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
26.Tempat Tujuan adalah tempat/lokasi Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
27.Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
28.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
29.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal ( chief .financial officer) yang digunakan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
2.Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)ASN, Pegawai Tidak Tetap, dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara berjenjang.
(2)Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pimpinan DPRK Manokwari setara Bupati;
2. b.Anggota DPRK Manokwari setara Eselon II;
3. c.Pegawai Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
4. d.Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala SKPD;
5. e.Isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara khusus;
6. f.Staf khusus Bupati;
7. g.ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRK Manokwari;
8. h.ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
9. i.sopir;
10. j.perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
11. k.organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
  1. 1.Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. 2.Gabungan Organisasi Wanita;
  3. 3.Darma Wanita Persatuan; dan
  4. 4.Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
12. l.Tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah.
(3)Perjalanan Dinas oleh Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf j, huruf k dan huruf l dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
(4)Pejabat Struktural dan/atau Pejabat lainnya diwajibkan mengajukan Nota Permintaan Perjalanan Dinas kepada atasan langsung untuk mendapatkan Persetujuan Penerbitan SPT dan/atau SPPD.

3.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan transportasi darat, udara, dan laut.
(2)Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Manokwari, Suami atau Isteri Bupati dan Suami atau Isteri Wakil Bupati, menempati kelas bisnis dan/atau kelas eksekutif.
(3)Suami atau Isteri Bupati dan Suami atau Isteri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menempati kelas bisnis dan/atau eksekutif dalam hal mendampingi Bupati dan Wakil Bupati diberikan lumpsum setara dengan pejabat Eselon II.
(4)Ketentuan pesawat, kapal laut, dan angkutan darat untuk Anggota DPRK Manokwari, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional dan Pelaksana menempati Kelas Ekonomi.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)Biaya perjalanan dinas terdiri atas: Transport; Uang harian; DAN Penginapan;
(2)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.. biaya tiket pesawat, tiket kapal, atau mobil angkutan umum (Pergi dan Pulang) yang dibayarkan secara riil (at cost); dan
1. b.biaya taksi perjalanan dinas dari bandara/pelabuhan tujuan ke tempat penginapan yang dibayarkan secara riil (at cost) dengan perincian sebagai berikut:
  1. 1.Keberangkatan: 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  2. 2.Kepulangan: 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
(3)Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas diatur dengan ketentuan:
1. a.apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebihnya harus disetor kembali ke kas daerah; dan
2. b.apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang digantikan sesuai dengan bukti yang dilampirkan SPD.
(4)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kebutuhan makan, transport lokal selama berkegiatan di tempat kegiatan, dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller atau dengan metode tunai kepada pelaksana perjalanan dinas. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. a.di hotel; dan b di tempat lainnya
(6)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening managemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan atau secara tunai.
(7)Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel yang ditetapkan; dan
2. b.Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan, transaksi melalui teller bank atau secara tunai kepada pelaksana SPD.
(8)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRK, Anggota DPRK dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan secara lumpsum kepada pelaksana SPD.
(9)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu: a Tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pimpinan DPRK;
1. b.Tingkat B untuk anggota DPRK dan Eselon II;
2. c.Tingkat C untuk Eselon III, Eselon IV, Pegawai Golongan IV, Pejabat Fungsional, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten dan Pimpinan Lembaga lainnya;
3. d.Tingkat D untuk Tim Kerja Pemerintah Daerah, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRK, Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat; dan
4. e.Tingkat E untuk PNS Gol. I, II, III, CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap.
(10)Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat E.
(11)Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan. 12 Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam bentuk diklat dan bentuk panitia/tim setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 13 Pejabat Negara, Anggota DPRK, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Pejabat Lembaga lainnya dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dari 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD HERMUS INDOU Diundangkan di Manokwari pada tanggal 11 Agustus 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD YAN AYOMI BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2025 NOMOR 93 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM FAUZIAH DARISE PENATA TK.I Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM FAUZIAH DARISE PENATA TK.I NIP. 19691127 200904 2 001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1.Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang harian diberikan sistem lumpsum dengan tarif per hari sebagai berikut: NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA (Rupiah) DIKLAT 1 ACEH OH Rp360.000,00 Rp110.000,00 2 SUMATERA UTARA OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 3 RIAU OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 5 J A M B I OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 6 SUMATERA BARAT OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 7 SUMATERA SELATAN OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 8 LAMPUNG OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 9 BENGKULU OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 10 BANGKA BELITUNG OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 11 BANTEN OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 12 JAWA BARAT OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OH Rp530.000,00 Rp160.000,00 14 JAWA TENGAH OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 15 D.I. YOGYAKARTA OH Rp420.000,00 Rp130.000,00 16 JAWA TIMUR OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 17 BALI OH Rp480.000,00 Rp140.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp440.000,00 Rp130.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp360.000,00 Rp110.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 25 SULAWESI UTARA OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 26 GORONTALO OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 27 SULAWESI BARAT OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 28 SULAWESI SELATAN OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 29 SULAWESI TENGAH OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 31 MALUKU OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 33 PAPUA OH Rp580.000,00 Rp170.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp480.000,00 Rp140.000,00
2.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah pergi dan pulang (PP) yang memakan waktu Lebih dari 8 (delapan) jam: JABATAN SATUAN HARGA Bupati OH Rp190.000,00 Wakil Bupati OH Rp190.000,00 Pimpinan DPRK dan Sekda OH Rp190.000,00 Anggota DPRK dan Eselon IIb OH Rp190.000,00 Eselon III OH Rp190.000,00 Eselon IV OH Rp190.000,00 Golongan IV OH Rp190.000,00 Golongan III OH Rp190.000,00 Golongan I/II OH Rp190.000,00 Tenaga Honor Lepas OH Rp190.000,00 Fungsional Utama OH Rp190.000,00 Fungsional Madya OH Rp190.000,00 JABATAN SATUAN HARGA Fungsional Muda OH Rp190.000,00 Fungsional Pertama OH Rp190.000,00 Fungsional Penyelia OH Rp190.000,00
3.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang dari 8 (delapan) Jam diberikan sebesar Rp150.000,00
4.Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRK Manokwari dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil). No. Provinsi satuan Bupati/Pimpinan DPRK/ Pejabat Eselon I Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III/ Golongan IV Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, dan I
1.ACEH OH Rp4.420.000,00 Rp3.526.000,00 Rp1.294.000,00 Rp556.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp4.960.000,00 Rp1.518.000,00 Rp1.100.000,00 Rp530.000,00
3.RIAU OH Rp3.820.000,00 Rp3.119.000.00 Rp1.650.000,00 RP852.000,00
4.KEP. RIAU/ BATAM OH Rp4.275.000,00 Rp1.854.000,00 Rp1.037.000,00 Rp792.000,00
5.JAMBI OH Rp4.000.000,00 Rp3.337.000,00 Rp1.212.000,00 Rp580.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp5.236.000,00 Rp3.332.000,00 Rp1.353.000,00 Rp650.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp5.850.000,00 Rp3.083.000,00 Rp1.571.000,00 Rp861.000,00
8.LAMPUNG OH Rp4.491.000,00 Rp2.067.000,00 Rp1.140.000,00 Rp580.000,00
9.BENGKULU OH Rp2.071.000,00 Rp1.628.000,00 Rp1.546.000,00 Rp630.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp3.827.000,00 Rp2.838.000.00 Rp1.957.000,00 Rp622.000,00
11.BANTEN OH Rp5.725.000,00 Rp2.373.000,00 Rp1.000.000,00 Rp718.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp5.381.000,00 Rp2.755.000,00 Rp1.006.000,00 Rp570.000,00
13.D.K.I JAKARTA OH Rp5.850.000,00 Rp1.490.000,00 Rp992.000,00 Rp730.000,00
14.JAWA TENGAH OH Rp4.242.000,00 Rp1.480.000,00 Rp954.000,00 Rp600.000,00
15.D.I YOGYAKARTA OH Rp5.017.000,00 Rp2.695.000,00 Rp1.384.000,00 Rp845.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp4.400.000,00 Rp1.605.000,00 Rp1.076.000,00 Rp664.000,00
17.BALI OH Rp4.890.000,00 Rp1.946.000,00 Rp990.000,00 Rp910.000,00 18. NUSA TENGGARA BARAT OH Rp3.500.000,00 Rp2.648.000,00 Rp1.418.000,00 Rp580.000,00 19. NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp3.000.000,00 Rp1.493.000,00 Rp1.355.000,00 Rp550.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp2.654.000,00 Rp1.538.000,00 Rp1.125.000,00 Rp538.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp4.901.000,00 Rp3.391.000,00 Rp1.160.000,00 Rp659.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp4.797.000,00 Rp3.316.000,00 Rp1.500.000,00 Rp540.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp4.000.000,00 Rp2.188.000,00 Rp1.507.000,00 Rp804.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp4.000.000,00 Rp2.188.000.00 Rp1.507.000,00 Rp804.000,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp4.919.000,00 Rp2.290.000,00 Rp924.000,00 Rp782.000,00
26.GORONTALO OH Rp4.168.000,00 Rp2.549.000,00 Rp1.431.000,00 Rp764.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp4.076.000,00 Rp2.581.00,000 Rp1.075.000,00 Rp704.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp4.820.000,00 Rp1.550.000,00 Rp1.020.000,00 Rp732.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp2.309.000,00 Rp2.027.000,00 Rp1.567.000,00 Rp951.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp2.475.000,00 Rp2.059.000,00 Rp1.297.000,00 Rp786.000,00
31.MALUKU OH Rp3.467.000,00 Rp3.240.000,00 Rp1.048.000,00 Rp667.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp3.440.000,00 Rp3.175.000,00 Rp1.073.000,00 Rp600.000,00
33.PAPUA OH Rp3.859.000,00 Rp3.318.000,00 Rp2.521.000,00 Rp829.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp3.872.000,00 Rp3.212.000,00 Rp2.056.000,00 Rp718.000,00 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penglnapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
5.Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar daerah terinci sebagai berikut: No. PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp.)
1.Aceh PP Rp246.000,00
2.Sumatera Utara PP Rp464.000,00
3.Riau PP Rp188.000,00
4.Kepulauan Riau PP Rp274.000,00
5.Jambi PP Rp294.000,00
6.Sumatera Barat PP Rp380.000,00
7.Sumatera Selatan PP Rp256.000,00
8.Lampung PP Rp334.000,00
9.Bengkulu PP Rp218.000,00
10.Bangka Belitung PP Rp180.000,00
11.Banten PP Rp892.000,00
12.Jawa Barat PP Rp332.000,00
13.D.K.I. Jakarta PP Rp512.000,00
14.Jawa Tengah PP Rp150.000,00
15.D.I. Yogyakarta PP Rp236.000,00
16.Jawa Timur PP Rp338.000,00
17.Bali PP Rp318.000,00
18.Nusa Tenggara Barat PP Rp462.000,00
19.Nusa Tenggara Timur PP Rp216.000,00
20.Kalimantan Barat PP Rp270.000,00
21.Kalimantan Tengah PP Rp222.000,00
22.Kalimantan Selatan PP Rp300.000,00
23.Kalimantan Timur PP Rp900.000,00
24.Kalimantan Utara PP Rp204.000,00
25.Sulawesi Utara PP Rp276.000,00
26.Gorontalo PP Rp480.000,00
27.Sulawesi Barat PP Rp626.000,00
28.Sulawesi Selatan PP Rp290.000,00
29.Sulawesi Tengah PP Rp330.000,00
30.Sulawesi Tenggara PP Rp342.000,00
31.Maluku PP Rp480.000,00
32.Maluku Utara PP Rp430.000,00
33.Papua PP Rp862.000,00
34.Papua Barat PP Rp364.000,00 Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)
6.Transport Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. NO Ibu Kota Provinsi Kabupaten Tujuan Satuan Besaran
1.Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali Rp900.000,00
2.Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali Rp750.000,00
3.Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali Rp2.650.000,00 Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dapat dibayarkan melebihi tabel di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluran riil (at cost) dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
7.Transport Sewa Kendaraan Roda Empat (PP) Dalam Daerah RUTE SATUAN HARGA

a.Distrik Manokwari Barat - Distrik Manokwari Timur PP Rp500.000,00
b.Distrik Manokwari Barat - Manokwari Selatan PP Rp500.000,00
c.Distrik Manokwari Barat - Manokwari Utara PP Rp600.000,00
d.Distrik Manokwari Barat - Manokwari Moruj Mega PP Rp700.000,00
e.Distrik Manokwari Barat - Prafi (SP. I, II) PP Rp500.000,00
f.Distrik Manokwari Barat - Aimasi (III dan IV) PP Rp600.000,00
g.Distrik Manokwari Barat- Masni Utara (SP V) PP Rp600.000,00
h.Distrik Manokwari Barat – Warmare PP Rp500.000,00
i.Distrik Manokwari Barat - Masni (SP.VI, VII, VIII) PP Rp800.000,00
j.Distrik Manokwari Barat - Wasirawi PP Rp800.000,00
k.Distrik Manokwari Barat - Sidey (SP. IX, X, XI) PP Rp1.000.000,00
l.Distrik Manokwari Barat - Tanah Rubuh PP Rp500.000,00 RUTE SATUAN HARGA
m.Distrik Manokwari Barat – Mokwam PP Rp2.000.000,00
1. 8.Transport Pesawat Udara Luar Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK) RUTE HARGA SATUAN BISNIS EKONOMI
a.Manokwari – Ambon Rp5.000.000,00 Rp3.027.000,00
b.Manokwari – Makassar Rp9.000.000,00 Rp5.000.000,00
c.Manokwari – Manado Rp11.000.000,00 Rp6.000.000,00
d.Manokwari – Mataram Rp11.000.000,00 Rp6.500.000,00
e.Manokwari – Denpasar Rp14.000.000,00 Rp7.500.000,00
f.Manokwari – Surabaya Rp16.500.000,00 Rp6.500.000,00
g.Manokwari – Yogyakarta Rp16.500.000,00 Rp8.000.000,00
h.Manokwari – Jakarta Rp16.000.000,00 Rp8.000.000,00
i.Manokwari – Semarang Rp16.500.000,00 Rp8.000.000,00
j.Manokwari – Banjarmasin Rp17.500.000,00 Rp9.000.000,00
k.Manokwari – Palangkaraya Rp18.000.000,00 Rp11.000.000,00
l.Manokwari – Balikpapan Rp17.500.000,00 Rp9.000.000,00
m.Manokwari – Pontianak Rp17.500.000,00 Rp9.000.000,00
n.Manokwari – Samarinda Rp18.000.000,00 Rp11.00.000,00
o.Manokwari – Palembang Rp18.000.000,00 Rp10.500.000,00
p.Manokwari – Padang Rp18.000.000,00 Rp10.500.000,00
q.Manokwari – Medan Rp18.000.000,00 Rp10.000.000,00
r.Manokwari – Jayapura Rp4.500.000,00 Rp3.000.000,00
s.Manokwari – Sorong Rp3.500.000,00 Rp2.500.000,00
1. 9.Transport Pesawat Udara Luar Daerah (Anggota DPRK/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Staf) RUTE KELAS SATUAN BIAYA (Rupiah)
a.Manokwari – Ambon Ekonomi Rp3.027.000,00
b.Manokwari – Makassar Ekonomi Rp5.000.000,00
c.Manokwari – Manado Ekonomi Rp6.000.000,00
d.Manokwari – Mataram Ekonomi Rp6.500.000,00
e.Manokwari – Denpasar Ekonomi Rp7.500.000,00
f.Manokwari – Surabaya Ekonomi Rp6.500.000,00
g.Manokwari – Yogyakarta Ekonomi Rp8.000.000,00
h.Manokwari – Jakarta Ekonomi Rp7.500.000,00
i.Manokwari – Semarang Ekonomi Rp7.500.000,00
j.Manokwari – Banjarmasin Ekonomi Rp9.000.000,00
k.Manokwari – Palangkaraya Ekonomi Rp11.000.000,00
l.Manokwari – Balikpapan Ekonomi Rp9.000.000,00
m.Manokwari – Pontianak Ekonomi Rp9.000.000,00
n.Manokwari – Samarinda Ekonomi Rp11.00.000,00
o.Manokwari – Palembang Ekonomi Rp10.500.000,00
p.Manokwari – Padang Ekonomi Rp10.500.000,00
q.Manokwari – Medan Ekonomi Rp10.000.000,00
r.Manokwari – Jayapura Ekonomi Rp3.000.000,00
s.Manokwari – Sorong Ekonomi Rp2.500.000,00 1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam sebagaimana dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). 3) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
1. 10.Uang Representatif Perjalanan Dinas (Luar Daerah Kabupaten Manokwari) JABATAN SATUAN HARGA Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK OH Rp250.000,00 Anggota DPRK/Eselon II OH Rp150.000,00
2. 11.Uang Representatif Perjalanan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Manokwari) JABATAN SATUAN HARGA Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK OH Rp125.000,00 Anggota DPRK/Eselon II OH Rp75.000,00 Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD HERMUS INDOU Diundangkan di Manokwari pada tanggal 11 Agustus 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD YAN AYOMI BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2025 NOMOR 93 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…