DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS; b. PPPK; c. Bupati dan Wakil Bupati; d. pimpinan dan Anggota DPRD; e. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,

11.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099): 3. MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Nun 10. 11.

(1)Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100”6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 3. 7. 8. 9.

Pasal 2

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: PNS dan CPNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan Anggota DPRD: pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada a. b. d. e. f

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi:
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas, fungsional utama, fungsional ahli madya, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, fungsional penyelia, fungsional mahir, fungsional terampil, fungsional pemula, dan pelaksana. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
3. a.sedang cuti di luar tanggungan negara, atau
4. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.806 (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,
b.tunjangan keluarga, Cc. tunjangan pangan, dan
d.tunjangan umum. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan:
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima,
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya, $$) d. e. f i. 1 a. b. e.
c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 (satu) Juni tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas, dan
d.tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun tidak termasuk komponen tambahan penghasilan pegawai.

(4)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga, Cc. tunjangan pangan, dan
d.tunjangan jabatan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan
b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025. “

Pasal 8

(1)Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei tahun 2025.
(2)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(3)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

Pasal 9

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Proses Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 11a Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. - Ditetapkan di Tua Pejat . anggal 8 Maret 2025 ULAUAN MENTAWAI Tv. « WARDANA ANN Diundangkan di Tua Pejat pada tanggal 198 Mart 2025 ETARIS DAERAH KAs KEPULAUAN MENTAWAI INUS D Peran RAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…