DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah 1. perlu adanya pembangunan yang terencana, baik dan tepat sasaran yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat: bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 triwulan I serta perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah menyebabkan perlu adanya perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah: b. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor d. 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39614),

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
3.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
8.Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perubahan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

a.bab I memuat pendahuluan,
b.bab II memuat evaluasi hasil sampai triwulan I tahun 2025,
c.bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah:
d.bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1
e.bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah, dan
f.bab VI penutup.

(2)Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
1. a.dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan
2. b.pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.
(2)Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ditetapkan di Tua Pejat pada tanggal 17 Juli 2025 BUPATI KEPULAUA ENTAWAI, RINTO WARDANA Diundangkan di Tua Pejat pada tanggal 17 Jul 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, AA MARTINUS D. BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 10 i DAFTAR ISI Daftar Isi ........................................................................................... i Daftar Tabel .................................................................................... iii Daftar Gambar ................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang .......................................................................... I-1 1.2 Dasar Penyusunan .................................................................... I-7 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................. I-12 1.3.1 Maksud ........................................................................ I.13 1.3.2 Tujuan ......................................................................... I.13 1.4 Sistematika Dokumen RKPD .................................................... I-13 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN.......... II-I 2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan I Tahun 2025 ........................................................................................II-2 2.2 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..II-8 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................... II-143 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar ........................................................................ II.143 2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar ........................................................ II.147 2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan ……………………………………………………. ........ II.155 2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang ................................................................. II.158 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..........III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..............................................III-2 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 .............................III-2 3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional ...............................III-2 3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat .......III-7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 9 TAHUN 2025 TANGGAL 17 JULI 2025 TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 ii 3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah ............................... III-10 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................... III-13 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah ....................................... III-15 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah ............................................. III-18 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah ............................. III-21 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................. IV-1 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-2 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025 ............................................................................. IV-4 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 IV-10 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ........................... IV-15 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...................V-1 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Perubahan Tahun 2025 .............................................................V-1 BAB VI PENUTUP ........................................................................ VI-1 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai .......................II-3 Tabel 2.2 Evaluasi Hasil perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ................................................II-21 Tabel 3.1 Indikator Sasaran pembangunan Nasional, 2025 ......... III-3 Tabel 3.2 proyeksi Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2025 ............................... III-8 Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2025 ................................III-11 Tabel 3.4 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024 ...................III-14 Tabel 3.5 Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .......................III-17 Tabel 3.6 Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .........................................III-20 Tabel 3.7 Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .......................III-22 Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .......................III-24 Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional, 2025 ........................ IV-4 Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat 2025-2029 .......................................................... IV-5 Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .......................................................................... IV-10 Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2029 ............................... IV-11 Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ............................................... IV-14 Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2025 ......... IV-14 Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ........... IV-15 Tabel 4.8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai cerdas) Tahun 2025 ............................................................... IV-19 Tabel 4.9 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai cerdas) Tahun 2025 ................ IV-20 Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2023 ............................................................... IV-24 Tabel 4.11 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025 ................... IV-25 Tabel 4.12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025 .......................................................................... IV-28 iv Tabel 4.13 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025…………………IV-30 Tabel 4.14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 205 …………………………..….…..IV-33 Tabel 4.15 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025 ……………………………………………………………………………IV-34 Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 ……..…………………………………..….…..IV-37 Tabel 4.17 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 ………………… ……IV-38 Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 ……..……………………………………………….…..IV-41 Tabel 4.19 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 ….…………….……IV-42 Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 ……..……………………………..IV-44 Tabel 4.21 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 ….…………….…………………………………………IV-45 Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 ……..……………………………..…………………….IV-47 Tabel 4.23 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 .……….…………………………………………………IV-47 Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2025 ……..……………………………..…………………….IV-48 Tabel 4.25 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2025 .……….…………………………………………………IV-50 Tabel 4.26 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 ……..……………………………..…………………….IV-52 Tabel 4.27 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 …………IV-53 Tabel 4.28 Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaannya, 2025 ……………………………………………………………………IV-56 Tabel 4.29 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan v Daerah, 2025.............................................................………IV-60 Tabel 4.30 Dukungan terhadap Prioritas Nasional.......................………IV-63 Tabel 4.31 Dukungan terhadap Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah............................................................………IV-99 Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2025.................………V-1 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024……………………………....II.9 Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024………………II.11 Gambar 2.3 Perkembangan Indek Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024…………………………………………….II.13 Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024………………II.15 Gambar 2.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020- 2024……………………………………….………………………….II.17 I.1 RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dengan visi pembangunan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, visi yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. perwujudan visi tersebut diimplementasikan dalam 8 misi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kepemimpinan pemerintahan I.2 yang baru seiring dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 tentunya memastikan keselarasan dan sinkronisasi visi misi tujuan dan sasaran pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan di daerah. Penyelarasan ini telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai periodisasi kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut telah dilakukan pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 serta untuk mengakomodir program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam 100 hari kerja pemerintahan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 telah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 triwulan I tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat minggu ke-4 bulan Mei Tahun 2025 sebagaimana amanat Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025. Regulasi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kembali prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita dan program unggulan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai penjabaran visi misi dalam pembangunan tahun 2025 sebagai bentuk respon perencanaan yang adaptif dan terukur. Penyesuaian dan penyelarasan perencanaan daerah terhadap program prioritas nasional untuk memastikan tema atau isu pembangunan antara lain:

a.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.
b.Program Makan Bergizi Gratis (MBG). I.3
c.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
d.Pengendalian inflasi di daerah.
e.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
f.Dukungan swasembada pangan.
g.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 mengalami berbagai tantangan khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga harus dilakukan beberapa penyesuaian alokasi belanja dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk pencapaian target sasaran dan keluaran output kegiatan. Begitu juga dengan penataan pegawai non ASN yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sebagaimana amanat KepmenPanRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Paruh Waktu sehingga perlu penataan non ASN sejumlah 2.552 orang. Begitu halnya dengan penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan beberapa pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran serta I.4 hasil evaluasi RKPD triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan realisasi masih rendah sehingga perlu optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang mengakomodir kondisi dan memaksimalkan target kinerja sebagai kondisi perubahan asumsi makro lainnya sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. 1.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. 2.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Secara detail, yang menjadi dasar dan indikator dilakukannya penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain:
3. 1.Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan I.5 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
4. 2.Penyelarasan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), antara lain:
a.Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.
b.Penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
c.Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
1. 3.Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai I.6 Pemerintah dengan Perjanjian Paruh Waktu sehingga perlu dilakukan penataan pegawai non ASN yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
2. 4.Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I yang menunjukkan hasil yang belum maksimal yaitu dengan realisasi sebesar 10,06 persen atau dengan predikat sangat rendah sehingga perlu optimalisasi program pembangunan dalam percepatan pencapaian target pembangunan.
3. 5.Begitu halnya dengan penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 terutama dalam pemanfaatan SILPA di tahun berjalan.
4. 6.Penyesuaian belanja pada tahapan perubahan RKPD yang akan menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2025 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan dalam rangka I.7 optimalisasi sumber daya pembangunan untuk mencapai tujuan dan target kinerja. Penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. 1.2 Dasar Penyusunan Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:
5. 1.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
6. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir I.8 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas I.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. 11.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. 12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan I.10 Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. 19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. 20.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6); I.11
25. 21.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
26. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
27. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
28. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).
29. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan I.12 Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
30. 26.Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
31. 27.Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025;
32. 28.Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan I.13 1.3.1 Maksud Perubahan RKPD Tahun 2025 pada prinsipnya sebagai respon terhadap perubahan asumsi makro kebijakan ekonomi daerah untuk optimalisasi target capaian pembangunan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan APBD Tahun 2025 yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA, serta Perubahan PPAS Tahun 2025. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain:
33. 1.Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
34. 2.Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
35. 3.Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: I.14 BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan; Bab ini menjelaskan tahapan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, evaluasi pencapaian kinerja tujuan dan sasaran serta juga menjelaskan permasalahan Pembangunan per urusan pemerintahan. mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil I.15 analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, Asta Cita dan Penelahaan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. II.1 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD dalam hal ini pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat tercapai. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi yang dilakukan tersebut akan ditindaklanjuti agar dicari solusi yang tepat dan dijadikan dasar perbaikan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan berdaya serta berhasil guna, tentunya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target II.2 kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD perlu dilakukan perubahan. 2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan I Tahun 2025 Perencanaan pembangunan tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang berisikan indikator target pencapaian pembangunan dalam kurun waktu 4 tahun perencanaan. Realisasi pencapaian target pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga triwulan I tahun 2025 menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2024, hal ini disebabkan perhitungan realisasi indikator pembangunan belum keluar/rilis per triwulan tahun berkenaan untuk setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. II. 3 Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN) Satuan TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2024 KET Target Tahun 2025 Proyeksi Capaian Triwulan I Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Indeks Pembangunan Manusia Indeks 62,48 66,67 Tercapai 66,15 Dapat tercapai / On The Track Sasaran 1 Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan Rata Lama sekolah Tahun 7,45 8,03 Tercapai 8,32 Dapat tercapai / On The Track Harapan Lama Sekolah Tahun 13,18 12,91 Tidak Tercapai 13,28 Dapat tercapai / On The Track Sasaran 2 Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Indeks 0,58 0, NA NA NA Angka Harapan Hidup Tahun 65,34 71,21 Tercapai 71,28 Dapat tercapai / On The Track Prevalensi Stunting Persen 17,00 26,3 Tidak Tercapai 31,9 Tercapai Sasaran 3 Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia Persentase Penduduk Miskin Persen 14,44 13,89 Tercapai 14,31 Tercapai Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas Indeks Kinerja Infrastruktur Indeks 12,00 49,29 Tercapai 15 Tercapai Sasaran 1 Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam) Persen 17,00 16,15 Tidak Tercapai 20 Tidak Tercapai Sasaran 2 Optimalisasi Persentase Persen 72,00 76,00 Tercapai 75% Tercapai II. 4 TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN) Satuan TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2024 KET Target Tahun 2025 Proyeksi Capaian Triwulan I pendayagunaan sumber daya air Pemanfaatan Sumber Air Baku Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air Persen 75,00 95,55 Tercapai 78% Tercapai Sasaran 3 Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan Persen 100,00 100,00 Tercapai 100% Tercapai Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi Cakupan Layanan Transportasi Persen 83,00 83,00 Tercapai 85% Dapat tercapai / On The Track Sasaran 5 Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika Cakupan layanan telekomunikasi Persen 88,00 100,00 Tercapai 90% Tercapai Sasaran 6 Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah Rasio Elektrifikasi Persen 86,00 89,60 Tercapai 88% Tercapai Tujuan 3 : Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks >80 80,10 Tercapai >80 Tercapai Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni Persentase Rumah Layak Huni Persen 43,00 43,35 Tercapai 45% Dapat tercapai / On The Track Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan Jumlah Desa STBM Desa 3 43 Tercapai 4 desa Tercapai Sasaran 3 Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana Indeks Resiko Bencana Indeks 190 190,67 Tidak Tercapai 197,2 Tidak Tercapai Tujuan 4 : Terwujudnya pembangunan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Persen 4,27 3,97 Tidak Tercapai 4,37 Tidak Tercapai II. 5 TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN) Satuan TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2024 KET Target Tahun 2025 Proyeksi Capaian Triwulan I yang berkualitas Indek Gini Indeks 0,316 0,267 Tercapai 0,260 Dapat tercapai / On The Track Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Perkapita Rp.Juta/ Kapita 61,82 67,33 Tercapai 67,02 Tercapai Persentase Wirausaha yang Tumbuh Persen 15,00 8,77 Tidak Tercapai 15 Dapat tercapai / On The Track Sasaran 2 Meningkatnya Kesempatan Kerja Nilai Investasi Rp. Miliar 30 89,98 Tercapai 50 Tercapai Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,70 1,44 Tercapai 2,65 Tercapai Sasaran 3 Terkendalinya Inflasi Daerah Tingkat Inflasi Nilai 3,50 0,0025 Tercapai 3,50 Tercapai Tujuan 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani Indek RB Indeks B B Tercapai B Dapat tercapai / On The Track Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nilai 35 88,42 Tercapai 45 Tercapai Indek Kepuasan masyarakat Indeks 82 79,09 Tidak Tercapai 84 Dapat tercapai / On The Track Sasaran 2 Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan Indeks Profesional ASN Indeks 82 belum rilis Tidak Tercapai 83 Tidak Tercapai Indeks Inovasi Daerah Indeks Sangat Inovatif Inovatif Tidak Tercapai Sangat Inovatif Tidak Tercapai Indeks SPBE Indeks 2,20 2,46 Tercapai 2,4 Dapat tercapai / On The Track Maturitas SPIP Nilai 3 3 Tercapai Level 3 Dapat tercapai / On The Track Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Opini BPK Opini WTP WTP Tercapai WTP Dapat tercapai / II. 6 TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN) Satuan TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2024 KET Target Tahun 2025 Proyeksi Capaian Triwulan I Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel On The Track WBK/WBBM OPD 3 0 Tidak Tercapai 4 Tidak Tercapai Nilai SAKIP Nilai B B Tercapai BB Tidak Tercapai Tujuan 6 : Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks 51,55 Tidak dihitung NA 51,6 NA Sasaran 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya Jumlah MHA yang dilestarikan MHA 7 15 Tercapai 8 Tercapai Sasaran 2 Meningkatnya Budaya Literasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 11,50 57,59 Tercapai 11,8 Tercapai Tujuan 7 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis Tingkat Kriminalitas Rasio 3,50 1,94 Tercapai 3,2 Tercapai Sasaran 1 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender Tingkat Kabupaten layak Anak Nilai 500 pratama Tidak Tercapai 550 (pratama) Tidak Tercapai Indek Pembangunan Gender Indeks 89,95 90,13 Tercapai 90,02 Tercapai sumber : data diolah (berbagai sumber) II. 7 Perkembangan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu tahun 2024 yang diasumsikan pada realisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dari sebanyak 7 tujuan dan 21 sasaran dengan total 42 indikator di dapat bahwa sebanyak 25 indikator tercapai, 8 indikator tidak tercapai dan 9 indikator tidak ada nilai/belum dinilai (NA/not available). Secara umum pencapaian indikator pembangunan masih sangat rendah yaitu sebesar 59,52 persen. Begitu juga dengan proyeksi capaian pelaksanaan pembangunan triwulan 1 Tahun 2025 adalah dengan kategori Tercapai sebanyak 19 indikator atau 45,23 persen. Untuk kategori Dapat tercapai / On The Track sebanyak 13 indikator atau 30,95 persen dan untuk kategori Tidak Tercapai sebanyak 10 indikator atau 23,80 persen. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang dilihat dari IPM, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan secara makro pencapaiannya sangat baik dan semua indikatornya dikategorikan tercapai. Namun, beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang, indeks inovasi atau dengan tingkat pencapaian belum memenuhi target. Indikator pencapaian pembangunan sosial, terdapat beberapa indikator yang masih perlu intervensi kebijakan seperti pada prevalensi stunting, harapan lama sekolah, tingkat kriminalitas, indeks kepuasan masyarakat dan pemenuhan hak anak masih perlu perhatian dalam II. 8 intervensi program dan kebijakan. Begitu juga dengan indikator sektor pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi masih perlu peningkatan kinerja melalui penguatan unsur penunjang pemerintahan sehingga perlu penajaman sasaran atau lokasi intervensi dan integrasi program. 2.2 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025. Gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan I Tahun 2025 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2024, hal ini disebabkan perhitungan realisasi indikator pembangunan belum keluar/rilis per triwulan tahun berkenaan untuk setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
36. 1.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur II. 9 melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya setelah kejadian COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,86 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,89 persen pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari -1,6 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,29 persen pada tahun 2021 dan secara nasional dari -2,07 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,69 persen pada tahun 2021. Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025 Kenaikan produksi barang dan jasa pasca COVID-19 secara masif mempengaruhi positif pada sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, ini dapat terlihat pada tahun 2022 mm Kab. Kep. Mentawai «Om Prop. Sumatera Barat «(Gm Indonesia 2020 “185 “Lb -2.01 2021 2.89 3.29 3.69 2022 494 4.36 5.31 2023 4.04 4.62 5.05 2024 3.97 4.36 5.03 II. 10 pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai mencapai 4,94 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024). Namun di tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit decline yaitu menjadi 4,04 persen (2023) dan 3,97 persen (2024) khususnya untuk sektor konstruksi, perdagangan, transportasi dan akomodasi/makan minuman pada tahun 2023 dan penurunan pada sektor akomodasi/makan minuman, pertanian kehutanan dan perikanan sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2024.
37. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.12 menunjukkan tren II. 11 penurunan dengan persentasi angka yang sangat kecil, yaitu TPT pada tahun 2020 sebesar 3,98 persen lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,79 persen. Kemudian tahun 2022 kembali turun ke angka TPT sebesar 1,39 persen hingga tahun 2024 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen. Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025 Angka ini menginterpretasikan bahwa sangat rendahnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah struktur perekonomian masyarakat Mentawai yang bertumpu pada sektor primer sehingga masyarakat akumulatif dinyatakan bekerja dalam durasi waktu tertentu atau tidak dalam kondisi menganggur mencari pekerjaan. Pencapaian TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat begitu juga jika dibandingkan 6.88 6.52 6. 6. 5. 5.32 4.91 2.19 1.39 1.33 1.44 0—0 2020 2021 2022 2023 2024 3. Om Kab. Kep. Mentawai (Om Prop. Sumatera BaratSsK II. 12 dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional seperti tampak pada Gambar 2.2.
38. 3.Rasio Gini Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah. Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan pemerataan pendapatan, di mana Indeks Gini yang rendah dapat membantu mewujudkannya, Pemerataan pendapatan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna. Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan < 0,4 Ketimpangan Rendah 0,4 - 0,5 Ketimpangan Sedang > 0,5 Ketimpangan Tinggi II. 13 Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah. Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari 0,273 pada tahun 2020 menjadi 0,267 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber daya/pendapatan. Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025 Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatra Barat yaitu dari 0,305 pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2024 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,283. Namun dala skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masai relatif stagnan pada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar 0.385 0.381 0.381 0.388 0.381 TN 0 TN 27 0.259 67 0.233 2020 2021 2022 2023 2024 Om Kab. Kep. Mentawai JOmProp. Sumatera Barat II. 14 seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
39. 4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di daerah, dan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary), tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010). Untuk menyempurnakan tujuan pembangunan tersebut, munculah konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) mengenai pembangunan manusia ialah suatu proses memperluas pilihan- pilihan penduduk (a process enlarging people’s choices). Ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (longevity), berpendidikan/ berpengetahuan (knowledge), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (living standard). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah: II. 15  Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.  Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.  Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 2.4 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 sebesar 63,71 mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 63,98 dan di tahun 2024 menjadi sebesar 66,67. Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2021-2020 dengan kenaikan 0,27 poin sedangkan tahun 2022-2021 kenaikan 0,85 poin dan tahun 2023-2022 dengan kenaikan 0,96 poin tahun 2024-2023 dengan kenaikan sebesar 0,88 poin. 75.44 16.43 74.29 74.56 75.14 ya ru mm. g “ag RN » '. IP 0, bka3 65.79 64.67
40. 6.63.99 " LA 8) ——0——— 20209 2021 2022 2023 2024 72.81 73.16 23.27 Ih 16 Om K Mentawai Om P Sumatera Barat Om Indonesia II. 16 Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.
41. 5.Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu II. 17 adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Gambar 2.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang berarti dan cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu hanya pada angka 0,25 tahun 2023. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,35 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar 14,84 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,97 dan turun lagi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,72 persen, namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi 13,89 persen. Hal yang mendasar menjadi indikasi belum signifikannya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah terkait perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan (updating) baik 2020 2021 2022 2023 2024 MERE Tingkat Kemiskinan (4) meTingkat Pengangguran Terbuka (X) Om Kemiskinan Ekstrem (X) II. 18 exclusion error dan inclusion error data dan belum terintegrasinya program penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Disisi lain, target kemiskinan harus segera diatasi adalah penuntasan/pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari 7,78 persen atau sebanyak 7.254 orang pada tahun 2020 turun menjadi 2,14 atau sebanyak 2.104 orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi sebesar 2,12 persen atau sebanyak 2.100 orang dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,44 persen. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG’s yaitu tanpa kemiskinan antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha. Pada perspektif dan asumsi umum bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, artinya peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan suatu daerah dan sebaliknya. Hal ini senada dengan Todaro (2003), pengangguran memiliki hubungan yang II. 19 sangat erat dalam memengaruhi pada tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi faktual (paradoks) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di mana tingkat pengangguran yang rendah yaitu 1,44 persen tahun 2024 (terendah di Provinsi Sumatera Barat) namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 13,89 persen tahun 2024 (tertinggi di Provinsi Sumatera Barat). Fenomena ini tentunya perlu kajian mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan asumsi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor primer menjadi fokus dan lokus pembangunan sehingga apa yang dikerjakan (yang bekerja) bisa memberikan efek dan dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Capaian Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2025 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025. Perbandingan jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2025, serta perbandingan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran II. 20
42. 2025.Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 10,09 persen dengan predikat sangat rendah. Data capaian kinerja RKPD hingga triwulan I tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut. II.21 Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 Triwulan I Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7500 orang 590.000.000.000 3299 277.725.362.809 1800 196.152.808.248 1800 31.410.348.785 1800 31.410.348.785 100,00 16,01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 bulan 360.000.000 24 107.928.855 12 63.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 280 laporan 3.600.000.000 68 1.109.924.000 24 288.000.000 24 72.000.000 24 72.000.000 100,00 25,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 8 unit 12.000.000.000 5 5.494.788.400 1 1.353.143.100 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar 20 sekolah 6.000.000.000 24 1.879.226.000 2 700.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 12 ruang 5.300.000.000 5 1.504.241.000 2 800.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 42 unit 16.000.000.000 19 5.183.874.200 8 2.252.596.200 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II.22 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 20 unit 14.000.000.000 15 5.379.443.600 2 1.655.196.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 15 paket 2.300.000.000 13 1.282.198.150 9 1.250.439.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Siswa 642.672.400 150 642.672.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 880 guru 9.540.438.400 514 10.613.329.795 220 2.385.109.600 200 442.350.000 200 442.350.000 90,91 18,55 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah yang mengikuti pengembangan karir 800 orang 3.000.000.000 400 1.958.757.908 150 1.015.602.680 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 544 satuan pendidika n 1.200.000.000 268 447.325.500 136 83.032.000 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 544 satuan pendidika n 800.000.000 268 218.347.900 136 62.843.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 136 Orang 188.906.400 136 188.906.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 215.065.400 1 215.065.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 104.877.000 1 104.877.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan 1 Komunitas 160.625.400 1 160.625.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II.23 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kependidikan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 47.614.000 1 47.614.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 ruang 15.000.000.000 13 10.275.792.132 4 3.687.160.350 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 32 peserta didik 1.200.000.000 26000 358.798.900 8 43.533.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 42 ruang 18.000.000.000 26 8.412.371.700 11 3.606.210.833 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 45316 peserta didik 60.501.504.000 26000 28.403.653.822 11329 15.125.376.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 600 paket 6.000.000.000 225 1.167.807.100 2 1.210.058.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit 3.878.337.200 3 3.878.337.200 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2.400.000.000 2 2.400.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 9 unit 9.300.000.000 5 3.227.319.926 5 698.730.100 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 ruang 5.000.000.000 5 3.335.205.233 4 4.842.544.580 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 9 paket 800.000.000 2 258.869.580 2 498.511.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6000 peserta didik 32.547.500.000 12000 16.267.278.245 5114 8.136.875.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II.24 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Siswa 182.395.400 100 182.395.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 480 orang 9.000.000.000 292 6.146.188.300 120 1.041.000.000 120 219.950.000 120 219.950.000 100,00 21,13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 400 orang 1.200.000.000 200 662.177.873 250 223.098.400 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan 140 satuan pendidika n 900.000.000 68 340.431.913 35 84.607.870 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 34 sekolah 200.000.000 34 43.486.100 34 49.120.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 35 Orang 236.578.800 35 236.578.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 102 dokumen 500.000.000 34 140.434.400 12 203.757.000 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 1.495.531.500 2 1.495.531.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Dididik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 140 peserta didik 300.000.000 6000 150.625.946 35 129.795.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II.25 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 5 paket 800.000.000 1 157.418.550 1 1.230.978.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 9 unit 1.600.000.000 6 1.707.545.306 2 287.115.000 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 400 orang 450.000.000 200 343.143.400 1030 143.721.100 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 450 orang 800.000.000 250 375.233.700 100 714.346.400 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 200 satuan pendidika n 500.000.000 100 252.440.500 116 113.951.000 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 360 satuan pendidika n 5.000.000.000 180 2.123.079.000 107 2.182.622.600 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 80 dokumen 400.000.000 20 98.467.700 12 35.876.100 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Siswa 78.562.900 300 78.562.900 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 220 orang 450.000.000 55 130.925.406 200 4.988.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II.26 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 220 orang 200.000.000 110 295.204.500 50 63.621.700 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 44 satuan pendidika n 400.000.000 11 101.603.000 13 71.979.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 44 satuan pendidika n 6.000.000.000 23 2.178.500.800 13 1.641.684.560 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Dokumen 13.040.000 12 13.040.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 6 dokumen 400.000.000 4 235.198.200 2 91.256.600 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 5 Dokumen 46.499.800 5 46.499.800 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan II.27 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PERANGKAT DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1.900 Orang 180.521.555.400 1780 169.120.194.006 395 77.325.438.922 99 18.147.805.414 99 18.147.805.414 25,00 23,47 Dinas Kesehatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya administrasi keuangan 2.586 Orang 24.469.061.000 1750 16.496.105.000 862 51.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa layanan umum Kantor Tersedianya layanan umum Perkantoran 150 Jenis 148.947.936 75 74.473.950 50 3.085.000.000 0 844.500.000 0 844.500.000 0,00 27,37 Dinas Kesehatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya ATK 153 jenis 223.778.400 50 95.503.070 43 7.470.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik 9 rekening 679.400.000 5 91.800.000 36 64.000.000 9 15.143.019 9 15.143.019 25,00 23,66 Dinas Kesehatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terbayarnya Pajak kendaraan 144 unit 345.120.000 53 127.023.333 30 37.991.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun 26 unit 2.500.000.000 22 2.077.470.000 24 2.010.357.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi 30 Unit 4.500.000.000 15 150.000.000 5 2.704.409.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengembangan rumah sakit Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan yang diadakan 1 unit 2.300.000.000 1 2.128.390.250 1 580.344.839 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan II.28 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia 20 Buah 1.100.000.000 17 7.213.561.620 2 784.433.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah jenis obat, vaksin ,bahan habis pakai yang tersedia 322 jenis 8.800.000.000 223 3.341.689.190 18 3.490.607.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga JenisBahan Habis Pakai yang tersedia 20 unit 6.918.644.220 18 6.818.644.220 15 465.128.900 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13000 orang 314.998.000 9500 274.038.462 2600 369.774.600 0 24.990.000 0 24.990.000 0,00 6,76 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar 13000 orang 1.590.235.000 9500 1.480.135.000 65 356.504.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar 13000 orang 274.963.000 9500 264.963.000 2364 216.001.800 0 4.757.000 0 4.757.000 0,00 2,20 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar 13000 orang 562.832.157 9500 239.999.925 35 322.832.232 0 14.995.000 0 14.995.000 0,00 4,64 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar 25 orang 250.000.000 10 100.000.000 5 17.360.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar 75 orang 249.999.975 60 199.999.980 15 22.308.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 95 orang 95.000.000 80 80.000.000 5 204.486.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar 105 orang 121.153.830 95 109.615.370 65 27.220.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan II.29 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar 95 orang 120.000.000 60 60.000.000 50 21.894.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 20 orang 100.000.000 18 90.000.000 10 12.962.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 60 orang 300.000.000 40 200.000.000 30 34.292.200 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana Kesehahtan sesuai standar 25 orang 175.000.000 18 126.000.000 10 35.556.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah dokumen yang tersedia 50 orang 161.220.000 30 161.220.000 25 75.205.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar 10 orang 250.000.000 5 100.000.000 15 413.499.000 0 21.450.544 0 21.450.544 0,00 5,19 Dinas Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 100.000.000 2 100.000.000 1 10.249.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen yang tersedia 290 orang 700.000.000 200 633.402.500 9 512.350.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah dokumen yang tersedia 3500 Dokumen 134.520.172.500 105 3.690.701.200 100 6.398.600.000 30 0 30 0 30,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah dokumen yang tersedia 20 Dokumen 1.906.212.433 15 1.506.212.433 12 393.237.250 0 1.192.000 0 1.192.000 0,00 0,30 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah dokumen yang tersedia 150 Dokumen 1.891.621.622 40 655.845.000 37 445.170.000 0 13.415.343 0 13.415.343 0,00 3,01 Dinas Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 59.123.600 1 29.561.800 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Jumlah dokumen yang tersedia 140 Dokumen 140.000.000 132 132.030.000 75 806.522.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan II.30 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah dokumen yang tersedia 6 Dokumen 116.666.667 5 50.060.000 3 63.790.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah dokumen yang tersedia 60 Dokumen 120.000.000 46 97.744.900 25 113.092.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah dokumen yang tersedia 20 Dok 151.060.000 20 151.060.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota II.31 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah dokumen yang tersedia 75 Dokumen 250.000.000 56 189.605.000 15 154.403.800 10.400.000 0 10.400.000 0,00 6,74 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.798.196.089 10 12 1.798.196.089 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.519.065.250 10 12 1.519.065.250 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 845.094.960 10 12 845.094.960 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas MaSiberut Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.545.412.900 10 12 1.545.412.900 1 0 1 0 8,33 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.245.523.300 10 12 1.245.523.300 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.098.905.700 10 12 1.098.905.700 0 0 0 0 0,83 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas MaSikabaluan Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.347.404.600 10 12 1.347.404.600 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 905.350.710 10 12 905.350.710 1 0 1 0 8,33 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.156.212.950 10 12 1.156.212.950 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 825.302.550 10 12 825.302.550 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 737.371.550 10 12 737.371.550 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 809.351.800 10 12 809.351.800 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasiona lPelayanan Puskesmas Sigapokna Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.114.109.640 10 12 1.114.109.640 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.597.964.000 10 12 1.597.964.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya Jumlah dokumen yang tersedia 12 Dokumen 1.172.097.453 10 12 1.172.097.453 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Kesehatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II.32 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 24 Jenis 90.208.000 12 55.762.500 6 25.817.087 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 80 Jenis 425.721.600 35 106.428.500 17 67.769.440 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor 136 Jenis 649.472.000 56 316.551.053 21 100.441.600 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan 120 Jenis 180.000.000 60 89.999.400 25 25.685.600 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Tersedianya Tabung Gas 240 tabung 72.000.000 120 35.910.000 60 18.000.000 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Tersedianya benda pos (matrai) 800 buah 8.000.000 400 4.000.000 320 3.200.000 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 128 Kali 497.088.000 54 246.850.129 13 52.398.000 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarkannya rekening listrik dan air 12 Rekening 1.986.000.000 6 870.418.233 3 470.808.000 1 107.339.090 1 107.339.090 33,33 22,80 Rumah Sakit Umum Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 452 Orang 12.624.346.080 226 6.043.927.614 113 2.301.930.000 113 335.355.000 113 335.355.000 100,00 14,57 Rumah Sakit Umum Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40 Unit 600.000.000 20 299.678.437 10 150.000.000 1 16.345.250 1 16.345.250 10,00 10,90 Rumah Sakit Umum Daerah Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000 Liter 720.000.000 24109 306.072.000 10882 117.940.000 840 8.944.000 840 8.944.000 7,72 7,58 Rumah Sakit Umum Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT II.33 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit 9 pkaet 5.250.000.000 1 852.017.672 1 786.220.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terkalibrasinya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4 paket 480.000.000 0 0 1 120.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4 paket 560.000.000 0 0 1 140.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (ME) 2 paket 200.000.000 0 0 1 200.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Genset) 2 unit 80.000.000 0 0 1 80.000.026 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (IPAL ) 2 unit 100.000.000 0 0 1 50.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (WTP) 2 unit 120.000.000 0 0 1 122.320.974 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Mesin Oksigen Central) 2 unit 400.000.000 0 0 1 184.679.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedinya Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid 4 paket 100.000.000 2 50.000.000 1 25.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 16 paket 288.000.000 0 0 3 48.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16 paket 1.380.000.000 0 0 5 306.240.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 104 kali 769.213.736 0 0 3 15.000.000 3.100.000 0 3.100.000 0,00 20,67 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya Operasional Rumah Sakit 180 kali 989.481.284 0 0 48 148.470.000 21 52.817.980 21 52.817.980 43,75 35,57 Dinas Perumahan dan Kawasan II.34 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Permukiman Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (AC) 100 unit 61.000.000 0 0 50 30.500.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Komputer- Komputer Unit-Personal Computer 40 unit 29.200.000 0 0 20 21.900.000 1 1.000.000 1 1.000.000 5,00 4,57 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedinya Instalasi Gas Oksigen Ruangan 1 paket 200.000.000 0 0 1 200.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya Belanja Laboratorium 1 paket 145.588.000 0 0 1 72.794.000 1 2.518.000 1 2.518.000 100,00 3,46 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar 436 orang 10.938.100.000 0 0 218 5.469.050.000 218 898.206.000 218 898.206.000 100,00 16,42 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi keuangan perangkat daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 288 Orang 33.700.000.000 72 10.728.664.220 72 6.218.284.707 64 775.359.218 64 775.359.218 88,89 12,47 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 511.800.000 12 173.543.466 12 91.680.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3 Lap 80.000.000 38.806.000 1 540.000.000 66.000.000 0 66.000.000 0,00 12,22 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II.35 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kantor yang Disediakan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi, Banjir dan Longsor Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 2 Km 2.800.000.000 1 1.977.299.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 1 dok 1.150.000.000 1 2.299.228.600 1 1.368.976.940 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Layanan Irigasi Pembangunan jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang Dibangun 10 km 32.500.000.000 - 4 3.145.379.408 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 km 2.800.000.000 4 6.157.288.219 4 1.270.965.560 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 40 Orang 990.000.000 25 540.315.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II.36 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 1 paket 15.686.816.800 1 15.686.816.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 40 Unit 6.400.000.000 6.194.313.276 10 3.073.518.100 516.810.824 0 516.810.824 0,00 16,81 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2456 SR 10.898.024.361 450 8.346.380.761 183 2.551.643.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Rumah Tangga ramah lingkungan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sistim dan Pengelolaan Persampahan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 1 Ton/Hari 8.315.543.926 1 - 1 8.315.543.926 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 2 dok 2.320.500.000 1 1.078.853.760 1 693.099.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 50 RT 6.061.235.385 50 6.061.235.385 50 2.459.669.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II.37 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 dok 490.000.000 1 804.253.000 1 378.018.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Berkurangnya Titik genangan Air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlindunginya lingkungan dari genangan air Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 914 M 1.670.500.000 1.288.332.900 1 1.531.210.062 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Lingkungan yang tertata Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 dok 10.131.338.686 1 7.697.771.850 1 11.061.678.069 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, 1 dok 2.320.500.000 1 120.302.450 1 204.884.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II.38 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Mantap Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 24 Dok 4.341.000.000 1 7.254.167.524 1 3.022.298.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 10 Km 10.147.610.453 2 2.681.145.254 4 4.414.610.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 5 KM 25.641.525.000 7 47.426.608.053 7 28.884.560.704 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 150 KM 161.368.850.208 10 110.647.422.227 1 72.777.066.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 5 Jembatan 27.829.574.010 50 8.384.839.824 50 9.467.189.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 2 Km 2.090.322.000 1 1.263.649.000 1 826.673.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 19.231.143.750 4 3.712.621.575 4 2.220.169.057 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan Terhadap RTRW Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RTRW dan/atau RRTR Kabupaten yang ditetapkan dan Disosialisasikan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Jumlah dokumen administrasi persetujuan 2 dok 450.000.000 - 1 150.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan II.39 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kabupaten/Kota substansi RDTR Kabupaten/Kota Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS 56 Bulan 8.827.712.532 8 1.786.122.971 21 2.301.639.695 3 551.579.737 3 551.579.737 14,29 23,96 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya honorarium PNS 4 Tahun 11.722.101.697 1 28.750.000 12 22.200.000 2 4.680.000 2 4.680.000 16,67 21,08 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 92.000.000 1 19.999.500 1 1.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 16 Jenis 137.384.000 5 42.319.700 2 880.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 236.863.000 3 102.946.000 2 1.391.500 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 137.115.600 4 33.114.900 2 1.398.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 409.942.000 1 111.874.158 1 120.590.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan 376.000.000 3 77.610.305 3 89.400.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II.40 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarnya Honorarium Prgawai Kontrak 44 Laporan 1.930.758.000 13 372.922.600 12 262.000.000 3 72.000.000 3 72.000.000 25,00 27,48 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 216.180.000 4 35.013.000 5 19.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya 20 Unit 191.228.000 3 29.371.114 7 14.799.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 52 Unit 123.950.000 4 26.810.000 1 4.750.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit 80.104.000 0 0 1 80.104.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 4 Dokumen 353.299.600 2 72.477.100 2 61.040.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota II.41 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 1060 Orang 691.336.000 10 55.221.000 250 31.156.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota tang Terehabilitasi 65 Unit Rumah 2.682.092.000 7 1.313.869.200 90 1.942.248.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 259 Unit Rumah 15.539.584.000 41 3.646.963.614 35 1.656.624.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Menigkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 4 Dokumen 352.240.000 1 20.837.000 2 12.879.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 ( Sepuluh) Ha Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Tertata Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 257 Unit Rumah 8.890.852.000 110 2.148.653.802 140 3.371.669.600 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah 4 Dokumen 713.400.000 1 85.931.664 1 35.440.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II.42 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tidak Layak Huni Beserta PSU Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 4 Dokumen 739.320.800 1 131.277.163 1 11.216.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Meningkatnya Permukiman yang Didukung oleh PSU Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 57 Lokasi 14.409.902.300 7 1.296.117.013 6 1.899.565.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN 60 Org 6.288.372.126 30 3.033.464.344 30 3.254.907.782 30 727.947.999 30 727.947.999 100,00 22,36 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak 6 Org 214.680.000 3 111.480.000 3 103.200.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 2 Paket 28.000.000 1 18.000.000 1 10.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya isi ulang gas 2 Paket 34.420.000 1 9.120.000 1 25.300.000 0 0 0 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam II.43 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kebakaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor 8 Paket 93.286.400 4 62.790.000 4 30.496.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 4 Paket 25.999.800 2 17.999.800 2 8.000.000 1 130.000 1 130.000 50,00 1,63 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24 Laporan 109.643.800 12 79.311.800 12 30.332.000 6 0 6 0 50,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarkannya rekening listrik, air,penambahan daya listrik 4 Rekening 48.720.000 2 24.720.000 2 24.000.000 0 4.508.106 0 4.508.106 0,00 18,78 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarnya Gaji Tenaga Kontrak 24 Laporan 4.098.472.000 12 2.378.472.000 12 1.720.000.000 12 292.508.106 12 292.508.106 100,00 17,01 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan 2 Unit 53.400.000 1 30.400.000 1 23.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0,00 65,22 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional 14 Unit 197.280.000 7 148.970.000 7 48.310.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 30 Unit 17.260.000 15 9.990.000 15 7.270.000 0 0 0 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN II.44 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib 6 kasus 1.383.529.800 3 1.133.774.800 3 249.755.000 1 27.460.000 1 27.460.000 33,33 10,99 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib 4 Laporan 294.504.800 2 202.429.000 2 92.075.800 5 17.680.000 5 17.680.000 250,00 19,20 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN 400 Org 11.753.259.243 753 4.509.395.799 280 2.643.844.178 57 400.896.004 57 400.896.004 20,36 15,16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN 864 Org 180.000.000 72 106.290.000 18 16.650.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 27.500.000 4 5.500.000 50 1.851.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor 40 Jenis 296.014.600 10 113.711.125 50 24.318.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 24 Jenis 75.875.000 9 24.992.050 50 12.038.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis) 48 Bulan 39.990.000 17 18.500.000 50 6.990.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah II.45 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70 Kali 764.592.000 32 300.309.220 50 31.354.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Jenis 291.000.000 15 93.472.822 2 57.000.000 2 11.963.444 2 11.963.444 100,00 20,99 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 500 Org 4.299.624.000 732 2.068.897.863 444 486.000.000 174 113.840.000 174 113.840.000 39,19 23,42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas jabatan 8 Unit 280.406.250 7 115.114.935 3 30.778.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional 64 Unit 1.080.629.750 23 233.692.078 3 41.074.950 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16 Unit 124.626.848 22 29.686.375 3 14.730.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Org yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka lepada penduduk yang tinggal 400 Org 625.785.050 180 154.827.100 2 200.829.700 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah II.46 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota 350 Org 484.252.350 200 272.663.052 6 1.000.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 2000 Org 1.190.865.000 1500 390.570.620 6 233.911.600 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4000 Org 664.705.000 1850 187.509.950 6 560.092.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsinyang dilegalkan 4 Dok 150.000.000 2 35.807.770 2 15.360.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah II.47 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman kebakaran 520 orang 1.189.731.600 20 189.731.600 500 1.000.000.000 10 25.530.000 10 25.530.000 2,00 2,55 Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 8 dok 111.042.856 3 8.737.800 2 3.265.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Org 12.849.600.000 62 5.977.973.098 29 3.148.806.068 29 575.400.404 29 575.400.404 100,00 18,27 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 Dok 110.400.000 2 100.500.000 1 22.200.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan administrasi umum perangkat daerah Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 Paket 18.000.000 2 19.160.000 1 2.056.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 Paket 127.000.000 14 70.036.630 2 19.938.700 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan II.48 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp yang disediakan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan 16 Paket 210.000.000 17 121.282.850 6 21.723.300 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan 8 Paket 55.000.000 4 16.032.300 2, 1.400.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasai SKPD 4 Lap 425.000.000 2 337.981.033 1 44.292.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lap 200.000.000 2 99.616.478 1 58.400.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 4 Lap 2.518.848.000 2 935.400.641 1 232.000.000 1 51.960.000 1 51.960.000 100,00 22,40 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase barang milik daerah layak pakai Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya 4 Unit 56.100.525 2 67.425.526 1 8.315.000 1 0 1 0 100,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan 80 Unit 35.000.000 11 57.816.237 4 15.180.000 1 0 1 0 25,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak II.49 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp perizinannya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 12 Unit 35.000.000 44 51.898.000 8 3.330.000 5 0 5 0 62,50 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 12 Unit 52.000.000 4 147.240.030 1 20.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Program pemberdayaan sosial Persentase penurunan PMKS Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan Fasilitasi PemberdayaanSosial KAT Persentase masyarakat KAT yang mendapatkan Fasilitas 400 Keluarga 200.000.000 75 43.179.325 75 51.488.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota Persentase PSKS yang dilatih Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten 128 Keluarga 80.000.000 0 83.398.104 40 120.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Program rehabilitasi sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Org 40.000.000 5 240.350.688 5 120.000.000 3 0 3 0 60,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Jumlah orang yang mendapatkan akses ke 890 Org 1.460.994.294 500 980.994.294 390 480.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan II.50 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kesehatan Dasar layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kab/kota perempuan dan Perlindungan Anak Program perlindungan dan jaminan sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan social Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Persentase data fakir miskin yang valid Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota 85900 Keluarga 240.000.000 500 448.612.460 200 143.934.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Program penanganan bencana Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Persentase korban bencana mendapatkan bantuan Penyediaan makanan Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurart ( Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota 400 Org 100.000.000 0 0 325 250.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Sub kegiatan Penyediaan Sandang Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota 125 orang 397.538.900 25 247.538.900 100 150.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja II.51 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 2 Unit 1.000.000.000 0 - 1 500.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 4 Dokumen 509.000.000 10 48.557.600 12 25.304.300 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan dibidang politik, ekonomi, social, budaya II.52 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten 89 OPD 40.000.000 36 153.817.700 30 19.332.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 120 Org 60.000.000 220 1.022.138.940 30 99.999.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Perempuan Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban 4 Layanan 80.000.000 9 109.299.000 2 52.408.100 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak II.53 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat AdvokasKebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 7 Organisasi 400.000.000 6 225.742.750 3 170.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Program perlindungan khusus anak Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan Kegiata pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak Sub kegiatan Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegi atan pencegahan KTA 72 OPD 200.000.000 31 137.018.443,0 30 170.000.000 30 30 0 100,00 0,00 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Meningkatnya kesejateraan ASN 324 Orang 31.907.775.755 151 13.853.290.803 72 7.607.984.423 72 1.803.574.978 72 1.803.574.978 100,00 23,71 Dinas Ketahanan Pangan dan II.54 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pertanain Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN Meningkatnya kesejateraan ASN 12 orang 300.000.000 10 27.400.000 2 28.080.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan meningkatnya informasi/wawasan ASN 28 dokumen 59.000.000 21 23.985.000 1 5.250.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat 248 laporan 800.000.000 60 245.170.218 12 32.930.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik lancarnya administrasi perkantoran 48 laporan 332.500.000 24 153.128.160 12 87.400.000 3 10.318.471 3 10.318.471 25,00 11,81 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 104 Orang 11.425.862.026 52 4.412.959.669 20 2.394.471.562 20 410.295.614 20 410.295.614 100,00 17,14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 2 dokumen 20.400.000 1 20.350.000 1 60.000.000 1 17.340.000 1 17.340.000 100,00 28,90 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah II.55 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penerangan bangunan kantor 28 Paket 47.360.000 13 20.542.937 6 1.365.000 6 1.365.000 6 1.365.000 100,00 100,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 188 Paket 664.000.000 94 355.440.144 47 19.937.400 10 4.224.000 10 4.224.000 21,28 21,19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 392.000.000 100 211.301.977 50 46.685.000 2 4.690.000 2 4.690.000 4,00 10,05 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Pentediaan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 200.000.000 2 63.504.465 1 39.400.000 1 5.124.683 1 5.124.683 100,00 13,01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 44 Laporan 1.394.784.000 12 1.355.568.945 1 647.200.000 1 102.197.368 1 102.197.368 100,00 15,79 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 64 Unit 216.000.000 32 129.767.825 16 60.428.650 0 0 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan yang dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 748.112.828 20 615.312.439 10 79.390.000 3 22.025.934 3 22.025.934 30,00 27,74 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN II.56 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dab Laut jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut yang di susun 2 Laporan 2.083.276.900 2 2.083.276.900 1.950.000 0 1.950.000 0,00 0,09 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 800.000.000 2 174.537.764 1 16.881.800 2.000.000 0 2.000.000 0,00 11,85 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota II.57 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup 4 dokumen 574.349.876 4 318.108.932 1 500.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelo mpok Masyarakat jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komonitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait LLPH 25 lembaga 286.451.500 25 286.451.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir 32 unit 4.500.000.000 8 479.379.696 18 3.500.000.000 4.800.000 0 4.800.000 0,00 0,14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 78.036 ton 1.000.000.000 34 126.486.250 9.843 295.253.030 292 51.250.890 292 51.250.890 2,97 17,36 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Terbayarnya Gaji Pegawai Negeri 88 Orang 14.706.499.235 24 2.988.763.079 22 2.772.439.532 6 710.512.229 6 710.512.229 25,00 25,63 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil II.58 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang 12 Dok 90.718.000 3 36.320.000 2 22.679.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan 10 Paket 38.750.000 17 32.422.000 17 6.002.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan bahan logistik kantor terlasaksananya atk dan makan minum pegawai, kebersihan 15 macam 350.000.000 4 126.830.600 4 112.012.053 1 3.540.495 1 3.540.495 25,00 3,16 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terlaksananya cetak dan penggandaan 10 jenis 234.500.000 2 74.999.900 2 23.222.400 1 5.378.600 1 5.378.600 25,00 23,16 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 45 jenis 9.600.000 2 14.400.000 2 3.600.000 1 3.000.000 1 3.000.000 25,00 83,33 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd terlaksananya rapat koordinasi antar skpd 60 kali 185.960.000 12 68.278.000 12 25.919.000 3 17.731.300 3 17.731.300 25,00 68,41 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rekening air dan listrik 10 jenis 117.600.000 2 70.000.000 2 62.000.000 1 10.815.062 1 10.815.062 25,00 17,44 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terbayarnya gji pegawai kontrak 270 bulan 4.734.000.000 54 919.416.000 54 544.000.000 14 155.900.000 14 155.900.000 25,00 28,66 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 25 unit 224.500.000 1 58.987.500 1 31.830.000 1 6.381.481 1 6.381.481 50,00 20,05 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil bintek pencatatan sipil meningkatnya masyarakat memiliki dok pencatatan sipil 300 jenis 2.500.000.000 5 170.436.000 4 765.011.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN II.59 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan Profil Kependudukan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain 100 buku 100.000.000 100 24.475.900 50 5.994.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 122.486.000 1 43.353.080 1 21.075.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayarkan 48 Bulan 13.225.212.619 24 5.561.086.874 25 3.065.842.058 25 803.791.147 25 803.791.147 100,00 26,22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dok 187.440.000 24 48.600.000 10 22.200.000 3 3.700.000 3 3.700.000 30,00 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Administrasi umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 paket 102.400.000 2 12.774.500 1 5.250.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan II.60 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 Bulan 270.908.348 24 174.889.428 1 29.261.344 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Bulan 108.519.300 24 58.651.880 10 14.732.950 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilakukan 48 Bulan 332.133.000 24 216.942.643 10 34.952.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Bulan 182.600.000 24 55.889.553 10 37.800.000 3 5.975.996 3 5.975.996 30,00 15,81 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Bulan 5.846.696.000 24 2.722.441.462 10 661.000.000 2 132.178.684 2 132.178.684 20,00 20,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan II.61 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Keluarga Berencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit 26.696.500 1 11.691.750 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Bulan 132.900.000 24 119.465.340 5 16.700.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangannya 3 dok 347.119.000 23 47.374.157 5 93.471.200 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 3 dok 240.608.000 3 45.425.200 3 38.500.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa Jumlah Hasil Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa 3 dok 242.285.000 1 5.364.700 6 39.792.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, II.62 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa Jumlah Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa 27 kali 64.973.400 5 23.001.800 3 17.400.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang Dilakukan 16 dok 219.996.000 6 188.231.140 1 14.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Mayarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,nLPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat 9 kali 334.991.000 3 84.622.700 10 750.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II.63 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yg dilakukan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong 1 kali 150.000.000 1 150.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang Dilakukan 32 kali 1.849.029.000 13 1.089.609.409 1 50.676.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga 48 lap 174.100.000 15 27.942.000 10 54.600.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 150 lap 361.000.000 38 47.354.133 38 42.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA II.64 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten 16 kali 590.998.000 8 134.334.000 5 82.916.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Promosi dan KIE Program KKBPK/Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Terlaksananya sosialisasi program KKBPK melalui media cetak dan elektronik 20 Kali 509.999.800 6 216.601.807 2 30.534.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK / Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang Dilakukan 130 Kali 715.385.000 59 251.665.100 20 81.830.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK/Bangga Kencana Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang Dilakukan 48 Bulan 980.482.000 20 441.109.500 20 354.704.850 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II.65 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengendalian Program KKBPK Terlaksananya Audit kasus stunting 8 Kali 613.579.900 4 196.304.100 2 59.999.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 60 Kali 900.481.000 12 279.638.000 12 236.352.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan 60 pusk 42.111.899 6 4.639.000 10 13.500.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terlaksananya rapat penguatan kampung KB 4 kali 20.352.000 1 2.910.000 1 3.404.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK/Bangga Kencana di kampung KB Pembinaan POKJA dan POKTAN di Kampung KB 40 Kali 1.200.992.000 15 234.206.300 10 168.324.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan II.66 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Tersedianya dapur sehat dalam penanganan kasus stunting 5 Unit 59.631.650 5 59.631.650 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) Terdistribusinya BKB Kit Stunting Sebagai Sarana Edukasi untuk Balita dan Orang Tua 120 Set 1.270.000.000 51 643.626.000 10 91.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pemantauan Data dan informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita Penginputan Data Pendampingan Catin, Bumil, Bufas, Balita di Aplikas ELSIMIL 156 TPK 469.000.000 42 120.600.000 50 156.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II.67 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita Pendampingan Terhadap keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) 156 TPK 515.900.000 42 118.500.000 30 187.200.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Tersedianya honorarium pengelola keuangan 835 Peg 288.000.000 668 230.400.000 57 57.600.000 167 16.780.000 167 16.780.000 292,98 29,13 Dinas Perhubungan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah barang yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 Jenis 97.368.750 20 77.895.000 5 19.473.750 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 150 Jenis 12.800.000 120 10.240.000 8 2.560.000 0 1.286.000 0 1.286.000 0,00 50,23 Dinas Perhubungan Tersedianya Alat Tulis Kantor 202 Jenis 86.274.500 193 172.396.400 30 5.447.000 20.653.200 0 20.653.200 0,00 379,17 Dinas Perhubungan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 2831 Kotak 152.274.500 950 107.462.900 700 16.800.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 35 jenis 137.146.000 20 109.716.800 5 27.429.200 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 21 Jenis 68.000.000 8 53.000.000 10 18.750.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah 109 Kali 1.440.216.000 39 917.390.000 27 92.344.000 0 17.479.500 0 17.479.500 0,00 18,93 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Rekening Listrik 45 rek 1.592.615.200 19 763.333.200 3 156.990.000 1 30.657.000 1 30.657.000 33,33 19,53 Dinas Perhubungan II.68 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lancarnya Administrasi Perkantoran 15 Laporan 3.351.000.000 12 2.234.000.000 1 1.117.000.000 0 351.873.803 0 351.873.803 0,00 31,50 Dinas Perhubungan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara 32 unit 155.322.000 32 155.322.000 16 77.661.000 0 9.259.838 0 9.259.838 0,00 11,92 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Laporan 27.473.225.000 24 21.978.580.000 11 5.494.645.000 2 1.672.221.500 2 1.672.221.500 18,18 30,43 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 Dok 120.000.000 12 54.140.400 6 29.099.900 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kesejahteraan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 76 Orang 9.226.046.796 39 4.042.339.601 19 2.306.511.699 19 362.718.558 19 362.718.558 100,00 15,73 Dinas Komunikasi dan Informatika II.69 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dok 144.000.000 2 48.180.000 1 22.200.000 1 3.700.000 1 3.700.000 100,00 16,67 Dinas Komunikasi dan Informatika Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 Paket 52.240.000 2 28.056.000 1 14.770.000 1 2.140.500 1 2.140.500 100,00 14,49 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan 20 Paket 440.000.000 9 205.256.295 5 57.652.000 1 2.964.000 1 2.964.000 20,00 5,14 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan 8 Paket 260.000.000 6 95.861.800 2 39.330.600 1 5.091.000 1 5.091.000 50,00 12,94 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 4 Dok 60.000.000 3 9.400.000 1 9.990.000 1 400.000 1 400.000 100,00 4,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 605.594.000 65 302.679.658 25 70.362.000 2 5.540.000 2 5.540.000 8,00 7,87 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan 12 unit 140.000.000 13 134.600.000 2 28.990.000 0 832.000 0 832.000 0,00 2,87 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik 16 Laporan 384.000.000 6 204.859.800 4 189.400.000 1 17.782.321 1 17.782.321 25,00 9,39 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor yang disediakan 4 Laporan 3.406.864.000 2 1.134.983.793 3 205.000.000 1 49.875.000 1 49.875.000 33,33 24,33 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat Daerah 0 II.70 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 319.968.000 2 146.173.032 1 71.706.900 0 5.179.750 0 5.179.750 0,00 7,22 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara 40 Unit 120.000.000 38 61.184.000 10 6.100.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik 4 Dok 241.089.100 1 86.909.231 1 16.000.000 0 1.417.781 0 1.417.781 0,00 8,86 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah 124 Unit 12.199.018.176 57 5.556.197.700 31 2.708.799.960 0 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II.71 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN 23 Bulan 13.399.286.210 88 10.719.428.968 23 2.487.584.404 6 699.858.530 6 699.858.530 26,09 28,13 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 10 Dokumen 131.400.000 60 426.340.000 10 26.280.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor 6 Paket 500.000.000 120 400.000.000 6 44.419.000 1 4.790.000 1 4.790.000 16,67 10,78 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Paket 480.000.000 45 384.000.000 13 18.560.000 1 2.665.000 1 2.665.000 7,69 14,36 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 12 dokumen 80.000.000 16 64.000.000 12 10.000.000 3 2.800.000 3 2.800.000 25,00 28,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 laporan 600.000.000 56 480.000.000 14 89.968.000 2 7.439.819 2 7.439.819 14,29 8,27 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya 'Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 280.000.000 160 224.000.000 12 38000000 3 6.000.294 3 6.000.294 25,00 15,79 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarnya Gaji Non ASN 19 Orang/ laporan 725.000.000 160 580.000.000 19 193.000.000 3 48.000.000 3 48.000.000 15,79 24,87 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, II.72 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perindustrian dan Perdagangan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 13 unit 160.327.900 18 190.000.000 13 69.410.000 3 6.635.000 3 6.635.000 23,08 9,56 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro 50 unit usaha 3.582.001.900 60 3.582.001.900 46 2.637.941.000 5 44.149.800 5 44.149.800 10,87 1,67 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kesejahteraan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 99 org 11.988.848.977 47 3.922.165.514 24 2.749.184.694 23 675.914.177 23 675.914.177 95,83 24,59 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 org 365.000.000 8 80.220.000 12 22.200.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran II.73 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 paket 43.192.897 2 15.715.500 1 5.291.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 16 Paket 692.727.335 6 253.113.959 5 75.248.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 paket 80.000.000 30 33.802.600 2 12.099.480 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Laporan 845.000.000 66 283.771.706 30 49.942.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 144 Rekening 440.000.000 72 145.478.112 36 82.800.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 92 org 939.720.000 46 756.382.021 24 268.000.000 24 76.660.000 24 76.660.000 100,00 28,60 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 40 Unit 290.000.000 19 115.836.306 9 48.659.750 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu II.74 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pajaknya Pintu Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 114.000.000 37 30.980.000 29 16.080.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 24 Kecamatan 492.907.700 5 117.564.900 3 24.070.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase realisasi investasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 60 Kegiatan Usaha 413.752.000 29 137.464.400 9 28.770.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II.75 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Dokumen 226.139.200 1 212.610.000 1 56.534.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Tahun 76.042.400 1 120.000.000 1 19.010.600 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 32.000.000 1 25.000.000 1 8.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga 48 Laporan 100.304.000 12 115.000.000 12 25.076.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Tahun 528.000.000 1 132.000.000 1 132.000.000 17.224.942 0 17.224.942 0,00 13,05 Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya layanan operasional perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Meningkatnya layanan operasional perkantoran 8 unit 214.088.000 2 41.790.000 2 53.522.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah II.76 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp kabupaten/Kota Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Pemuda dan Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet 8 Dokumen 1.718.287.600 2 289.580.000 2 429.571.900 150.000.000 0 150.000.000 0,00 34,92 Dinas Pariwisata dan Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 8 Dokumen 866.647.800 2 523.483.100 2 216.661.950 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet 8 Dokumen 257.027.200 2 672.326.400 2 64.256.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 9 objek 2.000.000.000 6 629.512.967 3 323.649.000 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, 8 objek 1.200.000.000 4 447.230.377 4 97.547.600 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II.77 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengembangan dan Pemanfaatan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah pendidik dan pelatihan sumber daya manusia yang ditingkatkan 800 orang 900.000.000 245 594.547.159 40 554.328.800 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 95.000.000 3 39.686.260 3 27.532.800 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 84 Orang/bul an 10.818.893.795 21 2.054.712.055 21 2.121.398.027 18 309.856.689 18 309.856.689 85,71 14,61 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 150.000.000 1 21.980.000 1 19.800.000 1 1.850.000 1 1.850.000 100,00 9,34 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 80 Paket 48.000.000 20 4.071.500 20 4.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Paket 203.340.503 3 51.599.900 3 46.340.200 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 52 Paket 68.000.000 13 13.214.800 13 12.419.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan II.78 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penggandaan yang disediakan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 144 Laporan 490.000.000 36 86.095.922 36 49.978.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 8 Laporan 48.000.000 2 4.813.210 2 6.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 1.142.189.374 11 375.196.159 12 189.000.000 2 41.521.292 2 41.521.292 16,67 21,97 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 200.000.000 10 33.832.333 13 31.378.500 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 120 Unit 24.000.000 15 8.490.000 30 10.020.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 60 Perpustaka an 0 33.544.400 15 33.544.400 0 0 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaan Jumlah Tenaga Perpustakaan yang 12 Orang 110.000.000 5 50.393.200 3 46.758.200 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan II.79 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/Kota Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4 Perpustaka an 4.490.997.455 1 2.384.858.510 1 4.196.977.478 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 80 Lokus 150.000.000 25 155.393.887 20 117.721.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan 48 Berkas 300.000.000 60 70.783.000 12 62.632.400 0 0 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 12 Dokumen 64.986.000 4 48.172.800 4 16.813.200 3 15.190.000 3 15.190.000 75,00 90,35 Dinas Perikanan II.80 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Bulan 18.000.000.000 28 6.229.721.267 14 3.606.207.578 4 942.011.232 4 942.011.232 28,57 26,12 Dinas Perikanan Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dok 6.800.000.000 16 874.276.136 1 16.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 100,00 93,75 Dinas Perikanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 100.000.000 13 26.157.500 7 10.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perikanan Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 140 Paket 355.000.000 66 143.366.000 34 15.969.500 7 3.145.000 7 3.145.000 20,59 19,69 Dinas Perikanan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 165.000.000 10 49.571.500 5 12.200.000 1 660.000 1 660.000 20,00 5,41 Dinas Perikanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dok 135.000.000 4 40.000.000 2 25.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Perikanan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Laporan 635.000.000 80 233.825.721 40 24.126.000 39 23.878.141 39 23.878.141 97,50 98,97 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 1.750.000.000 24 590.908.591 12 330.500.000 3 64.940.076 3 64.940.076 25,00 19,65 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia 36 Laporan 1.186.739.133 12 720.739.133 12 466.000.000 3 126.000.000 3 126.000.000 25,00 27,04 Dinas Perikanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 3 Unit 56.430.721 1 30.610.721 1 25.820.000 0 900.000 0 900.000 25,00 3,49 Dinas Perikanan II.81 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 56 unit 750.000.000 15 158.276.462 2 25.257.600 0 2.450.000 0 2.450.000 8,00 9,70 Dinas Perikanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 2 Gedung 54.263.000 1 29.463.000 1 24.800.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perikanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 12 unit 215.000.000 6 42.628.000 3 23.350.000 0 0 0 0,00 0,00 Dinas Perikanan PROGRAM PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah prasarana nelayan yang diadakan 2950 Unit 27.000.000.000 1437 37.686.930.239 530 1.755.737.600 11 36.512.789 11 36.512.789 2,08 2,08 Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi perikanan budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas 28 Kelompok 1.460.000.000 0 0 2 1.240.706.800 0 20.936.100 0 20.936.100 6,00 1,69 Dinas Perikanan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 4.800.000.000 0 0 1 1.158.406.600 0 17.500.000 0 17.500.000 25,00 1,51 Dinas Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif II.82 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keciln Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 60 Buku 45.191.300 40 39.939.700 20 5.251.600 3.850.000 0 3.850.000 0,00 73,31 Dinas Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat 40 Dokumen 36.000.000 10 30.000.000 10 9.000.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 164 Orang 15.536.098.148 41 3.668.265.391 41 3.884.024.537 972.530.838 0 972.530.838 0,00 25,04 Dinas Pariwisata dan Olahraga Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lancarnya operasional Perkantoran 4 Dokumen 2.094.880.000 1 1.150.800.000 1 523.720.000 137.880.000 0 137.880.000 0,00 26,33 Dinas Pariwisata dan Olahraga PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya Kunjungan Wisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 7.300.558.840 1 1.300.000.110 1 1.825.139.710 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF II.83 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Terlaksananya Kapasitas SDM Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 4 Laporan 1.065.536.000 1 430.000.000 1 266.384.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 140 Orang 1.082.348.000 35 191.791.300 35 270.587.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai ASN 87 Orang 1.168.524.500 87 3.442.368.935 81 924.650.000 81 165.870.000 81 165.870.000 100,00 17,94 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaaan Bahan Logistik Kantor Meningkatan Pelayanan Perkantoran 182 Jenis 275.933.000 49 155.980.200 22 21.452.200 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran 31 paket 99.000.000 4 22.782.100 3 2.900.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terkelolanya aset kendaraan dinas operasional 60 unit 263.380.000 7 48.634.000 1 3.450.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain II.84 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 28 Kali 5.150.000.000 22 5.159.577.314 12 3.137.239.100 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 100 Ekor 5.231.795.000 14 4.520.400.756 2535 2.638.213.600 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Tersalurkannya Bahan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Panjang jalan usaha tani yang dibangun 11 Unit 2.836.000.000 2 589.212.495 6 1.717.738.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang jalan usaha tani yang dibangun 11 Unit 2.836.000.000 2 589.212.495 1 357.549.800 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain PROGRAM PENGEDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Meningkatnya Kesejahteraan Petani Pengedalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan meningkatnya kesejahteraan masyarakat 4 Kelompok 2.836.000.000 3 14.025.900 3 26.270.800 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kesejahteraan Petani Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian meningkatnya kesejahteraan masyarakat Pembentukan dan Penyelengaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat meningkatnya kesejahteraan masyarakat 160 Orang 1.249.999.655 160 1.249.999.655 0 - 0 0 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain II.85 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan 3 unit 250.000.000 18 200.000.000 3 254.070.000 0 0 0,00 0,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok 1 laporan 183.000.000 2 127.000.000 1 79.250.000 1 18.090.000 1 18.090.000 100,00 22,83 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 396 Orang 504.000.000 194 18.750.037.760 99 10.003.126.697 89 2.928.811.091 89 2.928.811.091 89,90 29,28 Sekretariat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 504.000.000 21 189.960.000 12 117.570.000 3 36.885.200 3 36.885.200 25,00 31,37 Sekretariat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 16 Paket 1.281.326.400 8 1.686.084.540 4 570.773.500 2 292.709.054 2 292.709.054 50,00 51,28 Sekretariat Daerah II.86 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 4 Paket 433.880.000 2 339.458.893 1 119.374.000 0 55.754.190 0 55.754.190 0,00 46,71 Sekretariat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 1.330.348.000 24 2.117.933.824 12 662.980.000 2 106.032.837 2 106.032.837 16,67 15,99 Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 1.821.962.000 24 1.745.189.013 12 791.738.000 2 109.032.184 2 109.032.184 16,67 13,77 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 44 Unit 10.893.236.000 12 2.707.016.680 11 1.202.317.600 0 4.620.000 0 4.620.000 0,00 0,38 Sekretariat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 48 Unit 1.674.024.000 24 1.628.222.789 12 929.311.000 2 140.218.648 2 140.218.648 16,67 15,09 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 48 Laporan 1.993.800.000 21 838.922.703 12 544.950.000 2 98.280.990 2 98.280.990 16,67 18,03 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 98 Laporan 5.099.877.912 48 8.291.829.664 24 1.488.000.000 6 405.000.000 6 405.000.000 25,00 27,22 Sekretariat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 32 Unit 1.558.457.515 15 1.019.084.406 8 379.897.491 1 48.790.044 1 48.790.044 12,50 12,84 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 100 Unit 24.772.600.000 49 11.559.244.051 25 3.948.200.000 7 1.111.882.656 7 1.111.882.656 28,00 28,16 Sekretariat Daerah II.87 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Operasional atau Lapangan dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 7.842.240.000 3 2.486.576.017 4 1.356.742.000 1 445.697.827 1 445.697.827 25,00 32,85 Sekretariat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 16 Unit 719.920.000 8 895.960.969 4 195.600.000 2 140.433.200 2 140.433.200 50,00 71,80 Sekretariat Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 1.913.784.416 2 699.999.600 2 613.838.494 2 78.144.253 2 78.144.253 100,00 12,73 Sekretariat Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Disediakan 112 Paket 444.000.000 55 277.886.001 28 161.000.000 24 151.248.580 24 151.248.580 85,71 93,94 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 4 Orang 3.719.369.429 2 2.756.925.629 1 1.225.524.000 0 481.466.908 0 481.466.908 0,00 39,29 Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan 48 Paket 1.365.382.200 24 1.241.207.477 12 541.338.000 1 68.817.092 1 68.817.092 8,33 12,71 Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1 Paket 436.983.900 0 0 1 436.983.900 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 144 Dokument 1.013.729.000 62 381.871.982 36 220.186.000 0 3.270.000 0 3.270.000 0,00 1,49 Sekretariat Daerah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan 4 Laporan 524.449.000 2 197.143.730 1 104.952.000 0 5.195.100 0 5.195.100 0,00 4,95 Sekretariat Daerah II.88 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi 144 Dokument 701.583.480 55 225.256.771 36 114.865.000 1 2.159.000 1 2.159.000 2,78 1,88 Sekretariat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Dokument 258.034.730 4 77.895.959 3 51.040.200 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Dokumen 507.232.000 2 187.103.651 1 84.461.200 0 4.521.800 0 4.521.800 0,00 5,35 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 48 Laporan 682.687.000 23 756.601.995 12 257.743.000 1 15.501.800 1 15.501.800 8,33 6,01 Sekretariat Daerah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 48 Laporan 734.273.067 22 703.916.712 12 189.052.000 0 6.300.000 0 6.300.000 0,00 3,33 Sekretariat Daerah Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 48 Laporan 718.010.400 24 634.599.786 12 149.567.900 3 37.541.000 3 37.541.000 25,00 25,10 Sekretariat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 16 Dokument 729.064.000 8 285.162.611 4 98.467.000 1 24.360.420 1 24.360.420 25,00 24,74 Sekretariat Daerah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 120 Kecamatan 477.663.600 56 611.407.881 1 129.817.200 0 11.545.500 0 11.545.500 0,00 8,89 Sekretariat Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 16 Dokument 990.159.600 10 504.470.600 1 196.600.700 0 32.566.310 0 32.566.310 0,00 16,56 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 8 Dokumen 5.993.481.600 17 8.663.219.294 2 2.503.170.600 0 105.363.000 0 105.363.000 0,00 4,21 Sekretariat Daerah II.89 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga,Pariwisata,Pendidid kan,Kebudayaan,Perpust akaan,Kearsipan Trantibum Linmas 12 Dokumen 12.905.384.000 24 7.161.666.513 3 1.563.785.000 0 54.218.001 0 54.218.001 0,00 3,47 Sekretariat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah produk hukum daerah yang disusun 60 Dokumen 928.486.200 27 501.667.581 15 252.141.600 1 20.648.500 1 20.648.500 6,67 8,19 Sekretariat Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 20 Kasus 2.579.492.000 8 820.916.316 5 415.532.000 0 11.051.000 0 11.051.000 0,00 2,66 Sekretariat Daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 16 Dokumen 620.163.200 7 221.426.000 4 102.862.600 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 8.063.000.000 2 4.763.167.813 1 49.999.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dewan Pengawas Defenitif 12 Orang 215.241.704 5 513.463.458 2 271.894.200 0 2.743.000 0 2.743.000 0,00 1,01 Sekretariat Daerah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 40 Dokument 250.500.000 9 154.934.650 8 85.651.000 1 7.494.300 1 7.494.300 12,50 8,75 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 4 Dokument 442.266.800 2 279.238.311 1 88.366.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah II.90 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 501.999.600 2 294.721.362 1 114.561.800 0 18.171.414 0 18.171.414 0,00 15,86 Sekretariat Daerah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 933.661.600 2 667.962.352 1 229.112.000 0 3.427.000 0 3.427.000 0,00 1,50 Sekretariat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa 48 Dokumen 1.100.221.600 24 619.493.384 12 291.581.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik 48 Dokumen 1.402.568.000 20 756.819.000 12 370.229.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 320 Orang 572.544.000 81 313.863.378 80 225.248.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Pertanahan 4 Dokumen 556.218.000 1 162.920.831 2 271.894.200 0 2.560.500 0 2.560.500 0,00 0,94 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DPRD PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keauangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang 5.944.584.933 1 3.096.868.815 33 3.469.291.274 33 931.618.280 33 931.618.280 100,00 26,85 Sekretariat DPRD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dok 329.360.000 1 169.090.000 1 152.280.000 1 27.400.000 1 27.400.000 100,00 17,99 Sekretariat DPRD II.91 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Jenis 66.647.000 1 41.580.500 1 19.580.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 3 Paket 917.143.927 3 608.129.670 3 70.680.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 Paket 754.772.200 4 395.424.000 5 211.057.400 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan 1 Paket 242.400.500 2 107.940.600 2 43.750.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedinya Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Dok 243.975.000 1 118.581.000 1 24.945.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 503.385.000 6 274.420.652 6 75.060.000 2 46.455.100 2 46.455.100 33,33 61,89 Sekretariat DPRD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Tersedianya Mabel 3 Paket 62.610.000 3 77.180.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan 3 Rek 442.500.000 3 117.697.551 3 111.400.000 3 18.957.719 3 18.957.719 100,00 17,02 Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak 59 Orang 2.406.816.000 59 1.079.100.026 45 582.800.000 45 134.900.000 45 134.900.000 100,00 23,15 Sekretariat DPRD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8 Unit 520.287.000 3 198.617.464 4 164.740.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya 22 Unit 196.685.000 15 63.736.519 16 42.120.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD II.92 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita s Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 557.400.000 1 148.258.620 1 218.360.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita s Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 45 51.150.000 35 45.340.900 45 39.950.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD 20 Orang 18.115.899.500 20 8.715.424.211 20 9.326.212.350 20 2.323.850.751 20 2.323.850.751 100,00 24,92 Sekretariat DPRD Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 100 Stel 412.820.000 1 186.110.600 2 285.680.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Layanan Administrasi DPRD Fasiltasi Fraksi DPRD Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD 4 Laporan 25.277.600 1 3.194.170 4 19.160.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan kebutuhan Rumah tangga DPRD Tersedianya rumah tangga DPRD 1 Paket 358.378.250 1 358.378.250 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen 2.182.614.000 6 1.330.499.175 8 150.646.000 2 49.123.000 2 49.123.000 25,00 32,61 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan Terlaksananya Penyelenggara Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 848.423.600 1 19.064.700 2 106.938.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 36.437.400 1 16.553.600 1 12.975.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD PembahasanPerubahan KUA dan PPAS Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 48.275.400 1 15.542.800 1 13.140.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD II.93 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembahasan APBD Terlaksananya Pembahasan APBD 1 Dokumen 538.222.800 1 175.421.300 1 67.254.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Pembahasan APBD Perubahan Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 545.058.600 1 242.776.433 1 183.364.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD 1 Dokumen 553.954.600 1 388.658.000 1 188.125.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum 4 Laporan 2.068.755.000 4 1.097.911.492 4 137.918.000 1 136.051.035 1 136.051.035 25,00 98,65 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 Laporan 1.980.190.000 4 700.105.990 4 115.608.000 1 100.484.049 1 100.484.049 25,00 86,92 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 Laporan 1.868.032.000 3 770.269.638 4 153.656.000 1 119.944.850 1 119.944.850 25,00 78,06 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 Laporan 1.602.627.000 2 663.769.548 4 159.268.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 4 Laporan 1.429.140.000 4 646.083.898 4 62.648.000 1 60.688.423 1 60.688.423 25,00 96,87 Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Pendalaman Tugas DPRD Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 3.754.283.000 4 1.084.717.515 5 565.338.000 1 141.237.948 1 141.237.948 20,00 24,98 Sekretariat DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan 6 Dokumen 582.430.000 4 178.894.600 5 95.000.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli 3 Orang 160.000.000 3 120.000.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 4 Orang 500.000.000 4 225.000.000 4 300.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 25,00 16,67 Sekretariat DPRD II.94 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan Program Kerja DPRD Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD 1 Dokumen 71.531.800 12 9.795.800 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja Dalam Daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah 6 Laporan 5.114.952.000 6 3.457.121.800 6 571.597.000 2 495.210.600 2 495.210.600 33,33 86,64 Sekretariat DPRD Pelaksanaan Reses Terlaksananya Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 6.036.334.800 2 2.598.850.000 2 2.213.201.600 1 942.557.800 1 942.557.800 50,00 42,59 Sekretariat DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 6 Dokumen 7.181.912.000 5 4.609.659.761 6 783.192.000 1 534.610.195 1 534.610.195 16,67 68,26 Sekretariat DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 3 Dokumen 71.428.400 3 53.835.000 3 10.360.000 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan 152 ASN 16.972.695.091 35 3.604.811.755 35 3.641.340.100 35 965.538.525 35 965.538.525 100,00 26,52 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 372.864.000 1 126.940.000 1 60.000.000 0 3.700.000 0 3.700.000 0,00 6,17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 48 Paket 113.713.782 12 24.999.000 1 15.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 949.609.861 3 118.471.100 3 33.415.550 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah II.95 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyedian Barang Cetak dan Penggandan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 1.113.753.000 6 55.242.000 6 8.012.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan 4 Dokumen 139.980.000 1 12.150.000 1 600.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144 Laporan 1.000.000.000 36 145.162.779 36 75.003.000 2 0 2 0 5,56 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 144 Laporan 1.807.205.400 36 319.403.669 36 298.550.000 3 26.563.114 3 26.563.114 8,33 8,90 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 2.027.467.260 12 335.537.549 12 174.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 16,67 17,24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 217.243.180 2 42.260.100 2 30.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Liter BBM yang di gunakan 10380 Liter 170.187.500 3595 58.242.158 4051 61.670.000 5100 0 5100 0 125,89 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 46.147.482 15 46.147.482 15 20.970.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 1 Unit 127.670.917 0 0 15 127.670.917 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, Indeks Kualitas Perencanaan II.96 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD Pelasanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 4 Berita Acara 600.000.000 1 42.808.900 2 44.732.600 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 8 Berita Acara 1.544.000.000 2 424.786.275 2 264.963.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Dokumen 2.000.000.000 4 464.171.183 3 391.448.200 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan 288 Orang 600.000.000 72 463.050.235 72 189.939.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 4 Laporan 600.000.000 1 52.510.193 1 112.130.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 8 Laporan 600.000.000 2 147.339.481 1 28.392.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah II.97 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 4 Laporan 600.000.000 1 89.757.029 1 28.970.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA) 4 Laporan 600.000.000 1 79.611.400 1 53.180.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 4 Laporan 600.000.000 1 83.940.102 1 45.357.700 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 4 Laporan 600.000.000 1 55.430.185 1 16.472.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 199.200.000 0 106.456.000 2 33.999.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 212 Orang 260.127.980.460 51 26.031.494.410 53 65.031.995.115 53 5.129.557.835 53 5.129.557.835 100,00 7,89 Badan Keuangan Daerah II.98 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 16 Dok 1.780.800.000 3 482.259.700 4 445.200.000 1 126.870.000 1 126.870.000 25,00 28,50 Badan Keuangan Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 16 Paket 378.656.000 1 158.221.103 4 94.664.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 8 Paket 62.102.000 1 126.737.500 2 15.525.500 0 8.750.000 0 8.750.000 0,00 56,36 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 67.594.800 1 225.074.000 2 16.898.700 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 8 Paket 68.376.400 1 227.067.000 2 17.094.100 0 13.914.100 0 13.914.100 0,00 81,40 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 8 Paket 182.875.200 1 99.900.000 2 45.718.800 0 18.018.800 0 18.018.800 0,00 39,41 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 8 Paket 76.020.000 1 18.350.000 2 19.005.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 16 Laporan 643.480.000 1 545.882.342 4 160.870.000 1 85.169.892 1 85.169.892 25,00 52,94 Badan Keuangan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 8 Unit 161.014.000 1 822.721.700 2 40.253.500 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa 8 Laporan 6.162.200.000 2 751.473.494 2 1.540.550.000 0 121.602.482 0 121.602.482 0,00 7,89 Badan Keuangan Daerah II.99 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 1.320.000.000 2 606.299.984 2 330.000.000 0 73.000.000 0 73.000.000 0,00 22,12 Badan Keuangan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 12 Unit 302.000.000 3 189.573.800 3 75.500.000 0 9.880.000 0 9.880.000 0,00 13,09 Badan Keuangan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 8 Unit 148.600.000 2 109.444.000 2 37.150.000 0 18.576.000 0 18.576.000 0,00 50,00 Badan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 16 Dokumen 167.638.800 2 47.263.500 4 41.909.700 0 6.346.100 0 6.346.100 0,00 15,14 Badan Keuangan Daerah Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun 16 Dokumen 175.958.400 2 49.967.500 4 43.989.600 0 1.947.600 0 1.947.600 0,00 4,43 Badan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 16 Dokumen 1.561.966.400 2 823.149.551 4 390.491.600 0 171.800.000 0 171.800.000 0,00 44,00 Badan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 16 Dokumen 1.782.901.600 2 817.678.917 4 445.725.400 0 5.419.800 0 5.419.800 0,00 1,22 Badan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran 16 Dokumen 175.030.400 2 52.687.800 4 43.757.600 0 9.637.600 0 9.637.600 0,00 22,02 Badan Keuangan Daerah II.100 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota 288 Orang 56.735.200 72 478.950.830 72 14.183.800 0 12.433.800 0 12.433.800 0,00 87,66 Badan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah 16 Dokumen 446.166.400 4 386.513.235 4 111.541.600 0 11.968.000 0 11.968.000 0,00 10,73 Badan Keuangan Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas 12 Dokumen 84.396.000 3 131.834.697 3 21.099.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 60.209.600 3 86.740.400 3 15.052.400 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 48 Laporan 62.444.000 12 107.331.440 12 15.611.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta 36 Dokumen 228.296.000 9 184.071.100 9 57.074.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah II.101 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terkait pemungutan dan pemotongan atas SP2d dengan instansi terkait Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 16 Laporan 94.629.600 2 22.938.200 4 23.657.400 0 12.395.100 0 12.395.100 0,00 52,39 Badan Keuangan Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi 16 Laporan 206.378.400 2 71.196.700 4 51.594.600 0 10.009.000 0 10.009.000 0,00 19,40 Badan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota 8 Dokumen 126.305.600 2 48.810.400 2 31.576.400 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 8 Dokumen 13.529.600 1 9.677.200 2 3.382.400 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota 288 Orang 274.099.200 72 11.636.500 72 68.524.800 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah II.102 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 16 Laporan 8.000.000.000 1.025.861.621 4 2.000.000.000 0 238.311.113 0 238.311.113 0,00 11,92 Badan Keuangan Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota 16 Laporan 404.769.640.456 64.480.186.519 4 101.192.410.114 0 1.298.664.610 0 1.298.664.610 0,00 1,28 Badan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah 16 Dokumen 179.050.400 4 47.295.300 4 44.762.600 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 144 Laporan 19.260.800 36 37.936.900 36 4.815.200 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 40 Laporan 2.819.172.000 10 146.274.075 10 704.793.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 120 Dokumen 219.316.000 30 88.402.200 30 54.829.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 8 Laporan 124.801.600 2 101.835.200 2 31.200.400 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 8 Laporan 11.999.600 2 25.188.900 2 2.999.900 0 - 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap total pendapatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan 8 Laporan 28.017.600 1 81.226.771 2 7.004.400 0 6.764.400 0 6.764.400 0,00 96,57 Badan Keuangan Daerah II.103 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 8 Laporan 117.757.600 1 81.226.771 2 29.439.400 0 7.189.400 0 7.189.400 0,00 24,42 Badan Keuangan Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah 32 Unit 53.772.000 4 231.521.546 8 13.443.000 0 6.943.000 0 6.943.000 0,00 51,65 Badan Keuangan Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya 16 Objek Pajak 1.046.799.400 1 482.740.548 4 261.699.850 0 3.730.600 0 3.730.600 0,00 1,43 Badan Keuangan Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 16 Dokumen 134.595.200 1 54.056.496 4 33.648.800 0 1.378.800 0 1.378.800 0,00 4,10 Badan Keuangan Daerah Penagihan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah 16 Dokumen 115.045.600 1 54.056.496 4 28.761.400 0 12.921.400 0 12.921.400 0,00 44,93 Badan Keuangan Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah 16 Dokumen 192.529.200 1 154.083.410 4 48.132.300 0 9.132.000 0 9.132.000 0,00 18,97 Badan Keuangan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 16 Laporan 1.161.936.000 4 698.203.550 4 290.484.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Keuangan Daerah KEPEGAWAIAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Lancarnya Kegiatan Perkantoran Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang 66 Jenis 115.258.571 30 5.893.000 4 4.248.000 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN 64 Jenis 971.521.636 46 45.747.300 4 44.102.300 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Tersedianya alat tulis kantor 110 Jenis 100 1.645.000 II.104 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran 66 Jenis 686.166.556 65 8.775.000 4 7.130.000 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan 62 Jenis 180.633.731 30 5.245.000 12 3.600.000 9 3.600.000 9 3.600.000 75,00 100,00 BKPSDM Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan 114 Jenis 1.729.608.611 105 38.601.000 25 36.956.000 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Kegiatan Perkantoran 66 Rekening 1.569.508.477 36 115.645.000 12 114.000.000 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor 5 25.000.000 15 201.380.358 17 199.735.358 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan 72 Unit 425.005.877 63 42.559.400 2 40.914.400 1 2.781.000 1 2.781.000 50,00 6,80 BKPSDM Pemelihraan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangun Lainnya Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 72 Unit 425.005.877 63 41.372.800 2 39.727.800 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan 600 PNS 1.800.000.000 510 198.679.515 5 99.844.000 2 17.061.764 2 17.061.764 40,00 17,09 BKPSDM Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun 100 PNS 920.116.000 200 29.650.300 1 14.340.000 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Pengelolaan Data Kepegawaianan Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun 100 PNS 920.116.000 200 29.650.300 1 11.052.600 0 0 0,00 0,00 BKPSDM II.105 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM 90 PNS 4.595.250.000 125 1.179.042.217 3 190.867.700 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn 300 PNS 654.098.000 600 63985700 2 16.641.200 0 0 0,00 0,00 BKPSDM Pengembangan Kompetensi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN 30 PNS 769.331.200 55 769.331.200 10 539.787.400 0 0 0,00 0,00 BKPSDM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 500.000.000 0 0 1 369.993.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 4 Dokumen 1.120.000.000 1 271.968.170 1 477.681.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan 1 Dokumen 981.783.000 1 351.153.884 1 565.990.150 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah II.106 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 475.683.400 0 0 1 475.683.400 0 0 0 0 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 37 Orang/ Bulan 5.000.000.000 74 7.649.175.821 36 4.465.099.846 36 1.118.930.350 36 1.118.930.350 100,00 25,06 Inspektorat Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25 Orang 500.000.000 36 139.577.000 12 108.530.000 3 8.990.000 3 8.990.000 25,00 8,28 Inspektorat ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 400.000.000 25 728.619.742 10 543.270.000 1 14.710.100 1 14.710.100 10,00 2,71 Inspektorat ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 30 Paket 60.000.000 2 1 7.902.500 - 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan 4 Paket 150.000.000 4 17.962.657 1 33.357.000 - 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 3 Paket 250.000.000 8 293.921.000 3 86.134.400 1 13.888.200 1 13.888.200 33,33 16,12 Inspektorat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 3 Paket 70.000.000 2 36.306.320 2 15.000.000 1 1.224.500 1 1.224.500 50,00 8,16 Inspektorat II.107 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen 40.000.000 3 46.975.000 1 30.000.000 1.600.000 0 1.600.000 0,00 5,33 Inspektorat Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 300.000.000 24 1.867.918.612 12 998.576.000 3 88.155.200 3 88.155.200 25,00 8,83 Inspektorat PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan 3 Unit 150.000.000 13 419.993.000 8 105.301.342 0 0 0 0,00 Inspektorat PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan 180.000.000 72 163.570.966 36 95.400.000 9 14.173.214 9 14.173.214 25,00 14,86 Inspektorat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan 735.921.000 23 978.414.120 12 596.561.000 3 31.330.000 3 31.330.000 25,00 5,25 Inspektorat PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 15 Unit 200.000.000 2 91.339.296 1 13.986.000 2.396.000 0 2.396.000 0,00 17,13 Inspektorat Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 15 Unit 200.000.000 12 57.195.160 6 34.004.000 2 12.375.164 2 12.375.164 33,33 36,39 Inspektorat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Unit 50.000.000 6 68.030.000 3 26.540.000 1 9.838.500 1 9.838.500 33,33 37,07 Inspektorat II.108 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit 200.000.000 1 248.735.647 1 50.400.000 0 0 0,00 0,00 Inspektorat PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 24 Laporan 550.000.000 42 539.164.900 12 36.059.000 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 24 Laporan 550.000.000 16 264.314.000 12 35.870.000 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 108 Laporan 550.000.000 216 761.766.499 108 152.889.000 98 49.500.000 98 49.500.000 90,74 32,38 Inspektorat Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan 37 Laporan 200.000.000 74 67.126.600 37 37.682.200 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 20 Laporan 1.000.000.000 28 1.199.632.300 37 162.143.200 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Kerja sama Pengawasan Internal Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk 2 Kesepakat an 600.000.000 0 2 277.874.000 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 450.000.000 4 354.866.700 4 67.628.400 1 19.945.000 1 19.945.000 25,00 29,49 Inspektorat PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 12 Laporan 550.000.000 24 486.488.450 12 276.531.000 2 55.731.500 2 55.731.500 16,67 20,15 Inspektorat PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN II.109 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun 2 Rekomend asi 300.000.000 4 204.877.600 2 108.832.000 0 0 0,00 0,00 Inspektorat PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 6 Perangkat Daerah 450.000.000 8 64.462.000 4 66.798.200 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 26 Perangkat Daerah 250.000.000 20 111.281.800 10 29.700.000 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pnecegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 450.000.000 8 130.679.890 5 205.303.800 0 0 0,00 0,00 Inspektorat Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Darah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5 Perangkat Daerah 250.000.000 4 139.346.672 2 53.624.400 0 0 0,00 0,00 Inspektorat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SIPORA UTARA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Dokumen 162.395.100 0 0 12 22.027.600 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara II.110 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara 64 Orang 6.400.962.285 0 0 16 1.582.542.821 15 372.068.906 15 372.068.906 93,75 23,51 Kecamatan Sipora Utara Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor 353 dokumen 170.400.000 0 0 36 19.800.000 6 2.880.000 6 2.880.000 16,67 14,55 Kecamatan Sipora Utara Administrasi Umum perangkat daerah Terlaksananya layanan administrasi umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia 24 paket 15.250.000 0 0 6 5.090.000 3 1.975.000 3 1.975.000 50,00 38,80 Kecamatan Sipora Utara Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 1 paket 1 5.050.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan 1352 jenis 300.000.000 0 670 47.684.100 0 4.763.000 0 4.763.000 0,00 9,99 Kecamatan Sipora Utara Jumlah ATK yang tersedia 100 Jenis 177.500.000 0 0 25 31.344.100 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kantor yang Disediakan 1200 kotak 36.000.000 0 0 440 6.210.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Jumlah perabot kantor yang tersedia 32 Jenis 16.000.000 200 4.620.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Jumlah Natura dan Pakan Natura yang tersedia 20 Jenis 70.500.000 0 0 5 4.830.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia 32 Jenis 34.842.800 0 0 4 12.243.200 1 3.885.000 1 3.885.000 25,00 31,73 Kecamatan Sipora Utara Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana 244 laporan 303.425.000 0 0 50 32.930.000 2 1.500.000 2 1.500.000 4,00 4,56 Kecamatan Sipora Utara Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang 16 Unit 185.000.000 0 0 17 41.630.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara II.111 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar 48 Laporan 156.000.000 0 0 12 26.000.000 3 4.665.654 3 4.665.654 25,00 17,94 Kecamatan Sipora Utara Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Honororium yang Tersedia 48 laporan 1.586.086.400 0 0 12 220.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 16,67 18,18 Kecamatan Sipora Utara PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak,Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 135.192.150 0 0 7 5.170.000 1 2.160.000 1 2.160.000 14,29 41,78 Kecamatan Sipora Utara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Alat Transportasi yang dipelihara 4 unit 102.500.000 2 35.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000 50,00 54,29 Kecamatan Sipora Utara Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 50 Unit 132.259.125 0 0 5 3.410.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 10 Unit 681.888.500 0 0 1 6.249.990 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus 414 dokumen 88.390.000 0 0 85 1.950.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Perekaman e- KTP 476 laporan 223.336.000 0 0 150 6.060.200 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat II.112 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 48 lembaga 106.089.725 0 0 1 15.016.000 1 0 1 0 100,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan 48 laporan 162.395.100 0 0 12 9.502.800 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai- Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya HUT-RI 1815 0rang 365.439.148 0 0 36 31.034.600 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokumen 110.000.000 6 15.395.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indeks Kepuasan Masyarakat PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan 72 Dokumen 267.632.125 0 0 18 27.420.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Utara KECAMATAN SIPORA SELATAN II.113 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Kali 39.840.000 1 31.500.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan 23 Orang 1.944.803.671 25 2.166.914.416 606.679.707 0 606.679.707 0,00 28,00 Kecamatan Sipora Selatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor 42 Orang 63.870.000 25 40.050.000 3.300.000 0 3.300.000 0,00 8,24 Kecamatan Sipora Selatan Administrasi Umum perangkat daerah Terlaksananya layanan administrasi umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 16 Jenis 20.006.000 4 5.001.500 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Jenis 60.000.000 4 15.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16 Jenis 210.616.000 4 52.654.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana 26 Kali 133.621.000 2 83.158.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Unit Perumahan Dinas yang tersedia 1 Unit 45.000.000 1 45.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan II.114 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang Dibayar 12 Bulan 20.000.000 4 24.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 30 Dok 327.888.000 19 156.000.000 38.000.000 0 38.000.000 0,00 24,36 Kecamatan Sipora Selatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28 Keg 80.000.000 7 20.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan 28 Dok 80.000.000 7 20.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Dalam Forum Pembangunan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 28 Kali 80.000.000 7 20.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terwujudnya Pembinaan Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam pengamalan Pancasila II.115 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Berkarakter melalui Pengamalan Pancasila di Tingkat Kecamatan dan Desa terwujudnya Pembinaan Keluarga yang berkarakter melalui Pengamalan pancasila serta Undang-Undang dasar 1945 28 KK 160.000.000 7 40.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai- Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terwujudnya Nilai-Nilai pancasila Persentase Konplik di Wilayah Kecamatan yang ditangani atau diselesaikan Jumlah Orang yang mengikuti dalam memperingati Hari Ulang tahun negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 1 Kali 90.935.000 1 90.935.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sipora Selatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indeks Kepuasan masyarakat Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pembinaan Dokumen Keuangan Desa 28 Dok 73.725.200 7 20.000.000 6.700.000 0 6.700.000 0,00 33,50 Kecamatan Sipora Selatan KECAMATAN PAGAI UTARA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan II.116 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Fungsi Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Pagai Utara Utara 70 Bulan 8.902.464.705 14 1.412.346.868 5 336.282.768 5 336.282.768 35,71 23,81 Kecamatan Pagai Utara Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor 70 bulan 2.265.284.000 12 70.900.000 3 38.338.000 3 38.338.000 25,00 54,07 Kecamatan Pagai Utara Administrasi Umum perangkat daerah Terlaksananya layanan administrasi umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Laptop Komputer dan Printer 3 22.810.000 3 26.240.000 0 - 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Utara Penyediaan Bahan Logistik Kantor Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor 204 Jenis 349.548.550 51 53.133.600 4 11.817.300 4 11.817.300 7,84 22,24 Kecamatan Pagai Utara Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia 30 Jenis 48.679.200 5 8.036.400 2 2.707.000 2 2.707.000 40,00 33,68 Kecamatan Pagai Utara Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana 850 hari 363.660.000 12 56.950.000 4 20.616.000 4 20.616.000 33,33 36,20 Kecamatan Pagai Utara Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar 60 Bulan 360.000.000 12 12.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Utara Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Honororium yang Tersedia 6 Bulan 65.000.000 12 206.000.000 3 57.000.000 3 57.000.000 25,00 27,67 Kecamatan Pagai Utara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 5 Kali 155.000.000 1 34.750.000 1 24.742.000 1 24.742.000 100,00 71,20 Kecamatan Pagai Utara II.117 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan 36 Desa 225.000.000 3 7.600.000 2 4.302.000 2 4.302.000 66,67 56,61 Kecamatan Pagai Utara PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan 36 Desa 225.000.000 9 25.200.000 1 2.700.000 1 2.700.000 11,11 10,71 Kecamatan Pagai Utara Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 36 Desa 82.800.000 9 20.700.000 2 6.858.000 2 6.858.000 22,22 33,13 Kecamatan Pagai Utara KECAMATAN SIKAKAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64 Dok 290.000.000 0 16 10.730.000 0 2.100.000 0 2.100.000 0,00 19,57 Kecamatan Sikakap ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 104 Orang 11.366.707.040 0 0 25 2.403.312.163 3 677.076.570 3 677.076.570 12,00 28,17 Kecamatan Sikakap Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dok 717.845.410 0 0 12 99.790.000 3 35.578.000 3 35.578.000 25,00 35,65 Kecamatan Sikakap II.118 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 38 Paket 36.737.060 0 0 3 3.660.000 0 577.000 0 577.000 0,00 15,77 Kecamatan Sikakap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Jenis 238.685.169 0 3 18.003.600 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sikakap Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan 258 Jenis 454.066.100 0 0 3 27.477.200 3 9.456.000 3 9.456.000 100,00 34,41 Kecamatan Sikakap Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Dok 405.272.375 0 0 12 36.090.000 12 15.768.000 12 15.768.000 100,00 43,69 Kecamatan Sikakap PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Dok 140.289.300 0 12 9.000.000 3 2.250.000 3 2.250.000 25,00 25,00 Kecamatan Sikakap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Dok 677.687.700 0 6 117.200.000 3 30.000.000 3 30.000.000 50,00 25,60 Kecamatan Sikakap PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 12.026.300 0 2 5.170.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sikakap PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Jumlah Laporan Pelaksanaan 48 Dok 192.059.550 0 12 11.700.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kec. Sikakap II.119 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa 12 Lembaga 191.237.225 0 3 37.386.600 3 22.686.600 3 22.686.600 100,00 60,68 Kecamatan Sikakap PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 400 Orang 386.547.075 0 0 100 53.436.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Sikakap Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dok 116.386.285 0 0 6 2.688.000 3 0 3 0 50,00 0,00 Kecamatan Sikakap PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat II.120 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Waktu FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang Dibina Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 36 Dok 218.768.557 0 0 9 24.300.000 3 3.750.000 3 3.750.000 33,33 15,43 Kecamatan Sikakap KECAMATAN PAGAI SELATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64 Dok 290.000.000 0 60.795.000 48 53.450.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 224 Orang 5.516.746.844 14 1.087.580.056 52 1.430.725.251 52 350.071.430 52 350.071.430 100,00 24,47 Kecamatan Pagai Selatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dok 1.150.000.000 12 169.524.700 48 73.461.600 4 9.812.000 4 9.812.000 8,33 13,36 Kecamatan Pagai Selatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.960.000 1 1.260.000 1 985.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan II.121 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai Selatan 16 Jenis 165.028.880 0 0 4 21.527.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan 19 Paket 225.000.000 4 33.863.200 4 21.148.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 14.030.000 0 940.000 1 1.580.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112 Dok 850.753.075 12 152.667.300 36 60.860.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Tersedianya Barang Milik Daerah Pengadaan Gedung Knator atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 5 Unit 112.030.000 0 0 1 1.090.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Dok 19.200.000 0 200.000 12 4.800.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 42 Dok 1.357.728.000 12 314.232.000 12 206.000.000 3 57.000.000 3 57.000.000 25,00 27,67 Kecamatan Pagai Selatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 150.000.000 4 29.090.000 4 5.170.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 130.000.000 4 2.840.000 7 8.965.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan II.122 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 150.080.000 0 0 1 5.007.799 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian 48 Dok 207.635.900 0 0 12 19.279.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa 28 Lembaga 100.000.000 7 20.434.200 7 11.088.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Dok 315.271.800 4 34.847.700 4 1.140.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan II.123 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 400 Orang 286.523.184 100 74.855.000 100 3.282.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 Dok 78.916.000 12 9.147.000 12 2.334.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Pagai Selatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang Dibina Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 48 Dok 498.326.164 12 73.377.200 16 50.400.000 4 30.989.000 4 30.989.000 25,00 61,49 Kecamatan Pagai Selatan KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya pengawasan 24 Kali 296.170.500 4 11.556.000 2 0 2 0 50,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat II.124 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp pelaksanaan pekerjaan Daya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN 144 Org 13.488.876.084 144 1.233.492.661 36 316.546.863 36 316.546.863 25,00 25,66 Kecamatan Siberut Barat Daya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak 144 Org 2.728.150.000 12 74.181.000 2 9.765.000 2 9.765.000 16,67 13,16 Kecamatan Siberut Barat Daya Administrasi Umum perangkat daerah Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 Jenis 55.352.750 15 3.200.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket logistik yang disediakan 73 Paket 407.449.940 17 27.311.900 5 0 5 0 29,41 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 50 Jenis 42.362.000 8 2.300.900 2 0 2 0 25,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi 80 Kali 723.555.000 12 49.068.000 3 3.000.000 3 3.000.000 25,00 6,11 Kecamatan Siberut Barat Daya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 3 Unit 23.872.700 3 18.360.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening telepon dan listrik 48 Rekening 77.600.000 12 12.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 14 Org/bln 190.344.000 168 162.000.000 14 42.000.000 14 42.000.000 8,33 25,93 Kecamatan Siberut Barat Daya II.125 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 220.410.000 1 5.170.000 1 0 1 0 100,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan 100 Orang 241.894.900 100 3.530.000 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi pemberdayaan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Kali 152.748.900 1 25.678.000 1 25.072.000 1 25.072.000 100,00 97,64 Kecamatan Siberut Barat Daya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 1 Kali 205.142.750 1 8.692.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat II.126 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Meningkatnya pengetahuan kebinekaan 1 Kali 549.357.500 1 81.595.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam 2 Dok 54.439.000 2 7.813.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa 3 Dok 130.812.000 3 9.952.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Daya KECAMATAN SIBERUT SELATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II.127 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan 92 Kali 320.770.500 4 24.600.000 1 8.977.500 1 8.977.500 25,00 36,49 Kecamatan Siberut Selatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Org 15.386.091.963 17 1.897.215.879 480.089.102 0 480.089.102 0,00 25,30 Kecamatan Siberut Selatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 188 Org 2.766.810.000 12 38.660.000 2 13.185.000 2 13.185.000 16,67 34,11 Kecamatan Siberut Selatan Administrasi Umum perangkat daerah Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 106 Jenis 61.609.000 15 6.256.250 6 898.750 6 898.750 40,00 14,37 Kecamatan Siberut Selatan Penyediaan Bnhan Logistik Kantor Jumlah paket logistik yang disediakan 80 Paket 464.919.940 17 57.470.000 5 19.840.000 5 19.840.000 29,41 34,52 Kecamatan Siberut Selatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 57 Jenis 47.912.000 8 5.550.000 2 1.334.500 2 1.334.500 25,00 24,05 Kecamatan Siberut Selatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi 290 Kali 769.585.000 12 46.030.000 3 20.200.000 3 20.200.000 25,00 43,88 Kecamatan Siberut Selatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 Unit 24.280.000 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 100,00 100,00 Kecamatan Siberut Selatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening telepon dan listrik 93 Rekening 86.600.000 9 9.000.000 3 3.006.000 3 3.006.000 33,33 33,40 Kecamatan Siberut Selatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 24 Org/bln 328.344.000 12 138.000.000 3 36.000.000 3 36.000.000 25,00 26,09 Kecamatan Siberut Selatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Terpeliharanya Barang II.128 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit 273.660.000 2 53.250.000 11.584.000 0 11.584.000 0,00 21,75 Kecamatan Siberut Selatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 12.290.000 2 1.420.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Selatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan 1800 Orang 251.144.900 100 9.250.000 40 4.200.000 40 4.200.000 40,00 45,41 Kecamatan Siberut Selatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi pemberdayaan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Kali 173.121.900 1 20.373.000 1 20.373.000 1 20.373.000 100,00 100,00 Kec. Siberut Selatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 7 Kali 215.082.750 1 9.940.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kec. Siberut Selatan PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh II.129 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penugasan Kepala Daerah pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Meningkatnya pengetahuan kebinekaan 7 Kali 593.868.500 1 44.511.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Selatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam 2 Dok 61.751.500 1 7.312.500 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Selatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa 2 Dok 140.012.000 1 9.200.000 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Selatan KECAMATAN SIBERUT TENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Dokumen 206.400.000 0 0 6 18.650.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah II.130 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Siberut Tengah 576 Orang 5.947.968.712 0 0 144 1.366.155.336 36 360.694.208 36 360.694.208 25,00 26,40 Kecamatan Siberut Tengah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor 48 dokumen 450.720.000 0 0 12 101.928.000 3 34.470.000 3 34.470.000 25,00 33,82 Kecamatan Siberut Tengah Administrasi Umum perangkat daerah Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia 24 paket 10.916.000 0 0 6 4.715.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan 1286 jenis 126.340.000 0 84 45.480.000 23 15.149.000 23 15.149.000 27,38 33,31 Kecamatan Siberut Tengah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia 12 Jenis 20.036.000 0 0 5 7.921.600 1 490.000 1 490.000 20,00 6,19 Kecamatan Siberut Tengah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana 48 laporan 316.000.000 0 0 12 35.505.000 3 29.190.000 3 29.190.000 25,00 82,21 Kecamatan Siberut Tengah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar 48 Laporan 24.000.000 0 0 12 6.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Honororium yang Tersedia 720 laporan 1.020.000.000 0 0 156 158.000.000 39 39.000.000 39 39.000.000 25,00 24,68 Kecamatan Siberut Tengah PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 16 Unit 32.000.000 0 0 3 5.170.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah II.131 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp dipelihara PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Fasilitasi Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Perekaman e- KTP 600 Jiwa 204.000.000 0 0 200 11.250.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 48 lembaga 80.000.000 0 0 2 20.750.000 1 8.933.000 1 8.933.000 50,00 43,05 Kecamatan Siberut Tengah Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan 8 laporan 79.996.000 0 0 2 7.740.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai- Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Terlaksananya HUT-RI 400 0rang 380.000.000 0 0 100 73.928.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Tengah II.132 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Indonesia PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan 48 Dokumen 360.000.000 0 0 12 29.340.000 1 6.600.000 1 6.600.000 8,33 22,49 Kecamatan Siberut Tengah KECAMATAN SIBERUT UTARA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 24 Lap 255.080.000 12 87.703.500 6 18.400.000,00 0 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Oarng yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 org 8.226.124.740 50 4.094.988.325 25 2.336.267.820,00 25 635.849.557 25 635.849.557 100,00 27,22 Siberut Utara Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dok 912.650.000 24 362.862.100 12 91.400.000,00 1 3.840.000 1 3.840.000 8,33 4,20 Siberut Utara Administrasi Umum perangkat daerah Terlaksananya layanan administrasi umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang tersedia 36 Jenis 11.412.500 18 4.485.000 9 2.412.500,00 5 0 5 0 55,56 0,00 Siberut Utara Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 133.727.100 6 103.475.400 3 31.868.500,00 1 0 1 0 33,33 0,00 Siberut Utara II.133 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 10.920.000 4 4.877.900 2 2.082.400,00 0 212.000 0 212.000 0,00 10,18 Siberut Utara Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap 512.630.000 2 237.252.900 1 57.000.000,00 1 1.050.000 1 1.050.000 100,00 1,84 Siberut Utara Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakann 48 Bln 60.000.000 24 24.000.000 12 12.000.000,00 2 2.000.000 2 2.000.000 16,67 16,67 Siberut Utara Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Lap 720.000.000 24 360.000.000 12 128.000.000,00 3 33.000.000 3 33.000.000 25,00 25,78 Siberut Utara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 unit 77.800.000 2 45.545.000 1 20.030.000,00 1 15.000.000 1 15.000.000 100,00 74,89 Siberut Utara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit 18.000.000 7 14.000.000 5 19.170.000,00 0 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 unit 61.840.000 8 17.460.000 4 2.840.000,00 0 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada II.134 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan 24 Lap 207.635.900 12 171.840.900 1 14.455.000 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Ketelibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40 Lembaga 146.750.000 20 66.793.200 10 22.284.000,00 0 14.497.800 0 14.497.800 0,00 65,06 Siberut Utara Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48 Lap 268.521.800 24 61.380.000 12 9.730.000,00 0 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara 400 org 213.324.184 200 200.044.000 100 17.702.500,00 0 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara II.135 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dok 152.115.000 2 57.235.000 1 13.508.000,00 1 0 1 0 100,00 0,00 Siberut Utara PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Layanan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dok 488.326.160 2 147.545.200 1 18.400.000,00 0 0 0 0 0,00 0,00 Siberut Utara KECAMATAN SIBERUT BARAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kec Siberut Barat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah 48 Laporan 262.561.500 36 125.910.000 12 25.390.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan 480 Orang 4.323.650.516 360 3.072.601.830 120 1.134.478.342 3 238.574.561 3 238.574.561 2,50 21,03 Kecamatan Siberut Barat Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 1.092.713.000 36 773.980.000 12 190.980.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah II.136 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik 48 Paket 22.022.000 36 14.610.000 12 4.490.000 1 0 1 0 8,33 0,00 Kecamatan Siberut Barat Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 48 Paket 164.710.200 36 110.804.000 12 32.134.600 1 0 1 0 8,33 0,00 Kecamatan Siberut Barat Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 48 Paket 8.048.220 36 5.786.810 12 1.353.400 1 0 1 0 8,33 0,00 Kecamatan Siberut Barat Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor 48 Laporan 455.885.000 36 313.590.000 12 49.100.000 2 0 2 0 16,67 0,00 Kecamatan Siberut Barat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan 48 Laporan 120.000.000 36 69.500.000 12 24.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan 48 Laporan 858.432.000 36 620.388.000 12 156.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0,00 46,15 Kecamatan Siberut Barat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara 17 Unit 47.230.000 12 34.230.000 2 9.230.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Kecamatan Siberut Barat Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan 48 Laporan 162.705.000 36 112.790.000 12 20.235.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan II.137 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang 192 lembaga 119.737.000 144 59.737.000 48 20.215.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat 8 Laporan 85.769.000 6 37.160.500 2 13.563.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945 , Pelestariaan Bheneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestariaan Bheneka Tunggal Ika 400 Orang 214.590.000 300 154.590.000 100 40.100.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen tugas forum pimpinan di Kecamatan 4 Dok 88.034.000 3 38.034.000 1 10.480.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa Se- Kecamatan Siberut Barat Pada tepat waktu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa se- kecamatan Siberut Barat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan 120 Dok 285.955.500 90 169.759.000 30 26.220.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Kecamatan Siberut Barat II.138 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pendayagunaan aset desa UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN 90 Rekening 12.677.960.662 9 1.125.073.353 9 271.500.175 9 271.500.175 100,00 24,13 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak 75 Orang 1.010.320.000 2 54.000.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 85 Jenis 51.999.800 8 3.725.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor 25 Jenis 330.000.000 20 51.553.720 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 41 Macam 145.000.000 6 10.035.200 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis) 599 Jenis 86.440.000 6 4.305.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 Kali 1.215.000.000 15 36.002.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II.139 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Tersedianya peralatan mesin 16 Unit 365.000.000 8 102.594.920 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio 96 Rekening 72.000.000 24 24.000.000 1 2.582.420 1 2.582.420 4,17 10,76 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Penyediaan jasa peayanan umum kantor Dana transfer umum Dana Aokasi umum 36 jenis 350.000.000 9 95.000.000 9 27.000.000 9 27.000.000 100,00 28,42 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terbayarnya kendaraan dinas 3 Unit 100.000.000 2 17.650.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin 27 Unit 60.000.000 10 10.230.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan 210 Pembentukan Paskibraka Terlaksananya perekrutan Paskibra 210 3.500.000.000 54 1.311.191.513 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, II.140 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah Terbayarnya Bantuan Partai politik 45 Kali 2.940.000.000 8 630.045.000 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evauasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya pengawasan ormas 6 kali 650.000.000 1 79.725.800 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama 12 kali 1.150.000.000 2 70.789.800 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan II.141 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Masyarakat Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 6 kali 1.050.000.000 2 108.864.600 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Peaksanaan Koordinasi di bidang ketahan ekonomi,sosia budaya dan Fasiitasi pencegahan penyaahgunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 6 kali 1.050.000.000 1 84.135.000 0 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Peaksanaan Pemantapan Kewajiban Nasiona dan Penganan Konfik Sosia Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat 21 kecamatan 950.000.000 5 88.760.800 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga Jumlah koordinasi bidang kebijakan dini daerah 10 kecamatan 950.000.000 10 104.126.800 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat II.142 Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI 3 4 6 7 8 9 13=9+10+11+12 14=13/8x100 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Terpantauanaya tenaga kerja asing 25 kecamatan 1.000.000.000 4 37.843.800 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Terpantauanaya tenaga kerja asing 30 kecamatan 1.200.000.000 4 301.287.200 0 0 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Rata-Rata Capaia Kinerja (%) 15,24 10,06 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:
43. 1.Terbitnya penundaan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana Surat Bersama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan Nomor 900.1.3/6629.A/SJ, Nomor: 1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
44. 2.Diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor Nomor 900.1.1/70 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. II.143 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Pada tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai pada Triwulan I Tahun 2025 didapat bahwa capaian kinerja pelaksanaan RKPD sebesar 10,06 persen dengan kategori capaian sangat rendah. Pelbagai faktor penghambat belum maksimalnya pencapaian kinerja program prioritas antara lain: 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Keterlambatan pelaksanaan rekon data sekolah baik SD dan SMP serta letak dan jarak sekolah yang berjauhan dan sebagian besar tidak dapat diakses internet. 3) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I. 4) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian kinerja internal perangkat daerah dalam proses pelaksanaan program urusan pendidikan. II.144
b.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I. 3) Belum optimalnya sosialisasi perilaku hidup sehat kepada masyarakat. 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana layanan kesehatan.
c.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Penyusunan kelengkapan administrasi/ dokumen pengadaan barang dan jasa yang cukup banyak sehingga memerlukan sumber daya dan waktu yang optimal. II.145 3) Ruas penanganan jalan kabupaten yang sangat panjang sedangkan alokasi pendanaan relatif terbatas sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja penyelenggaraan jalan. 4) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2025 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I.
d.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait rumah layak huni sehingga perlu sosialisasi untuk perbaikan rumah layak huni. 3) Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola sehingga membutuhkan waktu sosialisasi dan proses kerjasama swakelola dengan masyarakat (administrasi). 1) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan.
e.Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Identifikasi permasalahannya adalah: II.146 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3) Pendanaan untuk penegakan ketertiban dan ketentraman umum bersifat insidensial atau sesuai dengan rencana penegakan Perda dan ketertiban umum 4) Penanganan bencana bersifat insidensial artinya ketika ada bencana lalu program penanganannya berjalan.
f.Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS. 3) Masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial sebelum penetapan penerima manfaat by name by address. 4) Belum terpenuhinya data masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran sehingga perlu rekonsilisasi data, verifikasi dan pemutakhiran. II.147 2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi calon tenaga kerja yang akan dilatih. 3) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten. 4) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja. 5) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan sehingga belum terjalin kerjasama dengan badan usaha/lembaga penyedia jasa tenaga kerja. 6) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan enterprenuer ke dunia usaha, permodalan dan pasar.
b.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor II.148 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak. 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat sehingga masih enggan untuk melapor terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.
c.Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Perlu percepatan penyusunan administrasi pengadaan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat. 3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.
d.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Identifikasi permasalahannya adalah: II.149 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 3) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasaraan yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. 4) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup. 5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
e.Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. II.150 2) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah. 3) Jangkauan wilayah yang cukup sulit sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang optimal dalam menjangkau perekaman dan penerbitan administrasi kependudukan masyarakat. 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.
f.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat. 3) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa. 4) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerja sama desa. II.151
g.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi kependudukan. 2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga. 4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.
h.Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum adanya badan usaha yang melakukan operasional pelayaran antar pulau di wilayah Kepulauan Mentawai sehingga belum optimalnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau). 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayaran yang tersedia. 3) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai.
i.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Identifikasi permasalahannya adalah: II.152 1) Belum adanya grand design pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE. 2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. 3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet 4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.
j.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif. 2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi. 3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri. 4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.
k.Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal. 2) Sulitnya mengurus kerja sama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat. II.153 3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah. 4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.
l.Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum optimalnya SDM keolahragaan. 2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang. 3) Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan. 4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan. 5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga. 6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.
m.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah. 2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah. 3) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. 4) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi. II.154
n.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah. 2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah. 3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.
o.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda. 2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya. 3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu. 4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.
p.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat. 2) Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. II.155 3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling
q.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah. 2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip. 3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan. 2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan
a.Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap. 3) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya. 4) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan). II.156 5) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es). 6) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayanan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.
b.Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. 2) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K. 3) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata. 4) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival. 5) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien. 6) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.
c.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025. II.157 2) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani. 3) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian. 4) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani). 5) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.
d.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 2) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan. 3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan. 4) Minimnya SDM penera alat UTTP. 5) Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar. 6) Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri.
e.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. II.158 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet). 3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya. 4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan. 2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang
a.Unsur Penunjang Perencanaan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Regulasi pedoman penyusunan perencanaan terbit setelah RKPD mau ditetapkan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan usaha lagi untuk menyelaraskan. 2) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah; 3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
b.Unsur Penunjang Keuangan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. II.159 2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. 3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.
c.Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN. 2) Assesment kinerja belum berbasis sistem informasi. 3) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat. 4) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN. 5) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem. 6) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya. 7) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan. 8) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.
d.Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti yang berkualitas. 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan. II.160 3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.
e.Unsur Penunjang Pengawasan Identifikasi permasalahannya adalah: 1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan. 2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya. 3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. 4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam upaya mengoptimalkan target capaian kinerja program prioritas maka beberapa langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
1. 1.Optimalisasi belanja dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2025.
2. 2.Realokasi dan refokusing program/kegiatan dan sub kegiatan dalam yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja program prioritas melalui penambahan, pergeseran ataupun II.161 dengan menghapus belanja yang sudah atau belum memberikan dampak pada pencapaian target kinerja.
3. 3.Melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja secara berkala di masing-masing perangkat daerah melalui rapat dan asistensi permasalahan pembangunan.
4. 4.Fokus pada program yang mengarah kepada Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win untuk menjaga keselarasan dengan pemerintah pusat. III. 1 Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2025 diproyeksikan akan positif, dengan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 4,4% hingga 5,2% pada tahun 2025. III. 2 Berbagai faktor, termasuk momen Ramadan, diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan tersebut. Demikian halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi nasional dan regional diproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang positif hingga akhir tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dan didukung dengan respons terhadap kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi sosial ekonomi politik baik di tingkat nasional maupun global. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional Selama 80 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh BangsaIndonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik III. 3 Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2025 NO INDIKATOR PEMBANGUNAN Outlook 2025 TARGET 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,03 5,3-5,6 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,91 4,5-5,0 3 Tingkat Kemiskinan (%) 8,57 7,0-8,0 4 Indeks Modal Manusia (indeks) 0,54 0,56 5 Rasio Gini (nilai) 0,381 0,379-0,382 6 Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) 103,53* 105-108 7 Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) 123,72* 115-120 8 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 34,09 38,6 Sumber: RKP 2025 Pada tahun 2025, TPT diupayakan turun menjadi 4,5-5,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,379-0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 115-120 dan NTN pada kisaran 105- III. 4
5. 108.Postur makro fiskal tahun 2025 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major Project dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,00–2,50 persen (yoy). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (supply) dan pemintaan (demand) dalam kerangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar, pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (Food Estate), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); serta (iv) komunikasi III. 5 efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi. Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya diantaranya (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (2) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk UMKM, (3) perluasan basis investor ritel, (4) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6) peningkatan pembiayaan hijau, serta (7) implementasi harmonisasi kebijakan. Arah kebijakan tahun 2025 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dengan Fokus Kebijakan Makro Tahun 2025 antara lain: Percepatan Transformasi Ekonomi; Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah III. 6 tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Pembangunan Inklusif; Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi; Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. III. 7 3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2025 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 4,69–5,19 persen. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2025 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar 5,05 persen. Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,36%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 4,69–5,19 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: III. 8 Tabel 3.2 Indikator Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2025 No Indikator Makro dan Pembangunan Realisasi Outlook 2025 2023 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,62 4,36 4,80 2 PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta) 33,47 34,16 35,33 3 PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta) 53,92 57,05 62,53 4 Indeks Gini (Rasio) 0,291 0,287 0,281 5 Indeks Williamson 0,321 0,320 0,319 6 Tingkat Kemiskinan (%) 5,95 5,42 5,22 7 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 340,37 315,43 308,444 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,94 5,75 5,53 9 IPM 75,80 76,43 76,93 - Usia Harapan Hidup (Tahun) 74,14 74,37 74,60 - Harapan Lama Sekolah (Tahun) 14,11 14,3 14,47 - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) 9,28 9,44 9,48 - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu) 11.380 11.718 11.893 10 Inflasi (%) 2,46 0,3 2,80-3,60 Sumber : Rancangan RPJMD Prop. Sumatera Barat Tahun 2025-2029 Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:
6. 1.Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
7. 2.Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi III. 9 prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
8. 3.Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
9. 4.Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
10. 5.Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan III. 10 kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM. 3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,97 persen. Berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat yang diprediksi tumbuh positif. Pembangunan sumber daya ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2025, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian/value added dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Hal ini selaras arah pembangunan III. 11 nasional yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi/penguatan teknologi dan infrastruktur ekonomi. Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi trigger bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi. Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2025* Indikator Makro Satuan Realisasi Proyeksi Tahun 2025 Tahun 2023 Tahun 2024 PDRB Per Kapita (Harga Berlaku) Juta Rp 60,91 67,34 75,77* IPM indeks 63,13 66,67 66,80* Pertumbuhan Ekonomi % 4,04 3,97 4,42* Tingkat Kemiskinan % 13,72 13,89 13,56* Tingkat Pengangguran % 1,33 1,44 1,24* Gini Rasio % 0,259 0,267 0,262* Sumber: Badan Pusat Statistik (https://sumbar.bps.go.id/) * Rancangan RPJMD KKM 2025-2029 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagai satu kesatuan dengan III. 12 arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 antara lain:
11. 1.Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengentasan stunting.
12. 2.Pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai prasyarat pengembangan sektor sosial ekonomi masyarakat senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
13. 3.Pengembangan produk komoditas unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
14. 4.Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui menjaga kelancaran distribusi logistik (transportasi penyeberangan) serta penguatan kemandirian dalam penyediaan pangan lokal.
15. 5.Penyelarasan prioritas daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029.
16. 6.Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan event pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan. III. 13
17. 7.Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMK (optimalisasi craft center dan forum UMK, sertifikasi dan uji produk UMK), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan UMK, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha UMK dan koperasi, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM UKM dan koperasi, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan UKM dan koperasi. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut: III. 14 Rentang RKFD Kategori Kapasitas Fiskal Daerah RKFD < 0,905 sangat rendah 0,905 ≤ RKFD < 1,141 rendah 1,141 ≤ RKFD < 1,378 sedang 1,378 ≤ RKFD < 1,615 tinggi 1,615 ≤ RKFD sangat tinggi Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 dengan memperhatikan PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan dan menjadi pertimbangan dalam berbagai skema pembiayaan pembangunan . Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut. Tabel 3.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024 Tahun Rasio KFD Kategori KFD 2020 0,415 Sangat Rendah 2021 0,628 Rendah 2022 1,552 Sedang 2023 1,730 Sangat Tinggi 2024 1,384 Tinggi Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024 Pada Tabel 3.1 tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2020-2024 III. 15 menunjukkan perkembangan yang baik yaitu dari kategori sangat rendah pada tahun 2020 mengalami perbaikan hingga pada tahun 2024 kapasitas fiskal Kepulauan Mentawai dengan predikat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola keuangan daerah sehat dan tetap pada koridor serta meningkatkan kepercayaan publik khususnya pada alternatif skema pembiayaan lainnya. 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan dengan tanpa membebani sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 antara lain:
18. 1.Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
19. 2.Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi online bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
20. 3.Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah berupa keringanan pembayaran, penghapusan, penundaan III. 16 pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah.
21. 4.Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui operasi patuh pajak dan berbagai sosialisasi terkait pajak.
22. 5.Meningkatkan pelayanan pajak dan opsen pajak dengan mudah, murah dan cepat serta pelibatan masyararakat, pemangku kepentingan serta jejaring dalam peningkatan pajak.
23. 6.Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24. 7.Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and punishment.
25. 8.Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum III. 17 Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
26. 9.Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya. Tabel 3.5 Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 KODE URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAHSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5=(4-3) 4 PENDAPATAN DAERAH 4,1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 59.324.354.251 59.324.354.251 - 4.1.01 Pajak Daerah 9.750.886.640 9.750.886.640 - 4.1.02 Retribusi Daerah 22.307.054.501 22.307.054.501 - 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.476.655.254 16.476.655.254 - 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.789.757.856 10.789.757.856 - 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 893.229.561.766 715.227.296.633 (178.002.265.133) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 883.715.112.000 691.822.054.000 (191.893.058.000) 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 9.514.449.766 23.405.242.633 13.890.792.867 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.014.568.732 7.014.568.732 - 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.014.568.732 7.014.568.732 - Jumlah Pendapatan 959.568.484.749 781.566.219.616 (178.002.265.133) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 diestimasikan meningkat mengingat sumber pendapatan tersebut secara riil menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk III. 18 pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.59.324.354.251. Pendapatan transfer untuk tahun 2025 sebesar Rp.893.229.561.766 berkurang sekitar Rp.178.002.265.133 sehingga menjadi Rp.715.227.296.633. Pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari sebesar Rp.883.715.112.000 menjadi Rp.691.822.054.000 atau berkurang sebesar Rp.191.893.058.000. Untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu sebesar Rp.9.514.449.766 menjadi sebesar Rp. 23.405.242.633, atau meningkat sebesar Rp.13.890.792.867 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.7.014.568.732. 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:
27. 1.Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan belanja mengikat. Pemenuhan belanja wajib digunakan untuk pendanaan urusan III. 19 pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
28. 2.Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
29. 3.Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. 4.Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yaitu untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan III. 20 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).
31. 5.Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029 dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tabel 3.6 Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 KODE URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAHSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5=(4-3) 5 BELANJA DAERAH - 5.1 BELANJA OPERASI 687.773.966.339 668.455.630.431 (19.318.335.908) 5.1.01 Belanja Pegawai 430.438.708.980 439.067.947.152 8.629.238.172 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.373.884.359 211.523.310.279 (30.850.574.080) 5.1.04 Belanja Subsidi 4.440.000.000 7.213.000.000 2.773.000.000 5.1.05 Belanja Hibah 9.976.139.000 10.076.139.000 100.000.000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 545.234.000 575.234.000 30.000.000 5.2 BELANJA MODAL 202.128.137.144 91.660.079.778 (110.468.057.366) 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.200.000.000 700.000.000 (3.500.000.000) 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.855.769.552 23.398.245.663 3.542.476.111 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.537.052.280 34.646.175.388 (7.890.876.892) 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 135.505.315.312 32.315.658.727 (103.189.656.585) 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 580.000.000 580.000.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 1.800.000.000 (200.000.000) 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 1.800.000.000 (200.000.000) 5.4 BELANJA TRANSFER 112.071.042.414 101.192.410.114 (10.878.632.300) III. 21 KODE URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAHSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5=(4-3) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.205.794.114 3.205.794.114 - 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 108.865.248.300 97.986.616.000 (10.878.632.300) Jumlah Belanja 1.003.973.145.897 863.108.120.323 (140.865.025.574) Belanja daerah Tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebesar Rp.1.003.973.145.897 mengalami penurunan sebesar 14,03 persen atau berkurang sebesar Rp.140.865.025.574 pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.863.108.120.323. Penurunan proyeksi belanja daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dilatarbelakangi penyesuaian dana transfer dari pusat sehingga dilakukan penyesuaian di sisi belanja daerah. Perubahan alokasi belanja daerah pada Tabel 3.6 menunjukkan perubahan pada alokasi belanja operasi yaitu dari Rp.687.773.966.339 mengalami penurunan sebesar 2,81 persen atau berkurang sebesar Rp.19.318.335.908 sehingga belanja operasi pada perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp.668.455.630.431. Begitu juga pada belanja modal juga mengalami penurunan di perubahan RKPD 2025 yaitu dari Rp.202.128.137.144 menjadi Rp.91.660.079.778 atau turun sebesar Rp.110.468.057.366. III. 22 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar dari pada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Tabel 3.7 Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 KODE URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAHSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5=(4-3) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 44.404.661.148 81.541.900.707 37.137.239.559 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 44.404.661.148 81.541.900.707 37.137.239.559 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - - Pembiayaan Netto 44.404.661.148 81.541.900.707 37.137.239.559 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) - - - Perkiraan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh BPK yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.81.541.900.707 yang dijadikan sebagai penerimaan pembiayaan dan dapat digunakan dalam menutupi selisih pendapatan dan belanja daerah. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan dan III. 23 kebutuhan pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp.44.404.661.148 dan Proyeksi pada P-RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.81.541.900.707 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.37.137.239.559. Pembiayaan daerah merupakan komponen dalam usnsur penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah yang terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sehingga berdasarkan Tabel 3.7, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 antara lain:
32. 1.Penyesuaian pada penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit laporan keuangan daerah (LPD) tahun 2024.
33. 2.SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang III. 24 kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 KODE URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAH SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5=(4-3) 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59.324.354.251 59.324.354.251 - 4.1.01 Pajak Daerah 9.750.886.640 9.750.886.640 - 4.1.02 Retribusi Daerah 22.307.054.501 22.307.054.501 - 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.476.655.254 16.476.655.254 - 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.789.757.856 10.789.757.856 - 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 893.229.561.766 715.227.296.633 (178.002.265.133) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 883.715.112.000 691.822.054.000 (191.893.058.000) 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 9.514.449.766 23.405.242.633 13.890.792.867 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.014.568.732 7.014.568.732 - 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.014.568.732 7.014.568.732 - Jumlah Pendapatan 959.568.484.749 781.566.219.616 (178.002.265.133) 5 BELANJA DAERAH - 5.1 BELANJA OPERASI 687.773.966.339 668.455.630.431 (19.318.335.908) 5.1.01 Belanja Pegawai 430.438.708.980 439.067.947.152 8.629.238.172 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.373.884.359 211.523.310.279 (30.850.574.080) 5.1.04 Belanja Subsidi 4.440.000.000 7.213.000.000 2.773.000.000 5.1.05 Belanja Hibah 9.976.139.000 10.076.139.000 100.000.000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 545.234.000 575.234.000 30.000.000 III. 25 KODE URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAH SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5=(4-3) 5,2 BELANJA MODAL 202.128.137.144 91.660.079.778 (110.468.057.366) 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.200.000.000 700.000.000 (3.500.000.000) 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.855.769.552 23.398.245.663 3.542.476.111 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.537.052.280 34.646.175.388 (7.890.876.892) 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 135.505.315.312 32.315.658.727 (103.189.656.585) 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 1.800.000.000 (200.000.000) 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 1.800.000.000 (200.000.000) 5.4 BELANJA TRANSFER 112.071.042.414 101.192.410.114 (10.878.632.300) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.205.794.114 3.205.794.114 - 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 108.865.248.300 97.986.616.000 (10.878.632.300) Jumlah Belanja 1.003.973.145.897 863.108.120.323 (140.865.025.574) Total Surplus/(Defisit) (44.404.661.148) (81.541.900.707) (37.137.239.559) 6 PEMBIAYAAN DAERAH - 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 44.404.661.148 81.541.900.707 37.137.239.559 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 44.404.661.148 81.541.900.707 37.137.239.559 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - - Pembiayaan Netto 44.404.661.148 81.541.900.707 37.137.239.559 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) - - - IV. 1 Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. IV. 2 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode pertama dan perencanaan tahun 2025 menjadi perencanaan tahun pertama. Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang terbentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan middle income trap dan menjadi negara maju atau high income country sebelum tahun 2045. Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, IV. 3 meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN Tahun 2025– 2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" IV. 4 Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya langkah awal pencapaian target sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029 sehingga sasaran Pembangunan tahun 2025 antara lain: Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional, 2025 Indikator Sasaran Satuan Proyeksi Tahun 2025 Pertumbuhan Ekonomi % 5,3-5,6 Tingkat Kemiskinan % 7,0-8,0 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,5-5,0 Rasio Gini Nilai 0,379-0,382 Indeks Modal Manusia Nilai 0,56 Pengurangan Emisi Has Rumah Kaca (GRK) % 38,6 Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai 115-120 Nilai Tukar Nelayan(NTN) Nilai 105-108 sumber: RKP 2025 Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025 Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan” yang dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi IV. 5 Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut: Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029 VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan Misi Tujuan Sasaran Misi 1: Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing
34. 1.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
35. 2.Peningkatan efektifitas pendidikan di SMK /SMA/sederajat dalam melahirkan lulusan yang religius/ berkarakter, terampil, inovatif dan mandiri serta kompetitif masuk jenjang pendidikan tinggi.
36. 3.Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, siswa berprestasi dan mahasiswa dalam dan luar negeri. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas.
37. 1.Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
38. 2.Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
39. 3.Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang cepat berkualitas dan hadirnya RS type A berstandar Internasional. IV. 6 VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan Misi Tujuan Sasaran
40. 4.Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
41. 5.Pencegahan stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu. Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
42. 1.Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan.
43. 2.Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Misi 3: Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/ desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing
44. 1.Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal.
45. 2.Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi.
46. 1.Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah.
47. 2.Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas.
48. 3.Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah. Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana.
49. 1.Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
50. 2.Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan.
51. 3.Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur. Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta
52. 1.Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. IV. 7 VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan Misi Tujuan Sasaran Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas berbasis keluarga berkualitas
53. 2.Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
54. 3.Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas. Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan
55. 1.Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah.
56. 2.Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital
57. 1.Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
58. 2.Meningkatnya kualitas layanan publik.
59. 3.Meningkatnya Pendapatan Daerah. Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020-2024, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni: “Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis” IV. 8 Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
60. 1.Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
61. 2.Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
62. 3.Transformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
63. 4.Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. IV. 9
64. 5.Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
a.Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja.
b.Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan Masyarakat.
c.Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2025 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagaimana tabel berikut. IV.10 Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025 No Indikator Makro dan Pembangunan Target 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,80 2 PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta) 35,33 3 PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta) 62,53 4 Indeks Gini (Rasio) 0,281 5 Tingkat Kemiskinan (%) 5,22 6 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 308,444 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,53 8 IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu) 76,93 74,60 14,47 9,48 11.893 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kebijakan pembangunan tahun 2025 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam upaya pencapaian pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPD 2025-2045). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (transformasi sosial) dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan (transformasi ekonomi) menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada IV.11 RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 seperti pada tabel 4.4 berikut: Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 VISI Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera Misi Tujuan Sasaran Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing
1. 1.Meningkatnya Mutu Pendidikan.
2. 2.Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat.
3. 3.Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif. Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan
4. 1.Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
5. 2.Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi.
6. 3.Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas. Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
7. 1.Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan.
8. 2.Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif. Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
9. 1.Meningkatnya Desa Mandiri.
10. 2.Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan. Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan
11. 1.Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat.
12. 2.Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan. Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana
13. 1.Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan.
14. 2.Menurunnya risiko terhadap dampak bencana. Misi 6: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan
15. 1.Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah.
16. 2.Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial
17. 1.Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum.
18. 2.Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan. IV.12 VISI Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera Misi Tujuan Sasaran Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya Terwujudnya Birokrasi Kelas yang Prima
19. 1.Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel.
20. 2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani. Pembangunan ekonomi tahun 2025 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi dan sebagai pijakan awal menuju Mentawai Emas 2045 dengan memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun regional, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu: “Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim” Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah berbasis maritim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 “Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim”, memiliki makna antara lain:
21. 1.Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah. IV.13
22. 2.Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan.
23. 3.Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
24. 4.Meningkatkan nilai tambah sektor maritim di dalam dan antar sektor ekonomi. Pembangunan daerah tahun 2025 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan mandatory spending yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan target pembangunan daerah merujuk pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPD, dan untuk target pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya atau tahun berjalan maka perumusan target sasaran dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan dokumen perencanaan atau dilakukan proyeksi. IV.14 Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 Indikator Sasaran Satuan Proyeksi Tahun 2025 PDRB Per Kapita (Harga Berlaku) Rp (dalam Juta) 75,77* IPM indeks 66,80* Pertumbuhan Ekonomi % 4,42* Tingkat Kemiskinan % 13,56* Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,24* Gini Rasio % 0,262* Ket: * = proyeksi pada Rancangan RPJMD KKM 2025-2029 Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025. Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2025 Tema RKP Tahun 2025 Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim Keselarasan tema pembangunan terlihat dari upaya bersama bagaimana mewujudkan transformasi khususnya pada sektor ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis maritim untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas IV.15 sumber daya manusia re-skilling/up-skilling, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi. Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 Indikator Sasaran Satuan Sasaran RKP Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,3–5,6 4,8 4,42 Tingkat Kemiskinan Persen 7,0–8,0 5,22 13,56 Rasio Gini Rasio 0,379–0,382 0,281 0,262 Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia Persen 0,56 76,93 66,80 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,5–5,0 5,53 1,24 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan RPJMD tahun 2025-
25. 2029.Pembangunan ekonomi Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu “Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim”, yaitu: IV.16
26. 1.Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan, dengan arah kebijakan antara lain:
a.Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
b.Pendampingan kelompok usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
c.Pendampingan kewirausahaan hulu hilir (peningkatan kapasitas, bisnis proses, akses finansial, akses pasar).
d.Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
e.Pembinaan pembangunan desa wisata.
f.Pendampingan industri pengolahan perikanan.
g.Pendampingan budidaya perikanan.
h.MoU dengan pasar atau badan usaha.
1. 2.Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, dengan arah kebijakan antara lain:
a.Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, sistem jaringan dan sampul transportasi serta pusat pemerintahan.
b.Pengembangan kawasan strategis daerah. IV.17
c.Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
d.Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
e.Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
f.Percepatan penyediaan ases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
g.Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet).
1. 3.Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
a.Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
b.Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar.
c.Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (enterprenuer).
d.Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
e.Kemudahan perizinan. Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam beberapa prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, antara lain: IV.18
1. 1.Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem pembangunan pendidikan dengan berkomitmen mandatory spending minimal 20 persen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraaan. Pembangunan Pendidikan sebagai satu kesatuan pembangunan sistem pendidikan daerah yaitu mulai dari sisi hulunya yaitu membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasana pendidikan seperti membuka sekolah baru, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, beasiswa pendidikan, sekolah gratis, penyediaan asrama dan transportasi sekolah. Pada tahapan proses pembelajaran melalui penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pendidikan karakter `pelaksanaan guru penggerak, merdeka mengajar, merdeka belajar, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, penguatan musyawarah tenaga kependidikan/ guru dan kepala sekolah, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik selain itu, diberikan beasiswa bagi tamatan SMA/SLTA masyarakat Mentawai yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sehingga di sisi hilirnya menghasilkan peserta didik/ sumber daya manusia yang memiliki kemampuan afeksi, kognitif dan IV.19 psikomotor pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing. Dengan prioritas pembangunan ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan secara kumulatif meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka putus sekolah, peningkatan rata lama dan harapan lama sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan melalui pencapaian rapor pendidikan daerah yang lebih baik. Tabel 4.8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan Rata Lama sekolah 8,32 tahun* 8,09 tahun* Harapan Lama Sekolah 13,28 tahun 12,92 tahun* Meningkatnya Budaya Literasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 11,8 11,8 Ket: * = target RPJMD Tahun 2025-2029 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) pada Tahun 2025 antara lain:
2. 1.Pemenuhan SPM Pendidikan.
3. 2.Pendidikan gratis bagi semua.
4. 3.Beasiswa Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin berprestasi. IV.20
5. 4.Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
6. 5.Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
7. 6.Pembangunan dan Pendidikan Berasrama.
8. 7.Fasilitasi Sertifikasi Pendidik.
9. 8.Pengembangan intra dan ekstrakurikuler atau pembelajaran lingkungan.
10. 9.Peningkatan fungsi perpustakaan.
11. 10.Pengembangan pustaka keliling.
12. 11.Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
13. 12.Pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah dan desa. Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada Tabel 4.9 berikut ini. Tabel 4.9 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS KINERJA PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 (Rp) OPD INDIKATOR SATUAN TARGET Prioritas Pembangunan : Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1 Program Pengelolaan Pendidikan APK PAUD Persen 28 62.601.180.150 71.869.533.773 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APK SD Persen 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APK SMP Persen 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APM SD /MI/ paket A Persen 85 Dinas Pendidikan dan IV.21 NO PROGRAM PRIORITAS KINERJA PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 (Rp) OPD INDIKATOR SATUAN TARGET Kebudayaan APM SMP /MTS/ Paket B Persen 62,50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persen >50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persen >50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Program Pengembangan Kurikulum Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar Persen 3 123.062.600 91.256.600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persen 30 4.395.001.078 4.316.560.600 Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan 4 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah Persen 89 5.312.376.500 4.980.304.950 Sekretariat Daerah TOTAL 72.431.620.328 81.257.655.923 Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 4 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.81.257.655.923.
14. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah untuk medukung perlindungan kesehatan semesta bagi Masyarakat Mentawai dengan mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen. Sebagai daerah kepulauan dengan 3 pulau besar yang terpisah oleh laut yaitu IV.22 Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara Selatan perlu mengakomodasi sistem layanan Kesehatan berbasis kepulauan dengan menempatkan RS rujukan di setiap pulau besarnya sebagai tindakan kuratif pertama sebelum selanjutnya dilakukan tindakan layanan rujukan lanjutan baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Penguatan sistem kesehatan daerah dilakukan dengan penguatan di sisi hulunya yaitu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, menyediakan alat kesehatan yang terstandardisasi, menjamin ketersediaan obat-obatan, menyediakan tenaga kesehatan hingga di tingkat desa dan dusun baik itu puskesmas pembantu (pustu) dan poskesdes. Selain itu, juga diberikan jaminan kesehatan dan jaminan persalinan bagi Masyarakat miskin. Dalam proses peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dilakukan peningkatan kapasitas dan kepastian keahlian tenaga kesehatan melalui fasilitasi sertifikasi profesi kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, melaksanakan pelayanan kesehatan di luar gedung dengan melibatkan tenaga dokter hingga ke dusun-dusun, melakukan kerja sama dengan RS dan perguruan tinggi melalui sister hospital, penguatan RSUD menjadi BLUD, begitu juga penguatan pada promosi dan advokasi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan IV.23 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti para kader posyandu, pemerintahan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (SurfAid, Yayasan Fondasi Hidup, CDRM-CDS, Bank Nagari/badan usaha lainnya). Intervensi spesifik sebagai upaya terintegrasi penurunan stunting di Kepulauan Mentawai pada 10 desa lokasi prioritas yaitu Desa Betumonga, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu, Makalo menjadi fokus dalam pencapaian target penurunan stunting pemerintah dan pemerintah daerah khususnya tahun 2025. Begitu juga dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian pada kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, berperilaku hidup sehat, memperbaiki pola gizi serta menjadi bagian dalam mengampanyekan dan mengadvokasi kesehatan, sehingga dihilirnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting, menurunkan angka morbiditas dan perbaikan pada kualitas Kesehatan daerah yang dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IV.24 Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 0,6 0,6 Angka Harapan Hidup 71,28 tahun* 71,33 tahun* Prevalensi stunting 31,9%* 31,9%* Ket: * = target RPJMD Tahun 2025-2029 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) pada Tahun 2025 antara lain:
15. 1.Pemenuhan SPM Kesehatan.
16. 2.Promosi kesehatan.
17. 3.Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
18. 4.Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
19. 5.Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin.
20. 6.Pelayanan kesehatan daerah terpencil.
21. 7.Advokasi kesehatan lingkungan.
22. 8.Pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan sampai ke desa.
23. 9.Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan.
24. 10.Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan. IV.25
25. 11.Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum.
26. 12.Peningkatan komitmen pemerintah Daerah dalam pengentasan stunting.
27. 13.Ambulans Laut.
28. 14.Pelaksanaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat. Tabel 4.11 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 90% 40.437.042.114 42.844.747.046 Dinas Kesehatan, RSUD Cakupan Desa UCI 85% Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) 22 /1000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) 250 / 100rb KH Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan 80% Prevalensi Gizi Kurang pada Balita <5% Akreditasi Rumah Sakit B Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 90/ 100.000 penduduk 2 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Rata-rata lama pasien dirawat 5 Hari 327.942.000 327.942.000 Dinas Kesehatan IV.26 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Makanan Minuman 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi 12 Puskesmas 6.275.572.400 6.638.269.000 Dinas Kesehatan Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS 90% 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Jumlah Desa dengan PHBS 25 desa 154.403.800 154.403.800 Dinas Kesehatan 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah 33% 2.837.687.000 357.606.245 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rasio Akseptor KB 64% 1.091.196.700 1.091.196.700 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TOTAL 51.123.844.014 51.414.164.791 Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.51.414.164.791.
29. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pembangunan infrastruktur diperdesaan dan perkotaan dan Pembangunan infrastruktur dalam menunjang konektivitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembangunan jaringan jalan dan membuka konektivitas transportasi daerah merupakan hal mendasar dalam memajukan suatu daerah. Program peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai menjadi prioritas IV.27 dalam membuka akses sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan kawasan strategis atau pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan wilayah seperti pada pusat ibukota kecamatan didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi. Untuk wilayah yang belum dihubungkan atau diakses melalui transportasi darat maka akses transportasi laut diarahkan untuk menjangkau konektivitas daerah tersebut terutama sebagai inter koneksi jalan Trans Mentawai. Pengembangan kawasan perkotaan Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut, Muara Sikabaluan terus didorong dengan kelengkapan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/jembatan, akses transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pengembangan dan pembangunan irigasi, Pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara). Begitu juga dengan kawasan atau pusat kegiatan wilayah lainnya senantiasa didorong pembangunan infrastruktur jalan, telekomunikasi, transportasi laut antar pulau (kapal cepat), air bersih. Selain itu, prioritas ini juga diarahkan untuk mendukung program terintegrasi dalam IV.28 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting daerah pada lokus intervensi seperti pada Desa Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Saumanganya, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu, Makalo. Selain itu, juga mendukung kawasan strategis pariwisata daerah 3M1K yaitu pada kawasan pariwisata Mapadegat, Madobag, Muntei, dan Katiet. Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya panjang jaringan jalan mantap, cakupan air baku, cakupan telekomunikasi, rasio elektrifikasi, cakupan layanan transportasi daerah. Tabel 4.12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam) 20% 17% Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku 75% 75% Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air 78% 78% Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan 100% 100% Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi Cakupan Layanan Transportasi 85% 85% Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika Cakupan Layanan Telekomunikasi 90% 90% Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah Rasio Elektrifikasi 88% 88% IV.29 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan pembangunan infrastruktur, pembangunan perdesaan perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
30. 1.Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
31. 2.Pembangunan jalan Trans Mentawai.
32. 3.Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
33. 4.Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
34. 5.Pembangunan sistem layanan irigasi.
35. 6.Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
36. 7.Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
37. 8.Revisi RTRW kabupaten.
38. 9.Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
39. 10.Penyediaan sistem informasi tata ruang.
40. 11.Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
41. 12.Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
42. 13.Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
43. 14.Pengembangan SPBE (e-goverment). IV.30
44. 15.Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
45. 16.Pengembangan kawasan permukiman.
46. 17.Pembangunan SPAM di desa prioritas (Muara Siberut, Sioban, Tuapejat).
47. 18.Percepatan penyediaan akses air bersih untuk masyarakat perdesaan.
48. 19.Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
49. 20.Pengelolaan persampahan.
50. 21.Pembangunan PSU di kawasan permukiman. Tabel 4.13 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Prioritas Pembangunan: Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan Mantap 12% 121.612.567.661 27.874.321.991 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Cakupan jaringan irigasi 28 ha 7.762.620.908 1.113.983.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi 7,80% 3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 100% 150.000.000 144.972.001 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Program Penataan Bangunan Gedung Rasio kepatuhan IMB 82% 11.266.562.469 1.570.725.100 Dinas Pekerjaan Umum dan IV.31 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Penataan Ruang 5 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase armada angkutan laik jalan/layar 90% - Dinas Perhubunga n 6 Program Pengelolaan Pelayaran Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun 321.442 orang 13.799.006.000 10.688.989.600 Dinas Perhubunga n Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun 709.300 ton 7 Program Aplikasi Informatika Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 88% 2.708.799.960 2.708.799.960 Dinas Komunikasi dan Informatika 8 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak 65% 21.852.293.900 6.147.353.995 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan 52% 9.008.642.926 350.655.700 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Sampah yang dikelola 9% 3.795.253.030 4.011.915.460 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 11 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah 33% 2.837.687.000 357.606.245 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Berkurangnya titik genangan Air 73% 1.531.210.062 228.123.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TOTAL 196.325.643.916 56.288.642.752 Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 12 program IV.32 prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.56.288.642.752.
51. 4.Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Prioritas ini diarahkan pada penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pada pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat korban bencana atau masyarakat yang terdampak program pemerintah seperti pada Desa Monganpoula, Pulitcoman (korban banjir) Desa Simalegi, Simatalu (bencana gempa bumi). Prioritas pembangunan ini juga mendukung upaya terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanganan stunting yaitu pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni seperti pada wilayah Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu. Selain itu, juga penyediaan prasarana sarana utilitas pendukung hunian masyarakat seperti drainase, jalan lingkungan perumahan, Sanitasi, pengelolaan persampahan dan mitigasi bencana. Begitu juga integrasi program dalam mendukung kawasan strategis pariwisata di Desa Muntei dan IV.33 Madobag melalui rehabilitasi rumah masyarakat bercirikan ornamen Mentawai. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase rumah layak huni, jumlah desa dengan STBM dan meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana. Tabel 4.14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni Persentase Rumah Layak Huni 45% 45% Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan Jumlah Desa STBM 4 desa 4 desa Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana Indeks Resiko Bencana 197,2* 197,2* Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
52. 1.Penguatan penerapan SPM Perumahan Rakyat.
53. 2.Penguatan penerapan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
54. 3.Pengembangan kawasan permukiman.
55. 4.Relokasi permukiman terkena bencana atau berpotensi terkena bencana.
56. 5.Pembangunan rumah layak huni.
57. 6.Pengadaan sarana dan prasana persampahan. IV.34
58. 7.Pengelolaan persampahan.
59. 8.Pembangunan PSU di kawasan permukiman.
60. 9.Penanaman dan pemeliharaan pohon/bakau disekitaran sungai atau pesisir pantai.
61. 10.Membuka layanan pengaduan terkait pengrusakan lingkungan.
62. 11.Penggunaan material lokal yang layak untuk pembangunan skala perdesaan dengan memperhatikan kelestarian dan dampak lingkungan.
63. 12.Pengembangan desa siaga dan tangguh bencana.
64. 13.Penanganan dan penanggulangan bencana. Tabel 4.15 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 1 Program Pengembangan Perumahan Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata 15% 3.703.948.600 3.703.948.600 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Program Kawasan Permukiman Persentase lingkungan pemukiman kumuh 52% 3.418.326.400 3.418.326.400 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Sampah yang dikelola 9% 3.795.253.030 4.011.915.460 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman 63% 1.699.565.000 1.899.565.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani 100% 2.083.276.900 1.896.661.525 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase rekomendasi izin lingkungan yang 100% 16.881.800 7.906.800 Dinas Lingkungan Hidup dan IV.35 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ditindaklanjuti Kebersihan 7 Program Penanggulangan Bencana Persentase bencana tertangani 100% 2.110.193.300 1.963.518.300 Badan Penanggulang an Bencana Daerah 8 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani 100% 1.000.000.000 906.083.700 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran TOTAL 17.832.445.030 17.807.925.785 Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.17.807.925.785.
65. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan pengembangan komoditas unggulan daerah pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pisang, kelapa, cengkeh dan pengolahan perikanan di wilayah Kecamatan Pagai Selatan (Malakopa, Bulasat) dan Kecamatan Siberut Utara (Sikabaluan/Bose, Monganpoula) menjadi komoditas unggulan pertanian perkebunan dan perikanan yang dikembangkan melalui hilirisasi dalam rangka menaikkan nilai tambah produk komoditas daerah dan memberikan peluang pasar yang IV.36 lebih besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi komoditas pisang di sisi hulu dengan memastikan ketersediaan kajian penyusunan detail engineering design sebagai bagian dari kelengkapan persiapan bagi industri pengolahan komoditas pisang di Sikabaluan (Kec. Siberut Utara). Infrastruktur pendukung tersedia seperti akses jalan ekonomi dan jalan produksi pertanian, irigasi, air bersih, listrik. Pada tahapan proses yaitu memastikan proses industri pengolahan tepung pisang berjalan (sustainable), pertama adalah memastikan pasokan (supply) terpenuhi yaitu dengan budidaya pertanian melalui perluasan dan peningkatan kapasitas produksi tanaman pisang. Pada tahapan ini harus memastikan ketersediaan bibit unggul tanaman pisang, pupuk, alsintan (alat mesin pertanian) dalam rangka mekanisasi/ modernisasi pertanian, penyuluhan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani/ kelompok petani. Kedua adalah kelompok tani (poktan) atau badan usaha pertanian memiliki kapasitas dalam mengoperasionalkan, mengelola dan menjalankan/ bisnis proses industri pengolahan tepung pisang yaitu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan/ badan usaha pertanian, IV.37 membuka/ fasilitasi akses keuangan/ koperasi, sertifikasi produk/perizinan usaha, regulasi. Pada tahap akhir, sisi hilirnya adalah memastikan pasar sudah terhubung dengan hasil produk industri pengolahan. Pada tahap ini proses logistik produk akhir sudah tersistematis dan terhubung ke pasar atau offtaker. Selain itu, juga memastikan peluang pasar melalui marketplace, e-commerce, kolaborasi atau kerjasama mitra strategis. Pengembangan kawasan holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketahanan pangan daerah serta budidaya perikanan (lele, ikan gerapu, kepiting bakau) di Desa Sidomakmur, Desa Sikakap, Desa Katurei, pengolahan ikan asin di Desa Sikabaluan Dusun Bose. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh. Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Per kapita Rp.67,02 jt Rp.75,77 jt* Persentase Wirausaha yang Tumbuh 15% 15% Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra IV.38 Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
66. 1.Pendampingan kelompok nelayan.
67. 2.Pengembangan alat tangkap dan mesin nelayan yang lebih modern.
68. 3.Pendampingan industri pengolahan pertanian dan perikanan.
69. 4.Pendampingan budidaya perikanan.
70. 2.Pengembangan keanekaragaman pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
71. 3.Pengembangan komoditas pertanian yang berorientasi pasar.
72. 4.Pengembangan peternakan lokal dan peternakan anakan.
73. 5.Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
74. 6.MoU dengan pasar atau badan usaha.
75. 7.Pendampingan usaha mikro kecil dan koperasi. Tabel 4.17 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Indeks Ketahanan Pangan 54 1.136.890.000 1.115.797.600 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 Program Penyediaan dan Persentase kawasan pertanian yang 85% 2.119.448.800 2.075.287.800 Dinas Ketahanan IV.39 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Pengembangan Prasarana Pertanian dilengkapi dengan utilitas Pertanian Pangan dan Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 4,5 ton 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Produksi Pertanian dan Peternakan 5.849.052.700 5.775.452.700 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pisang 148.000 kwintal Cengkeh 1.650 ton Keladi 1.800 kwintal Kelapa 18.000 ton Sagu 1.100 ton Sapi 3.100 ekor Babi 48.000 ekor Unggas 83.000 ekor 4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase bencana pertanian yang tertangani 100% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan nelayan kecil 10.000 ton 2.923.720.800 1.755.737.600 Dinas Perikanan 6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya 300 ton 11.507.130.200 2.399.113.400 Dinas Perikanan 7 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif 22% 25.652.000 5.251.600 Dinas Perikanan 8 Program Pengembangan UMKM Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil) 8% 2.637.941.000, 2.556.069.800 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan TOTAL 26.199.835.500 15.685.711.500 Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 8 IV.40 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.15.685.711.900.
76. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal. Pembangunan pariwisata Kepulauan Mentawai didorong melalui proses perencanaan terintegrasi melibatkan berbagai sektor dan pelaku pariwisata. Pembangunan kawasan pariwisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag dan Katiet) disisi hulu didorong dengan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan sebagai konektivitas wilayah/kawasan. Pada kawasan pariwisata Mapadegat terus didorong untuk konektivitas jalan baik menghubungkan ke kawasan wisata Mapadegat juga menghubungkan kawasan wisata pendukung/penopang seperti pembangunan jalan Mapadegat- Dermaga, jalan lingkungan Desa Muntei, pengembangan jaringan air bersih, rehab rumah di sekitaran kawasan, pengembangan kawasan destinasi Mapadegat dan kawasan IV.41 destinasi Muntei, peningkatan kualitas kapasitas sistem informasi dan telekomunikasi. Untuk pengembangan dan optimalisasi kawasan destinasi pariwisata dilaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan kawasan destinasi serta pendukungnya, begitu juga dengan penyelenggaraan festival pesona Mentawai, gelaran budaya, pengembangan kapasitas pelaku wisata, usaha mikro kecil, pembinaan sanggar budaya, pelatihan budayawan, pemerhati wisata, pelatihan kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta pembinaan kapasitas desa wisata. Pada sisi hilirnya promosi, penguatan branding destinasi wisata 3M1K khususnya kawasan wisata Mapadegat dan kawasan wisata Desa Muntei terus dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Mentawai. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatnya wira usaha yang tumbuh. Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Per kapita Rp.67,02 jt* Rp.75,77 jt* Persentase Wirausaha yang Tumbuh 15% 15% Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045 IV.42 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
77. 1.Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet)
78. 2.Pembinaan pembangunan desa wisata.
79. 3.Penguatan kapasitas pelaku wisata, usaha kreatif mikro kecil.
80. 4.Promosi dan branding destinasi wisata. Tabel 4.19 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Lama kunjungan wisata 7 hari 1.324.754.600 960.752.250 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat 4% 800.000.000 536.971.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3 Program Pengembangan Perumahan Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata 15% 3.703.948.600 3.703.948.600 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan Mantap 12% 121.612.567.661 27.874.321.991 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Program Pengelolaan Pelayaran Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun 321.442 orang 13.799.006.000 10.688.989.600 Dinas Perhubungan TOTAL 141.240.276.861 43.764.983.441 Program Prioritas mendukung Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya IV.43 didukung 5 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.43.764.983.441.
81. 7.Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, kerja sama Pasar). Pada sisi hulu, penguatan kemudahan investasi melalui regulasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membuka dan meningkatkan realisasi investasi. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis/ keahlian pada Balai Latihan Kerja (BLK) Siberut terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja pasar dan pembinaan calon wirausaha/wirausaha baru. Pada tahapan prosesnya, upaya yang dilakukan adalah membuka akses pasar tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan lembaga atau penyedia tenaga kerja. Begitu juga dengan membuka kerja sama dengan dunia usaha yang disesuaikan IV.44 dengan jenis pelatihan tenaga kerja yang dilakukan. Untuk usaha mikro dan kecil di fasilitasi dalam membuka akses keuangan bagi usaha kecil mikro untuk pengembangan kapasitas usaha/ produksi, fasilitasi izin produksi, sertifikasi halal, higienis dan perizinan lainnya yang sejenis. Begitu juga dengan penguatan sistem logistik daerah, dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga harga barang, melakukan operasi pasar, pasar murah dan memperkuat rentang kendali distribusi barang dan jasa. Sehingga pada hilirnya pembangunan pada prioritas ini akan dihasilkan tenaga kerja yang produktif, memiliki keahlian dan siap untuk memenuhi kebutuhan pasar, begitu juga dengan terciptanya wira usaha/ enterprenuer baru dan peningkatan kapasitas usaha mikro/wira usaha. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan dapat menjaga inflasi daerah. Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya Kesempatan Kerja Nilai Investasi 50 miliar rupiah 50 miliar rupiah Tingkat Pengangguran Terbuka 1,32%* 1,24%* Terkendalinya Inflasi Daerah Tingkat Inflasi 3,50% 3,50% Ket: * data RPJMD Tahun 2025-2045 IV.45 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
82. 1.Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (enterprenuer).
83. 2.Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
84. 3.Kemudahan perizinan.
85. 4.Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat.
86. 5.Pengendalian harga kebutuhan pokok.
87. 6.Pengendalian dan pengawasan biaya/cost distribusi barang kebutuhan masyarakat.
88. 7.Menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi krisis/gejolak sosial ekonomi atau keadaan darurat. Tabel 4.21 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 (Rp) PERANGKAT DAERAH Prioritas Pembangunan: Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) 1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja 24% 1.300.000.000 1.299.999.990 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi 12,0% 254.070.000 247.432.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentasi realisasi investasi 2,50% 50.000.000 28.770.000 Dinas Penanaman Modal dan IV.46 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 (Rp) PERANGKAT DAERAH Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok 6% 79.250.000 46.467.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 5 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti 90% 1.745.549.800 1.614.664.900 Sekretariat Daerah TOTAL 3.428.869.800 3.327.333.890 Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 5 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.327.333.890.
89. 8.Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah. Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah Rasio Elektrifikasi 88% 88% IV.47 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
90. 1.Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
91. 2.Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Provinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta. Tabel 4.23 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 PERANGKAT DAERAH Prioritas Pembangunan: Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) 1 Program Perekonomian dan Pembangunan Cakupan desa yang terakses listrik 95,35% 1.745.549.800 1.614.664.900 Sekretariat Daerah 2 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan Mantap 12% 121.612.567.661 27.874.321.991 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TOTAL 123.358.117.461 29.488.986.891 Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.29.488.986.891.
92. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan IV.48 rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama, tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga dan anak, meningkatkan pemberdayaan MHA, meningkatnya Tingkat Kabupaten Layak Anak, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender. Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya Jumlah MHA yang dilestarikan 8 MHA 8 MHA Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender Tingkat Kabupaten layak Anak 550 (pratama) 550 (pratama) Indeks Pembangunan Gender 90,02 90,02 Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
93. 1.Pembangunan kebudayaan.
94. 2.Pengembangan kurikulum budaya Mentawai.
95. 3.Sinergitas dan harmonisasi antar pemangku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda. IV.49
96. 2.Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
97. 3.Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
98. 4.Pengakuan, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat
99. 5.Penetapan warisan budaya.
100. 6.Peningkatan dialog dan harmonisasi antar pemangku agama, tokoh adat/ budaya dan tokoh masyarakat
101. 7.Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
102. 8.Pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.
103. 9.Pencegahan dan pendampingan kekerasan pada perempuan dan anak.
104. 10.Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender. Tabel 4.25 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 1 Program Pengembangan Kebudayaan Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah) 64% 615.871.000 421.196.600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Jumlah sanggar yang dibina 4 sanggar 666.604.000 554.328.800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Program Pemberdayaan Lembaga Jumlah MHA yang diberdayakan 8 MHA 800.824.000 1.101.702.569 Dinas Pemberdayaa n IV.50 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Program Perlindungan Perempuan Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100% 52.408.100 37.167.100 Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pencanangan kecamatan layak Anak 5 kec 170.000.000 170.000.000 Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 6 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan 100% 224.139.900 206.220.051 Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 7 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu 78% 643.223.000 630.045.000 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 8 Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan Persentase ormas aktif 70% 149.865.800 79.725.800 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 9 Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA 100% 477.968.600 263.789.400 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 10 Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial Persentase konflik sosial tertangani 100% 989.068.000 532.018.600 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 11 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan 100% 622.661.000 489.900.600 Seluruh Kecamatan IV.51 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 OPD TOTAL 5.562.498.300 4.486.094.520 Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 11 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.486.094.520.
105. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggaraan SPBE, menata kembali struktur pemerintah daerah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan e- Goverment, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi. Penguatan fungsi unsur penunjang pemerintahan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BKD, BKPSDM, Sekretariat Daerah, Inspektorat. IV.52 Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik, meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat, meningkatnya Indeks Profesional ASN, meningkatnya Indeks Inovasi Daerah, meningkatnya Indeks SPBE, meningkatnya Maturitas SPIP, Opini BPK, WBK/WBBM, meningkatnya Nilai SAKIP. Tabel 4.26 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 No Sasaran / Indikator Kinerja Target 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 45 45 Indek Kepuasan Masyarakat 84 84 Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan Indeks Profesional ASN 83 83 Indeks Inovasi Daerah 45,78* 45,78* Indeks SPBE 2,4 2,4 Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Opini BPK WTP WTP WBK/WBBM 4 OPD 4 OPD Nilai SAKIP BB BB Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) pada Tahun 2025 difokuskan pada:
106. 1.Pelaksanaan merit sistem
107. 2.Pemberian TPP berbasis kinerja
108. 3.Penerapan/implementasi SPBE
109. 4.Penyederhanaan SOTK menunjang tujuan pembangunan. IV.53
110. 5.Pembinaan dan pendampingan tata kelola pemerintahan yang melibatkan antar OPD dan stakeholder.
111. 6.Penguatan tata kelola melalui kerja sama antar pemerintah daerah/Lembaga.
112. 7.Pendampingan penerapan Reformasi Birokrasi SAKIP, Zona Intregritas, WBK/WBBM. Tabel 4.27 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 PERANGKAT DAERAH Prioritas Pembangunan: Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu 95% 48.592.000 24.070.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan B 248.622.900 127.619.200 Semua Kecamatan 3 Program Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 99,30% 184.280.000 184.280.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap 93% 765.011.800 765.011.800 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase data kependudukan yang valid dan update 85% 11.856.000 5.994.000 Semua Kecamatan 6 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 % 92% 203.163.600 105.927.000 Semua Kecamatan 7 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindak lanjut temuan 88% 2.572.551.500 1.231.159.404 Inspektorat Kapabilitas APIP Level 3 8 Program Kepegawaian Daerah Nilai Sistem Merit 240 1.870.965.700 942.140.300 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia IV.54 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 PERANGKAT DAERAH 9 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan 80% 1.038.918.400 1.380.562.100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan 10 10 Program Pengelolaan Arsip Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaba n 45% 157.576.000 40.714.800 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu 90% 31.054.000 254.382.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu 100% 1.346.481.100 891.084.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen 88% 13 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 88% 1.000.256.700 184.503.700 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 88% Persentase 88% IV.55 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 PERANGKAT DAERAH keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan 14 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik 100% 127.687.547.979 104.562.539.514 Badan Keuangan Daerah Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 40% Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu 98% 15 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik 83% 858.972.200 901.048.300 Badan Keuangan Daerah 16 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap total pendapatan 9,50% 1.003.653.768 2.265.849.360 Badan Keuangan Daerah 17 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 88% 776.547.700 464.258.400 Inspektorat 18 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi 89% 1.549.800.745. 4.980.304.950 Sekretariat Daerah Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah 2% Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah 100% 19 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen 84 1.745.549.800 1.614.664.900 Sekretariat Daerah Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu 90 20 Program Dukungan Persentase 80% 9.655.631.000 9.245.443.400 Sekretariat IV.56 NO PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM) TARGET CAPAIAN 2025 PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU P-RKPD 2025 PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Ranperda yang disetujui DPRD Rata-rata waktu fasilitasi rapat- rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna 4 hari Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD 80% Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati 75% 21 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah 100% 492.315.504.439 498.378.949.851 Seluruh OPD TOTAL 647.582.273.431 628.526.436.979 Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 21 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.628.526.436.979. Tabel 4.28 Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaannya, 2025 No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Indikator Sasaran Target Pagu Anggaran (Rp) Pagu P-RKPD 2025 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan Rata Lama sekolah 8,09 tahun 72.431.620.328 81.257.655.923 Harapan Lama Sekolah 12,92 tahun Meningkatnya Budaya Literasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 11,8 2 Pembangunan Meningkatnya Indeks 0,6 51.123.844.014 51.414.164.791 IV.57 No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Indikator Sasaran Target Pagu Anggaran (Rp) Pagu P-RKPD 2025 Kesehatan (Mentawai Sehat) akses dan mutu layanan kesehatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Angka Harapan Hidup 71,33 tahun Prevalensi stunting 31,9% 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam) 20% 196.325.643.916 56.288.642.752 Optimalisasi pendayagunaa n sumber daya air Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku 75% Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air 78% Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan 100% Meningkatnya Penyelenggaraa n Transportasi Cakupan Layanan Transportasi Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika 85% Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika Cakupan layanan telekomunikasi Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah 90% Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah Rasio Elektrifikasi 88% IV.58 No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Indikator Sasaran Target Pagu Anggaran (Rp) Pagu P-RKPD 2025 4 Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni Persentase Rumah Layak Huni 45% 17.832.445.030 17.807.925.785 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan Jumlah Desa STBM 4 desa Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulanga n bencana Indeks Resiko Bencana 197,2 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Perkapita Rp.75,77 jt 26.199.835.500 15.685.711.500 Persentase Wirausaha yang Tumbuh 15% 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Perkapita Rp.75,77 jt 141.240.276.861 43.764.983.441 Persentase Wirausaha yang Tumbuh 15% 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Meningkatnya Kesempatan Kerja Nilai Investasi 50 miliar rupiah 3.428.869.800 3.327.333.890 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,24% Terkendalinya Inflasi Daerah Tingkat Inflasi 3,50% 8 Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah Rasio Elektrifikasi 88% 123.358.117.461 29.488.986.891 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya Jumlah MHA yang dilestarikan 8 MHA 5.562.498.300 4.486.094.520 IV.59 No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Indikator Sasaran Target Pagu Anggaran (Rp) Pagu P-RKPD 2025 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender Tingkat Kabupaten layak Anak 550 (pratama) Indeks Pembangunan Gender 90,02 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 45 647.582.273.431 628.526.436.979 Indek Kepuasan masyarakat 84 Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan Indeks Profesional ASN 83 Indeks Inovasi Daerah 45,78 Indeks SPBE 2,4 Maturitas SPIP Level 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Opini BPK WTP WBK/WBBM 4 OPD Nilai SAKIP BB TOTAL 1.285.085.424.641 932.047.936.472 Tabel 4.28 menunjukkan total anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai 10 prioritas Pembangunan adalah sebesar Rp.932.047.936.472. Alokasi anggaran untuk mendanai prioritas Pembangunan dijabarkan dalam program prioritas, dan terdapat beberapa program prioritas yang digunakan IV.60 bersama untuk mendukung prioritas pembangunan daerah seperti pada program penyelenggaraan jalan. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan sebagai satu kesatuan perencanaan Pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas Pembangunan juga sebagai wujud kesamaan pandangan, cita-cita dan tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.29 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2025 No Agenda/Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) IV.61 No Agenda/Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pusat Perdagangan & Bisnis Sumatera Barat. Daya Saing Pariwisata & Ekonomi Kreatif UKM. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) IV.62 No Agenda/Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Pelayanan Publik Efektif Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana. Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan prioritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut. IV. 63 Tabel 4.30 Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PN-1 Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.353.143.100 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 700.000.000 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 800.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.035.343.800 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.655.196.600 Pengadaan Mebel Sekolah 1.921.033.500 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 642.672.400 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.434.109.600 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.015.602.680 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 94.140.000 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa 111.835.800 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 188.906.400 IV. 64 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 215.065.400 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 147.009.000 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 207.385.400 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 47.614.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.687.160.350 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 102.191.600 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.606.210.833 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 15.125.376.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.210.058.800 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.070.512.000 Pembangunan Asrama Sekolah 2.312.970.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 737.554.100 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.928.339.455 Pengadaan Mebel Sekolah 498.511.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 8.136.875.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 84.609.400 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.088.000.000 Pengembangan Karir Pendidik 271.173.625 IV. 65 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 106.966.470 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 12.500.000 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 236.578.800 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 203.757.000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1.965.870.900 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 71.983.800 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.691.768.000 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 287.115.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 184.478.100 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 443.598.200 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 113.951.000 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.182.622.600 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 55.792.100 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 78.562.900 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.988.000 Pengembangan Karir Pendidik 73.696.700 IV. 66 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 71.979.800 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.641.684.560 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 13.040.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Sekolah Memakai Muatan Lokal Sebagai Bahan Ajar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 91.256.600 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 323.649.000 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 97.547.600 IV. 67 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah sanggar yang dibina Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 554.228.800 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk DINAS KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.010.357.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.704.409.800 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 784.433.400 Pengembangan Rumah Sakit 580.344.839 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3.490.607.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 465.128.900 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat IV. 68 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 369.774.600 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 356.504.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 216.001.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 322.832.232 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.360.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 22.308.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 204.486.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 27.220.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 21.894.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.962.400 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 34.292.200 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 35.556.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 75.205.400 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 413.499.000 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.249.800 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 512.350.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6.398.600.000 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 393.237.250 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 445.170.000 IV. 69 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 29.561.800 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 806.522.000 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Jumlah Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar dibandingkan dengan Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) yang ada dikali 100% Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 63.790.000 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IV. 70 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 113.092.000 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 151.060.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Jumlah desa dengan PHBS Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 154.403.800 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk RSUD IV. 71 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Akreditasi Rumah Sakit Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 900.400.000 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2.609.052.573 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.663.584.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 5.831.747.000 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rasio Akseptor KB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, IV. 72 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK 19.999.600 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 354.704.850 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 81.830.000 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 30.534.600 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 122.916.000 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 236.352.000 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 13.500.000 IV. 73 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.404.000 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 59.631.650 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 168.324.000 JUMLAH ANGGARAN 106.275.410.867 PN-2 Program Makan Bergizi Gratis PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Perekonomian masyarakat Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.137.239.100 JUMLAH ANGGARAN 3.137.239.100 PN-3 Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan IV. 74 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 184.478.100 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 443.598.200 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 113.951.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk DINAS KESEHATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 369.774.600 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 356.504.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 216.001.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 322.832.232 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.360.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 75.205.400 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 413.499.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6.398.600.000 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 393.237.250 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 445.170.000 IV. 75 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.717.363.452 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Jumlah desa dengan PHBS DINAS KESEHATAN Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 154.403.800 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Akreditasi Rumah Sakit Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar RSUD Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.663.584.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk DINAS KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.010.357.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.704.409.800 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 784.433.400 IV. 76 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit 580.344.839 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3.490.607.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3.405.362.900 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase lingkungan pemukiman kumuh [deleted] Persentase lingkungan pemukiman kumuh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3.371.669.600 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 35.440.400 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 11.216.400 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penurunan PMKS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengembangan Potensi Sumber IV. 77 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 143.934.000 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indek Ketahanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 825.925.000 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 289.872.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN persentase sampah yang dikelola DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Pengelolaan Sampah IV. 78 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3.798.727.500 Penanganan sampah melalui pengangkutan 213.187.960 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 201.702.569 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju Pertumbuhan Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 42.000.000 PROGRAM Rasio Akseptor KB IV. 79 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 354.704.850 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 236.352.000 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13.500.000 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 168.324.000 IV. 80 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 91.000.000 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Bencana Tertangani BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 211.556.600 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 543.492.000 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 200.829.700 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan IV. 81 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 394.634.500 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 475.683.400 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PENDUDUK jumlah laporan hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Persentase data kependudukan yang valid dan update DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penataan Pendaftaran Penduduk Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 184.280.000 PROGRAM PENCATATAN SIPIL jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 765.011.800 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk DINAS KESEHATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 512.350.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan 6.398.600.000 IV. 82 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 369.774.600 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 356.504.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 216.001.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 322.832.232 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.360.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 22.308.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 204.486.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 27.220.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 21.894.800 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.962.400 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 34.292.200 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 35.556.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 465.128.900 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indek Ketahanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 289.872.000 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Meningkatnya Perekonomian masyarakat IV. 83 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.137.239.100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya Perekonomian masyarakat Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.717.738.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 357.606.245 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui IV. 84 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 187.200.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 201.702.569 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan Realisasi Anggaran diatas 90% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 50.772.600 IV. 85 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Desa PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 25.304.300 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 799.999.990 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah sanggar yang dibina DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 554.228.800 IV. 86 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.182.622.600 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.641.684.560 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 8.136.875.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasa Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 15.125.376.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.687.160.350 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.035.343.800 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.606.210.833 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan IV. 87 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengumpan Lokal Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.188.849.200 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.500.140.400 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 59.247.750 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 62.070.000 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif Persentase kelopok/usaha Mikro dan Kecil Pengolahan Perikanan yang produktif Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 5.251.600 IV. 88 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 4.673.869.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 61.040.800 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.942.248.400 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.656.624.400 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase lingkungan pemukiman kumuh [deleted] Persentase lingkungan pemukiman kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3.371.669.600 IV. 89 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 35.440.400 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 11.216.400 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman Cakupan Kawasan Permukiman yang terakses listrik Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1.899.565.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penurunan PMKS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120.000.000 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 250.000.000 Penyediaan Sandang 150.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial IV. 90 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 143.934.000 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 480.000.000 JUMLAH ANGGARAN 134.319.498.281 PN-4 Pengendalian Inflasi di Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.500.140.400 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengelolaan Data IV. 91 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 143.934.000 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok variasi harga antar waktu per komuditas bahan pokok DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 46.467.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya sarana distribusi perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 247.432.000 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indek Ketahanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota IV. 92 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 825.925.000 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 289.872.000 JUMLAH ANGGARAN 11.053.770.400 PN-5 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jalan Mantap DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan 17.893.061.728 Rekonstruksi Jalan 3.154.329.000 Pembangunan Jembatan 2.144.997.435 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.105.955.859 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.435.640.969 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil IV. 93 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengembangan Usaha Mikro 2.758.037.400 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 247.432.000 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produktivitas Pertanian dan Peternakan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pisang (kw) Cengkeh (ton) Keladi (kw) Kelapa (ton) Sagu (ton) Sapi (ekor) Babi (ekor) Unggas (ekor) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.137.239.100 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.638.213.600 IV. 94 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.717.738.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 357.549.800 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indeks Ketahanan Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 289.872.000 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 825.925.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tangkap DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah IV. 95 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 4.673.869.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 59.247.750 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 62.070.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.942.248.400 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.656.624.400 ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3.371.669.600 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi SEKRETARIAT DAERAH IV. 96 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.499.368.650 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penurunan PMKS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 51.488.000 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120.000.000 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 250.000.000 Penyediaan Sandang 150.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan IV. 97 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 143.934.000 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Lama kunjungan wisata (hari) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 960.752.250 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 266.384.000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 270.587.000 JUMLAH ANGGARAN 55.184.234.941 PN-6 Dukungan Swasembada Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indek Ketahanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN IV. 98 NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PAGU ANGGARAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 825.925.000 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 289.872.000 JUMLAH ANGGARAN 1.115.797.000 PN-7 Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro 2.758.037.400 JUMLAH ANGGARAN 2.758.037.400 TOTAL ANGGARAN 313.843.987.989 IV. 99 Tabel 4.31 Dukungan Terhadap Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PRIORITAS- 1 Pembangunan Infrastruktur Jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jalan Mantap Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan 17,893,061,728.00 DINAS PUPR Rekonstruksi Jalan 3,154,329,000.00 DINAS PUPR Pembangunan Jembatan 2,144,997,435.00 DINAS PUPR Pemeliharaan Rutin Jalan 3,105,955,859.00 DINAS PUPR Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1,435,640,969.00 DINAS PUPR JUMLAH ANGGARAN 27,733,984,991.00 PROGRAM PRIORITAS- 2 Pemerataan Jaringan Listrik PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti Pelaksanaan Kebijakan IV. 100 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 46.516.800,00 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jalan Mantap Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan 17,893,061,728.00 DINAS PUPR Rekonstruksi Jalan 3,154,329,000.00 DINAS PUPR Pembangunan Jembatan 2,144,997,435.00 DINAS PUPR Pemeliharaan Rutin Jalan 3,105,955,859.00 DINAS PUPR Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1,435,640,969.00 DINAS PUPR JUMLAH ANGGARAN 27,780,501,791,00 PROGRAM PRIORITAS- 3 Penyediaan jaringan Internet PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK PAUD APK SD APK SMP APM SD APM SMP Pengelolaan IV. 101 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1,210,058,800.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1,691,768,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 510,244,200.00 JUMLAH ANGGARAN 3,412,071,000,00 PROGRAM PRIORITAS- 4 Pembangunan Air Bersih PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak IV. 102 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3,405,362,900.00 DINAS PUPR Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2,741,991,094.50 DINAS PUPR JUMLAH ANGGARAN 6,147,353,994.50 PROGRAM PRIORITAS- 5 Pembangunan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah IV. 103 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.010.357.000,00 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.704.409.800,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 784.433.400,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3,490,607,000.00 DINAS KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas 17.717.363.452,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 369.774.600,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 216.001.800,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 322.832.232,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 204.486.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 413.499.000,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Rumah 580.344.839,00 DINAS IV. 104 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sakit KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 356.504.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6.398.600.000,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Sampah yang dikelola Pengelolaan Sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3.798.727.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembangunan Tangki Septik Individual 357.606.245,00 DINAS PUPR PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan IV. 105 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 350,655,700.00 DINAS PUPR JUMLAH ANGGARAN 40,076,202,568.00 PROGRAM PRIORITAS- 6 Peningkatan Pendapatan Per Kapita PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro 2,758,037,400.00 DISKOPERINDA G PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 247.432.000,00 DISKOPERINDA G PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produktivitas Pertanian dan Peternakan IV. 106 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pisang (kw) Cengkeh (ton) Keladi (kw) Kelapa (ton) Sagu (ton) Sapi (ekor) Babi (ekor) Unggas (ekor) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.137.239.100,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.638.213.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PROGRAM Persentase Kawasan IV. 107 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIA Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.717.738.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 357.549.800,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indeks Ketahanan Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 289.872.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan IV. 108 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 825.925.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 4,673,869,000.00 DINAS PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 59,247,750.00 DINAS PERIKANAN Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan 62,070,000.00 DINAS PERIKANAN IV. 109 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.942.248.400,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.656.624.400,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3.371.669.600,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi IV. 110 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAKYAT Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.499.368.650,00 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penurunan PMKS Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 51.488.000,00 DINAS SOSIAL P3A Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120.000.000,00 DINAS SOSIAL P3A PROGRAM PENANGANAN Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran IV. 111 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 250.000.000,00 DINAS SOSIAL P3A Penyediaan Sandang 150.000.000,00 DINAS SOSIAL P3A PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 143.934.000,00 DINAS SOSIAL P3A PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Lama kunjungan wisata (hari) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 960,752,250.00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat IV. 112 NO PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 266,384,000.00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 270,587,000.00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA JUMLAH ANGGARAN 27,450,249,950.00 V. 1 Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 beserta pergeseran/alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuraikan secara rinci pada tabel berikut. Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2025 NO NAMA SKPD NAMA SUB UNIT APBD TA.2025 PERUBAHAN RKPD 2025 SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) 1 2 3 4 5 6=5-4 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 251,525,668,746 269,326,524,268 17,800,855,522 2 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 94,864,304,893 101,828,303,841 6,963,998,948 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12,863,467,460 14,361,725,300 1,498,257,840 PUSKESMAS MAPADDEGAT 1,802,561,239 1,798,196,089 (4,365,150) PUSKESMAS SIOBAN 1,523,606,000 1,519,065,250 (4,540,750) PUSKESMAS BOSUA 847,615,960 845,094,960 (2,521,000) PUSKESMAS MUARA SIBERUT 1,550,778,400 1,545,412,900 (5,365,500) PUSKESMAS PEIPEI 1,272,715,700 1,245,523,300 (27,192,400) V. 2 NO NAMA SKPD NAMA SUB UNIT APBD TA.2025 PERUBAHAN RKPD 2025 SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) 1 2 3 4 5 6=5-4 PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP 1,106,669,700 1,098,905,700 (7,764,000) PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN 1,356,799,800 1,347,404,600 (9,395,200) PUSKESMAS BETAET 957,343,260 905,350,710 (51,992,550) PUSKESMAS SIKAKAP 1,602,700,000 1,597,964,000 (4,736,000) PUSKESMAS MALAKOPA 1,165,236,700 1,156,212,950 (9,023,750) PUSKESMAS BULASAT 837,086,000 825,302,550 (11,783,450) PUSKESMAS SAREREIKET 753,700,200 737,371,550 (16,328,650) PUSKESMAS SIMATALU 831,650,800 809,351,800 (22,299,000) PUSKESMAS SIGAPOKNA 1,133,690,840 1,114,109,640 (19,581,200) PUSKESMAS SAUMANGANYA 1,172,799,953 1,172,097,453 (702,500) 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 179,798,031,533 42,144,328,935 (137,653,702,599) UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT - - UPT Pengelolaan Air Minum Daerah 3,073,518,100 2,796,991,095 (276,527,006) 4 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11,714,729,168 11,957,314,534 242,585,366 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6,739,336,393 6,537,862,919 (201,473,474) 6 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH 5,376,822,228 9,452,507,074 4,075,684,846 V. 3 NO NAMA SKPD NAMA SUB UNIT APBD TA.2025 PERUBAHAN RKPD 2025 SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) 1 2 3 4 5 6=5-4 7 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5,375,659,868 5,617,462,648 241,802,780 8 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD PPA 106,548,000 73,387,151 (33,160,849) 9 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 18,723,740,186 19,296,516,110 572,775,924 10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 10,030,740,842 10,143,066,247 112,325,405 11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4,376,515,976 4,561,274,383 184,758,407 12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6,546,489,402 7,131,245,753 584,756,351 13 DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 20,904,013,024 18,403,695,905 (2,500,317,119) 14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5,761,023,159 6,260,207,817 499,184,658 15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5,948,482,404 6,192,432,608 243,950,204 16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4,699,941,230 5,002,564,289 302,623,059 17 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 6,975,500,005 7,007,074,890 31,574,885 V. 4 NO NAMA SKPD NAMA SUB UNIT APBD TA.2025 PERUBAHAN RKPD 2025 SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) 1 2 3 4 5 6=5-4 18 DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN 18,885,467,702 9,455,662,228 (9,429,805,474) DINAS PERIKANAN BBIP SIKAKAP - - 19 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 7,612,066,436 6,923,599,096 (688,467,340) 20 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 33,519,058,282 33,971,007,236 451,948,954 21 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 25,302,671,113 24,473,373,446 (829,297,667) 22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8,152,048,907 7,566,087,723 (585,961,184) 23 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 193,783,590,155 174,069,818,379 (19,713,771,776) 24 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4,505,908,319 4,801,783,841 295,875,522 25 INSPEKTORAT INSPEKTORAT 10,717,498,810 8,752,990,351 (1,964,508,459) 26 KECAMATAN SIBERUT UTARA KECAMATAN SIBERUT UTARA 2,861,859,764 2,854,050,720 (7,809,044) 27 KECAMATAN SIBERUT TENGAH KECAMATAN SIBERUT TENGAH 1,941,181,056 1,908,832,936 (32,348,120) 28 KECAMATAN SIBERUT BARAT KECAMATAN SIBERUT BARAT 1,872,958,855 1,854,169,342 (18,789,513) 29 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 1,836,062,685 1,764,055,993 (72,006,692) 30 KECAMATAN SIBERUT SELATAN KECAMATAN SIBERUT SELATAN 2,449,367,826 2,410,038,629 (39,329,197) 31 KECAMATAN SIPORA UTARA KECAMATAN SIPORA UTARA 2,215,279,853 2,186,351,354 (28,928,499) 32 KECAMATAN SIPORA SELATAN KECAMATAN SIPORA SELATAN 2,830,212,916 2,836,812,769 6,599,853 V. 5 NO NAMA SKPD NAMA SUB UNIT APBD TA.2025 PERUBAHAN RKPD 2025 SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) 1 2 3 4 5 6=5-4 33 KECAMATAN PAGAI UTARA KECAMATAN PAGAI UTARA 2,028,474,792 1,929,904,070 (98,570,722) 34 KECAMATAN PAGAI SELATAN KECAMATAN PAGAI SELATAN 2,118,561,000 1,992,192,650 (126,368,350) 35 KECAMATAN SIKAKAP KECAMATAN SIKAKAP 2,896,876,869 2,925,638,883 28,762,014 36 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5,124,513,388 4,619,965,459 (504,547,929) TOTAL 1,003,973,145,897 863,108,184,323 (140,864,961,574) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 199.708.671.692,00 251.525.668.746,00 269.326.524.268,00 69.617.852.576,00 200.667.942.295,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.777.640.692,00 250.243.193.746,00 268.351.098.868,00 69.573.458.176,00 200.067.942.295,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 198.777.640.692,00 250.243.193.746,00 268.351.098.868,00 69.573.458.176,00 200.067.942.295,00
113. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 132.200.124.856,00 187.518.950.996,00 196.390.308.495,00 -62.300.365,00 132.137.824.491,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 130.817.584.856,00 187.167.950.996,00 196.039.308.495,00 65.221.723.639,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 131.673.424.491,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1800 Orang /bulan 1800 Orang /bulan 130.590.904.856,00 187.167.950.996,00 196.039.308.495,00 65.448.403.639,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 131.673.424.491,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 226.680.000,00 0,00 0,00 -226.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 301.679.000,00 0,00 0,00 -301.679.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 301.679.000,00 0,00 0,00 -301.679.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 449.151.000,00 0,00 0,00 -449.151.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 260.229.000,00 0,00 0,00 -260.229.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39.725.000,00 0,00 0,00 -39.725.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 19.500.000,00 0,00 0,00 -19.500.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 129.697.000,00 0,00 0,00 -129.697.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 84.000.000,00 351.000.000,00 351.000.000,00 267.000.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 464.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 -21.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 24 Laporan 0,00 288.000.000,00 288.000.000,00 288.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 374.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 547.710.000,00 0,00 0,00 -547.710.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 1V.6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit 50 Unit 104.880.000,00 0,00 0,00 -104.880.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 50 Unit 97.930.000,00 0,00 0,00 -97.930.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 32.900.000,00 0,00 0,00 -32.900.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 312.000.000,00 0,00 0,00 -312.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
114. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/ MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A 100 100 25 >50 >50 62.50 62,50 85 persen Persen persen persen Persen persen Persen persen 100 100 25 >50 >50 62.50 62,50 85 persen Persen persen persen Persen persen Persen persen 66.438.060.836,00 62.601.180.150,00 71.869.533.773,00 1.491.856.968,00 67.929.917.804,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase SD Terakreditasi B 75 persen 75 persen 32.177.055.910,00 34.583.842.650,00 39.300.055.263,00 7.122.999.353,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 43.627.213.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 1 Unit 2.443.671.588,00 1.390.030.600,00 1.353.143.100,00 -1.090.528.488,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 2 Ruang 1.983.473.522,00 0,00 700.000.000,00 -1.283.473.522,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 2 Ruang 1.429.880.000,00 0,00 800.000.000,00 -629.880.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 8 Unit 1.688.000.000,00 2.315.701.400,00 3.035.343.800,00 1.347.343.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 2 Unit 844.000.000,00 823.666.400,00 1.655.196.600,00 811.196.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia - 9 Paket 0,00 1.046.859.000,00 1.921.033.500,00 1.921.033.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 150 Peserta Didik 175.000.000,00 969.807.500,00 642.672.400,00 467.672.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 220 Orang 220 Orang 4.454.852.000,00 1.934.874.500,00 3.434.109.600,00 -1.020.742.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 150 Orang 1.258.620.000,00 1.676.337.950,00 1.015.602.680,00 -243.017.320,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah - 136 Satuan Pendidikan 0,00 83.032.000,00 94.140.000,00 94.140.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 227.213.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 2V.7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS - 136 Satuan Pendidikan 0,00 123.375.000,00 111.835.800,00 111.835.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100 Orang 100 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - 136 Orang 0,00 278.700.000,00 188.906.400,00 188.906.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 1.688.000.000,00 0,00 0,00 -1.688.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 99.960.000,00 403.627.500,00 215.065.400,00 115.105.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 1 Dokumen 0,00 187.298.000,00 147.009.000,00 147.009.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi - 1 Komunitas 0,00 264.675.000,00 207.385.400,00 207.385.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan 0,00 72.078.000,00 47.614.000,00 47.614.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 4 Ruang 1.772.400.000,00 3.422.886.200,00 3.687.160.350,00 1.914.760.350,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 8 Satuan Pendidikan 8 Satuan Pendidikan 107.428.000,00 90.170.600,00 102.191.600,00 -5.236.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 11 Ruang 1.955.000.000,00 3.315.004.200,00 3.606.210.833,00 1.651.210.833,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 500 Peserta Didik 11329 Peserta Didik 11.673.820.800,00 15.125.376.000,00 15.125.376.000,00 3.451.555.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 20.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 2 Paket 352.950.000,00 1.060.342.800,00 1.210.058.800,00 857.108.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase SMP Terakreditasi B 75 persen 75 persen 29.973.252.176,00 22.690.252.400,00 27.417.969.550,00 -2.555.282.626,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 21.550.349.384,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 999.997.680,00 3.928.005.600,00 4.070.512.000,00 3.070.514.320,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 1.607.097.680,00 0,00 0,00 -1.607.097.680,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 1.299.413.000,00 0,00 0,00 -1.299.413.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 3V.8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 1.013.298.000,00 0,00 0,00 -1.013.298.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 5 Ruang 5 Ruang 5.074.727.136,00 0,00 0,00 -5.074.727.136,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 2 Unit 3.280.176.000,00 0,00 2.312.970.000,00 -967.206.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 6.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 6 Unit 2.000.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 5 Unit 1.522.466.320,00 724.302.100,00 737.554.100,00 -784.912.220,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 290.680.000,00 4.881.889.580,00 4.928.339.455,00 4.637.659.455,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 131.673.424,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 2 Paket 425.683.960,00 331.566.000,00 498.511.000,00 72.827.040,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6000 Peserta Didik 5114 Peserta Didik 7.423.990.000,00 8.136.875.000,00 8.136.875.000,00 712.885.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 8.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 150.002.400,00 284.453.400,00 84.609.400,00 -65.393.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 150 Orang 150 Orang 3.374.918.000,00 0,00 0,00 -3.374.918.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 120 Orang 0,00 518.000.000,00 2.088.000.000,00 2.088.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 877.674.000,00 416.465.650,00 271.173.625,00 -606.500.375,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 35 Satuan Pendidikan 35 Satuan Pendidikan 205.094.200,00 84.607.870,00 106.966.470,00 -98.127.730,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 35 Satuan Pendidikan 34 Satuan Pendidikan 112.460.000,00 100.890.000,00 12.500.000,00 -99.960.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 35 Orang 0,00 407.588.800,00 236.578.800,00 236.578.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Dokumen 12 Dokumen 131.616.000,00 323.252.000,00 203.757.000,00 72.141.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 2 Dokumen 0,00 1.627.567.400,00 1.965.870.900,00 1.965.870.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 4V.9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 35 Satuan Pendidikan 35 Satuan Pendidikan 183.957.800,00 194.525.800,00 71.983.800,00 -111.974.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 1 0 0,00 730.263.200,00 1.691.768.000,00 1.691.768.000,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - - 668.675.960,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase TK Terakreditasi B 35 persen 35 persen 3.393.593.650,00 3.412.180.700,00 3.346.119.900,00 -47.473.750,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.552.154.620,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 500.000.000,00 360.812.000,00 287.115.000,00 -212.885.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 58 Orang 1030 Orang 130.751.000,00 252.674.200,00 184.478.100,00 53.727.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100 Orang 214.195.000,00 205.207.500,00 443.598.200,00 229.403.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 214.195.120,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 116 Satuan Pendidikan 116 Satuan Pendidikan 110.688.150,00 163.368.800,00 113.951.000,00 3.262.850,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 107 Satuan Pendidikan 107 Satuan Pendidikan 1.437.959.500,00 2.260.867.300,00 2.182.622.600,00 744.663.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1.437.959.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 75.837.000,00 55.792.100,00 -44.207.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 3 Ruang 600.000.000,00 0,00 0,00 -600.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta didik 300 Peserta didik 100.000.000,00 93.413.900,00 78.562.900,00 -21.437.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase PKBM Terakreditasi B 35 persen 35 persen 894.159.100,00 1.914.904.400,00 1.805.389.060,00 911.229.960,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200 Orang 200 Orang 69.000.000,00 19.538.100,00 4.988.000,00 -64.012.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 50 Orang 149.990.600,00 105.939.500,00 73.696.700,00 -76.293.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 5V.10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 13 Satuan Pendidikan 13 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 90.261.800,00 71.979.800,00 -28.020.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 13 Satuan Pendidikan 13 Satuan Pendidikan 475.168.500,00 1.676.786.200,00 1.641.684.560,00 1.166.516.060,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 22.378.800,00 13.040.000,00 -86.960.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
115. 3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar 3 persen 3 persen 66.154.000,00 123.062.600,00 91.256.600,00 -66.054.000,00 100.000,00 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Budaya Mentawai untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal 1 buah 1 buah 66.154.000,00 123.062.600,00 91.256.600,00 25.102.600,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 66.154.000,00 123.062.600,00 91.256.600,00 25.102.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
116. 4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1 100 22 94 persen persen persen 100 22 94 persen persen persen 73.301.000,00 0,00 0,00 -73.201.000,00 100.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan 500 Dokumen 500 Dokumen 73.301.000,00 0,00 0,00 -73.301.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 0 Dokumen 73.301.000,00 0,00 0,00 -73.301.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 931.031.000,00 1.282.475.000,00 975.425.400,00 44.394.400,00 600.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 931.031.000,00 1.282.475.000,00 975.425.400,00 44.394.400,00 600.000.000,00
117. 1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah) 64 Persen 64 Persen 455.903.000,00 615.871.000,00 421.196.600,00 -155.903.000,00 300.000.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman 3 Objek 3 Objek 228.703.000,00 450.411.000,00 323.649.000,00 94.946.000,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 3 Objek 3 Objek 228.703.000,00 450.411.000,00 323.649.000,00 94.946.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 2 Objek 227.200.000,00 165.460.000,00 97.547.600,00 -129.652.400,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 4 Objek 227.200.000,00 165.460.000,00 97.547.600,00 -129.652.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
118. 2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah sanggar yang dibina 4 sanggar 4 sanggar 475.128.000,00 666.604.000,00 554.228.800,00 -175.128.000,00 300.000.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 10 Orang 10 Orang 475.128.000,00 666.604.000,00 554.228.800,00 79.100.800,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 45 Orang 40 Orang 475.128.000,00 666.604.000,00 554.228.800,00 79.100.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 6V.11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
119. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 72.703.223.435,00 74.991.386.104,00 80.585.089.020,00 -12.898.862.270,00 59.804.361.165,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 49.999.900,00 46.500.000,00 46.499.800,00 -3.500.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
120. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4 Dokumen 24.999.900,00 46.500.000,00 46.499.800,00 21.499.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
121. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
122. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 72.164.826.735,00 71.743.386.104,00 77.344.128.220,00 5.179.301.485,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
123. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan 59.654.361.165,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 389 Orang/ bulan 769 Orang/ bulan 69.224.946.735,00 71.692.386.104,00 77.293.128.220,00 8.068.181.485,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
124. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 59.654.361.165,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 2.939.880.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 -2.888.880.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
125. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 20.741.000,00 0,00 0,00 -20.741.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
126. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 7V.12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 20.741.000,00 0,00 0,00 -20.741.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
127. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan 7 Sub Kegiatan 270.685.800,00 11.050.000,00 7.470.000,00 -263.215.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
128. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 16.505.000,00 0,00 0,00 -16.505.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
129. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 11.000.000,00 0,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
130. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 49.279.800,00 11.050.000,00 7.470.000,00 -41.809.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
131. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 65.020.000,00 0,00 0,00 -65.020.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
132. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 300 Dokumen 300 Dokumen 20.010.000,00 0,00 0,00 -20.010.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
133. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 8V.13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 108.871.000,00 0,00 0,00 -108.871.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
134. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 92.400.000,00 3.149.000.000,00 3.149.000.000,00 3.056.600.000,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 92.400.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 -28.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 3.085.000.000,00 3.085.000.000,00 3.085.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 104.570.000,00 41.450.000,00 37.991.000,00 -66.579.000,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 84.570.000,00 41.450.000,00 37.991.000,00 -46.579.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN
135. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 22 250 <5 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH persen persen /100.0 00 Pendudu 22 250 <5 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH persen persen /100.0 00 Pendudu 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 9.862.557.778,00 8.905.509.157,00 10.035.280.939,00 172.723.161,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 900.000.000,00 0,00 0,00 -900.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 2.708.343.000,00 2.014.092.000,00 2.010.357.000,00 -697.986.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 8 Unit 5 Unit 2.000.000.000,00 2.017.912.000,00 2.704.409.800,00 704.409.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2000 Unit 4 Unit 2.000.000.000,00 286.034.000,00 784.433.400,00 -1.215.566.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 9V.14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 4.215.000,00 624.785.257,00 580.344.839,00 576.129.839,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 20 Paket 20 Paket 1.999.999.978,00 3.497.557.000,00 3.490.607.000,00 1.490.607.022,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 8312 Keluarga 8312 Keluarga 49.999.800,00 465.128.900,00 465.128.900,00 415.129.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 15 Paket 15 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 173.950.000,00 391.461.000,00 369.774.600,00 195.824.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 200 Orang 200 Orang 173.950.000,00 385.833.000,00 356.504.000,00 182.554.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 226.972.000,00 216.001.800,00 82.051.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 366.607.232,00 322.832.232,00 188.882.232,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 32.201.000,00 17.360.800,00 -116.589.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 37.443.000,00 22.308.000,00 -111.642.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 10V.15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 204.672.000,00 204.486.000,00 70.536.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 40.000.000,00 27.220.000,00 -106.730.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 40.000.000,00 21.894.800,00 -112.055.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 25.000.000,00 12.962.400,00 -120.987.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 60.000.000,00 34.292.200,00 -99.657.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 133.950.000,00 50.000.000,00 35.556.000,00 -98.394.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar - 0 Dokumen 0,00 99.999.800,00 75.205.400,00 75.205.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 47.318.000,00 0,00 0,00 -47.318.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 225.590.000,00 456.208.000,00 413.499.000,00 187.909.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 27.192.000,00 0,00 0,00 -27.192.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0 Dokumen 40.788.000,00 0,00 0,00 -40.788.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 33.990.000,00 0,00 0,00 -33.990.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 33.990.000,00 20.000.000,00 10.249.800,00 -23.740.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 33.990.000,00 512.350.000,00 512.350.000,00 478.360.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 11V.16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 3.826.080.283,00 6.105.600.000,00 6.398.600.000,00 2.572.519.717,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 31.500.000,00 99.611.600,00 393.237.250,00 361.737.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 42.162.900,00 485.436.000,00 445.170.000,00 403.007.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 39.147.200,00 29.561.800,00 29.561.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Meningkatnya persentase Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
136. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Pengelolah Media Informasi/Publikasi bidang Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
137. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN
138. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP/SIPAS 12 90 Puskes mas Persen 12 90 Puskes mas Persen 834.294.600,00 806.522.000,00 806.522.000,00 -834.294.600,00 0,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
139. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tenaga Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
140. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 12V.17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 804.294.600,00 806.522.000,00 806.522.000,00 2.227.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
141. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tenaga Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 128 Orang 120 Orang 804.294.600,00 806.522.000,00 806.522.000,00 2.227.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
142. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN
143. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 100.000.000,00 327.942.000,00 327.942.000,00 -100.000.000,00 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 0,00 63.790.000,00 63.790.000,00 63.790.000,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 1 Dokumen 0,00 63.790.000,00 63.790.000,00 63.790.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 50.000.000,00 113.092.000,00 113.092.000,00 63.092.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
144. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Rumah Industri dan Rumah Tangga 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 113.092.000,00 113.092.000,00 63.092.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
145. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
146. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Rumah Makan, Pengelola depot Air Minum 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2 Jenis Dokumen 2 Jenis Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
147. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 0,00 151.060.000,00 151.060.000,00 151.060.000,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - 70 Unit 0,00 151.060.000,00 151.060.000,00 151.060.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 13V.18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
148. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Jumlah desa dengan PHBS 25 Desa 25 Desa 250.000.000,00 154.403.800,00 154.403.800,00 -250.000.000,00 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
149. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
150. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya persentase Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 154.403.800,00 154.403.800,00 4.403.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
151. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 154.403.800,00 154.403.800,00 4.403.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
152. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 28.562.036.822,00 12.863.467.460,00 14.361.725.300,00 -14.200.311.522,00 13.342.195.150,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.562.036.822,00 12.863.467.460,00 14.361.725.300,00 -14.200.311.522,00 13.342.195.150,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 28.562.036.822,00 12.863.467.460,00 14.361.725.300,00 -14.200.311.522,00 13.342.195.150,00
153. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 23.803.129.458,00 3.456.380.887,00 3.356.941.727,00 -17.648.559.498,00 6.154.569.960,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkatnya kesejahteraan ASN persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah 100 % 100 Persen 2 SubKegia tan 100 % 100 Persen 2 SubKegia tan 18.603.351.658,00 0,00 0,00 -18.603.351.658,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 106 Orang/ bulan 106 Orang/ bulan 11.485.700.658,00 0,00 0,00 -11.485.700.658,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36 Dokumen 36 Dokumen 7.117.651.000,00 0,00 0,00 -7.117.651.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100 % 3 SubKegia tan 100 % 3 SubKegia tan 512.760.800,00 446.180.887,00 316.271.727,00 -196.489.073,00 - - - 611.588.160,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.552.000,00 25.817.087,00 25.817.087,00 3.265.087,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.062.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 348.706.800,00 315.567.800,00 238.056.640,00 -110.650.160,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 397.162.560,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 14V.19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 22 Laporan 141.502.000,00 104.796.000,00 52.398.000,00 -89.104.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 187.363.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah 100 % 2 SubKegia tan 100 % 2 SubKegia tan 3.575.072.000,00 2.712.730.000,00 2.772.730.000,00 -802.342.000,00 - - - 4.227.451.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 434.800.000,00 470.800.000,00 470.800.000,00 36.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 521.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 3.140.272.000,00 2.241.930.000,00 2.301.930.000,00 -838.342.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.706.051.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 1.111.945.000,00 297.470.000,00 267.940.000,00 -844.005.000,00 - - - 1.315.530.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 345.465.000,00 297.470.000,00 267.940.000,00 -77.525.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 360.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 766.480.000,00 0,00 0,00 -766.480.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 954.680.000,00 DINAS KESEHATAN
154. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Akreditasi Rumah Sakit Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar 100 90/100000 B Madya % Penduduk 100 90/100000 B Madya % Penduduk 4.758.907.364,00 3.938.036.573,00 5.173.036.573,00 1.928.717.826,00 6.687.625.190,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota [deleted] Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 17 Layanan 6 SubKegia tan 17 Layanan 6 SubKegia tan 4.027.239.364,00 2.909.452.573,00 3.509.452.573,00 -517.786.791,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 5.903.315.190,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 1.344.000.000,00 0,00 0,00 -1.344.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 3.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 220 Unit 220 Unit 261.360.000,00 800.400.000,00 900.400.000,00 639.040.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - 281.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 Paket 5 Paket 2.221.879.364,00 2.109.052.573,00 2.609.052.573,00 387.173.209,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - 2.421.955.190,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan 100 Persen 84 % 100 Persen 84 % 731.668.000,00 1.028.584.000,00 1.663.584.000,00 931.916.000,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 784.310.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4 Dokumen 4 Dokumen 731.668.000,00 1.028.584.000,00 1.663.584.000,00 931.916.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 784.310.000,00 DINAS KESEHATAN
155. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 0,00 5.469.050.000,00 5.831.747.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 0,00 5.469.050.000,00 5.831.747.000,00 5.831.747.000,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) - 30 Orang 0,00 5.469.050.000,00 5.831.747.000,00 5.831.747.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAPADDEGAT 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 15V.20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
156. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
157. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.822.200.111,00 1.802.561.239,00 1.798.196.089,00 -24.004.022,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
158. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIOBAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
159. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.950.000.000,00 1.523.606.000,00 1.519.065.250,00 -430.934.750,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOSUA 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
160. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI 250 80 85 100 ribu/KH Persen persen 250 80 85 100 ribu/KH Persen persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
161. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 16V.21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.000.000.000,00 847.615.960,00 845.094.960,00 -154.905.040,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
162. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUARA SIBERUT 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
163. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 80 85 90 /1000 KH /100Ribu Persen Persen Persen 22 250 80 85 90 /1000 KH /100Ribu Persen Persen Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
164. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.846.828.900,00 1.550.778.400,00 1.545.412.900,00 -301.416.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
165. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEIPEI 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
166. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22/ 250 90 90 1000 KH /100Ribu KH 100.0 00 Penduduk Persen 22/ 250 90 90 1000 KH /100Ribu KH 100.0 00 Penduduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.480.000.000,00 1.272.715.700,00 1.245.523.300,00 -234.476.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 17V.22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
167. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah <5 80 80 85 90 90 Persen Persen % (Persen) Persen /100.0 00 Penduduk Persen <5 80 80 85 90 90 Persen Persen % (Persen) Persen /100.0 00 Penduduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
168. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.300.001.380,00 1.106.669.700,00 1.098.905.700,00 -201.095.680,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
169. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
170. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen 22 250 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
171. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.499.999.750,00 1.356.799.800,00 1.347.404.600,00 -152.595.150,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
172. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BETAET 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
173. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 18V.23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 999.671.422,00 957.343.260,00 905.350.710,00 -94.320.712,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIKAKAP 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
174. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen 22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 83.260.200,00 1.602.700.000,00 1.597.964.000,00 1.514.703.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MALAKOPA 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
175. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen 22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.100.000.000,00 1.165.236.700,00 1.156.212.950,00 56.212.950,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BULASAT 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
176. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen 22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 19V.24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 999.999.700,00 837.086.000,00 825.302.550,00 -174.697.150,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAREREIKET 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
177. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 80 85 90 90 /1000 KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen 22 250 80 85 90 90 /1000 KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 899.999.400,00 753.700.200,00 737.371.550,00 -162.627.850,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIMATALU 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
178. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen 22 250 <5 80 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 900.000.000,00 831.650.800,00 809.351.800,00 -90.648.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIGAPOKNA 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 20V.25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
179. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen 22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 999.999.840,00 1.133.690.840,00 1.114.109.640,00 114.109.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAUMANGANYA 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 107.762.037.699,00 112.779.259.445,00 119.545.667.293,00 11.783.629.594,00 67.774.361.165,00
180. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah 22 250 <5 80 85 90 90 Persen Persen Persen Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen 22 250 <5 80 85 90 90 Persen Persen Persen Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen 33.874.519.664,00 36.499.005.541,00 37.671.710.473,00 -25.904.519.664,00 7.970.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 23.911.961.886,00 27.593.496.384,00 27.636.429.534,00 3.724.467.648,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) - 7.970.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.000.000.000,00 1.172.799.953,00 1.172.097.453,00 172.097.453,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00
181. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 7.907.758.738,00 6.849.964.707,00 7.153.578.998,00 3.407.336.138,00 11.315.094.876,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya tahapan penyusunan perencanaan dan Evaluasi 100 Persen 100 Persen 211.274.800,00 0,00 0,00 -211.274.800,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 72.899.000,00 0,00 0,00 -72.899.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 138.375.800,00 0,00 0,00 -138.375.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 135.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 21V.26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 5.703.482.638,00 6.218.284.707,00 6.452.598.998,00 749.116.360,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Aparatur Sipil Negara 9.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/b ulan 64 Orang/b ulan 5.703.482.638,00 6.218.284.707,00 6.452.598.998,00 749.116.360,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 9.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadministrasian Aset Kewenangan SKPD 100 Persen 100 Persen 101.847.940,00 0,00 0,00 -101.847.940,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 101.847.940,00 0,00 0,00 -101.847.940,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 41.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD 100 Persen 100 Persen 666.317.460,00 0,00 0,00 -666.317.460,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 657.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.477.500,00 0,00 0,00 -22.477.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 61.536.560,00 0,00 0,00 -61.536.560,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 52.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.092.400,00 0,00 0,00 -39.092.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 41.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 109.983.000,00 0,00 0,00 -109.983.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.050.000,00 0,00 0,00 -50.050.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 298.403.000,00 0,00 0,00 -298.403.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 284.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 24.775.000,00 0,00 0,00 -24.775.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 22V.27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan 100 perse 100 perse 131.400.000,00 631.680.000,00 700.980.000,00 569.580.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 136.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 92.400.000,00 91.680.000,00 91.680.000,00 -720.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 97.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 39.000.000,00 540.000.000,00 609.300.000,00 570.300.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 39.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya keandalan BMD 100 Persen 100 Persen 1.093.435.900,00 0,00 0,00 -1.093.435.900,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.170.294.876,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 209.362.000,00 0,00 0,00 -209.362.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 178.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 58.190.000,00 0,00 0,00 -58.190.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 56.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 235.977.000,00 0,00 0,00 -235.977.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 287.397.265,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
182. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi 28 7,80 HA Persen 28 7,80 HA Persen 20.576.090.634,00 7.762.620.908,00 1.113.983.000,00 1.401.909.366,00 21.978.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya cakupan layanan unit air baku Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi 1,8 Km 3 Persen 1,8 Km 3 Persen 18.276.090.634,00 3.346.275.940,00 729.070.000,00 -17.547.020.634,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Kab. Kep. Mentawai 19.478.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 1 KM 1 KM 1.700.000.000,00 0,00 0,00 -1.700.000.000,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0,8 KM 0,8 KM 1.000.000.000,00 1.977.299.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0107 Pembangunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 12.000.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - - 13.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0113 Pembangunan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Dibangun 2 KM 2 KM 3.400.000.000,00 0,00 729.070.000,00 -2.670.930.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 3.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 3 Dokumen 2 Dokumen 176.090.634,00 1.368.976.940,00 0,00 -176.090.634,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 178.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten 3 Persen 57,53 Persen 3 Persen 57,53 Persen 2.300.000.000,00 4.416.344.968,00 384.913.000,00 -1.915.087.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 23V.28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 1 KM 0,7 KM 1.000.000.000,00 3.145.379.408,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 3,5 KM 4 KM 1.300.000.000,00 1.270.965.560,00 384.913.000,00 -915.087.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
183. 3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak 65 persen 65 persen 15.020.170.832,00 21.852.293.900,00 6.147.353.994,50 979.829.168,00 16.000.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM 3 Persen 3 Persen 15.020.170.832,00 21.852.293.900,00 6.147.353.994,50 -8.872.816.837,50 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 16.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 100 Orang 293.804.932,00 540.315.400,00 0,00 -293.804.932,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 4.259.000,00 0,00 0,00 -4.259.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 20 Liter/Detik 15 Liter/Detik 12.169.876.800,00 15.686.816.800,00 0,00 -12.169.876.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR 143 SR 47.392.000,00 2.551.643.600,00 3.405.362.900,00 3.357.970.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
184. 4.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan 52 persen 52 persen 7.520.593.000,00 9.008.642.926,00 350.655.700,00 -20.593.000,00 7.500.000.000,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya kawasan permukiman dengan fasilitas persampahan 1 Persen 1 Persen 7.520.593.000,00 9.008.642.926,00 350.655.700,00 -7.169.937.300,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 7.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 3 Ton/hari 2 Ton/hari 7.500.000.000,00 8.315.543.926,00 0,00 -7.500.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 7.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 0 Dokumen 5 Dokumen 20.593.000,00 693.099.000,00 350.655.700,00 330.062.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
185. 5.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah 33 persen 33 persen 3.394.495.000,00 2.837.687.000,00 357.606.245,00 966.505.000,00 4.361.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah tangga yang memiliki tangki septik 20 Persen 20 Persen 3.394.495.000,00 2.837.687.000,00 357.606.245,00 -3.036.888.755,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 4.361.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 24V.29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 557 Rumah Tangga 361 Rumah Tangga 3.355.000.000,00 2.459.669.000,00 357.606.245,00 -2.997.393.755,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 4.361.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 39.495.000,00 378.018.000,00 0,00 -39.495.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
186. 6.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Berkurangnya titik genangan air 73 persen 73 persen 1.014.439.000,00 1.531.210.062,00 228.123.000,00 -14.439.000,00 1.000.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan 12,5 Persen 12,5 Persen 1.014.439.000,00 1.531.210.062,00 228.123.000,00 -786.316.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 200 M 600 M 1.000.000.000,00 1.531.210.062,00 228.123.000,00 -771.877.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 0 Dokumen 14.439.000,00 0,00 0,00 -14.439.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
187. 7.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio Kepatuhan IMB 82 Persen 82 Persen 200.382.100,00 11.266.562.469,00 1.570.725.100,00 -200.382.100,00 0,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB/PBG 4 Persen 4 Persen 200.382.100,00 11.266.562.469,00 1.570.725.100,00 1.370.343.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 3 Dokumen 156.478.100,00 11.061.678.069,00 1.365.090.700,00 1.208.612.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 15 Dokumen 43.904.000,00 204.884.400,00 205.634.400,00 161.730.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
188. 8.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Jumlah Kawasan Stategis Yang Ditata bangunan dan Lingkungan 1 Kawasan 1 Kawasan 764.000.000,00 0,00 0,00 236.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya Tersediana acuan kawasan penataan bangunan dan lingkungannya Tersediannya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL ) 1 Persen 3 Dokumen 1 Persen 3 Dokumen 764.000.000,00 0,00 0,00 -764.000.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 764.000.000,00 0,00 0,00 -764.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
189. 9.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Mantap 12 Persen 12 Persen 45.884.169.957,00 121.612.567.661,00 27.874.321.991,00 4.145.830.043,00 50.030.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten 2 Persen 2 Persen 45.884.169.957,00 121.612.567.661,00 27.874.321.991,00 -18.009.847.966,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 50.030.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 25V.30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 3 Dokumen 13 Dokumen 1.608.042.000,00 3.022.298.800,00 1.435.640.969,00 -172.401.031,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 19,42 KM 19,42 KM 1.434.549.000,00 4.414.610.000,00 0,00 -1.434.549.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
190. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 14.95 KM 27.32 KM 17.074.698.250,00 28.884.560.704,00 17.893.061.728,00 818.363.478,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
191. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 17.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 3.47 KM 18.55 KM 18.695.598.427,00 72.777.066.600,00 3.154.329.000,00 -15.541.269.427,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
192. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 22.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 1 KM 0.73 KM 2.226.727.000,00 0,00 0,00 -2.226.727.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
193. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 2.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 2 Jembatan 3 Jembatan 3.062.353.500,00 9.467.189.500,00 2.144.997.435,00 -917.356.065,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
194. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1130,2 KM 1130,2 KM 839.555.000,00 826.673.000,00 140.337.000,00 -699.218.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
195. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 830.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 26V.31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 7,30 KM 1.95 KM 942.646.780,00 2.220.169.057,00 3.105.955.859,00 2.163.309.079,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
196. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
197. 10.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis memiliki sertifikat kompetensi 8 Persen 8 Persen 65.918.000,00 0,00 0,00 -65.918.000,00 0,00 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sistem Inormasi Jasa Konstruksi 1 Dokumen 1 Dokumen 65.918.000,00 0,00 0,00 -65.918.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 65.918.000,00 0,00 0,00 -65.918.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
198. 11.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan Terhadap RTRW 100 Persen 100 Persen 2.848.441.548,00 150.000.000,00 144.972.000,50 -898.191.548,00 1.950.250.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan Meningkatnya Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang 100 persen 2 Dokumen 100 persen 2 Dokumen 245.641.000,00 150.000.000,00 144.972.000,50 -100.668.999,50 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 101.088.000,00 150.000.000,00 144.972.000,50 43.884.000,50 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 1 Laporan 144.553.000,00 0,00 0,00 -144.553.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan tata ruang daerah 100 persen 2 Dokumen 100 persen 2 Dokumen 1.788.415.000,00 0,00 0,00 -1.788.415.000,00 - - - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 1.788.415.000,00 0,00 0,00 -1.788.415.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 69.026.548,00 0,00 0,00 -69.026.548,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 69.026.548,00 0,00 0,00 -69.026.548,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah 100 persen 4 Dokumen 100 persen 4 Dokumen 745.359.000,00 0,00 0,00 -745.359.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 200.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 204.952.000,00 0,00 0,00 -204.952.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 540.407.000,00 0,00 0,00 -540.407.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 27V.32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00
199. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah 100 100 per Persen 100 100 per Persen 7.907.758.738,00 6.849.964.707,00 7.153.578.998,00 3.407.336.138,00 11.315.094.876,00 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya keandalan BMD 100 Persen 100 Persen 1.093.435.900,00 0,00 0,00 -1.093.435.900,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT 1.170.294.876,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 589.906.900,00 0,00 0,00 -589.906.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 648.897.611,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 105.196.458.809,00 182.871.549.633,00 44.941.320.029,00 -60.255.138.780,00 115.134.344.876,00
200. 1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak 65 persen 65 persen 15.020.170.832,00 21.852.293.900,00 6.147.353.994,50 979.829.168,00 16.000.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM 3 Persen 3 Persen 15.020.170.832,00 21.852.293.900,00 6.147.353.994,50 -8.872.816.837,50 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 16.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 Unit 10 Unit 2.504.838.100,00 3.073.518.100,00 2.741.991.094,50 237.152.994,50 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.466.102.882,00 11.714.729.168,00 11.957.314.534,00 -4.508.788.348,00 19.510.550.040,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.466.102.882,00 11.714.729.168,00 11.957.314.534,00 -4.508.788.348,00 19.510.550.040,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.466.102.882,00 11.714.729.168,00 11.957.314.534,00 -4.508.788.348,00 19.510.550.040,00
201. 1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.378.869.482,00 2.892.889.168,00 2.935.474.534,00 697.561.518,00 4.076.431.000,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah 100 persen 100 persen 2.189.855.582,00 2.222.203.528,00 2.321.262.034,00 131.406.452,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.841.240.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.098.615.582,00 2.200.003.528,00 2.299.062.034,00 200.446.452,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 2.750.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 91.240.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -69.040.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 91.240.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah 100 persen 100 persen 249.015.800,00 246.931.640,00 125.259.500,00 -123.756.300,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 329.599.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2 Paket 28.450.000,00 1.000.000,00 880.000,00 -27.570.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 33.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 28V.33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 62.106.000,00 2.000.000,00 1.391.500,00 -60.714.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 106.599.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 29.792.800,00 1.747.640,00 1.398.000,00 -28.394.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 20 Dokumen 18.555.000,00 0,00 0,00 -18.555.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.112.000,00 241.184.000,00 120.590.000,00 20.478.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah 100 persen 100 persen 97.156.100,00 0,00 0,00 -97.156.100,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 95.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.680.000,00 0,00 0,00 -10.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 85.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 86.476.100,00 0,00 0,00 -86.476.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 persen 100 persen 637.112.000,00 301.400.000,00 370.300.000,00 -266.812.000,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 560.592.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 93.000.000,00 89.400.000,00 89.400.000,00 -3.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 544.112.000,00 212.000.000,00 280.900.000,00 -263.212.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 560.592.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah 100 persen 100 persen 205.730.000,00 122.354.000,00 118.653.000,00 -87.077.000,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 5 Unit 56.762.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 -37.762.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 1 Unit 35.500.000,00 18.500.000,00 14.799.000,00 -20.701.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 7 Unit 13.400.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 -8.650.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.068.000,00 80.104.000,00 80.104.000,00 -19.964.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
202. 2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh 15 40 persen persen 15 40 persen persen 4.304.644.800,00 3.703.948.600,00 3.703.948.600,00 368.510.400,00 4.673.155.200,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100 persen 100 persen 49.999.800,00 61.040.800,00 61.040.800,00 11.041.000,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Masyarakat kepulauan mentawai 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 49.999.800,00 61.040.800,00 61.040.800,00 11.041.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupten/kota Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 100 persen 100 persen 145.000.000,00 31.156.000,00 31.156.000,00 -113.844.000,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) - 165.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 29V.34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 250 Orang 250 Orang 145.000.000,00 31.156.000,00 31.156.000,00 -113.844.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 165.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota 100 persen 100 persen 4.026.061.000,00 3.598.872.800,00 3.598.872.800,00 -427.188.200,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) masyarakat kabupaten kepulauan mentawai 4.287.241.200,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 30 Unit Rumah 90 Unit Rumah 978.227.200,00 1.942.248.400,00 1.942.248.400,00 964.021.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.053.872.640,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 50 Unit Rumah 35 Unit Rumah 3.047.833.800,00 1.656.624.400,00 1.656.624.400,00 -1.391.209.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 3.233.368.560,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana 100 persen 100 persen 83.584.000,00 12.879.000,00 12.879.000,00 -70.705.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 160.914.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 83.584.000,00 12.879.000,00 12.879.000,00 -70.705.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 160.914.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
203. 3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase lingkungan pemukiman kumuh [deleted] Persentase lingkungan pemukiman kumuh 52 52 persen persen 52 52 persen persen 5.356.785.400,00 3.418.326.400,00 3.418.326.400,00 1.293.214.600,00 6.650.000.000,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Meningkatnya kawasan permukiman yang tertata Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha - 100 persen 5.356.785.400,00 3.418.326.400,00 3.418.326.400,00 -1.938.459.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
204. 4.Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai 6.650.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 210 Unit Rumah 140 Unit Rumah 5.027.151.000,00 3.371.669.600,00 3.371.669.600,00 -1.655.481.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
205. 4.Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 6.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 30V.35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 177.700.000,00 35.440.400,00 35.440.400,00 -142.259.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
206. 4.Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 151.934.400,00 11.216.400,00 11.216.400,00 -140.718.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
207. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
208. 4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman Cakupan Kawasan Permukiman yang terakses listrik 63 95.35 persen Persen 63 95.35 persen Persen 3.425.803.200,00 1.699.565.000,00 1.899.565.000,00 685.160.640,00 4.110.963.840,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan 100 persen 100 persen 3.425.803.200,00 1.699.565.000,00 1.899.565.000,00 -1.526.238.200,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Masyarakat kepulauan mentawai 4.110.963.840,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 3 Lokasi 6 Lokasi 3.425.803.200,00 1.699.565.000,00 1.899.565.000,00 -1.526.238.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 4.110.963.840,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8.220.361.660,00 6.739.336.393,00 6.537.862.919,00 -1.682.498.741,00 9.634.931.144,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.220.361.660,00 6.739.336.393,00 6.537.862.919,00 -1.682.498.741,00 9.634.931.144,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.220.361.660,00 6.739.336.393,00 6.537.862.919,00 -1.682.498.741,00 9.634.931.144,00
209. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 6.070.104.460,00 5.129.343.393,00 5.276.640.419,00 1.238.975.884,00 7.309.080.344,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah 100 persen 100 persen 2.994.463.060,00 3.164.171.393,00 3.349.932.019,00 355.468.959,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) - 3.654.532.294,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 2.949.013.060,00 3.111.731.393,00 3.246.732.019,00 297.718.959,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 3.608.982.294,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 45.450.000,00 52.440.000,00 103.200.000,00 57.750.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 45.550.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan 100 persen 100 persen 237.473.400,00 137.392.000,00 104.128.400,00 -133.345.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) - 349.558.050,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 18.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 1 tahun Paket 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 1.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 31V.36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 50.619.400,00 40.640.400,00 30.496.400,00 -20.123.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 162.358.250,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.910.000,00 9.499.600,00 8.000.000,00 -10.910.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 17.999.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 149.944.000,00 51.952.000,00 30.332.000,00 -119.612.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.478.168.000,00 1.744.400.000,00 1.744.000.000,00 -734.168.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) - 2.844.590.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 50.400.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -26.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.427.768.000,00 1.720.400.000,00 1.720.000.000,00 -707.768.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 2.794.590.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya pemeliharaan Kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 360.000.000,00 83.380.000,00 78.580.000,00 -281.420.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) - 460.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 40.400.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00 -17.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 40.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 21 Unit 250.000.000,00 51.110.000,00 48.310.000,00 -201.690.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 19.600.000,00 7.270.000,00 7.270.000,00 -12.330.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
210. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan PERDA 89 Persen 89 Persen 1.442.521.200,00 609.993.000,00 355.138.800,00 47.182.600,00 1.489.703.800,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota 80 Persen 80 Persen 1.248.917.200,00 560.000.000,00 341.830.800,00 -907.086.400,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat dan Pelajar 1.296.099.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 326.408.600,00 0,00 0,00 -326.408.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 1 laporan 358.490.000,00 410.000.000,00 249.755.000,00 -108.735.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 358.490.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 Laporan 237.609.800,00 150.000.000,00 92.075.800,00 -145.534.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 237.609.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 326.408.800,00 0,00 0,00 -326.408.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS 3 orang 3 orang 193.604.000,00 49.993.000,00 13.308.000,00 -180.296.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) ASN Satpol PP 193.604.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 32V.37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 Laporan 193.604.000,00 49.993.000,00 13.308.000,00 -180.296.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 193.604.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
211. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase kejadian kebakaran yang tertangani 100 persen 100 persen 707.736.000,00 1.000.000.000,00 906.083.700,00 128.411.000,00 836.147.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pencegahan/Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Kondisi Baik 90 Persen 90 Persen 707.736.000,00 0,00 0,00 -707.736.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) - 647.147.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 216.147.000,00 0,00 0,00 -216.147.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 216.147.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 182.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 15 Orang 15 Orang 241.589.000,00 0,00 0,00 -241.589.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 249.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 0,00 1.000.000.000,00 906.083.700,00 906.083.700,00 - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) - 189.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya - 500 Orang 0,00 1.000.000.000,00 906.083.700,00 906.083.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 189.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00
212. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 80 Persen 80 Persen 4.503.872.358,00 3.366.628.928,00 3.643.350.074,00 272.400.119,00 4.776.272.477,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, pengganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 28.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 28.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN 20 Orang 20 Orang 2.292.281.758,00 2.660.494.178,00 2.726.383.274,00 434.101.516,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
213. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN 2.989.152.477,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 33V.38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.222.201.758,00 2.643.844.178,00 2.709.733.274,00 487.531.516,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
214. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 2.914.152.477,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 70.080.000,00 16.650.000,00 16.650.000,00 -53.430.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
215. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 75.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 50 Jenis 50 Jenis 235.781.800,00 76.551.800,00 49.665.600,00 -186.116.200,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN 254.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.000,00 1.851.000,00 1.851.000,00 -6.148.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 9.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 67.999.000,00 24.318.000,00 15.619.000,00 -52.380.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 70.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 20.000.000,00 12.038.800,00 9.623.600,00 -10.376.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 25.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.900.000,00 6.990.000,00 6.990.000,00 -2.910.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 129.883.800,00 31.354.000,00 15.582.000,00 -114.301.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 140.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 1 Jenis 1 Jenis 549.900.000,00 0,00 0,00 -549.900.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
216. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 49.900.000,00 0,00 0,00 -49.900.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
217. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
218. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 1.123.120.000,00 543.000.000,00 687.900.000,00 -435.220.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN 1.125.120.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 34V.39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 73.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 -16.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 75.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.050.120.000,00 486.000.000,00 630.900.000,00 -419.220.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 1.050.120.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 3 Jenis 3 Jenis 257.788.800,00 86.582.950,00 179.401.200,00 -78.387.600,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN 330.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 0,00 30.778.000,00 36.347.400,00 36.347.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 75.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1 NON URUSAN 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.846.126.758,00 5.376.822.228,00 9.452.507.074,00 3.606.380.316,00 10.746.272.477,00 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 162.990.100,00 41.074.950,00 128.323.800,00 -34.666.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 170.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 19.810.000,00 14.730.000,00 14.730.000,00 -5.080.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 25.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Laporan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
219. 1.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Bencana Tertangani 100 Persen 100 Persen 1.342.254.400,00 2.010.193.300,00 1.963.518.300,00 627.745.600,00 1.970.000.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota 2 Jenis 2 Jenis 199.995.750,00 200.829.700,00 200.829.700,00 833.950,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
220. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 100 Orang 199.995.750,00 200.829.700,00 200.829.700,00 833.950,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
221. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 6 Jenis 6 Jenis 554.974.900,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 445.025.100,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 940.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 6 Unit 6 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 35V.40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 79.992.250,00 0,00 0,00 -79.992.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 51.321.400,00 0,00 0,00 -51.321.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 12 laporan 169.990.250,00 0,00 0,00 -169.990.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 190.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 2 Kawasan 198.671.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 801.329.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 6 Jenis 6 Jenis 537.285.750,00 794.003.600,00 755.048.600,00 217.762.850,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 700.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 6 Dokumen 6 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 160.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1000 Orang 1000 Orang 219.996.750,00 233.911.600,00 211.556.600,00 -8.440.150,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 290.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1000 Orang 1000 Orang 217.289.000,00 560.092.000,00 543.492.000,00 326.203.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana 2 Jenis 2 Jenis 49.998.000,00 15.360.000,00 7.640.000,00 -42.358.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 80.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 49.998.000,00 15.360.000,00 7.640.000,00 -42.358.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 80.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
222. 2.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 0,00 0,00 3.845.638.700,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 3.845.638.700,00 3.845.638.700,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 4.000.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya - 2 Dokumen 0,00 0,00 3.845.638.700,00 3.845.638.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 4.000.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.846.056.414,00 5.482.207.868,00 5.690.849.799,00 -155.206.615,00 6.260.117.029,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.071.056.714,00 4.916.328.868,00 5.066.483.648,00 -4.573.066,00 5.476.562.029,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.071.056.714,00 4.916.328.868,00 5.066.483.648,00 -4.573.066,00 5.476.562.029,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 36V.41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
223. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah 100 persen 100 persen 4.077.680.314,00 3.600.906.868,00 3.788.908.048,00 394.577.775,00 4.472.258.089,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2/1 dokume n/laporan 2/1 dokume n/laporan 13.303.000,00 3.265.800,00 724.800,00 -12.578.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN DinsosP3A 13.449.434,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 13.303.000,00 3.265.800,00 724.800,00 -12.578.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 13.449.434,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase gaji dan honor ASN yang terbayar 100 persen 100 persen 3.133.244.564,00 3.171.006.068,00 3.316.953.918,00 183.709.354,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN DinsosP3A 3.517.433.545,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 3.054.104.564,00 3.148.806.068,00 3.294.753.918,00 240.649.354,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.437.423.005,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 79.140.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -56.940.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 80.010.540,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 100 persen 252.905.900,00 89.410.000,00 60.804.330,00 -192.101.570,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN DinsosP3A 211.355.768,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.500.000,00 2.056.000,00 2.056.000,00 -6.444.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 8.593.500,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2 Paket 26.598.700,00 19.938.700,00 19.938.700,00 -6.660.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 26.891.286,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 48.416.800,00 21.723.300,00 15.740.420,00 -32.676.380,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 48.949.385,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.199.400,00 1.400.000,00 923.210,00 -13.276.190,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 14.355.593,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 155.191.000,00 44.292.000,00 22.146.000,00 -133.045.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 112.566.004,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang diadakan 100 Persen 100 Persen 12.935.500,00 0,00 0,00 -12.935.500,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN DinsosP3A 13.077.791,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 12.935.500,00 0,00 0,00 -12.935.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 13.077.791,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar 100 persen 100 persen 470.460.000,00 290.400.000,00 363.600.000,00 -106.860.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN DinsosP3A dan Pegawai Honorer 519.967.410,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.100.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 44.300.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 58.587.450,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 456.360.000,00 232.000.000,00 305.200.000,00 -151.160.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 461.379.960,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 37V.42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah layak pakai 100 persen 100 persen 194.831.350,00 46.825.000,00 46.825.000,00 -148.006.350,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Barang Milik Daerah DinsisP3A 196.974.141,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 71.250.050,00 8.315.000,00 8.315.000,00 -62.935.050,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 72.033.851,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 21.120.800,00 15.180.000,00 15.180.000,00 -5.940.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 21.353.230,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 8 Unit 20.460.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 -17.130.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.685.060,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 82.000.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -62.000.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 82.902.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
224. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase penurunan PMKS 28 Persen 28 Persen 250.000.000,00 171.488.000,00 171.488.000,00 2.750.000,00 252.750.000,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan 100 Persen 100 Persen 0,00 51.488.000,00 51.488.000,00 51.488.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - 75 Keluarga 0,00 51.488.000,00 51.488.000,00 51.488.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS yang dilatih 100 Persen 100 Persen 250.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 -130.000.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna 252.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 40 Keluarga 100.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 101.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 10 Lembaga 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 101.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
225. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran 100 Persen 100 Persen 375.000.000,00 600.000.000,00 562.153.600,00 4.125.000,00 379.125.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan 100 Persen 100 Persen 375.000.000,00 600.000.000,00 562.153.600,00 187.153.600,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 379.125.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 101.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 101.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5 Orang 50.000.000,00 120.000.000,00 82.153.600,00 32.153.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 38V.43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 390 Orang 125.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 355.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 126.375.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
226. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 100 Persen 100 Persen 168.376.400,00 143.934.000,00 143.934.000,00 1.852.540,00 170.228.940,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase data fakir miskin yang valid Persentase PMKS menerima jaminan 100 Persen 100 Persen 168.376.400,00 143.934.000,00 143.934.000,00 -24.442.400,00 - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 170.228.940,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 200 Keluarga 200 Keluarga 81.623.200,00 0,00 0,00 -81.623.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 82.521.055,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Keluarga 200 Keluarga 86.753.200,00 143.934.000,00 143.934.000,00 57.180.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 87.707.885,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
227. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.200.000,00 202.200.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase korban bencana mendapatkan bantuan 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat korban bencana 151.650.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 325 Orang 50.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 100 Orang 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 140 Orang 140 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat korban bencana yang diberdayakan 20 orang 20 orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tagana 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 774.999.700,00 565.879.000,00 624.366.151,00 -150.633.549,00 783.555.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 774.999.700,00 565.879.000,00 624.366.151,00 -150.633.549,00 783.555.000,00
228. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya 20 75 OPD Persen 20 75 OPD Persen 219.999.800,00 119.331.000,00 210.979.000,00 2.420.200,00 222.420.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG 22 OPD 22 OPD 124.819.800,00 19.332.000,00 10.980.000,00 -113.839.800,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) OPD di Kabupaten kepulauan mentawai 126.193.020,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 46.981.000,00 0,00 0,00 -46.981.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 47.497.791,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 39V.44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 20 Orang 30 Orang 77.838.800,00 19.332.000,00 10.980.000,00 -66.858.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 78.695.229,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 1 lembaga 1 lembaga 95.180.000,00 99.999.000,00 199.999.000,00 104.819.000,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) OPD di Kabupaten kepulauan mentawai 96.226.980,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 30 Orang 30 Orang 95.180.000,00 99.999.000,00 199.999.000,00 104.819.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 96.226.980,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
229. 2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 Persen 100 Persen 129.999.900,00 52.408.100,00 37.167.100,00 1.430.100,00 131.430.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 79.999.900,00 0,00 0,00 -79.999.900,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan Kabupaten Kepulauan Mentawai 80.880.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 79.999.900,00 0,00 0,00 -79.999.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 80.880.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
230. 3.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah pencanangan kecamatan layak anak 5 Kecamat an 5 Kecamat an 140.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 1.540.000,00 141.540.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA 4 lembaga 4 lembaga 140.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 30.000.000,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dunia usaha, Masyarakat dan Anak 141.540.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 3 Organisasi 3 Organisasi 95.189.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 74.811.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 96.236.079,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 44.811.000,00 0,00 0,00 -44.811.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 45.303.921,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
231. 4.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 285.000.000,00 224.139.900,00 206.220.051,00 3.165.000,00 288.165.000,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak 18 OPD 18 OPD 94.198.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 75.802.000,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan 95.264.178,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 40V.45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 30 Orang 30 Orang 40.082.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 129.918.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 40.552.902,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 54.116.000,00 0,00 0,00 -54.116.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 54.711.276,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah 2 Lembaga 2 Lembaga 40.802.000,00 0,00 0,00 -40.802.000,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) UPTD, P2TP2A Kab upaten/Kecamatan, PATBM, Lembaga Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai 41.250.822,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 60 Orang 60 Orang 40.802.000,00 0,00 0,00 -40.802.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 41.250.822,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD PPA 5.846.056.414,00 5.482.207.868,00 5.690.849.799,00 -155.206.615,00 6.260.117.029,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 774.999.700,00 565.879.000,00 624.366.151,00 -150.633.549,00 783.555.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 774.999.700,00 565.879.000,00 624.366.151,00 -150.633.549,00 783.555.000,00
232. 1.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 Persen 100 Persen 129.999.900,00 52.408.100,00 37.167.100,00 1.430.100,00 131.430.000,00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi 1 Layanan 1 Layanan 50.000.000,00 52.408.100,00 37.167.100,00 -12.832.900,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Perempuan korban kekerasan 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Layanan 2 Layanan 50.000.000,00 52.408.100,00 37.167.100,00 -12.832.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 50.550.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
233. 2.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 285.000.000,00 224.139.900,00 206.220.051,00 3.165.000,00 288.165.000,00 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi 1 Layanan 1 Layanan 150.000.000,00 54.139.900,00 36.220.051,00 -113.779.949,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Anak korban kekerasan 151.650.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 7 Layanan 7 Layanan 150.000.000,00 54.139.900,00 36.220.051,00 -113.779.949,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 151.650.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 17.554.206.590,00 18.723.740.186,00 19.296.516.110,00 1.742.309.520,00 18.367.840.354,00 2 NON URUSAN 1.449.994.800,00 1.136.890.000,00 1.115.797.000,00 -334.197.800,00 1.000.000.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.449.994.800,00 1.136.890.000,00 1.115.797.000,00 -334.197.800,00 1.000.000.000,00
234. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 9.329.617.090,00 8.351.632.831,00 8.914.306.110,00 728.620.355,00 10.058.237.445,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman Perangkat Daerah dalam Proses Perencanan dan Penganggaran 100 persen 100 persen 20.000.000,00 100.515.000,00 36.425.000,00 16.425.000,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) OPD 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 41V.46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 0 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.449.994.800,00 1.136.890.000,00 1.115.797.000,00 -334.197.800,00 1.000.000.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.449.994.800,00 1.136.890.000,00 1.115.797.000,00 -334.197.800,00 1.000.000.000,00
235. 1.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Indek Ketahanan Pangan 54 persen 54 persen 1.429.994.800,00 1.136.890.000,00 1.115.797.000,00 -429.994.800,00 1.000.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Alat untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan pangan dan penggunaan pangan Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat Terbinanya kelompok tani Daerah Penanganan Stunting 13 Kelompok 1 dokumen 58 persen 13 Kelompok 1 dokumen 58 persen 1.199.997.000,00 837.585.000,00 825.925.000,00 -374.072.000,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) kelompok 1.000.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 10 laporan Laporan 10 laporan Laporan 999.998.000,00 837.585.000,00 825.925.000,00 -174.073.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 1.000.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 3 Keluarga 3 Keluarga 199.999.000,00 0,00 0,00 -199.999.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Tersedinya cadangan beras 2 paket 8602 Kg 2 paket 8602 Kg 229.997.800,00 299.305.000,00 289.872.000,00 59.874.200,00 - - OPD 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 69.999.800,00 0,00 0,00 -69.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 10 Ton 159.998.000,00 299.305.000,00 289.872.000,00 129.874.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 16.104.211.790,00 17.586.850.186,00 18.180.719.110,00 2.076.507.320,00 17.367.840.354,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 16.104.211.790,00 17.586.850.186,00 18.180.719.110,00 2.076.507.320,00 17.367.840.354,00
236. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 9.329.617.090,00 8.351.632.831,00 8.914.306.110,00 728.620.355,00 10.058.237.445,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman Perangkat Daerah dalam Proses Perencanan dan Penganggaran 100 persen 100 persen 20.000.000,00 100.515.000,00 36.425.000,00 16.425.000,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) OPD 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 0 Laporan 0,00 100.515.000,00 36.425.000,00 36.425.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:27 Halaman 42V.47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji dan Tunjangan PNS untuk satu tahun Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan satu tahun 4 Orang 76 Orang 2 Orang 72 Orang 7.205.061.090,00 7.294.337.829,00 7.724.248.910,00 519.187.820,00 - - OPD 7.958.693.445,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/b ulan 72 Orang/b ulan 7.141.581.090,00 7.266.257.829,00 7.696.168.910,00 554.587.820,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - 7.895.213.445,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 63.480.000,00 28.080.000,00 28.080.000,00 -35.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 63.480.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terbayarnya Pengeluaran tetang Administrasiumum Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 131.706.000,00 100.280.002,00 62.532.200,00 -69.173.800,00 - - OPD 131.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.995.000,00 0,00 0,00 -7.995.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 31.000.000,00 26.832.000,00 21.452.200,00 -9.547.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 -3.100.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 16.800.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 -11.550.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 69.911.000,00 65.298.002,00 32.930.000,00 -36.981.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor ( gaji pegawai kontrak) Terbayarnya tagihan Air Terbayarnya tagihan listrik 12 bulan 12 bulan 1.903.850.000,00 853.050.000,00 1.087.650.000,00 -816.200.000,00 - - OPD 1.878.744.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 92.400.000,00 87.400.000,00 87.400.000,00 -5.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.811.450.000,00 765.650.000,00 1.000.250.000,00 -811.200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.788.744.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 3 Jenis 3 Jenis 69.000.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 -65.550.000,00 - - OPD 69.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 1 Unit 10.000.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 -6.550.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 0 Unit 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
237. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Perekonomian masyarakat 60 Persen 60 Persen 3.853.349.100,00 5.849.052.700,00 5.775.452.700,00 -49.986.691,00 3.803.362.409,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terpenuhinya Sara dan Prasarana Pertanian 3 Jenis 3 Jenis 1.823.360.200,00 3.137.239.100,00 3.137.239.100,00 1.313.878.900,00 - - Kelompok Tani 1.823.362.409,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 43V.48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 1.823.360.200,00 3.137.239.100,00 3.137.239.100,00 1.313.878.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 1.823.362.409,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota terbelinya obat obat ternak 10 jenis 10 jenis 49.989.000,00 0,00 0,00 -49.989.000,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Ternak 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 12 Laporan 12 Laporan 49.989.000,00 0,00 0,00 -49.989.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Bertambahnya populasi ternak tersedianya bibit ternak 1100 ekor 166 Ekor 1100 ekor 166 Ekor 1.979.999.900,00 2.711.813.600,00 2.638.213.600,00 658.213.700,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Ternak 1.980.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1100 Ekor 1100 Ekor 1.979.999.900,00 2.711.813.600,00 2.638.213.600,00 658.213.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 1.980.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
238. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya Perekonomian masyarakat 60 Persen 60 Persen 2.535.981.400,00 2.119.448.800,00 2.075.287.800,00 -129.740.900,00 2.406.240.500,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian terbangunya 2 unit jalan uasaha tani dan 3 uni jaringan irigasi Terbangunya Jalan Usaha Tani Terbangunya Jaringan Irigasi 206 meter 534,3 meter 5 unit 206 meter 534,3 meter 5 unit 2.535.981.400,00 2.119.448.800,00 2.075.287.800,00 -460.693.600,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Tani 2.406.240.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 5 Unit 606.231.800,00 1.726.261.000,00 1.717.738.000,00 1.111.506.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 606.240.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 3 Unit 5 Unit 1.929.749.600,00 393.187.800,00 357.549.800,00 -1.572.199.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 1.800.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
239. 4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya Perekonomian masyarakat 60 Persen 60 Persen 59.999.600,00 0,00 0,00 -59.999.600,00 0,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Teratasinya serangan hama penyakit tanaman kelapa 3 Ha 3 Ha 59.999.600,00 0,00 0,00 -59.999.600,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Tani 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 3 Ha 3 Ha 59.999.600,00 0,00 0,00 -59.999.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
240. 5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh 40 Persen 40 Persen 345.264.600,00 1.266.715.855,00 1.415.672.500,00 754.735.400,00 1.100.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian terlatihnya tenaga penyuluh pertanian PNS 16 orang 16 orang 345.264.600,00 1.266.715.855,00 1.415.672.500,00 1.070.407.900,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) OPD 1.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 44V.49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi - 10 Unit 0,00 1.249.999.655,00 1.243.916.300,00 1.243.916.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 85 Orang 34 Orang 345.264.600,00 16.716.200,00 171.756.200,00 -173.508.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 5.719.625.993,00 10.030.740.842,00 10.143.066.247,00 4.423.440.254,00 6.834.307.675,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.719.625.993,00 10.030.740.842,00 10.143.066.247,00 4.423.440.254,00 6.834.307.675,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.719.625.993,00 10.030.740.842,00 10.143.066.247,00 4.423.440.254,00 6.834.307.675,00
241. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 4.213.062.054,00 3.348.877.612,00 3.552.243.162,00 939.125.149,00 5.152.187.203,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 4.357.800,00 0,00 0,00 -4.357.800,00 - - - 4.793.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.211.900,00 0,00 0,00 -2.211.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.432.760,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.145.900,00 0,00 0,00 -2.145.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.360.490,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 2.392.719.878,00 2.454.471.562,00 2.636.888.412,00 244.168.534,00 - - - 3.187.540.039,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.275.479.878,00 2.394.471.562,00 2.576.888.412,00 301.408.534,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - 3.058.576.039,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 117.240.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 -57.240.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 128.964.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya kegiatan administrasi umum daerah 100 Persen 100 Persen 390.680.168,00 67.987.400,00 42.994.100,00 -347.686.068,00 - - - 429.748.185,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 6.610.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 -5.245.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.271.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 45V.50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 47 Paket 47 Paket 174.440.168,00 19.937.400,00 17.089.100,00 -157.351.068,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 191.884.185,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.560.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 194.030.000,00 46.685.000,00 24.540.000,00 -169.490.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 213.433.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 934.577.500,00 686.600.000,00 735.500.000,00 -199.077.500,00 - - - 1.028.035.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 48.141.500,00 39.400.000,00 39.400.000,00 -8.741.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 52.955.650,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 886.436.000,00 647.200.000,00 696.100.000,00 -190.336.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 975.079.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 100 Persen 100 Persen 490.726.708,00 139.818.650,00 136.860.650,00 -353.866.058,00 - - - 502.070.479,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 86.962.758,00 60.428.650,00 57.470.650,00 -29.492.108,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 95.659.034,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 393.653.950,00 79.390.000,00 79.390.000,00 -314.263.950,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 395.290.445,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 10.110.000,00 0,00 0,00 -10.110.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.121.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
242. 2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang 100 persen 100 persen 200.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 220.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 - - - 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
243. 3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani 100 persen 100 persen 317.862.000,00 2.083.276.900,00 1.896.661.525,00 31.786.200,00 349.648.200,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Luas Kawasan Perlindungan Setempat yang di Konversi Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air dan Udara 1 Dokumen 155 Ha 1 Dokumen 317.862.000,00 2.083.276.900,00 1.896.661.525,00 1.578.799.525,00 - - - 349.648.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 76.862.000,00 0,00 0,00 -76.862.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 84.548.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun - 2 Laporan 0,00 2.083.276.900,00 1.896.661.525,00 1.896.661.525,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 46V.51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 41.000.000,00 0,00 0,00 -41.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
244. 4.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti 100 persen 100 persen 199.999.879,00 16.881.800,00 7.906.800,00 19.999.988,00 219.999.867,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 199.999.879,00 16.881.800,00 7.906.800,00 -192.093.079,00 - - - 219.999.867,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 16 Badan Usaha 16 Badan Usaha 199.999.879,00 16.881.800,00 7.906.800,00 -192.093.079,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 219.999.867,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
245. 5.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan 5 MHA 5 MHA 161.341.960,00 0,00 0,00 16.134.196,00 177.476.156,00 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 6 MHA 6 MHA 94.305.000,00 0,00 0,00 -94.305.000,00 - - - 103.735.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 94.305.000,00 0,00 0,00 -94.305.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 103.735.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Terwujudnya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 5 MHA 5 MHA 67.036.960,00 0,00 0,00 -67.036.960,00 - - - 73.740.656,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 1 Dokumen 67.036.960,00 0,00 0,00 -67.036.960,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 73.740.656,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
246. 6.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup - 100 Persen 0,00 786.451.500,00 674.339.300,00 0,00 0,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan - 25 Orang 0,00 786.451.500,00 674.339.300,00 674.339.300,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan - 1 Dokumen 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH - 25 Lembaga 0,00 286.451.500,00 174.339.300,00 174.339.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
247. 7.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN persentase sampah yang dikelola 9 persen 9 persen 627.360.100,00 3.795.253.030,00 4.011.915.460,00 87.636.149,00 714.996.249,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 18 Unit 18 Unit 545.360.500,00 3.795.253.030,00 4.011.915.460,00 3.466.554.960,00 - - - 604.996.370,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 3 Kelompok 95.364.000,00 0,00 0,00 -95.364.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 47V.52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 18 Unit 18 Unit 149.999.800,00 3.500.000.000,00 3.798.727.500,00 3.648.727.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - 164.999.780,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen 2 Dokumen 199.999.800,00 0,00 0,00 -199.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 9,843 Ton 9,843 Ton 99.996.900,00 295.253.030,00 213.187.960,00 113.191.060,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 109.996.590,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta 9 Persen 9 Persen 81.999.600,00 0,00 0,00 -81.999.600,00 - - - 109.999.879,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 81.999.600,00 0,00 0,00 -81.999.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 109.999.879,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.244.898.721,00 4.376.515.976,00 4.561.274.383,00 -683.624.338,00 5.884.816.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.244.898.721,00 4.376.515.976,00 4.561.274.383,00 -683.624.338,00 5.884.816.000,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.244.898.721,00 4.376.515.976,00 4.561.274.383,00 -683.624.338,00 5.884.816.000,00
248. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 4.117.070.381,00 3.415.368.176,00 3.605.988.583,00 931.745.619,00 5.048.816.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran 85 persen 85 persen 54.873.000,00 0,00 0,00 -54.873.000,00 - - pegawai disdukcapil 56.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 54.873.000,00 0,00 0,00 -54.873.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meningkatnya kesejahteraan ASN 100 persen 100 persen 2.450.263.381,00 2.662.910.670,00 2.791.102.630,00 340.839.249,00 - - pegawai disdukcapil 3.291.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 2.359.753.381,00 2.640.231.170,00 2.768.423.130,00 408.669.749,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - 3.200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 90.510.000,00 22.679.500,00 22.679.500,00 -67.830.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 91.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 377.336.700,00 213.647.506,00 170.755.953,00 -206.580.747,00 - - pegawai disdukcapil 494.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.426.500,00 6.002.500,00 6.002.500,00 -6.424.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 126.802.600,00 116.565.106,00 112.012.053,00 -14.790.547,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 130.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.277.600,00 23.222.400,00 23.222.400,00 -52.055.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 76.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 48V.53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.400.000,00 14.400.000,00 3.600.000,00 -10.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 Laporan 72 Laporan 148.430.000,00 53.457.500,00 25.919.000,00 -122.511.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 261.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan opd meningkatnya kesadaran perangkat daerah pentingnya administrasi BMD 100 persen 65 persen 100 persen 65 persen 153.303.800,00 0,00 0,00 -153.303.800,00 - - pegawai disdukcapil 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 65.118.000,00 0,00 0,00 -65.118.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 88.185.800,00 0,00 0,00 -88.185.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 987.816.000,00 506.980.000,00 612.300.000,00 -375.516.000,00 - - dinasdukcapil 989.416.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 68.400.000,00 81.980.000,00 62.000.000,00 -6.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 919.416.000,00 425.000.000,00 550.300.000,00 -369.116.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 919.416.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 93.477.500,00 31.830.000,00 31.830.000,00 -61.647.500,00 - - dinasdukcapil 68.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 81.427.500,00 31.830.000,00 31.830.000,00 -49.597.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 68.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 12.050.000,00 0,00 0,00 -12.050.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
249. 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK jumlah laporan hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Persentase data kependudukan yang valid dan update 4 75 laporan Persen 4 75 laporan Persen 489.999.800,00 184.280.000,00 184.280.000,00 60.000.200,00 550.000.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 4 laporan 4 laporan 240.939.800,00 0,00 0,00 -240.939.800,00 - - Masyarakat/Pendudu k 350.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 240.939.800,00 0,00 0,00 -240.939.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk tersedianya dokumen pendaftaran penduduk 7000 keping 7000 keping 249.060.000,00 184.280.000,00 184.280.000,00 -64.780.000,00 - - Masyarakat/Pendudu k 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 249.060.000,00 184.280.000,00 184.280.000,00 -64.780.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
250. 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 7 85 99.30 laporan Persen Persen 7 85 99.30 laporan Persen Persen 299.999.600,00 765.011.800,00 765.011.800,00 -118.999.600,00 181.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil ( Akta lahir, akta kawin,akta cerai,akta kematian) 7 laporan 90 persen 7 laporan 90 persen 294.095.700,00 0,00 0,00 -294.095.700,00 - - Masyarakat/Pendudu k 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 49V.54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5 Layanan 5 Layanan 294.095.700,00 0,00 0,00 -294.095.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 5.903.900,00 765.011.800,00 765.011.800,00 759.107.900,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 5.903.900,00 765.011.800,00 765.011.800,00 759.107.900,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
251. 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 Persen 100 Persen 304.687.500,00 0,00 0,00 -229.687.500,00 75.000.000,00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terkelolanya informasi adminitrasi kependudukan 100 Persen 100 Persen 130.576.500,00 0,00 0,00 -130.576.500,00 - - Masyarakat/Pendudu k 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 6 Dokumen 6 Dokumen 51.524.500,00 0,00 0,00 -51.524.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 79.052.000,00 0,00 0,00 -79.052.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tersedianya layanan adminduk yang memadai di Dinas dan Semua Kecamatan 100 Persen 100 Persen 174.111.000,00 0,00 0,00 -174.111.000,00 - - Kecamatan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10 Laporan 10 Laporan 174.111.000,00 0,00 0,00 -174.111.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
252. 5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN jumlah ketersediaan dokumen kependudukan Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 100 60 buku Persen 100 60 buku Persen 33.141.440,00 11.856.000,00 5.994.000,00 -3.141.440,00 30.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan jumlah dokumen kependudukan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen kependudukan Tersedianya data profile kependudukan 100 buku 100 persen 2 dokumen 100 buku 100 persen 2 dokumen 33.141.440,00 11.856.000,00 5.994.000,00 -27.147.440,00 - - skpd 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 33.141.440,00 11.856.000,00 5.994.000,00 -27.147.440,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00
253. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.800.801.450,00 3.920.505.102,00 4.301.619.484,00 -4.800.801.450,00 0,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 41.245.000,00 21.075.000,00 10.475.000,00 -30.770.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 41.245.000,00 21.075.000,00 10.475.000,00 -30.770.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kesejahteraan ASN 100 Persen 100 Persen 2.990.171.400,00 3.088.042.058,00 3.345.093.584,00 354.922.184,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
254. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN DPMDP2KB 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 50V.55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 2.924.531.400,00 3.065.842.058,00 3.322.893.584,00 398.362.184,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
255. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 65.640.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -43.440.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
256. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran 100 Persen 100 Persen 210.766.800,00 84.196.294,00 54.732.400,00 -156.034.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
257. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pegawai DPMDP2KB 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
258. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 34.867.400,00 0,00 0,00 -34.867.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
259. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 55.601.000,00 29.261.344,00 20.829.000,00 -34.772.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
260. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 14.732.950,00 11.283.400,00 11.283.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
261. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.990.000,00 0,00 0,00 -9.990.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
262. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 51V.56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.302.000,00 34.952.000,00 17.370.000,00 -57.932.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 1.530.120.000,00 698.800.000,00 865.600.000,00 -664.520.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
263. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Dinas DPMDP2KB 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
264. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.502.593.050,00 6.546.489.402,00 7.131.245.753,00 -1.371.347.297,00 50.360.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.968.152.050,00 4.924.492.702,00 5.509.249.053,00 -458.902.997,00 0,00 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.485.720.000,00 661.000.000,00 827.800.000,00 -657.920.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
265. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang berkondisi baik 100 Persen 100 Persen 28.498.250,00 28.391.750,00 25.718.500,00 -2.779.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
266. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Dinas DPMDP2KB 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 13.298.250,00 11.691.750,00 9.358.500,00 -3.939.750,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
267. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 8.700.000,00 16.700.000,00 16.360.000,00 7.660.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
268. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 6.500.000,00 0,00 0,00 -6.500.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
269. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
270. 1.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan Realisasi Anggaran diatas 90% 92 Persen 92 Persen 558.418.600,00 203.163.600,00 105.927.000,00 -558.418.600,00 0,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100 Persen 100 Persen 558.418.600,00 203.163.600,00 105.927.000,00 -452.491.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
271. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 43 Dokumen 43 Dokumen 95.296.600,00 0,00 0,00 -95.296.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
272. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 43 Dokumen 43 Dokumen 128.968.000,00 93.471.200,00 50.772.600,00 -78.195.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
273. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 52V.57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 129 Orang 129 Orang 95.000.000,00 38.500.000,00 20.326.000,00 -74.674.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
274. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 109.154.000,00 39.792.400,00 21.303.600,00 -87.850.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
275. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 27 Dokumen 27 Dokumen 40.000.000,00 17.400.000,00 9.503.800,00 -30.496.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
276. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 43 Dokumen 43 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 43 Desa 43 Desa 25.000.000,00 14.000.000,00 4.021.000,00 -20.979.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
277. 2.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif 105 Lembaga Kemasyar akat 105 Lembaga Kemasyar akat 608.932.000,00 800.824.000,00 1.101.702.569,00 -608.932.000,00 0,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang aktif 105 Lembaga K emasyarak at 105 Lembaga K emasyarak at 608.932.000,00 800.824.000,00 1.101.702.569,00 492.770.569,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
278. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 10 Lembaga 150.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
279. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 40.837.000,00 148.000,00 150.000.000,00 109.163.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
280. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 43 Dokumen 43 Dokumen 418.095.000,00 50.676.000,00 201.702.569,00 -216.392.431,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
281. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.534.441.000,00 1.621.996.700,00 1.621.996.700,00 -912.444.300,00 50.360.000,00
282. 1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju Pertumbuhan Penduduk 1.3 Persen 1.3 Persen 163.800.000,00 96.600.000,00 96.600.000,00 -163.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 53V.58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 163.800.000,00 96.600.000,00 96.600.000,00 -67.200.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 43 Laporan 43 Laporan 43.800.000,00 54.600.000,00 54.600.000,00 10.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 120.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 -78.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
283. 2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rasio Akseptor KB 64 Persen 64 Persen 1.743.041.000,00 1.091.196.700,00 1.091.196.700,00 -1.692.681.000,00 50.360.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 70 Persen 70 Persen 1.085.995.000,00 609.985.050,00 609.985.050,00 -476.009.950,00 - - Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 12 Laporan 139.996.000,00 59.999.600,00 19.999.600,00 -119.996.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 496.000.000,00 354.704.850,00 354.704.850,00 -141.295.150,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 81.830.000,00 81.830.000,00 -68.170.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 30.534.600,00 30.534.600,00 -69.465.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Organisasi 10 Organisasi 199.999.000,00 82.916.000,00 122.916.000,00 -77.083.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 100 Persen 100 Persen 129.000.000,00 0,00 0,00 -129.000.000,00 - - Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 43 Orang 43 Orang 129.000.000,00 0,00 0,00 -129.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 252.804.000,00 249.852.000,00 249.852.000,00 -2.952.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
284. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 54V.59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10 Laporan 10 Laporan 13.500.000,00 0,00 0,00 -13.500.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
285. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 50 Orang 50 Orang 223.508.000,00 236.352.000,00 236.352.000,00 12.844.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
286. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 15.796.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 -2.296.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
287. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100 Persen 100 Persen 275.242.000,00 231.359.650,00 231.359.650,00 -43.882.350,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
288. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat 50.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 10 Dokumen 10 Dokumen 3.746.000,00 3.404.000,00 3.404.000,00 -342.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
289. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB - 10 Kampung KB Unit 0,00 59.631.650,00 59.631.650,00 59.631.650,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 50.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 10 Kampung 10 Kampung 271.496.000,00 168.324.000,00 168.324.000,00 -103.172.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
290. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
291. 3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera 4 Persen 4 Persen 627.600.000,00 434.200.000,00 434.200.000,00 -627.600.000,00 0,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 Persen 100 Persen 300.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 -209.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
292. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 55V.60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 30 Unit 30 Unit 300.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 -209.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
293. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkanya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 Persen 100 Persen 327.600.000,00 343.200.000,00 343.200.000,00 15.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
294. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 12 laporan 12 laporan 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
295. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 50 laporan 50 laporan 171.600.000,00 187.200.000,00 187.200.000,00 15.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
296. 2.Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 21.786.773.704,00 20.904.013.024,00 18.403.695.905,00 -3.383.077.799,00 24.202.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.786.773.704,00 20.904.013.024,00 18.403.695.905,00 -3.383.077.799,00 24.202.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 21.786.773.704,00 20.904.013.024,00 18.403.695.905,00 -3.383.077.799,00 24.202.000.000,00
297. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 persen 100 persen 8.113.892.404,00 7.105.007.024,00 7.714.706.305,00 88.107.596,00 8.202.000.000,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan 57 orang 57 orang 5.010.152.154,00 5.518.181.074,00 5.798.170.555,00 788.018.401,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
298. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN 5.093.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/b ulan 58 Orang/b ulan 4.910.157.154,00 5.460.581.074,00 5.662.750.555,00 752.593.401,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
299. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 5.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 10 Dokumen 99.995.000,00 57.600.000,00 135.420.000,00 35.425.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
300. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 93.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya komponen instalasi listrik, bahan logistik, barang cetakan , bahan bacaan dan perundang-undangan dan rapat koordinasi dan konsultasi 5 Paket 5 Paket 496.001.000,00 235.174.950,00 153.025.950,00 -342.975.050,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
301. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN dan wartawan 404.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 56V.61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 19.473.750,00 19.473.750,00 -15.526.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
302. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110.090.000,00 77.178.000,00 58.328.400,00 -51.761.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
303. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 81.000.000,00 27.429.200,00 21.941.800,00 -59.058.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
304. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 81.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 19.995.000,00 18.750.000,00 7.200.000,00 -12.795.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
305. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 21.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 Laporan 27 Laporan 249.916.000,00 92.344.000,00 46.082.000,00 -203.834.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
306. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 112.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah aset yang dibebaskan 1 hektar 1 hektar 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
307. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat dan Pemerintah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
308. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya penunjang urusan pemerintahan 184 Orang 184 Orang 2.480.000.000,00 1.273.990.000,00 1.549.090.000,00 -930.910.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
309. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN dan non ASN 2.635.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 80.000.000,00 156.990.000,00 156.990.000,00 76.990.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
310. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 135.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.400.000.000,00 1.117.000.000,00 1.392.100.000,00 -1.007.900.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
311. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 2.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 57V.62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Paket 1 Paket 117.998.750,00 77.661.000,00 214.419.800,00 96.421.050,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
312. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) ASN perhubungan 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 117.998.750,00 77.661.000,00 214.419.800,00 96.421.050,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
313. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
314. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 90 Persen 90 Persen 1.165.618.800,00 0,00 0,00 -1.165.618.800,00 0,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Sebagai Pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ 100 Persen 3 dokumen 4 Lokasi 100 Persen 3 dokumen 4 Lokasi 832.560.000,00 0,00 0,00 -832.560.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
315. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat dan Pelaku Usaha 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 832.560.000,00 0,00 0,00 -832.560.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
316. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Terciptanya keselamatan Terciptanya Keselamatan Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 100 unit 85 persen 90 persen 100 unit 85 persen 90 persen 294.056.800,00 0,00 0,00 -294.056.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 40 Unit 40 Unit 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Unit 4 Unit 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
317. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 100 Unit 100 Unit 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
318. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 250 Unit 250 Unit 264.835.300,00 0,00 0,00 -264.835.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
319. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Tersedianya terminal penumpang tipe C 85 persen 85 persen 4.658.500,00 0,00 0,00 -4.658.500,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat, pelaku usaha transportasi darat dan pemerintahan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 4.658.500,00 0,00 0,00 -4.658.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah lokasi parkir yang di fasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
320. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pelaku Usaha 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 58V.63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
321. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan wajib KIR 50 Unit 50 Unit 19.481.000,00 0,00 0,00 -19.481.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
322. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pemilik dan pengusaha kendaraan wajib KIR 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
323. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Orang 30 Orang 9.740.500,00 0,00 0,00 -9.740.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
324. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 6 unit 6 unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Badan Usaha Desa 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 6 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota persentase dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan 25 persen 25 persen 32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
325. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Kabupaten Kepulauan Mentawai 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
326. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
327. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
328. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pelaku Usaha transportasi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
329. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 59V.64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
330. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat dan Pelaku Usaha transportasi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.16.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
331. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dokumen 0 Dokumen 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
332. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
333. 3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran 6 Dokumen 6 Dokumen 12.507.262.500,00 13.799.006.000,00 10.688.989.600,00 3.492.737.500,00 16.000.000.000,00 2.15.03.2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayaran 6 Dokumen 6 Dokumen 12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.06.0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya doking kapal antar pulau Tersedianya BBM kapal antar pulau Tersedianya Subsidi kapal antar pulau, dan Padang - Mentawai 2 kapal 5 kapal 63 Ton 2 kapal 5 kapal 63 Ton 12.500.000.000,00 5.494.645.000,00 9.500.140.400,00 -2.999.859.600,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat, pemerinta dan Pelaku Usaha 16.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 11 Laporan 11 Laporan 12.500.000.000,00 5.494.645.000,00 9.500.140.400,00 -2.999.859.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 16.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
334. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat dan Pemerintah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Dokumen Dokumen 0 Dokumen 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
335. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal jumlah dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang difasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000,00 8.304.361.000,00 1.188.849.200,00 1.188.699.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
336. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pelaku Usaha transportasi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 60V.65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 1 Unit 0 Unit 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
337. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara - 0 Unit 0,00 8.304.361.000,00 1.188.849.200,00 1.188.849.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-PEN UGASAN - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau jumlah dokumen Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang difasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 -7.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
338. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pelaku Usaha transportasi 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 6.800.000,00 0,00 0,00 -6.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
339. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara 1 unit Unit 0 Unit 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
340. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.403.959.414,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.143.751.597,00 7.698.180.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.403.959.414,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.143.751.597,00 7.698.180.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.353.959.614,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.093.751.797,00 7.698.180.000,00
341. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.976.683.544,00 3.036.223.199,00 3.183.407.857,00 581.496.456,00 4.558.180.000,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran 100 Persen 100 Persen 30.000.000,00 14.210.000,00 4.917.000,00 -25.083.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000,00 14.210.000,00 4.917.000,00 -25.083.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kesejahteraan ASN 100 Persen 100 Persen 2.256.659.566,00 2.328.711.699,00 2.460.522.807,00 203.863.241,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 2.673.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.184.559.566,00 2.306.511.699,00 2.438.322.807,00 253.763.241,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 2.600.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 72.100.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -49.900.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 73.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 329.975.200,00 192.104.600,00 127.025.000,00 -202.950.200,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 463.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 61V.66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 14.770.000,00 14.770.000,00 14.770.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 NON URUSAN 8.403.959.414,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.143.751.597,00 7.698.180.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 8.353.959.614,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.093.751.797,00 7.698.180.000,00 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.403.959.414,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.143.751.597,00 7.698.180.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.353.959.614,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.093.751.797,00 7.698.180.000,00 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 99.997.200,00 57.652.000,00 44.720.200,00 -55.277.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 39.330.600,00 31.464.800,00 -18.535.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.990.000,00 9.990.000,00 810.000,00 -9.180.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 13.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 25 Laporan 149.988.000,00 70.362.000,00 35.260.000,00 -114.728.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD 100 persen 100 persen 350.678.428,00 28.990.000,00 28.990.000,00 -321.688.428,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) OPD KOminfo 465.680.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 365.680.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 NON URUSAN 8.403.959.414,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.143.751.597,00 7.698.180.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 8.353.959.614,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.093.751.797,00 7.698.180.000,00 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.403.959.414,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.143.751.597,00 7.698.180.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.353.959.614,00 5.761.023.159,00 6.260.207.817,00 -2.093.751.797,00 7.698.180.000,00 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2 Unit 99.998.428,00 28.990.000,00 28.990.000,00 -71.008.428,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 723.072.000,00 394.400.000,00 491.000.000,00 -232.072.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 770.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 120.000.000,00 189.400.000,00 189.400.000,00 69.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 120.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 62V.67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3 Laporan 603.072.000,00 205.000.000,00 301.600.000,00 -301.472.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 650.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 286.298.350,00 77.806.900,00 70.953.050,00 -215.345.300,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) - 136.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 86.308.350,00 71.706.900,00 64.853.050,00 -21.455.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 86.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10 Unit 49.990.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 -43.890.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
342. 1.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah 10 Persen 10 Persen 1.347.282.470,00 16.000.000,00 368.000.000,00 -997.282.470,00 350.000.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah media komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /Juknia 12 persen 1 dokumen 1.347.282.470,00 16.000.000,00 368.000.000,00 -979.282.470,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pemda dan masyarakat 350.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media - 3 Laporan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 1 Dokumen Permohona n 1 Dokumen Permohona n 277.283.000,00 0,00 0,00 -277.283.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
343. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekome ndasi 1 Rekome ndasi 149.999.860,00 0,00 0,00 -149.999.860,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
344. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 65 Persentase 65 Persentase 169.999.800,00 0,00 0,00 -169.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
345. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 63V.68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 dokumen Media 1 dokumen Media 349.999.910,00 16.000.000,00 18.000.000,00 -331.999.910,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
346. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 350.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 399.999.900,00 0,00 0,00 -399.999.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
347. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
348. 2.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo 25 88 persen persen 25 88 persen persen 3.029.993.600,00 2.708.799.960,00 2.708.799.960,00 -239.993.600,00 2.790.000.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya nilai indeks SPBE 2,1 indeks 2,4 indeks 3.029.993.600,00 2.708.799.960,00 2.708.799.960,00 -321.193.640,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pemda dan masyarakat 2.790.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 239.999.600,00 0,00 0,00 -239.999.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi 9.999.000,00 0,00 0,00 -9.999.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 31 Perangkat Daerah 31 Perangkat Daerah 2.779.995.000,00 2.708.799.960,00 2.708.799.960,00 -71.195.040,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 2.790.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 49.999.800,00 0,00 0,00 -49.999.800,00 0,00
349. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah 90 Persen 90 Persen 49.999.800,00 0,00 0,00 -49.999.800,00 0,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan 90 persen persen 90 persen persen 49.999.800,00 0,00 0,00 -49.999.800,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Pemda dan masyarakat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 12 Orang 12 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 20 Persentase 20 Persentase 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 12 orang Persentase 12 orang Persentase 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 6 Dokumen 6 Dokumen 9.999.800,00 0,00 0,00 -9.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 64V.69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 6 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.258.543.118,00 5.948.482.404,00 6.192.432.608,00 -66.110.510,00 7.130.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00
350. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.301.766.118,00 2.977.221.404,00 3.140.496.208,00 548.233.882,00 3.850.000.000,00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional SKPD 100 Persen 100 Persen 2.572.049.218,00 2.513.864.404,00 2.696.174.408,00 124.125.190,00 - - ASN DINAS KOPERINDAG 3.035.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 orang O rang/bulan 23 orang O rang/bulan 2.473.409.218,00 2.487.584.404,00 2.669.894.408,00 196.485.190,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - 3.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 orang Dokumen 10 orang Dokumen 98.640.000,00 26.280.000,00 26.280.000,00 -72.360.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 269.358.900,00 162.947.000,00 95.411.800,00 -173.947.100,00 - - DINAS KOPERINDAG 330.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 jenis Paket 6 Paket 71.124.900,00 44.419.000,00 32.764.200,00 -38.360.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 0,00 18.560.000,00 14.848.000,00 14.848.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 NON URUSAN 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 bulan Dokumen 12 bulan Dokumen 19.995.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 -17.195.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 kali Laporan 14 kali Laporan 149.937.000,00 89.968.000,00 44.999.600,00 -104.937.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 175.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Umum Kantor SKPD 100 Persen 100 Persen 355.088.000,00 231.000.000,00 283.500.000,00 -71.588.000,00 - - NON ASN SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 425.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 NON URUSAN 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 65V.70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.903.543.118,00 5.615.162.404,00 5.898.533.608,00 -5.009.510,00 6.650.000.000,00 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 orang Laporan 19 orang Laporan 305.088.000,00 193.000.000,00 245.500.000,00 -59.588.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 370.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 105.270.000,00 69.410.000,00 65.410.000,00 -39.860.000,00 - - SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 60.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 105.270.000,00 69.410.000,00 65.410.000,00 -39.860.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
351. 1.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 56 persen 56 persen 100.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Yang Sehat 55 Persen 56 Persen 55 Persen 56 Persen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - - MASYARAKAT 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 20 unit koperasi Unit Usaha 20 unit koperasi Unit Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
352. 2.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang sehat Persentase koperasi sehat Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 10 10 88 Persen Persen Persen 10 10 88 Persen Persen Persen 181.774.000,00 0,00 0,00 -181.774.000,00 0,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengurus/pengawas/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian Persentase Koperasi Sehat 10 Persen 88 Persen 10 Persen 88 Persen 181.774.000,00 0,00 0,00 -181.774.000,00 - - pengurus koperasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 35 orang Orang 35 orang Orang 181.774.000,00 0,00 0,00 -181.774.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
353. 3.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) UMKM 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro - 35 UMKM Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
354. 4.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil) 8 Persen 8 Persen 2.320.003.000,00 2.637.941.000,00 2.758.037.400,00 179.997.000,00 2.500.000.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatnya Usaha Mikro 35 Persen 35 Persen 2.320.003.000,00 2.637.941.000,00 2.758.037.400,00 438.034.400,00 - - pemasaran produk UMKM 2.500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 66V.71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 2.320.003.000,00 2.637.941.000,00 2.758.037.400,00 438.034.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 2.500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 355.000.000,00 333.320.000,00 293.899.000,00 -61.101.000,00 480.000.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 280.000.000,00 333.320.000,00 293.899.000,00 13.899.000,00 400.000.000,00
355. 1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN meningkatnya sarana distribusi perdagangan 60 Persen 60 Persen 100.000.000,00 254.070.000,00 247.432.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang di Fasilitasi 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 254.070.000,00 247.432.000,00 147.432.000,00 - - pedagang kios 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 254.070.000,00 247.432.000,00 147.432.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
356. 2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok variasi harga antar waktu per komuditas bahan pokok 35 65 Persen Persen 35 65 Persen Persen 180.000.000,00 79.250.000,00 46.467.000,00 70.000.000,00 250.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota jumlah laporan pemantauan harga dan dan stok barang kebutuahan pokok 1 Laporan 1 Laporan 180.000.000,00 79.250.000,00 46.467.000,00 -133.533.000,00 - - pemantauan harga dan stok barang kebutuahan pokok 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 79.250.000,00 46.467.000,00 -33.533.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 80.000.000,00
357. 1.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI 75 80 Persen Persen 75 80 Persen Persen 75.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 80.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha 50 Dokumen 50 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 - - pelaku usaha 80.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 20 Dokumen 20 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 80.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.081.670.856,00 4.699.941.230,00 5.002.564.289,00 -79.106.567,00 6.574.573.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.081.670.856,00 4.699.941.230,00 5.002.564.289,00 -79.106.567,00 6.574.573.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 361.459.600,00 1.347.901.400,00 1.325.304.290,00 963.844.690,00 1.350.000.000,00
358. 1.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 90 persen 90 persen 5.460.000,00 0,00 0,00 244.540.000,00 250.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 67V.72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 5.460.000,00 0,00 0,00 -5.460.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tenaga Kerja 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 5.460.000,00 0,00 0,00 -5.460.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
359. 2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja 24 persen 24 persen 199.999.900,00 1.300.000.000,00 1.299.999.990,00 550.000.100,00 750.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan 68 persen 68 persen 199.999.900,00 1.300.000.000,00 1.299.999.990,00 1.100.000.090,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pencari Kerja 750.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 16 Orang 32 Orang 199.999.900,00 800.000.000,00 799.999.990,00 600.000.090,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja - 1 Unit 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
360. 3.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan 1.80 persen 1.80 persen 81.000.000,00 0,00 0,00 119.000.000,00 200.000.000,00 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 10 Orang 10 Orang 81.000.000,00 0,00 0,00 -81.000.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tenaga Kerja 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 10 Orang 10 Orang 81.000.000,00 0,00 0,00 -81.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
361. 4.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) 45 persen 45 persen 74.999.700,00 47.901.400,00 25.304.300,00 75.000.300,00 150.000.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 12 Laporan 12 Laporan 74.999.700,00 47.901.400,00 25.304.300,00 -49.695.400,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tenaga Kerja 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 12 Laporan 12 Laporan 74.999.700,00 47.901.400,00 25.304.300,00 -49.695.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.720.211.256,00 3.352.039.830,00 3.677.259.999,00 -1.042.951.257,00 5.224.573.000,00
362. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.978.288.456,00 3.253.447.830,00 3.624.419.999,00 349.327.544,00 4.327.616.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran 100 persen 100 persen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan 100 persen 100 persen 2.679.081.756,00 2.633.441.230,00 3.041.099.269,00 362.017.513,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur 2.970.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 ASN Or ang/bulan 24 ASN Or ang/bulan 2.591.771.756,00 2.611.241.230,00 3.018.899.269,00 427.127.513,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.900.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 68V.73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 87.310.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -65.110.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 403.266.200,00 228.640.100,00 142.580.980,00 -260.685.220,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur 411.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.846.500,00 5.291.500,00 5.291.500,00 -4.555.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 172.460.700,00 108.504.600,00 75.248.000,00 -97.212.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 180.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 12.099.480,00 -2.900.520,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 199.959.000,00 99.844.000,00 49.942.000,00 -150.017.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksanaya Administrasi Umum 100 persen 100 persen 297.198.000,00 0,00 0,00 -297.198.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur 350.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 250.680.000,00 0,00 0,00 -250.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit Unit 1 unit Unit 38.518.000,00 0,00 0,00 -38.518.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 494.016.000,00 320.800.000,00 376.000.000,00 -118.016.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur 486.616.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 113.400.000,00 82.800.000,00 82.800.000,00 -30.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 106.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 380.616.000,00 238.000.000,00 293.200.000,00 -87.416.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 380.616.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD 100 persen 100 persen 74.726.500,00 70.566.500,00 64.739.750,00 -9.986.750,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur 80.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 54.996.500,00 54.486.500,00 48.659.750,00 -6.336.750,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 69V.74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 29 Unit 19.730.000,00 16.080.000,00 16.080.000,00 -3.650.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
363. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi) 90 persen 90 persen 199.999.800,00 0,00 0,00 100.000.200,00 300.000.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah dalam pmberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal 2 Dokumen 2 Dokumen 199.999.800,00 0,00 0,00 -199.999.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pelaku Usaha 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 2 Dokumen 199.999.800,00 0,00 0,00 -199.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
364. 3.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu 95 Persen 95 Persen 149.966.000,00 48.592.000,00 24.070.000,00 50.034.000,00 200.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha dan masyarakat 3 kecamatan 3 kecamatan 149.966.000,00 48.592.000,00 24.070.000,00 -125.896.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pelaku Usaha 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 149.966.000,00 48.592.000,00 24.070.000,00 -125.896.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
365. 4.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase realisasi investasi 3 persen 3 persen 391.957.000,00 50.000.000,00 28.770.000,00 5.000.000,00 396.957.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah realisasi investasi kab/kota 85 persen 85 persen 391.957.000,00 50.000.000,00 28.770.000,00 -363.187.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pelaku Usaha 396.957.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 5 Kegiatan Usaha. 5 Kegiatan Usaha. 90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 95.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 155 Pelaku Usaha 155 Pelaku Usaha 213.300.000,00 0,00 0,00 -213.300.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 9 Kegiatan Usaha 9 Kegiatan Usaha 88.657.000,00 50.000.000,00 28.770.000,00 -59.887.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 101.957.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.826.917.100,00 6.975.500.005,00 7.007.074.890,00 3.180.157.790,00 4.123.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.826.917.100,00 6.975.500.005,00 7.007.074.890,00 3.180.157.790,00 4.123.000.000,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.564.292.100,00 6.912.867.605,00 6.966.360.090,00 3.402.067.990,00 3.818.000.000,00
366. 1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 30 Persen 30 Persen 229.498.000,00 4.395.001.078,00 4.316.560.600,00 502.000,00 230.000.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan Sesuai SNP 25 Persen 25 Persen 70.000.000,00 80.302.600,00 47.049.200,00 -22.950.800,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Sekolah, Masyarakat, OPD 100.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 15 Perpust akaan 15 Perpust akaan 50.000.000,00 33.544.400,00 16.671.000,00 -33.329.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 20.000.000,00 46.758.200,00 30.378.200,00 10.378.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 40.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat 27 Persen 27 Persen 159.498.000,00 4.314.698.478,00 4.269.511.400,00 4.110.013.400,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) OPD, Sekolah, Masyarakat 130.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 70V.75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpusta kaan 5 Perpusta kaan 55.130.000,00 0,00 0,00 -55.130.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 70.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 unit Perp ustakaan 1 unit Perp ustakaan 54.368.000,00 4.196.977.478,00 4.197.991.200,00 4.143.623.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 20 Lokus 20 Lokus 50.000.000,00 117.721.000,00 71.520.200,00 21.520.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
367. 2.2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.334.794.100,00 2.517.866.527,00 2.649.799.490,00 253.205.900,00 3.588.000.000,00 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran 90 Persen 90 Persen 22.999.800,00 27.532.800,00 15.253.400,00 -7.746.400,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) - 25.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 22.999.800,00 27.532.800,00 15.253.400,00 -7.746.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 25.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan kesejahteraan ASN 100 Persen 100 Persen 2.636.746.600,00 2.141.198.027,00 2.249.246.840,00 -387.499.760,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.960.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.582.746.600,00 2.121.398.027,00 2.229.446.840,00 -353.299.760,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 2.900.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 54.000.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 -34.200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 Persen 90 Persen 210.307.200,00 112.737.200,00 71.079.000,00 -139.228.200,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 224.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 12.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 13.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 46.340.200,00 46.340.200,00 32.885.000,00 -13.455.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 47.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 17.000.000,00 12.419.000,00 9.932.000,00 -7.068.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 18.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 16.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 36 Laporan 119.967.000,00 49.978.000,00 24.262.000,00 -95.705.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 130.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 90 Persen 90 Persen 401.732.000,00 195.000.000,00 274.900.000,00 -126.832.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 313.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 11.900.000,00 6.000.000,00 22.000.000,00 10.100.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 13.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 389.832.000,00 189.000.000,00 252.900.000,00 -136.932.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 71V.76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD 90 Persen 90 Persen 63.008.500,00 41.398.500,00 39.320.250,00 -23.688.250,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 66.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 52.988.500,00 31.378.500,00 29.300.250,00 -23.688.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 55.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 10.020.000,00 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 11.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 262.625.000,00 62.632.400,00 40.714.800,00 -221.910.200,00 305.000.000,00
368. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 45 Persen 45 Persen 157.576.000,00 62.632.400,00 40.714.800,00 27.424.000,00 185.000.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar Pesentase daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar 23 Persen 25 Persen 23 Persen 25 Persen 99.999.000,00 62.632.400,00 40.714.800,00 -59.284.200,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) OPD 120.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 12 Berkas 12 Berkas 49.999.000,00 62.632.400,00 40.714.800,00 -9.284.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Laporan 10 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten 22 persen 22 Persen 22 persen 22 Persen 57.577.000,00 0,00 0,00 -57.577.000,00 - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) OPD 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 54 Laporan 54 Laporan 57.577.000,00 0,00 0,00 -57.577.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
369. 2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 20 Persen 20 Persen 105.049.000,00 0,00 0,00 14.951.000,00 120.000.000,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK 20 Persen 20 Persen 105.049.000,00 0,00 0,00 -105.049.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
370. 1.Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) OPD 120.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 2 Berkas 2 Berkas 55.060.000,00 0,00 0,00 -55.060.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
371. 1.Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2 Arsip 2 Arsip 49.989.000,00 0,00 0,00 -49.989.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
372. 1.Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) 60.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERIKANAN 12.666.266.386,00 18.885.467.702,00 9.455.662.228,00 -3.210.604.158,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.666.266.386,00 18.885.467.702,00 9.455.662.228,00 -3.210.604.158,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.666.266.386,00 18.885.467.702,00 9.455.662.228,00 -3.210.604.158,00 0,00
373. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 5.485.436.786,00 4.428.964.702,00 4.655.223.878,00 -5.485.436.786,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 72V.77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan 130.000.000,00 35.379.000,00 16.813.200,00 -113.186.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
374. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) ASN Dinas Perikanan 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 35.379.000,00 16.813.200,00 -33.186.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
375. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
376. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Dokumen 14 Bulan 12 Dokumen 43 Orang 3.365.686.386,00 3.463.136.702,00 3.655.387.578,00 289.701.192,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) ASN Dinas Perikanan 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/b ulan 34 Orang/b ulan 3.265.816.386,00 3.443.136.702,00 3.639.387.578,00 373.571.192,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 99.870.000,00 0,00 0,00 -99.870.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 12 Dokumen 0,00 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bahan bacaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Jenis 2 Paket 49 Unit 7 Paket 94 Laporan 1 Jenis 2 Paket 49 Unit 7 Paket 94 Laporan 285.408.400,00 125.024.000,00 87.295.500,00 -198.112.900,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) ASN Dinas Perikanan 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.945.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -15.945.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 49 Paket 49 Paket 49.595.000,00 0,00 0,00 -49.595.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 73V.78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 74.993.400,00 30.044.000,00 15.969.500,00 -59.023.900,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 15.000.000,00 12.200.000,00 -7.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94 Laporan 94 Laporan 99.875.000,00 39.980.000,00 24.126.000,00 -75.749.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 12 Laporan 3 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 1.133.392.000,00 721.500.000,00 796.500.000,00 -336.892.000,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kantor Dinas Perikanan dan Pegawai Kontrak 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 330.400.000,00 330.500.000,00 330.500.000,00 100.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 802.992.000,00 391.000.000,00 466.000.000,00 -336.992.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitas Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi Jumlah Terbayarnya Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya 1 unit 50 unit 8 unit 1 unit 50 unit 8 unit 570.950.000,00 83.925.000,00 99.227.600,00 -471.722.400,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Asset Dinas Perikanan 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 52.440.000,00 20.775.000,00 25.820.000,00 -26.620.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 335.010.000,00 15.000.000,00 25.257.600,00 -309.752.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 150.000.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 -125.200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 33.500.000,00 23.350.000,00 23.350.000,00 -10.150.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN
377. 2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil 13000 ton 13000 ton 1.350.000.000,00 2.923.720.800,00 4.673.869.000,00 -1.350.000.000,00 0,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil 150 Orang 150 Orang 1.100.000.000,00 2.923.720.800,00 4.673.869.000,00 3.573.869.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
378. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Nelayan Kecil 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 74V.79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 150 Orang 150 Orang 1.100.000.000,00 2.923.720.800,00 4.673.869.000,00 3.573.869.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
379. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 2 Layanan 2 Layanan 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Pabrik Es dan Pedagang Ikan Kecil 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Layanan 2 Layanan 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN
380. 3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya 500 Ton 500 Ton 3.999.690.540,00 11.507.130.200,00 121.317.750,00 -3.999.690.540,00 0,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 22 Kelompok 22 Kelompok 3.999.690.540,00 11.507.130.200,00 121.317.750,00 -3.878.372.790,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
381. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Pembudidaya Lobster dan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 22 Kelompok 22 Kelompok 3.999.690.540,00 8.712.505.060,00 59.247.750,00 -3.940.442.790,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
382. 5.Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - 2 Kelompok 0,00 2.794.625.140,00 62.070.000,00 62.070.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN
383. 4.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif Persentase kelopok/usaha Mikro dan Kecil Pengolahan Perikanan yang produktif 110 22 Ton Persen 110 22 Ton Persen 1.831.139.060,00 25.652.000,00 5.251.600,00 -1.831.139.060,00 0,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko Meningkatnya kelompok pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha Meningkatnya ketersediaan ikan untuk komsumsi dan usaha pengolahan 1 Dokumen 3 Kelompok 55 Kg/Perk apita/Tahun 1 Dokumen 3 Kelompok 55 Kg/Perk apita/Tahun 50.000.000,00 5.652.000,00 5.251.600,00 -44.748.400,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Nelayan Tangkap, Pembudidaya dan Pengolahan Ikan 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 5.652.000,00 5.251.600,00 -44.748.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Anak Sekolah yang di Beri Makananan Olahan Serba Ikan Jumlah Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil yang difasilitasi 4 Kelompok 640 Orang 4 Kelompok 640 Orang 1.781.139.060,00 20.000.000,00 0,00 -1.781.139.060,00 - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil dan Anak Sekolah 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 110 Ton 110 Ton 100.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 40 Pelaku Usaha 40 Pelaku Usaha 1.681.139.060,00 0,00 0,00 -1.681.139.060,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN - 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) 0,00 DINAS PERIKANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 12.085.241.303,00 7.612.066.436,00 6.923.599.096,00 -5.161.642.207,00 8.892.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.244.999.964,00 1.049.226.850,00 767.025.450,00 -477.974.514,00 840.000.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.244.999.964,00 1.049.226.850,00 767.025.450,00 -477.974.514,00 840.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 75V.80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
384. 1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah organisasi pemuda yang aktif 14 organisasi 14 organisasi 149.999.964,00 529.226.800,00 429.571.900,00 50.000.036,00 200.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah unit usaha kreatif pemuda mandiri 3 Unit 3 Unit 149.999.964,00 529.226.800,00 429.571.900,00 279.571.936,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
385. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) kelompok pemuda 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 25 Orang 25 Orang 149.999.964,00 529.226.800,00 429.571.900,00 279.571.936,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
386. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
387. 2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Prestasi Olahraga 10 Cabang olahraga 10 Cabang olahraga 595.000.000,00 420.000.050,00 280.918.750,00 45.000.000,00 640.000.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Jumlah Atlit berprestasi Jenjang Pendidikan Menengah Terbayarnya hibah dana mengikuti PORDA/PORPRO V/kEJURNAS Terbayarnya hibah operasional KONI Kabupaten Terbuatnya perencanaan penataan lapangan sepak bola didesa muntei dan maileppet 0 Paket 1 kali 1 Paket undefined undefined 0 Paket 1 kali 1 Paket undefined undefined 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
388. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) jenjang pendidikan menengah 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
389. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya kompetisi sepak bola all star di tuapejat Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup), Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di kabupaten kepulauan mentawai Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten 0 Kali 1 kali 1 Kali 0 Kali 1 kali 1 Kali 295.000.000,00 320.000.050,00 216.661.950,00 -78.338.050,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
390. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pemuda 370.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 3 Kegiatan 195.000.000,00 320.000.050,00 216.661.950,00 21.661.950,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
391. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 30 Orang 30 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
392. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 150.000.000,00 100.000.000,00 64.256.800,00 -85.743.200,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Masyarakat 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 3 Laporan 3 Laporan 150.000.000,00 100.000.000,00 64.256.800,00 -85.743.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
393. 3.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah pelaporan keuangan laporan monitoring tim terpadu 100 12 undefined Persen bulan undefined 100 12 undefined Persen bulan undefined 7.427.677.249,00 4.538.084.986,00 4.715.385.196,00 -875.677.249,00 6.552.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 76V.81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah laporan monitorong tim terpadu 1 tahun 1 tahun 500.000.000,00 100.000.000,00 56.534.800,00 -443.465.200,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) wisatawan 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000.000,00 100.000.000,00 56.534.800,00 -443.465.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.840.241.339,00 6.562.839.586,00 6.156.573.646,00 -4.683.667.693,00 8.052.000.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.840.241.339,00 6.562.839.586,00 6.156.573.646,00 -4.683.667.693,00 8.052.000.000,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kelengkapan dan kesesuaian anggaran 12 bulan 12 bulan 50.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 -41.000.000,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 50.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 -41.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.880.286.249,00 4.143.950.986,00 4.412.241.796,00 -1.468.044.453,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
394. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pegawai 5.642.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6000000 Or ang/bulan 6000000 Or ang/bulan 4.652.086.249,00 3.712.230.986,00 3.850.721.796,00 -801.364.453,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
395. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 4.500.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.228.200.000,00 431.720.000,00 561.520.000,00 -666.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
396. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 1.142.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 605.000.000,00 83.612.000,00 52.086.600,00 -552.913.400,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) - 710.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 100.000.000,00 23.612.000,00 19.010.600,00 -80.989.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 30.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 -22.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 50.000.000,00 25.076.000,00 -49.924.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah efesiensi operasional peningkatan inovasi 6 dokumen undefined undefined 6 dokumen undefined undefined 103.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 29.000.000,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) instansi terkait 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 103.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 29.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meningkatnya kelancaran operasional opd 100 persen 100 persen 289.391.000,00 60.522.000,00 53.522.000,00 -235.869.000,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) unit kerja terkait, petugas pemeliharaan 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 77V.82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 79.375.000,00 60.522.000,00 53.522.000,00 -25.853.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 170.016.000,00 0,00 0,00 -170.016.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
397. 1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA meningkatnya pelayanan kepariwisataan dikawasan strategi pariwisata 3 kawasan 3 kawasan 2.417.900.000,00 1.324.754.600,00 960.752.250,00 -1.577.900.000,00 840.000.000,00 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Meingkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 3 kawasan 3 kawasan 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
398. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) masyarakat sekitar destinasi pariwisata 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Lokasi 3 Lokasi 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
399. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata 3 kawasan 3 kawasan 2.167.900.000,00 1.324.754.600,00 960.752.250,00 -1.207.147.750,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) wisatawan 590.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 3 Lokasi 3 Lokasi 299.900.000,00 0,00 0,00 -299.900.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 1.568.000.000,00 0,00 0,00 -1.568.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 1.324.754.600,00 960.752.250,00 860.752.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Lokasi 3 Lokasi 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
400. 2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Domestik 10000 15000 orang orang 10000 15000 orang orang 952.541.090,00 0,00 0,00 -602.541.090,00 350.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan Tersediannya profil statistic dan data kepariwisataan Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov,dan luar negeri Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC Terselenggaranya festifal pesona mentawai 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen 1 Paket 952.541.090,00 0,00 0,00 -952.541.090,00 - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) masyarakat dan pelaku wisata 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 78V.83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 1 Kegiatan 642.541.090,00 0,00 0,00 -642.541.090,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 3 Promosi 205.000.000,00 0,00 0,00 -205.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
401. 3.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan di Bidang Musik 30 Orang 30 Orang 542.123.000,00 800.000.000,00 536.971.000,00 -232.123.000,00 310.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatnya Sunber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 30 Orang/P ersen, 80 persen 392.123.000,00 400.000.000,00 266.384.000,00 -125.739.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2 Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 30 Orang 242.123.000,00 400.000.000,00 266.384.000,00 24.261.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
402. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Meningkatnya Kapasitas SDM di Bidang Seni Pertunjukan 20 Orang 20 Orang 150.000.000,00 400.000.000,00 270.587.000,00 120.587.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
403. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Sanggar Seni 210.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 30 Orang 30 Orang 150.000.000,00 400.000.000,00 270.587.000,00 120.587.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
404. 6.Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) 210.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00
405. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 27.386.296.909,00 26.461.131.982,00 27.376.038.386,00 255.324.638,00 27.641.621.547,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 10.700.000,00 0,00 0,00 -10.700.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
406. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 10.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 79V.84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 10.700.000,00 0,00 0,00 -10.700.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
407. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah 14 Bulan 14 Bulan 10.313.823.675,00 10.120.696.697,00 10.880.167.430,00 566.343.755,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
408. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 10.284.730.293,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 99 Orang/b ulan 99 Orang/b ulan 10.187.823.675,00 10.003.126.697,00 10.742.187.430,00 554.363.755,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
409. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.158.730.293,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 126.000.000,00 117.570.000,00 137.980.000,00 11.980.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
410. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 126.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
411. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
412. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
413. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya aneka Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 1.348.838.600,00 2.144.865.500,00 1.999.453.500,00 650.614.900,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
414. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 1.348.888.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 0,00 570.773.500,00 1.089.759.500,00 1.089.759.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
415. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 320.331.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 80V.85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 108.470.000,00 119.374.000,00 144.374.000,00 35.904.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
416. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 108.470.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 300.085.000,00 662.980.000,00 323.410.000,00 23.325.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
417. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 300.087.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 619.952.000,00 791.738.000,00 441.910.000,00 -178.042.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
418. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 620.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia 8 Jenis 8 Jenis 803.606.000,00 2.131.628.600,00 1.410.096.000,00 606.490.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
419. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 1.082.752.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 0,00 1.202.317.600,00 4.280.000,00 4.280.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
420. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 64.153.600,00 0,00 0,00 -64.153.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 64.246.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 418.704.400,00 929.311.000,00 1.405.816.000,00 987.111.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
421. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 418.506.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Internet ,Listri,Air Bersih dan Telepon Seluler (Pimpinan Daerah) 12 Bulan 12 Bulan 2.555.906.000,00 2.032.950.000,00 2.250.350.000,00 -305.556.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
422. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 2.555.913.860,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 544.950.000,00 583.850.000,00 583.850.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
423. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 498.450.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 81V.86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 0,00 1.488.000.000,00 1.666.500.000,00 1.666.500.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
424. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.057.463.860,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan 12 Bulan 12 Bulan 8.708.689.400,00 5.880.439.491,00 6.879.595.682,00 -1.829.093.718,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
425. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 8.753.689.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 399.999.900,00 379.897.491,00 393.997.491,00 -6.002.409,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
426. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 399.999.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 6.193.150.000,00 3.948.200.000,00 4.308.616.191,00 -1.884.533.809,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
427. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 6.193.150.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
428. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 179.980.000,00 195.600.000,00 215.450.000,00 35.470.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
429. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 179.980.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 1.910.559.500,00 1.356.742.000,00 1.961.532.000,00 50.972.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
430. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.960.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH 2 Otang 2 Otang 1.646.408.494,00 2.000.362.494,00 2.209.705.494,00 563.297.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
431. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 1.756.465.494,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bu lan 1 Orang/Bu lan 613.838.494,00 613.838.494,00 613.838.494,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
432. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 613.838.494,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 82V.87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 28 Paket 28 Paket 0,00 161.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
433. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 111.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.272.134,00 33.519.058.282,00 33.971.007.236,00 -4.781.264.898,00 41.023.646.747,00 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 2 Orang 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bu lan 1 Orang/Bu lan 921.570.000,00 1.225.524.000,00 1.205.867.000,00 284.297.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
434. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 921.627.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Terselenggaranya Kebutuhan Harian Rumah Tangga Pimpinan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 503.845.500,00 978.321.900,00 930.480.400,00 426.634.900,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
435. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 503.886.350,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 348.845.500,00 541.338.000,00 493.555.000,00 144.709.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
436. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 348.845.550,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Tahun Paket 1 Tahun Paket 155.000.000,00 436.983.900,00 436.925.400,00 281.925.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 155.040.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah dokumen penataan organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 740.793.840,00 575.504.400,00 392.530.980,00 -348.262.860,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
437. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 740.794.650,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 36 Dokumen 36 Dokumen 250.242.800,00 220.186.000,00 163.290.400,00 -86.952.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
438. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.243.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 139.102.000,00 104.952.000,00 68.424.600,00 -70.677.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
439. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 139.102.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 83V.88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 36 Dokumen 36 Dokumen 171.848.900,00 114.865.000,00 73.647.800,00 -98.201.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
440. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 171.849.120,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3 Dokumen 3 Dokumen 62.340.400,00 51.040.200,00 29.540.860,00 -32.799.540,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
441. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 62.340.530,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 117.259.740,00 84.461.200,00 57.627.320,00 -59.632.420,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
442. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 117.260.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tercapainya Indeks Kepuasan Pimpinan Kepala Daerah 24 Kali 80 Persen 713.685.400,00 596.362.900,00 423.658.900,00 -290.026.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
443. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 563.799.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 350.729.000,00 257.743.000,00 161.681.000,00 -189.048.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
444. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.729.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 208.564.000,00 189.052.000,00 155.220.000,00 -53.344.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
445. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 208.568.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 154.392.400,00 149.567.900,00 106.757.900,00 -47.634.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
446. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 154.502.600,00 SEKRETARIAT DAERAH
447. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase Tata Kelola Administrasi Pemerintahan 100 2 89 undefined Persen Persen Persen undefined 100 2 89 undefined Persen Persen Persen undefined 9.732.158.400,00 5.312.376.500,00 4.980.304.950,00 2.139.621.600,00 11.871.780.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi Persentase Produk Hukum yang Terevaluasi atau Terfasilitasi 85 Persen 95 Persen undefined Dokumen 85 Persen 95 Persen undefined Dokumen 538.471.600,00 424.884.900,00 267.244.200,00 -271.227.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
448. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 538.471.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 4 Dokumen 172.266.000,00 98.467.000,00 72.963.600,00 -99.302.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
449. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 172.266.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 84V.89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 115.665.800,00 129.817.200,00 71.098.000,00 -44.567.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
450. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 115.665.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 250.539.800,00 196.600.700,00 123.182.600,00 -127.357.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
451. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.539.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi Tersedianya Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100 Persen 95 Persen undefined undefined 100 Persen 95 Persen undefined undefined 6.040.439.800,00 4.066.955.600,00 3.883.699.350,00 -2.156.740.450,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
452. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD, MASYARAKAT 8.180.061.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 2 Dokumen 1.498.370.400,00 2.503.170.600,00 2.384.330.700,00 885.960.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
453. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.498.370.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 2 Dokumen 2.072.146.400,00 0,00 0,00 -2.072.146.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
454. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.383.954.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 3 Dokumen 2.469.923.000,00 1.563.785.000,00 1.499.368.650,00 -970.554.350,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
455. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.297.736.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi 95 Persen 95 Persen 1.070.247.000,00 770.536.200,00 648.645.600,00 -421.601.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
456. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD, MASYARAKAT 1.070.247.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 15 Dokumen 15 Dokumen 220.333.200,00 252.141.600,00 182.527.400,00 -37.805.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
457. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 220.333.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 5 Kasus 694.873.000,00 415.532.000,00 394.285.000,00 -300.588.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
458. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 694.873.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 Dokumen 4 Dokumen 155.040.800,00 102.862.600,00 71.833.200,00 -83.207.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
459. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 155.040.800,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 85V.90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi 100 Persen 95 Persen 100 Persen 95 Persen 2.083.000.000,00 49.999.800,00 180.715.800,00 -1.902.284.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
460. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 2.083.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 2.083.000.000,00 49.999.800,00 180.715.800,00 -1.902.284.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
461. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.083.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
462. 2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti 90 Persen 90 Persen 1.633.816.825,00 1.745.549.800,00 1.614.663.900,00 -123.571.625,00 1.510.245.200,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik Tersedianya Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian 30 Persen undefined undefined 30 Persen undefined undefined 117.530.600,00 357.545.200,00 629.161.900,00 511.631.300,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
463. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 117.565.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 2 Dokumen 54.856.400,00 271.894.200,00 582.645.100,00 527.788.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
464. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 54.875.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 8 Laporan 8 Laporan 62.674.200,00 85.651.000,00 46.516.800,00 -16.157.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
465. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 62.690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen 80 Persen 80 Persen 474.385.800,00 432.039.800,00 217.339.200,00 -257.046.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
466. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 474.386.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 110.566.000,00 88.366.000,00 45.026.000,00 -65.540.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
467. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 110.566.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 120.499.800,00 114.561.800,00 59.537.200,00 -60.962.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
468. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 120.499.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 243.320.000,00 229.112.000,00 112.776.000,00 -130.544.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
469. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 243.320.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen dan Paket Layanan Pengadaan Barang dan Jasa undefined undefined undefined undefined 899.943.225,00 887.058.800,00 735.889.800,00 -164.053.425,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
470. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 776.333.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 86V.91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 12 Dokumen 285.055.225,00 291.581.000,00 240.519.800,00 -44.535.425,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
471. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 285.055.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 Dokumen 12 Dokumen 371.642.000,00 370.229.800,00 351.758.600,00 -19.883.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
472. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.642.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 80 Orang 80 Orang 243.246.000,00 225.248.000,00 143.611.400,00 -99.634.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
473. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 140.636.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian ,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik 30 Persen 30 Persen 141.957.200,00 68.906.000,00 32.273.000,00 -109.684.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD, MASYARAKAT 141.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 141.957.200,00 68.906.000,00 32.273.000,00 -109.684.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 141.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00
474. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 15.605.544.021,00 15.647.040.113,00 15.227.866.046,00 1.068.357.665,00 16.673.901.686,00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat Daerah 12 bln 12 bln 3.331.906.871,00 3.454.955.513,00 3.689.146.046,00 357.239.175,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 3.451.219.486,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 3.179.626.871,00 3.302.675.513,00 3.536.866.046,00 357.239.175,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.286.219.486,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 152.280.000,00 152.280.000,00 152.280.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat daerah 10 paket 10 paket 857.340.200,00 674.503.400,00 445.072.400,00 -412.267.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 1.045.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.580.000,00 19.580.000,00 19.580.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 107.360.000,00 70.680.000,00 70.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 220.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 NON URUSAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 87V.92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 343.621.200,00 238.270.400,00 211.057.400,00 -132.563.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 365.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 112.885.000,00 100.000.000,00 43.750.000,00 -69.135.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 130.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 99.750.000,00 24.945.000,00 24.945.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 130.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 NON URUSAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 151.394.000,00 109.543.000,00 75.060.000,00 -76.334.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 160.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Sarana pendukung Pelaksanaan tugas 1 paket 1 paket 77.180.000,00 77.180.000,00 165.780.000,00 88.600.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 77.180.000,00 77.180.000,00 165.780.000,00 88.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lancarnya komunikasi dan penerangan kantor 12 bulan 12 bulan 756.240.000,00 706.200.000,00 787.485.250,00 31.245.250,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 1.395.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 104.400.000,00 111.400.000,00 111.400.000,00 7.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 145.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 594.800.000,00 676.085.250,00 676.085.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 NON URUSAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.368.743.221,00 25.302.671.113,00 24.473.309.446,00 -8.895.433.775,00 37.195.401.686,00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpeliharanya barang milik daerah 59 unit 59 unit 518.254.000,00 685.264.000,00 465.170.000,00 -53.084.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 425.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 219.534.000,00 183.412.000,00 164.740.000,00 -54.794.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 160.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 22 Unit 89.140.000,00 84.042.000,00 42.120.000,00 -47.020.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 85.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 44 Unit 44 Unit 58.900.000,00 49.450.000,00 39.950.000,00 -18.950.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150.680.000,00 368.360.000,00 218.360.000,00 67.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 110.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksananya layanan administrasi keuangan dan Kesejahteraan DPRD 12 bulan 12 bulan 9.615.514.350,00 9.611.892.350,00 9.611.212.350,00 -4.302.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 9.801.682.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 Orang/B ulan 20 Orang/B ulan 9.326.212.350,00 9.326.212.350,00 9.326.212.350,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 9.526.682.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 289.302.000,00 285.680.000,00 285.000.000,00 -4.302.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 275.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Terlaksananya layanan administrasi DPRD 12 bulan 12 bulan 449.108.600,00 437.044.850,00 64.000.000,00 -385.108.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 391.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 4 Laporan 4 Laporan 23.668.600,00 23.667.600,00 0,00 -23.668.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 16.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 88V.93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 425.440.000,00 413.377.250,00 64.000.000,00 -361.440.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 375.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
475. 1.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Rata-rata waktu Fasilitasi rapat-rapat fraksi, baleg dan paripurna 13 dok 13 dok 17.763.199.200,00 9.655.631.000,00 9.245.443.400,00 2.758.300.800,00 20.521.500.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 14 dok 14 dok 2.599.680.000,00 1.238.348.000,00 421.758.000,00 -2.177.922.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 2.780.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 271.828.000,00 211.360.000,00 0,00 -271.828.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 265.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.058.786.000,00 782.668.000,00 314.820.000,00 -1.743.966.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 1 Dokumen 269.066.000,00 244.320.000,00 106.938.000,00 -162.128.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 265.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan anggaran 5 dok 5 dok 1.126.373.600,00 788.543.000,00 239.940.000,00 -886.433.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) anggota DPRD 1.210.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 24.835.800,00 23.035.800,00 12.975.000,00 -11.860.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 24.351.800,00 23.451.800,00 13.140.000,00 -11.211.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 328.154.600,00 230.552.800,00 12.850.000,00 -315.304.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 355.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 328.154.600,00 234.557.800,00 12.850.000,00 -315.304.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 355.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 420.876.800,00 276.944.800,00 188.125.000,00 -232.751.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 450.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksanaya urusan pemerintahan Bidang pemerintahan dan Hukum 20 lap 20 lap 3.400.301.800,00 2.074.297.800,00 1.297.800.000,00 -2.102.501.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 4.325.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3 Laporan 3 Laporan 656.152.000,00 310.590.000,00 268.740.000,00 -387.412.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan 620.452.000,00 499.060.000,00 241.918.000,00 -378.534.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3 Laporan 3 Laporan 674.312.000,00 311.480.000,00 282.812.000,00 -391.500.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 3 Laporan 3 Laporan 628.150.000,00 324.130.000,00 298.940.000,00 -329.210.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 3 Laporan 3 Laporan 568.408.000,00 474.850.000,00 205.390.000,00 -363.018.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 650.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 252.827.800,00 154.187.800,00 0,00 -252.827.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 275.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Meningkatanya disiplin dan kapasitas sumber daya DPRD 20 orang 20 orang 2.558.119.000,00 1.433.913.400,00 1.423.088.000,00 -1.135.031.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 3.161.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.950.060.000,00 888.966.000,00 1.028.088.000,00 -921.972.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 Orang 3 Orang 180.000.000,00 120.000.000,00 0,00 -180.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 185.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 89V.94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 4 Orang 4 Orang 240.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 330.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 38.059.000,00 24.947.400,00 0,00 -38.059.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 66.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 -55.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 280.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terserapnya aspirasi Masyarakat 3 lap 3 lap 5.027.195.400,00 3.181.641.400,00 4.166.995.400,00 -860.200.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 5.350.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 6 Laporan 6 Laporan 2.099.895.000,00 794.472.000,00 1.121.751.000,00 -978.144.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 2 Dokumen 2 Dokumen 2.927.300.400,00 2.387.169.400,00 3.045.244.400,00 117.944.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.050.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 6 dok 6 dok 3.051.529.400,00 938.887.400,00 1.695.862.000,00 -1.355.667.400,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 3.695.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5 Dokumen 5 Dokumen 3.020.062.000,00 907.420.000,00 1.695.862.000,00 -1.324.200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.650.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 3 Laporan 3 Laporan 31.467.400,00 31.467.400,00 0,00 -31.467.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 45.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8.659.190.614,00 8.152.048.907,00 7.566.087.723,00 -1.093.102.891,00 10.823.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.659.190.614,00 8.152.048.907,00 7.566.087.723,00 -1.093.102.891,00 10.823.000.000,00 5.01 PERENCANAAN 7.620.272.214,00 6.341.750.907,00 6.185.525.623,00 -1.434.746.591,00 8.863.000.000,00
476. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 5.273.534.414,00 4.726.582.407,00 5.088.707.323,00 849.465.586,00 6.123.000.000,00 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan kesejahteraan ASN 100 persen 100 persen 3.779.332.414,00 3.780.390.790,00 4.034.015.406,00 254.682.992,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 4.275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 38 Orang/b ulan 3.649.612.414,00 3.720.390.790,00 4.011.815.406,00 362.202.992,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 4.200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 129.720.000,00 60.000.000,00 22.200.000,00 -107.520.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 364.259.300,00 218.060.700,00 255.831.350,00 -108.427.950,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 503.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 78.434.300,00 40.027.900,00 33.415.550,00 -45.018.750,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 170.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.825.000,00 8.012.800,00 8.012.800,00 -5.812.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 4.995.000,00 600.000,00 -11.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 13.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 150.025.000,00 198.803.000,00 -51.197.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 230.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 637.972.000,00 445.550.000,00 478.810.000,00 -159.162.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 700.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 90V.95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 298.550.000,00 298.550.000,00 298.510.000,00 -40.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 339.422.000,00 147.000.000,00 180.300.000,00 -159.122.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 491.970.700,00 282.580.917,00 320.050.567,00 -171.920.133,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 645.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 129.460.000,00 91.670.000,00 91.670.000,00 -37.790.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 3.015.600,00 0,00 0,00 -3.015.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 34.450.000,00 23.200.000,00 60.709.650,00 26.259.650,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 194.490.000,00 167.710.917,00 167.670.917,00 -26.819.083,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 130.555.100,00 0,00 0,00 -130.555.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
477. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen 100 88 Persen Persen 100 88 Persen Persen 1.346.481.100,00 1.220.168.600,00 912.314.600,00 303.518.900,00 1.650.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran 80 Persen 80 Persen 796.274.000,00 910.105.600,00 722.375.200,00 -73.898.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 950.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 92.042.000,00 51.482.400,00 40.752.600,00 -51.289.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 404.796.200,00 350.450.400,00 224.404.800,00 -180.391.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 299.435.800,00 508.172.800,00 457.217.800,00 157.782.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Acuan Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data 80 Persen 80 Persen 318.867.900,00 310.063.000,00 189.939.400,00 -128.928.500,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 92 Orang 92 Orang 318.867.900,00 310.063.000,00 189.939.400,00 -128.928.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Menjadi Pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya 80 Persen 80 Persen 231.339.200,00 0,00 0,00 -231.339.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 231.339.200,00 0,00 0,00 -231.339.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
478. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 88 Persen 88 Persen 1.000.256.700,00 394.999.900,00 184.503.700,00 89.743.300,00 1.090.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD 100 Persen 100 Persen 400.286.400,00 170.000.000,00 40.523.200,00 -359.763.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.200,00 120.000.000,00 12.130.800,00 -187.869.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 91V.96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 200.286.200,00 50.000.000,00 28.392.400,00 -171.893.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD 100 Persen 100 Persen 299.999.200,00 125.000.000,00 82.150.400,00 -217.848.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 420.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 49.999.700,00 50.000.000,00 28.970.000,00 -21.029.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 99.999.800,00 0,00 0,00 -99.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 49.999.700,00 75.000.000,00 53.180.400,00 3.180.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD 100 Persen 100 Persen 299.971.100,00 99.999.900,00 61.830.100,00 -238.141.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 270.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 149.999.900,00 74.999.900,00 45.357.700,00 -104.642.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 149.971.200,00 25.000.000,00 16.472.400,00 -133.498.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.038.918.400,00 1.810.298.000,00 1.380.562.100,00 341.643.700,00 1.960.000.000,00
479. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 1.038.918.400,00 1.810.298.000,00 1.380.562.100,00 921.081.600,00 1.960.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi - 1 Laporan 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase kesesuaian kajian inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 472.773.600,00 243.355.000,00 510.244.200,00 37.470.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD, Masyarakat 510.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 217.536.400,00 0,00 0,00 -217.536.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 255.237.200,00 243.355.000,00 510.244.200,00 255.007.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 260.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen 566.144.800,00 1.066.943.000,00 870.317.900,00 304.173.100,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD, Masyarakat 1.100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 349.817.200,00 486.794.000,00 394.634.500,00 44.817.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan - 1 Dokumen 0,00 580.149.000,00 475.683.400,00 475.683.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 92V.97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 216.327.600,00 0,00 0,00 -216.327.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00 5.02 KEUANGAN 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00
480. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 % 100 % 77.532.535.336,00 76.428.430.773,00 66.340.381.205,00 -14.633.950.976,00 62.898.584.360,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 100 % 100 % 61.918.000,00 33.999.000,00 44.074.000,00 -17.844.000,00 - - ASN 78.800.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 61.918.000,00 33.999.000,00 44.074.000,00 -17.844.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 78.800.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 100 % 100 % 73.710.141.636,00 73.509.622.173,00 63.824.849.005,00 -9.885.292.631,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 57.914.784.360,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/b ulan 57 Orang/b ulan 0,00 73.064.422.173,00 63.335.529.005,00 63.335.529.005,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 57.184.784.360,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 NON URUSAN 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00 5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00 5.02 KEUANGAN 208.918.209.115,00 193.783.590.155,00 174.069.818.379,00 -34.848.390.736,00 341.728.404.049,00 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 666.880.000,00 445.200.000,00 489.320.000,00 -177.560.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 730.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 100 % 100 % 160.301.000,00 122.432.000,00 94.664.000,00 -65.637.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 310.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 160.301.000,00 122.432.000,00 94.664.000,00 -65.637.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 310.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 7 Layanan 7 Layanan 895.637.700,00 738.324.100,00 651.662.400,00 -243.975.300,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 1.385.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120.443.000,00 15.525.500,00 37.810.000,00 -82.633.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 168.987.000,00 16.898.700,00 180.174.400,00 11.187.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 180.766.300,00 17.094.100,00 148.867.000,00 -31.899.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 280.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 85.547.400,00 39.718.800,00 65.943.000,00 -19.604.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 17.580.000,00 19.005.000,00 19.005.000,00 1.425.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 322.314.000,00 630.082.000,00 199.863.000,00 -122.451.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 420.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 93V.98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 100 % 100 % 438.000.000,00 40.253.500,00 204.149.800,00 -233.850.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 500.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 438.000.000,00 40.253.500,00 204.149.800,00 -233.850.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 500.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 100 % 100 % 2.039.652.000,00 1.871.150.000,00 1.271.832.000,00 -767.820.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 2.350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.416.100.000,00 1.540.550.000,00 847.632.000,00 -568.468.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.600.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 623.552.000,00 330.600.000,00 424.200.000,00 -199.352.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 750.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran 3 Layanan 3 Layanan 226.885.000,00 112.650.000,00 249.150.000,00 22.265.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 360.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 129.285.000,00 75.500.000,00 155.750.000,00 26.465.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 180.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 97.600.000,00 37.150.000,00 93.400.000,00 -4.200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 180.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
481. 1.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik 100 persen 100 persen 127.687.547.979,00 115.492.533.414,00 104.562.539.514,00 143.041.659.750,00 270.729.207.729,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Pedoman Pelaksanaan APBD Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu 100 persen 100 persen 2.264.061.000,00 978.579.000,00 1.171.015.800,00 -1.093.045.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 4.623.346.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 45.815.400,00 49.816.000,00 80.727.600,00 34.912.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 50.899.600,00 50.899.600,00 81.882.600,00 30.983.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 101.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 746.682.000,00 403.730.600,00 427.609.600,00 -319.072.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.491.682.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 806.000.000,00 406.947.600,00 478.347.600,00 -327.652.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.656.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 59.679.000,00 50.714.600,00 56.120.000,00 -3.559.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 119.679.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 72 Orang 72 Orang 554.985.000,00 16.470.600,00 46.328.400,00 -508.656.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.154.985.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah [deleted] Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID 40 % 5 Dokumen 40 % 5 Dokumen 957.884.600,00 226.734.000,00 220.378.000,00 -737.506.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 2.625.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 308.514.200,00 111.915.000,00 111.541.600,00 -196.972.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 850.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 4 Dokumen 183.909.600,00 22.324.000,00 21.099.000,00 -162.810.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 405.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 94V.99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 5 Dokumen 5 Dokumen 116.956.800,00 16.528.000,00 15.052.400,00 -101.904.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 460.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5 Laporan 5 Laporan 223.012.800,00 18.713.000,00 15.611.000,00 -207.401.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 560.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 5 Dokumen 5 Dokumen 125.491.200,00 57.254.000,00 57.074.000,00 -68.417.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik 100 % 100 % 1.252.179.200,00 216.178.000,00 178.735.600,00 -1.073.443.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 2.575.251.929,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 36 Dokumen 36 Dokumen 67.330.000,00 32.964.000,00 23.657.400,00 -43.672.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 141.393.252,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 17 Laporan 65.330.000,00 0,00 0,00 -65.330.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 137.193.210,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 287.966.400,00 62.578.600,00 51.594.600,00 -236.371.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 590.331.489,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 424.832.000,00 40.453.200,00 31.576.400,00 -393.255.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 870.905.805,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 33.012.000,00 4.563.800,00 3.382.400,00 -29.629.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 69.325.620,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 75 Orang 75 Orang 373.708.800,00 75.618.400,00 68.524.800,00 -305.184.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 766.102.553,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menjadi pedoman dalam kebutuhan penganggaran pengelolaan keuangan daerah 100 % 100 % 123.213.423.179,00 114.071.042.414,00 102.992.410.114,00 -20.221.013.065,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 260.905.609.800,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 12.661.768.336,00 2.000.000.000,00 1.800.000.000,00 -10.861.768.336,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 110.551.654.843,00 112.071.042.414,00 101.192.410.114,00 -9.359.244.729,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA DESA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 258.905.609.800,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 95V.100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
482. 2.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Jumlah OPD yang Tertib dalam Pengelolaan Aset Daerah 100 % 100 % 1.345.396.100,00 858.972.200,00 901.048.300,00 2.374.603.900,00 3.720.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar 100 % 100 % 1.345.396.100,00 858.972.200,00 901.048.300,00 -444.347.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 3.720.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 200.140.900,00 50.000.100,00 40.576.800,00 -159.564.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 285.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 5 Laporan 5 Laporan 65.147.400,00 7.268.000,00 11.161.200,00 -53.986.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 195.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 764.999.800,00 706.576.100,00 712.663.200,00 -52.336.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.295.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 142.000.000,00 56.420.000,00 90.435.200,00 -51.564.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 426.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 137.008.000,00 34.895.900,00 41.587.900,00 -95.420.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 411.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 2 Laporan 36.100.000,00 3.812.100,00 4.624.000,00 -31.476.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 108.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
483. 3.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap total pendapatan Persentase PAD terhadap total pendapata 6 % 6 % 2.352.729.700,00 1.003.653.768,00 2.265.849.360,00 2.027.882.260,00 4.380.611.960,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Terlaksananya Sosialisasi, Itensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6 Dokumen 9.50 % 6 Dokumen 9.50 % 2.352.729.700,00 1.003.653.768,00 2.265.849.360,00 -86.880.340,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Wajib Pajak 4.380.611.960,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 249.252.800,00 16.308.800,00 7.004.400,00 -242.248.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 528.323.800,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 333.522.800,00 42.478.800,00 29.439.400,00 -304.083.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 715.608.580,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit 2 Unit 234.984.400,00 18.823.200,00 1.597.442.210,00 1.362.457.810,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 497.258.880,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak 2 Obyek Pajak 309.503.200,00 274.792.450,00 257.532.850,00 -51.970.350,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 618.122.850,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 207.896.000,00 36.932.600,00 29.574.800,00 -178.321.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 420.155.150,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 158.308.800,00 81.494.418,00 28.761.400,00 -129.547.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 319.565.250,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 96V.101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 345.663.700,00 81.634.100,00 45.902.300,00 -299.761.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 611.043.330,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 513.598.000,00 451.189.400,00 270.192.000,00 -243.406.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 670.534.120,00 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.577.830.984,00 4.505.908.319,00 4.801.783.841,00 -3.776.047.143,00 4.510.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.577.830.984,00 4.505.908.319,00 4.801.783.841,00 -3.776.047.143,00 4.510.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 6.527.831.184,00 4.505.908.319,00 4.801.783.841,00 -1.726.047.343,00 4.510.000,00
484. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 4.656.865.484,00 3.502.969.019,00 3.859.643.541,00 -4.652.355.484,00 4.510.000,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.158.232.934,00 2.947.391.119,00 3.342.429.983,00 184.197.049,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 2.868.199.334,00 2.893.881.119,00 3.303.272.983,00 435.073.649,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 -30.200.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 90.033.800,00 33.710.000,00 19.357.000,00 -70.676.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 49.999.800,00 0,00 0,00 -49.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
485. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
486. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanan tugas dan fungsi perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 535.971.750,00 163.956.300,00 106.726.800,00 -429.244.950,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.510.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 97V.102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 29.999.750,00 10.000.000,00 4.248.500,00 -25.751.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7 Paket 206.000.000,00 0,00 4.510.000,00 -201.490.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 4.510.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 80.000.000,00 60.052.100,00 47.882.300,00 -32.117.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 15.000.000,00 10.000.200,00 7.130.000,00 -7.870.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 18.000.000,00 9.990.000,00 6.000.000,00 -12.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 186.972.000,00 73.914.000,00 36.956.000,00 -150.016.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 16.680.000,00 0,00 0,00 -16.680.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 16.680.000,00 0,00 0,00 -16.680.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 599.971.600,00 293.000.000,00 329.845.358,00 -270.126.242,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
487. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 250.000.000,00 114.000.000,00 104.910.000,00 -145.090.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
488. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 17 Laporan 17 Laporan 349.971.600,00 179.000.000,00 224.935.358,00 -125.036.242,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
489. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2 Unit 2 Unit 340.009.200,00 98.621.600,00 80.641.400,00 -259.367.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
490. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 98V.103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 60.000.000,00 48.621.600,00 40.914.400,00 -19.085.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
491. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 30.009.200,00 0,00 0,00 -30.009.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
492. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 250.000.000,00 50.000.000,00 39.727.000,00 -210.273.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
493. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
494. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indek Profesional ASN 240 Indek 240 Indek 1.870.965.700,00 1.002.939.300,00 942.140.300,00 -1.870.965.700,00 0,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Penerimaan ASN, Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK dan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Sesuai Kebutuhan 1807 asn 7 PPPk 1807 asn 7 PPPk 420.966.000,00 178.532.200,00 99.844.000,00 -321.122.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
495. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terselenggaranya Penerimaan ASN sesuai Kebutuhan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 133.972.200,00 74.451.400,00 -125.548.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
496. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 120.919.200,00 24.000.800,00 14.340.000,00 -106.579.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
497. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 100.046.800,00 20.559.200,00 11.052.600,00 -88.994.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
498. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN [deleted] Terwujudnya SK Jabatan Struktural, Fungsional dan Penilaian Kinerja ASN 80 Persen 80 Persen 899.999.900,00 249.641.700,00 302.508.900,00 -597.491.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
499. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 699.999.900,00 221.174.500,00 285.867.700,00 -414.132.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
500. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 99V.104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 28.467.200,00 16.641.200,00 -183.358.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
501. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kopetensi 20 ASN 70 Persen 20 ASN 70 Persen 450.000.000,00 574.765.400,00 539.787.400,00 89.787.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
502. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terwujudnyan ASn yang mempunyi Kompetensi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 4 Orang 4 Orang 450.000.000,00 574.765.400,00 539.787.400,00 89.787.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
503. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Meningkatnya Disiplin ASN Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kopetensi 2 Dokumen 70 Persen 2 Dokumen 70 Persen 99.999.800,00 0,00 0,00 -99.999.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
504. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terwujudnya ASN yang Disiplin dan Memiliki Kompentensi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 5 Orang 99.999.800,00 0,00 0,00 -99.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
505. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.049.999.800,00 0,00 0,00 -2.049.999.800,00 0,00
506. 1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Merit Sistem 13 Persen 13 Persen 2.049.999.800,00 0,00 0,00 -2.049.999.800,00 0,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompentensi 10 Persen 10 Persen 999.999.800,00 0,00 0,00 -999.999.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN yang belum memiliki Kompetensi Teknis 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 23 Orang 23 Orang 999.999.800,00 0,00 0,00 -999.999.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional 35 Persen 35 Persen 1.050.000.000,00 0,00 0,00 -1.050.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
507. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) PNS 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 158 Orang 158 Orang 1.050.000.000,00 0,00 0,00 -1.050.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
508. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 8.916.253.182,00 10.717.498.810,00 8.752.990.351,00 -163.262.831,00 10.093.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.916.253.182,00 10.717.498.810,00 8.752.990.351,00 -163.262.831,00 10.093.000.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.916.253.182,00 10.717.498.810,00 8.752.990.351,00 -163.262.831,00 10.093.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 100V.105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
509. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 6.693.892.682,00 7.368.399.610,00 7.057.572.547,00 951.607.318,00 7.645.500.000,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.569.098.686,00 4.312.500.214,00 4.563.872.909,00 -5.225.777,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 5.160.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/b ulan 37 Orang/b ulan 4.437.818.686,00 4.187.700.214,00 4.478.192.909,00 40.374.223,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 5.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 131.280.000,00 124.800.000,00 85.680.000,00 -45.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 160.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 200.610.000,00 704.250.200,00 386.672.000,00 186.062.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 200.610.000,00 704.250.200,00 386.672.000,00 186.062.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 927.727.500,00 1.234.273.600,00 1.170.969.900,00 243.242.400,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 1.030.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 13.000.000,00 7.902.500,00 -2.097.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.906.500,00 51.357.000,00 33.357.000,00 19.450.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 119.646.000,00 124.846.400,00 86.134.400,00 -33.511.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 130.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 9.750.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 749.925.000,00 1.000.070.200,00 998.576.000,00 248.651.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 825.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 49.664.000,00 154.015.881,00 100.269.138,00 50.605.138,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 49.664.000,00 154.015.881,00 100.269.138,00 50.605.138,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lancanya operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 823.072.496,00 681.761.000,00 710.861.000,00 -112.211.496,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 918.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 94.980.996,00 95.900.000,00 95.400.000,00 419.004,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 104.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 728.091.500,00 585.861.000,00 615.461.000,00 -112.630.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 814.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 123.720.000,00 281.598.715,00 124.927.600,00 1.207.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 132.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 101V.106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 14.000.000,00 13.986.000,00 13.986.000,00 -14.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 11.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 29.980.000,00 34.004.000,00 34.004.000,00 4.024.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 33.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 29.920.000,00 26.540.000,00 26.540.000,00 -3.380.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 33.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 49.820.000,00 207.068.715,00 50.397.600,00 577.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 INSPEKTORAT
510. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Persentase tindak lanjut temuan Kapabilitas APIP 100 88 level 3 Persen Persen level 100 88 level 3 Persen Persen level 1.917.371.100,00 2.572.551.500,00 1.231.159.404,00 194.628.900,00 2.112.000.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARA PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Terlaksananya Pengawasan Internal 100 Persen 88 Persen 100 Persen 88 Persen 1.767.386.700,00 2.220.025.300,00 770.145.800,00 -997.240.900,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 1.947.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 238.308.000,00 199.655.800,00 36.059.000,00 -202.249.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 264.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 129.837.400,00 199.466.800,00 35.870.000,00 -93.967.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 143.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 108 Laporan 108 Laporan 220.002.000,00 627.339.000,00 152.889.000,00 -67.113.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 242.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 37 Laporan 37 Laporan 49.823.400,00 67.763.600,00 37.682.200,00 -12.141.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 37 Laporan 37 Laporan 649.449.000,00 579.499.600,00 162.143.200,00 -487.305.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 715.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepaka tan 2 Kesepaka tan 329.981.000,00 296.300.500,00 277.874.000,00 -52.107.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 363.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 2 Dokumen 149.985.900,00 250.000.000,00 67.628.400,00 -82.357.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 165.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Meningkatnya Kepuasan Stakeholder MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu 100 Persen 100 Persen 149.984.400,00 352.526.200,00 461.013.604,00 311.029.204,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 165.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 12 Laporan 12 Laporan 149.984.400,00 352.526.200,00 461.013.604,00 311.029.204,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 165.000.000,00 INSPEKTORAT
511. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 88 % 88 % 304.989.400,00 776.547.700,00 464.258.400,00 30.510.600,00 335.500.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Meningkatnya kepatuhan dan implentasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi 100 Persen 100 Persen 94.994.600,00 119.988.600,00 108.832.000,00 13.837.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
512. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 104.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 94.994.600,00 119.988.600,00 108.832.000,00 13.837.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
513. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 104.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Meningkatnya kinerja OPD yang telah dilakukan pendampingan 100 Persen 100 Persen 209.994.800,00 656.559.100,00 355.426.400,00 145.431.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
514. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 231.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 102V.107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4 perangkat daerah 4 perangkat daerah 50.000.000,00 150.033.700,00 66.798.200,00 16.798.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
515. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 10 perangkat daerah 10 perangkat daerah 49.994.800,00 99.989.600,00 29.700.000,00 -20.294.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
516. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 60.000.000,00 326.541.800,00 205.303.800,00 145.303.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
517. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 66.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 2 perangkat daerah 2 perangkat daerah 50.000.000,00 79.994.000,00 53.624.400,00 3.624.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
518. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN SIBERUT UTARA 3.067.006.552,00 2.861.859.764,00 2.854.050.720,00 -212.955.832,00 3.248.112.782,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.067.006.552,00 2.861.859.764,00 2.854.050.720,00 -212.955.832,00 3.248.112.782,00 7.01 KECAMATAN 3.067.006.552,00 2.861.859.764,00 2.854.050.720,00 -212.955.832,00 3.248.112.782,00
519. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.807.977.352,00 2.708.990.764,00 2.757.971.220,00 275.135.430,00 3.083.112.782,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 40.509.000,00 33.175.000,00 18.400.000,00 -22.109.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Desa 35.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 40.509.000,00 33.175.000,00 18.400.000,00 -22.109.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 35.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan ASN 100 Persen 25 Orang / Bulan 100 Persen 25 Orang / Bulan 2.327.419.052,00 2.367.559.764,00 2.441.667.820,00 114.248.768,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai ASN 2.589.911.522,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2.197.296.052,00 2.244.559.764,00 2.350.267.820,00 152.971.768,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.456.776.222,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 130.123.000,00 123.000.000,00 91.400.000,00 -38.723.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 133.135.300,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 174.884.300,00 127.121.000,00 93.363.400,00 -81.520.900,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 152.496.760,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 2.412.500,00 2.412.500,00 2.412.500,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.653.750,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 63.486.000,00 39.565.700,00 31.868.500,00 -31.617.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 38.034.710,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.552.800,00 2.552.800,00 2.082.400,00 -470.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.808.300,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 106.433.000,00 82.590.000,00 57.000.000,00 -49.433.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 109.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 103V.108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lancarnya Operasional Perkantoran Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 2 Layanan 100 Persen 2 Layanan 194.000.000,00 134.000.000,00 162.500.000,00 -31.500.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 213.400.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.000.000,00 12.000.000,00 15.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.400.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180.000.000,00 122.000.000,00 146.900.000,00 -33.100.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 198.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 71.165.000,00 47.135.000,00 42.040.000,00 -29.125.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) OPD 92.304.500,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.535.000,00 25.125.000,00 20.030.000,00 -30.505.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.588.500,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 5.170.000,00 19.170.000,00 19.170.000,00 14.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 19.710.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 15.460.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 -12.620.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 17.006.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA
520. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan B Indek B Indek 32.895.000,00 27.600.000,00 14.455.000,00 -3.895.000,00 29.000.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya Pelayanan E-KTP B Indek B Indek 32.895.000,00 27.600.000,00 14.455.000,00 -18.440.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat 29.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 32.895.000,00 27.600.000,00 14.455.000,00 -18.440.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 29.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA
521. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan 68 Persen 68 Persen 67.966.200,00 37.814.000,00 32.014.000,00 -25.966.200,00 42.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak at 10 Lembaga K emasyarak at 67.966.200,00 37.814.000,00 32.014.000,00 -35.952.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Desa 42.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 39.999.800,00 22.284.000,00 22.284.000,00 -17.715.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 24.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 27.966.400,00 15.530.000,00 9.730.000,00 -18.236.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 18.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA
522. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/diselesaikan 100 Persen 100 Persen 127.114.000,00 46.430.000,00 31.210.500,00 -77.114.000,00 50.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 127.114.000,00 46.430.000,00 31.210.500,00 -95.903.500,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat 50.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 32.845.000,00 17.702.500,00 -82.297.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 35.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 104V.109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.114.000,00 13.585.000,00 13.508.000,00 -13.606.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA
523. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu 90 Persen 90 Persen 31.054.000,00 41.025.000,00 18.400.000,00 12.946.000,00 44.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 31.054.000,00 41.025.000,00 18.400.000,00 -12.654.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Desa 44.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 31.054.000,00 41.025.000,00 18.400.000,00 -12.654.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 44.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT UTARA KECAMATAN SIBERUT TENGAH 2.281.011.904,00 1.941.181.056,00 1.908.832.936,00 -372.178.968,00 2.458.967.260,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.281.011.904,00 1.941.181.056,00 1.908.832.936,00 -372.178.968,00 2.458.967.260,00 7.01 KECAMATAN 2.281.011.904,00 1.941.181.056,00 1.908.832.936,00 -372.178.968,00 2.458.967.260,00
524. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 1.972.013.654,00 1.753.233.056,00 1.765.824.936,00 109.970.250,00 2.081.983.904,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa 0 persen 0 persen 69.990.000,00 28.050.000,00 18.750.000,00 -51.240.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
525. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah 80.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 9 Laporan 69.990.000,00 28.050.000,00 18.750.000,00 -51.240.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
526. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 80.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima Layanan Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 0 layanan 100 Persen 25 Orang 0 layanan 100 Persen 25 Orang 1.411.670.654,00 1.445.171.056,00 1.468.083.336,00 56.412.682,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
527. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN dan Masyarakat 1.634.583.904,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.252.359.654,00 1.308.881.056,00 1.366.155.336,00 113.795.682,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
528. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.464.583.904,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 159.311.000,00 136.290.000,00 101.928.000,00 -57.383.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
529. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 170.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan yang diberikan Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah 0 persen 100 Persen 5 Layanan 0 persen 100 Persen 5 Layanan 233.613.000,00 125.842.000,00 93.621.600,00 -139.991.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
530. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat dan ASN 111.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.963.000,00 4.715.000,00 4.715.000,00 -5.248.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
531. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 69.999.000,00 60.620.000,00 45.480.000,00 -24.519.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
532. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 80.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 105V.110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.900.000,00 9.902.000,00 7.921.600,00 -1.978.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
533. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 11.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 143.751.000,00 50.605.000,00 35.505.000,00 -108.246.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
534. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Orang yang Melaksanakan Penyelenggaraan layanan Umum 14 Orang 14 Orang 246.400.000,00 149.000.000,00 180.200.000,00 -66.200.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
535. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat dan ASN 246.400.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 6.000.000,00 9.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
536. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 7.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 239.400.000,00 143.000.000,00 170.600.000,00 -68.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
537. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 239.400.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [deleted] [deleted]1 Jumlah Jenis Barang daerah yang dipelihara Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah 0 persen 100 Persen 4 Unit 0 persen 100 Persen 4 Unit 10.340.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -5.170.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
538. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 10.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.340.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -5.170.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
539. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH
540. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan B B Indek INDEKS B B Indek INDEKS 63.990.000,00 17.100.000,00 11.250.000,00 6.010.000,00 70.000.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan /Dilaksanakan( Rekam E-KTP ) Persentase Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Pemerintah Kepada camat 0 persen 300 Jiwa 0 persen 300 Jiwa 63.990.000,00 17.100.000,00 11.250.000,00 -52.740.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
541. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah 70.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 63.990.000,00 17.100.000,00 11.250.000,00 -52.740.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
542. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 70.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH
543. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daera 68 80 persen Persen 68 80 persen Persen 94.433.000,00 37.568.000,00 28.490.000,00 20.567.000,00 115.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Meniningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 0 persen B INDEKS 0 persen B INDEKS 94.433.000,00 37.568.000,00 28.490.000,00 -65.943.000,00 - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah 115.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 desa Lembaga K emasyarak atan 3 desa Lembaga K emasyarak atan 44.768.000,00 24.368.000,00 20.750.000,00 -24.018.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 50.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 49.665.000,00 13.200.000,00 7.740.000,00 -41.925.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
544. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 65.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 106V.111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
545. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan 100 Persen 100 Persen 59.950.000,00 86.180.000,00 73.928.000,00 10.050.000,00 70.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kwalitas Masyarakat akan Nilai nilai Luhur Jiwa Kebangsaan 100 Persen 100 Persen 59.950.000,00 86.180.000,00 73.928.000,00 13.978.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 70.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang Orang 150 Orang Orang 59.950.000,00 86.180.000,00 73.928.000,00 13.978.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 70.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH
546. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan Persentase laporan keuangan desa tepat waktu 100 59 Persen Persen 100 59 Persen Persen 90.625.250,00 47.100.000,00 29.340.000,00 31.358.106,00 121.983.356,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Yang Diberi Pembinaan dan Pengawasan 3 Desa 3 Desa 90.625.250,00 47.100.000,00 29.340.000,00 -61.285.250,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
547. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah 121.983.356,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 90.625.250,00 47.100.000,00 29.340.000,00 -61.285.250,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
548. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 121.983.356,00 KECAMATAN SIBERUT TENGAH KECAMATAN SIBERUT BARAT 2.155.904.538,00 1.872.958.855,00 1.854.169.342,00 -301.735.196,00 2.694.816.530,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.155.904.538,00 1.872.958.855,00 1.854.169.342,00 -301.735.196,00 2.694.816.530,00 7.01 KECAMATAN 2.155.904.538,00 1.872.958.855,00 1.854.169.342,00 -301.735.196,00 2.694.816.530,00
549. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.898.723.538,00 1.699.226.855,00 1.723.356.342,00 458.439.992,00 2.357.163.530,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 65.460.000,00 41.920.000,00 25.390.000,00 -40.070.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
550. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kecamatan Siberut Barat 85.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 9 Laporan 65.460.000,00 41.920.000,00 25.390.000,00 -40.070.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
551. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 85.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dihasikan 14 Dokumen 14 Dokumen 1.315.658.838,00 1.354.409.654,00 1.325.458.342,00 9.799.504,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
552. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kecamatan Siberut Barat 1.674.475.530,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 1.002.363.838,00 1.082.674.654,00 1.134.478.342,00 132.114.504,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
553. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.389.475.530,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen Dokumen 48 Dokumen Dokumen 313.295.000,00 271.735.000,00 190.980.000,00 -122.315.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
554. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 285.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 234.485.900,00 130.902.201,00 87.078.000,00 -147.407.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
555. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kecamatan Siberut Barat 219.344.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 107V.112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.844.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00 -1.354.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
556. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 6.844.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 45.006.200,00 45.265.401,00 32.134.600,00 -12.871.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
557. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.302.700,00 1.691.800,00 1.353.400,00 -949.300,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
558. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.500.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 181.333.000,00 79.455.000,00 49.100.000,00 -132.233.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
559. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan 5 Unit 5 Unit 39.604.800,00 0,00 80.000.000,00 40.395.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
560. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kecamatan Siberut Barat 91.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 22.200.000,00 0,00 80.000.000,00 57.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
561. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 36.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 17.404.800,00 0,00 0,00 -17.404.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
562. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 238.344.000,00 162.000.000,00 196.200.000,00 -42.144.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kecamatan Siberut Barat 272.344.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 24.000.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 24.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 238.344.000,00 138.000.000,00 168.600.000,00 -69.744.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 248.344.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 5.170.000,00 9.995.000,00 9.230.000,00 4.060.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
563. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kecamatan Siberut Barat 15.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 5.170.000,00 9.995.000,00 9.230.000,00 4.060.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
564. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT
565. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 100 Persen 73.230.000,00 32.085.000,00 20.235.000,00 -3.230.000,00 70.000.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen Kependudukan 500 Orang 500 Orang 73.230.000,00 32.085.000,00 20.235.000,00 -52.995.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
566. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat Kecamatan Siberut Barat 70.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 108V.113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 7 Laporan 73.230.000,00 32.085.000,00 20.235.000,00 -52.995.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
567. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 70.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT
568. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 100 Persen 43.266.000,00 38.553.000,00 33.778.000,00 24.196.000,00 67.462.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 Lembaga 15 Lembaga 43.266.000,00 38.553.000,00 33.778.000,00 -9.488.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
569. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Masyarakat Kecamatan Siberut Barat 67.462.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 Lembaga Lembaga K emasyarak atan 15 Lembaga Lembaga K emasyarak atan 22.460.000,00 20.215.000,00 20.215.000,00 -2.245.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
570. 3.Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) 32.462.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 20.806.000,00 18.338.000,00 13.563.000,00 -7.243.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
571. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 35.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT
572. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 25.685.000,00 62.029.000,00 50.580.000,00 79.506.000,00 105.191.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Konflik Trantibmas yang diselesaikan 6 Dokumen 6 Dokumen 25.685.000,00 62.029.000,00 50.580.000,00 24.895.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
573. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat Kecamatan Siberut Barat 105.191.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 3.140.000,00 47.700.000,00 40.100.000,00 36.960.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
574. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 74.960.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 22.545.000,00 14.329.000,00 10.480.000,00 -12.065.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
575. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.231.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT
576. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terkelolanya Keuangan Pemerintahan Desa yang Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 115.000.000,00 41.065.000,00 26.220.000,00 -20.000.000,00 95.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Peggunaan Aset Desa 30 Dokumen 30 Dokumen 115.000.000,00 41.065.000,00 26.220.000,00 -88.780.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
577. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat Kecamatan Siberut Barat 95.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 115.000.000,00 41.065.000,00 26.220.000,00 -88.780.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
578. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 95.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 2.184.886.844,00 1.836.062.685,00 1.764.055.993,00 -420.830.851,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.184.886.844,00 1.836.062.685,00 1.764.055.993,00 -420.830.851,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.184.886.844,00 1.836.062.685,00 1.764.055.993,00 -420.830.851,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 109V.114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
579. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pesersentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah 12 Orang 12 Orang 1.899.683.844,00 1.657.586.685,00 1.626.795.993,00 -1.899.683.844,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Orang 12 Orang 59.995.000,00 20.532.000,00 11.556.000,00 -48.439.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
580. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen Laporan 4 Dokumen Laporan 59.995.000,00 20.532.000,00 11.556.000,00 -48.439.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
581. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan 12 Orang 12 Orang 1.265.672.194,00 1.289.744.685,00 1.289.969.193,00 24.296.999,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
582. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.115.672.194,00 1.187.762.685,00 1.215.788.193,00 100.115.999,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
583. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 101.982.000,00 74.181.000,00 -75.819.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
584. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lancarnya Penyediaan Logistik Kantor, Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan,Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan 4 Laporan 4 Laporan 171.295.650,00 129.120.000,00 81.880.800,00 -89.414.850,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
585. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -3.700.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
586. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 52.477.750,00 39.698.100,00 27.311.900,00 -25.165.850,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
587. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.923.900,00 2.750.900,00 2.300.900,00 -9.623.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
588. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 110V.115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 99.994.000,00 83.471.000,00 49.068.000,00 -50.926.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
589. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 2 Laporan 2 Laporan 74.527.000,00 48.020.000,00 48.020.000,00 -26.507.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
590. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 33.092.000,00 18.360.000,00 18.360.000,00 -14.732.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
591. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 41.435.000,00 29.660.000,00 29.660.000,00 -11.775.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
592. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa tenaga administrasi, kebersihan kantor, jasa keamanan, operator kapal 4 Dokumen 4 Dokumen 233.272.000,00 165.000.000,00 190.200.000,00 -43.072.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
593. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 7.000.000,00 12.000.000,00 15.600.000,00 8.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
594. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 226.272.000,00 153.000.000,00 174.600.000,00 -51.672.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
595. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 2 Paket 2 Paket 94.922.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -89.752.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
596. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 29.992.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -24.822.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
597. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 39.955.000,00 0,00 0,00 -39.955.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
598. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 111V.116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.975.000,00 0,00 0,00 -24.975.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
599. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
600. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan 100 Orang 100 Orang 42.482.000,00 15.872.000,00 3.530.000,00 -42.482.000,00 0,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan pemerintahahn yang dilimpahkan 100 Orang 100 Orang 42.482.000,00 15.872.000,00 3.530.000,00 -38.952.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
601. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 42.482.000,00 15.872.000,00 3.530.000,00 -38.952.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
602. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
603. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN tersedianya layanan pemberdayaan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 69.418.000,00 41.209.000,00 34.370.000,00 -69.418.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tersedianya layanan pemberdayaan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 69.418.000,00 41.209.000,00 34.370.000,00 -35.048.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
604. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 34.996.000,00 25.678.000,00 25.678.000,00 -9.318.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
605. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 34.422.000,00 15.531.000,00 8.692.000,00 -25.730.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
606. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
607. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM tersedianya layanan urusan pemerintahan umum 150 Orang 150 Orang 113.305.000,00 102.069.000,00 89.408.000,00 -113.305.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah tersedianya layanan urusan pemerintahan umum 150 Orang 150 Orang 113.305.000,00 102.069.000,00 89.408.000,00 -23.897.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
608. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 88.305.000,00 88.963.000,00 81.595.000,00 -6.710.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
609. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 13.106.000,00 7.813.000,00 -17.187.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
610. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 112V.117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
611. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu 3 Laporan 3 Laporan 59.998.000,00 19.326.000,00 9.952.000,00 -59.998.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tersedianya layanan fasilitasi dan koordinasi desa 3 Laporan 3 Laporan 59.998.000,00 19.326.000,00 9.952.000,00 -50.046.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
612. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 59.998.000,00 19.326.000,00 9.952.000,00 -50.046.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
613. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA KECAMATAN SIBERUT SELATAN 3.118.777.762,00 2.449.367.826,00 2.410.038.629,00 -708.739.133,00 3.380.400.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.118.777.762,00 2.449.367.826,00 2.410.038.629,00 -708.739.133,00 3.380.400.000,00 7.01 KECAMATAN 3.118.777.762,00 2.449.367.826,00 2.410.038.629,00 -708.739.133,00 3.380.400.000,00
614. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.705.544.962,00 2.251.492.926,00 2.309.452.129,00 201.855.038,00 2.907.400.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 47.751.500,00 27.000.000,00 24.600.000,00 -23.151.500,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 51.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 47.751.500,00 27.000.000,00 24.600.000,00 -23.151.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 51.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Kesejahteraan ASN 100 Persen 17 Orang/B ulan 100 Persen 17 Orang/B ulan 1.826.308.432,00 1.875.278.676,00 1.935.875.879,00 109.567.447,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 2.000.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.670.394.432,00 1.825.068.676,00 1.897.215.879,00 226.821.447,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.850.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 155.914.000,00 50.210.000,00 38.660.000,00 -117.254.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 150.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Kali/laporan 1 Laporan 1 Paket 2 Paket 6 Paket 12 Kali/laporan 1 Laporan 1 Paket 2 Paket 6 Paket 277.607.250,00 146.434.250,00 115.306.250,00 -162.301.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 282.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.486.250,00 6.861.250,00 6.256.250,00 -2.230.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 11.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 67.532.000,00 58.813.000,00 57.470.000,00 -10.062.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 67.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.140.000,00 7.820.000,00 5.550.000,00 -3.590.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 31.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 162.449.000,00 72.940.000,00 46.030.000,00 -116.419.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 163.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 unit/tahun 10 unit/tahun 162.862.250,00 6.500.000,00 6.500.000,00 -156.362.250,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 165.600.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 113V.118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.600.000,00 0,00 0,00 -35.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 35.600.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 12.103.650,00 0,00 0,00 -12.103.650,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 115.158.600,00 6.500.000,00 6.500.000,00 -108.658.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 120.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Layanan Operasinal Perkantoran 100 Persen 100 Persen 225.800.000,00 141.000.000,00 172.500.000,00 -53.300.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 229.800.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 26.000.000,00 12.000.000,00 15.600.000,00 -10.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 199.800.000,00 129.000.000,00 156.900.000,00 -42.900.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 199.800.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran 100 Persen 5 unit/tahun 100 Persen 5 unit/tahun 165.215.530,00 55.280.000,00 54.670.000,00 -110.545.530,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 179.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 80.654.000,00 53.250.000,00 53.250.000,00 -27.404.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 81.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 9.210.000,00 2.030.000,00 1.420.000,00 -7.790.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 16.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 44.700.000,00 0,00 0,00 -44.700.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 46.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.651.530,00 0,00 0,00 -30.651.530,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 36.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN
615. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan B Indek B Indek 72.776.600,00 37.431.900,00 9.250.000,00 4.223.400,00 77.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan B Indeks B Indeks 32.908.000,00 13.200.000,00 0,00 -32.908.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 36.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.908.000,00 13.200.000,00 0,00 -32.908.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 36.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan B Indeks B Indeks 39.868.600,00 24.231.900,00 9.250.000,00 -30.618.600,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 41.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 39.868.600,00 24.231.900,00 9.250.000,00 -30.618.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 41.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN
616. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan 100 persen 100 persen 120.259.200,00 41.701.000,00 30.313.000,00 -8.259.200,00 112.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan 100 Persen 100 Persen 120.259.200,00 41.701.000,00 30.313.000,00 -89.946.200,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 112.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 29.996.000,00 20.373.000,00 20.373.000,00 -9.623.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 41.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 90.263.200,00 21.328.000,00 9.940.000,00 -80.323.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 71.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN
617. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan 100 Persen 100 Persen 117.102.000,00 93.897.000,00 51.823.500,00 44.898.000,00 162.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan 100 Persen 100 Persen 117.102.000,00 93.897.000,00 51.823.500,00 -65.278.500,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 162.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 114V.119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 87.690.000,00 80.757.000,00 44.511.000,00 -43.179.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 131.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.412.000,00 13.140.000,00 7.312.500,00 -22.099.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 31.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN
618. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu 88 90 Persen Persen 88 90 Persen Persen 103.095.000,00 24.845.000,00 9.200.000,00 18.905.000,00 122.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 103.095.000,00 24.845.000,00 9.200.000,00 -93.895.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Kecamatan Siberut Selatan 122.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 67.279.000,00 18.800.000,00 9.200.000,00 -58.079.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 81.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 35.816.000,00 6.045.000,00 0,00 -35.816.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 41.000.000,00 KECAMATAN SIBERUT SELATAN KECAMATAN SIPORA UTARA 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00 7.01 KECAMATAN 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00
619. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusun perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.319.314.882,00 2.044.308.053,00 2.079.972.754,00 497.461.118,00 2.816.776.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 80 Persen 80 Persen 63.941.800,00 50.000.000,00 22.027.600,00 -41.914.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
620. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Desa di Kecamatan Sipora Utara 80.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 0,00 50.000.000,00 22.027.600,00 22.027.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
621. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 80.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7 NON URUSAN 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00 7.01 KECAMATAN 2.558.341.082,00 2.215.279.853,00 2.186.351.354,00 -371.989.728,00 3.204.226.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan 100 Persen 100 Persen 1.414.901.182,00 1.535.779.963,00 1.601.287.864,00 186.386.682,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
622. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN OPD Kecamatan Sipora Utara 1.712.564.300,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.388.261.182,00 1.515.979.963,00 1.581.487.864,00 193.226.682,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
623. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.673.564.300,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 26.640.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 -6.840.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
624. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 39.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 115V.120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah 100 Persen 100 Persen 201.038.200,00 146.068.100,00 102.997.300,00 -98.040.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
625. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Staff Kecamatan Sipora Utara 252.500.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 21.000.000,00 5.090.000,00 5.090.000,00 -15.910.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
626. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 16.888.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -11.838.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
627. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 76.472.200,00 64.894.100,00 47.684.100,00 -28.788.100,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
628. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 80.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 11.700.000,00 15.144.000,00 12.243.200,00 543.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
629. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 12.500.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 74.978.000,00 55.890.000,00 32.930.000,00 -42.048.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
630. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 85.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75 Persen 75 Persen 166.067.700,00 41.630.000,00 41.630.000,00 -124.437.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
631. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Staff Kantor Camat Sipora Utara 177.067.700,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 35 Unit 35 Unit 40.367.700,00 0,00 0,00 -40.367.700,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
632. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 40.367.700,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 125.700.000,00 41.630.000,00 41.630.000,00 -84.070.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
633. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 136.700.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan penunjang pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 361.216.000,00 216.000.000,00 262.200.000,00 -99.016.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
634. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara 374.144.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 26.000.000,00 29.600.000,00 4.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
635. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 336.216.000,00 190.000.000,00 232.600.000,00 -103.616.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
636. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 349.144.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 116V.121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 80 Persen 80 Persen 112.150.000,00 54.829.990,00 49.829.990,00 -62.320.010,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
637. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Staff Kantor Camat Sipora Utara 220.500.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.790.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 -15.790.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
638. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 68.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 23.010.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -17.840.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
639. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 27.500.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 10.350.000,00 3.410.000,00 3.410.000,00 -6.940.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
640. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 25.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 28.000.000,00 6.249.990,00 6.249.990,00 -21.750.010,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 100.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA
641. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara B Indek B Indek 59.082.200,00 20.184.000,00 8.010.200,00 50.917.800,00 110.000.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat 2 Urusan 2 Urusan 59.082.200,00 20.184.000,00 8.010.200,00 -51.072.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
642. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat Sipora Utara 110.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 85 Laporan 85 Laporan 30.000.000,00 9.945.000,00 1.950.000,00 -28.050.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
643. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 150 Laporan 150 Laporan 29.082.200,00 10.239.000,00 6.060.200,00 -23.022.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
644. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA
645. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan 62 Persen 62 Persen 50.249.000,00 31.102.800,00 24.518.800,00 12.201.000,00 62.450.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 65 Persen 65 Persen 50.249.000,00 31.102.800,00 24.518.800,00 -25.730.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
646. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara 62.450.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga K emasyarak atan 12 Lembaga K emasyarak atan 21.249.000,00 15.016.000,00 15.016.000,00 -6.233.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
647. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 29.000.000,00 16.086.800,00 9.502.800,00 -19.497.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
648. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 32.450.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA
649. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik di wilayah Kecamatan yang ditangani / diselesaikan 100 Persen 100 Persen 68.145.000,00 59.685.000,00 46.429.600,00 61.855.000,00 130.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 68.145.000,00 59.685.000,00 46.429.600,00 -21.715.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
650. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat Sipora Utara 130.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 117V.122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 36 Orang 36 Orang 40.145.000,00 44.290.000,00 31.034.600,00 -9.110.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
651. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 100.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 28.000.000,00 15.395.000,00 15.395.000,00 -12.605.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
652. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA
653. 4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu 100 % Persen 100 % Persen 61.550.000,00 60.000.000,00 27.420.000,00 23.450.000,00 85.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi 100 % Persen 100 % Persen 61.550.000,00 60.000.000,00 27.420.000,00 -34.130.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
654. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Aparatur Desa 85.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 61.550.000,00 60.000.000,00 27.420.000,00 -34.130.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
655. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 85.000.000,00 KECAMATAN SIPORA UTARA KECAMATAN SIPORA SELATAN 3.036.780.284,00 2.830.212.916,00 2.836.812.769,00 -199.967.515,00 2.415.529.030,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.036.780.284,00 2.830.212.916,00 2.836.812.769,00 -199.967.515,00 2.415.529.030,00 7.01 KECAMATAN 3.036.780.284,00 2.830.212.916,00 2.836.812.769,00 -199.967.515,00 2.415.529.030,00
656. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Pe rencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.851.185.484,00 2.619.277.916,00 2.667.761.769,00 -690.656.454,00 2.160.529.030,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 29.950.000,00 31.500.000,00 25.500.000,00 -4.450.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terlaksannya Monitoring dan Evalusai di Tk.Kecamatan 40.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 29.950.000,00 31.500.000,00 25.500.000,00 -4.450.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 40.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang 24 Orang 2.109.314.484,00 2.206.964.416,00 2.289.946.269,00 180.631.785,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.622.990.830,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.040.074.484,00 2.166.914.416,00 2.253.346.269,00 213.271.785,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.592.990.830,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23 Dokumen 23 Dokumen 69.240.000,00 40.050.000,00 36.600.000,00 -32.640.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Pekerjaan yang dilaksanakan 5 Paket 5 Paket 119.097.000,00 155.813.500,00 92.615.500,00 -26.481.500,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.999.900,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000,00 5.001.500,00 5.001.500,00 1.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 5.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.720.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 3.280.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.999.000,00 0,00 0,00 -9.999.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 999.900,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 60.584.000,00 52.654.000,00 47.494.000,00 -13.090.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 118V.123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 36.794.000,00 83.158.000,00 30.120.000,00 -6.674.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Lektop yang tersedia Jumlah Pengadaan Lektop yang tersedia 1 unit 4 unit 1 unit 4 unit 34.600.000,00 0,00 0,00 -34.600.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pengadaan Lektop 28.338.300,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 34.600.000,00 0,00 0,00 -34.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 28.338.300,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 3 Rekening 348.088.000,00 180.000.000,00 232.200.000,00 -115.888.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 133.200.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Rekening Laporan 3 Rekening Laporan 20.200.000,00 24.000.000,00 27.600.000,00 7.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 24.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Orang Laporan 7 Orang Laporan 327.888.000,00 156.000.000,00 204.600.000,00 -123.288.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 109.200.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Gedung bangunan Kantor 2 Paket 2 Paket 210.136.000,00 45.000.000,00 27.500.000,00 -182.636.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pemeliharaan Bagunan Gedung Kantor 210.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.136.000,00 45.000.000,00 27.500.000,00 -172.636.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN
657. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pelayanan Publik Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan 100 75 80 85 B B Persen Laporan Laporan Persen Indek Indek 100 75 80 85 B B Persen Laporan Laporan Persen Indek Indek 45.000.000,00 40.000.000,00 29.910.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Efektifitas yang dilaksankan di Tingkat Kecamatan dan Desa 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 15.270.000,00 -4.730.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaam Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 15.270.000,00 -4.730.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 20.000.000,00 14.640.000,00 -10.360.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 55.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 5.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 14.640.000,00 -5.360.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN
658. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 33.819.800,00 60.000.000,00 44.110.000,00 6.180.200,00 40.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Perencanaan Pembangunan Pembangunan di Tk Kecamatan 200 Orang 200 Orang 13.819.800,00 20.000.000,00 11.250.000,00 -2.569.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Perencanaan Pembangunan 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 200 Lembaga K emasyarak atan 200 Lembaga K emasyarak atan 13.819.800,00 20.000.000,00 11.250.000,00 -2.569.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 119V.124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoral Pancasila 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 40.000.000,00 32.860.000,00 12.860.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoralkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 45 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 50 Keluarga 20.000.000,00 40.000.000,00 32.860.000,00 12.860.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN
659. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan 100 Persen 100 Persen 56.775.000,00 90.935.000,00 81.781.000,00 33.225.000,00 90.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Tk Kecamatan Jumlah Peserta HUT-RI Tahun 1945 Jumlah yang Hadir dalam Perayaan HUT-RI 1945 1 Laporan 400 Orang 1 Laporan 400 Orang 56.775.000,00 90.935.000,00 81.781.000,00 25.006.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Peningkatan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika 90.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 400 Orang 400 Orang 46.775.000,00 90.935.000,00 81.781.000,00 35.006.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 80.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN
660. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan pengawasan Keuangan dan Aset Desa 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 20.000.000,00 13.250.000,00 0,00 50.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Pengawasan dan pembinaan Keuangan dan Aset Desa 7 Dessa 7 Dessa 50.000.000,00 20.000.000,00 13.250.000,00 -36.750.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Terwujudnya Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Keuangan Aset Desa yang tersusun 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 20.000.000,00 13.250.000,00 -36.750.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIPORA SELATAN KECAMATAN PAGAI UTARA 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00 7.01 KECAMATAN 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00
661. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.120.298.474,00 1.895.554.792,00 1.841.654.070,00 4.081.609.932,00 6.201.908.406,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN 100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen 1.417.290.474,00 1.489.774.792,00 1.463.094.070,00 45.803.596,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kantor Kecamatan 1.797.959.406,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang O rang/bulan 13 Orang O rang/bulan 1.221.834.474,00 1.360.174.792,00 1.392.194.070,00 170.359.596,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.626.620.106,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15 Dokumen 15 Dokumen 195.456.000,00 129.600.000,00 70.900.000,00 -124.556.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 171.339.300,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 75 persen 75 persen 336.856.000,00 220.780.000,00 144.360.000,00 -192.496.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kantor Kecamatan 528.893.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 60.495.000,00 45.420.000,00 26.240.000,00 -34.255.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 233.200.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 120V.125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 63.000.000,00 53.133.600,00 53.133.600,00 -9.866.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 64.560.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 12.100.000,00 8.036.400,00 8.036.400,00 -4.063.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 11.133.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 201.261.000,00 114.190.000,00 56.950.000,00 -144.311.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 220.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 95 persen 95 persen 1.152.000,00 0,00 0,00 -1.152.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kantor Kecamatan 3.500.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.152.000,00 0,00 0,00 -1.152.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 3.500.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 70 persen 70 persen 351.000.000,00 185.000.000,00 234.200.000,00 -116.800.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kantor Kecamatan 364.056.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.240.000,00 12.000.000,00 15.600.000,00 3.360.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 13.200.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 338.760.000,00 173.000.000,00 218.600.000,00 -120.160.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 350.856.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sebagai penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90 persen 90 persen 14.000.000,00 0,00 0,00 -14.000.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Pegawai Kantor Kecamatan 11.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 11.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7 NON URUSAN 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00 7.01 KECAMATAN 2.459.634.274,00 2.028.474.792,00 1.929.904.070,00 -529.730.204,00 6.713.558.406,00
662. 1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan 95 95 persen Persen 95 95 persen Persen 120.500.800,00 49.550.000,00 42.350.000,00 45.899.200,00 166.400.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan 95 Persen 95 Persen 58.400.000,00 13.600.000,00 7.600.000,00 -50.800.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat 110.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 58.400.000,00 13.600.000,00 7.600.000,00 -50.800.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 110.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan di kelurahan 12 Lembaga K emasyarak at 12 Lembaga K emasyarak at 62.100.800,00 35.950.000,00 34.750.000,00 -27.350.800,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat 56.400.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Lembaga K emasyarak atan 12 Lembaga K emasyarak atan 62.100.800,00 35.950.000,00 34.750.000,00 -27.350.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 56.400.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA
663. 2.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan 100 100 % Persen 100 100 % Persen 59.544.000,00 5.850.000,00 0,00 121.956.000,00 181.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 121V.126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Keatuan Republik Indonesia Republik Persentase Konflik Di Wilayah Kecamatan Yang Ditangani/ Diselesaikan 100 Persen 150 Orang 100 Persen 150 Orang 59.544.000,00 5.850.000,00 0,00 -59.544.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Masyarakat 181.500.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 54.430.000,00 5.850.000,00 0,00 -54.430.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 148.500.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.114.000,00 0,00 0,00 -5.114.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 33.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA
664. 3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu 90 Persen 90 Persen 159.291.000,00 77.520.000,00 45.900.000,00 4.459.000,00 163.750.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang difasiltasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu 3 Dokumen 90 Persen 3 Dokumen 90 Persen 159.291.000,00 77.520.000,00 45.900.000,00 -113.391.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Semua Kelurahan 163.750.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 73.884.000,00 32.400.000,00 25.200.000,00 -48.684.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 73.000.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 85.407.000,00 45.120.000,00 20.700.000,00 -64.707.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 90.750.000,00 KECAMATAN PAGAI UTARA KECAMATAN PAGAI SELATAN 2.677.368.302,00 2.118.561.000,00 1.992.192.650,00 -685.175.652,00 3.073.521.094,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.677.368.302,00 2.118.561.000,00 1.992.192.650,00 -685.175.652,00 3.073.521.094,00 7.01 KECAMATAN 2.677.368.302,00 2.118.561.000,00 1.992.192.650,00 -685.175.652,00 3.073.521.094,00
665. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.271.372.302,00 1.962.187.000,00 1.904.669.650,00 351.493.232,00 2.622.865.534,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi KInerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 99.984.000,00 101.020.000,00 53.450.000,00 -46.534.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 110.982.240,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Laporan 48 Laporan 99.984.000,00 101.020.000,00 53.450.000,00 -46.534.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 110.982.240,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.434.806.302,00 1.485.813.201,00 1.504.186.851,00 69.380.549,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 1.694.277.274,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.274.806.302,00 1.369.801.001,00 1.430.725.251,00 155.918.949,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.516.677.274,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 48 Dokumen 160.000.000,00 116.012.200,00 73.461.600,00 -86.538.400,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 177.600.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 321.410.000,00 176.336.000,00 106.100.000,00 -215.310.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 356.787.300,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 122V.127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 985.000,00 985.000,00 -515.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.665.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 52.800.000,00 21.527.000,00 21.527.000,00 -31.273.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 58.608.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 49.980.000,00 29.954.000,00 21.148.000,00 -28.832.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.500.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.990.000,00 2.000.000,00 1.580.000,00 -15.410.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 18.858.900,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 36 Laporan 200.140.000,00 121.870.000,00 60.860.000,00 -139.280.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 222.155.400,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.090.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 1.209.900,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.090.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.209.900,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 319.032.000,00 177.800.000,00 220.700.000,00 -98.332.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 354.125.520,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 5.328.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 314.232.000,00 173.000.000,00 212.300.000,00 -101.932.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 348.797.520,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 95.050.000,00 20.127.799,00 19.142.799,00 -75.907.201,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 105.483.300,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 15.000.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -9.830.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 16.650.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 5.030.000,00 9.950.000,00 8.965.000,00 3.935.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 5.583.300,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.020.000,00 5.007.799,00 5.007.799,00 -70.012.201,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 83.250.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN
666. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan B Indeks B Indeks 60.000.000,00 35.000.000,00 19.279.000,00 6.600.000,00 66.600.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan B Indeks B Indeks 60.000.000,00 35.000.000,00 19.279.000,00 -40.721.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 66.600.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 35.000.000,00 19.279.000,00 -40.721.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 66.600.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN
667. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 16.638.000,00 12.228.000,00 5.500.000,00 55.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 16.638.000,00 12.228.000,00 -37.772.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 55.500.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 25.000.000,00 11.588.000,00 11.088.000,00 -13.912.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 27.750.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000,00 5.050.000,00 1.140.000,00 -23.860.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 27.750.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN
668. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/ diselesaikan 100 Persen 100 Persen 145.996.000,00 12.656.000,00 5.616.000,00 16.059.560,00 162.055.560,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/ diselesaikan 100 Persen 100 Persen 145.996.000,00 12.656.000,00 5.616.000,00 -140.380.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 162.055.560,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 123V.128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 95.996.000,00 5.156.000,00 3.282.000,00 -92.714.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 106.555.560,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 7.500.000,00 2.334.000,00 -47.666.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.500.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN
669. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 92.080.000,00 50.400.000,00 16.500.000,00 166.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 92.080.000,00 50.400.000,00 -99.600.000,00 - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) - 166.500.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 150.000.000,00 92.080.000,00 50.400.000,00 -99.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 166.500.000,00 KECAMATAN PAGAI SELATAN KECAMATAN SIKAKAP 3.127.606.070,00 2.896.876.869,00 2.925.638.883,00 -201.967.187,00 3.534.207.340,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.127.606.070,00 2.896.876.869,00 2.925.638.883,00 -201.967.187,00 3.534.207.340,00 7.01 KECAMATAN 3.127.606.070,00 2.896.876.869,00 2.925.638.883,00 -201.967.187,00 3.534.207.340,00
670. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 2.917.035.770,00 2.721.660.269,00 2.796.128.283,00 409.306.570,00 3.326.342.340,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 14.500.000,00 21.550.000,00 10.730.000,00 -3.770.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
671. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 15.950.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 14.500.000,00 21.550.000,00 10.730.000,00 -3.770.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
672. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.950.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 2.477.309.770,00 2.449.016.869,00 2.552.597.483,00 75.287.713,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
673. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 2.910.916.090,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2.280.222.770,00 2.309.576.869,00 2.452.807.483,00 172.584.713,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
674. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 2.702.928.090,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 197.087.000,00 139.440.000,00 99.790.000,00 -97.297.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
675. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 207.988.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 209.614.000,00 134.723.400,00 85.230.800,00 -124.383.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
676. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 187.204.250,00 KECAMATAN SIKAKAP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 124V.129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket Paket 7 Paket Paket 7.565.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 -3.905.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
677. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 9.500.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.000.000,00 18.004.500,00 18.003.600,00 3.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
678. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 20.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.720.000,00 41.050.900,00 27.477.200,00 -23.242.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
679. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 50.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 133.329.000,00 72.008.000,00 36.090.000,00 -97.239.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
680. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 107.704.250,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 205.272.000,00 111.200.000,00 142.400.000,00 -62.872.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
681. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 202.272.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 33.000.000,00 9.000.000,00 12.600.000,00 -20.400.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
682. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 30.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 orang/bulan Laporan 10 orang/bulan Laporan 172.272.000,00 102.200.000,00 129.800.000,00 -42.472.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
683. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 172.272.000,00 KECAMATAN SIKAKAP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 125V.130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Sikakap 100 persen 100 persen 10.340.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -5.170.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
684. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 10.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 10.340.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 -5.170.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
685. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 10.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP
686. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sikakap Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah B B Indek Indeks B B Indek Indeks 18.480.000,00 23.350.000,00 11.700.000,00 -18.480.000,00 0,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase terpenuhi dokumen kependudukan masyarakat 1 Laporan 1 Sub Kegiatan 55 persen 1 Laporan 1 Sub Kegiatan 55 persen 18.480.000,00 23.350.000,00 11.700.000,00 -6.780.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
687. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 0,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 18.480.000,00 23.350.000,00 11.700.000,00 -6.780.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
688. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 0,00 KECAMATAN SIKAKAP
689. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan 100 68 persen persen 100 68 persen persen 50.416.800,00 40.686.600,00 37.386.600,00 3.083.200,00 53.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Layanan Koordinasi Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Penberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 1 Sub Kegiatan 3 Lembaga Kemasyara kat 50 persen 65 persen 1 Sub Kegiatan 3 Lembaga Kemasyara kat 50 persen 65 persen 50.416.800,00 40.686.600,00 37.386.600,00 -13.030.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
690. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 53.500.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyara katan 3 Lembaga Kemasyara katan 39.988.800,00 40.686.600,00 37.386.600,00 -2.602.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
691. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 40.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.428.000,00 0,00 0,00 -10.428.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
692. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 13.500.000,00 KECAMATAN SIKAKAP
693. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 106.773.500,00 62.930.000,00 56.124.000,00 2.591.500,00 109.365.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 126V.131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Layanan 250 Orang 1 Layanan 250 Orang 106.773.500,00 62.930.000,00 56.124.000,00 -50.649.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
694. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 109.365.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 95.750.000,00 57.360.000,00 53.436.000,00 -42.314.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
695. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 95.749.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.023.500,00 5.570.000,00 2.688.000,00 -8.335.500,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
696. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 13.616.000,00 KECAMATAN SIKAKAP
697. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu 100 90 persen Persen 100 90 persen Persen 34.900.000,00 48.250.000,00 24.300.000,00 10.100.000,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentasi Jumlah dan Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan 3 desa 75 persen 3 desa 75 persen 34.900.000,00 48.250.000,00 24.300.000,00 -10.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
698. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Kecamatan Sikakap 45.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Desa Dokumen 3 Desa Dokumen 34.900.000,00 48.250.000,00 24.300.000,00 -10.600.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
699. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 45.000.000,00 KECAMATAN SIKAKAP KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00
700. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Parsentase Kebutuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 1.595.859.974,00 1.545.120.775,00 1.543.195.146,00 435.140.026,00 2.031.000.000,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kesejahteraan ASN 100 Persen 100 Persen 990.948.854,00 1.132.977.255,00 1.175.499.306,00 184.550.452,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
701. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 1.255.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 127V.132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 943.068.854,00 1.078.977.255,00 1.121.499.306,00 178.430.452,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
702. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 1.200.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 47.880.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 6.120.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
703. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 55.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya sumber daya ASN 70 Persen 70 Persen 3.050.000,00 0,00 0,00 -3.050.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
704. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 60.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 3.050.000,00 0,00 0,00 -3.050.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
705. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 60.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 Pessen 100 Pessen 253.260.600,00 162.668.600,00 105.620.920,00 -147.639.680,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
706. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) asn 300.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 3.725.000,00 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
707. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 8.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 77.056.600,00 65.780.600,00 51.553.720,00 -25.502.880,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
708. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 90.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.564.000,00 12.564.000,00 10.035.200,00 -2.528.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
709. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 15.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 128V.133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 8 Dokumen 9.990.000,00 8.595.000,00 4.305.000,00 -5.685.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
710. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 12.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 149.925.000,00 72.004.000,00 36.002.000,00 -113.923.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
711. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 175.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD 100 Persen 100 Persen 105.226.520,00 102.594.920,00 102.594.920,00 -2.631.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
712. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) ASN 150.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 4.331.600,00 0,00 0,00 -4.331.600,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
713. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 30.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 100.894.920,00 102.594.920,00 102.594.920,00 1.700.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
714. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 120.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 208.144.000,00 119.000.000,00 131.600.000,00 -76.544.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
715. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 226.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
716. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 26.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 11 Laporan 183.144.000,00 95.000.000,00 107.600.000,00 -75.544.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
717. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 200.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 129V.134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja Pelaksanaan Tupoksi OPD 100 Parsen 100 Parsen 35.230.000,00 27.880.000,00 27.880.000,00 -7.350.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
718. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) ASN 40.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 0,00 17.650.000,00 17.650.000,00 17.650.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
719. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 27.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 NON URUSAN 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 0,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
720. 10.Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) 12.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 NON URUSAN 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.382.070.374,00 5.124.513.388,00 4.619.965.459,00 2.237.895.085,00 4.851.000.000,00
721. 1.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Parsentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 Persen 100 Persen 200.004.000,00 1.319.267.213,00 1.571.191.513,00 1.049.996.000,00 1.250.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan 100 Persen 100 Persen 200.004.000,00 1.319.267.213,00 1.571.191.513,00 1.371.187.513,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Pelajar 1.250.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - 40 Orang 0,00 0,00 142.100.000,00 142.100.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 250.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 54 Orang 54 Orang 200.004.000,00 1.319.267.213,00 1.429.091.513,00 1.229.087.513,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
722. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 1.000.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
723. 2.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 341.138.000,00 643.223.000,00 630.045.000,00 408.862.000,00 750.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Meningkatnya partisipasi masyarakat berdemokrasi 85 Parsen 85 Parsen 341.138.000,00 643.223.000,00 630.045.000,00 288.907.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
724. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Partai Politik 750.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 130V.135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 341.138.000,00 643.223.000,00 630.045.000,00 288.907.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
725. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 750.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
726. 3.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase ormas aktif 85 Persen 85 Persen 30.068.800,00 149.865.800,00 79.725.800,00 44.931.200,00 75.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya pengawasan ormas aktif di kabupaten kepulauan mentawai 85 Persen 85 Persen 30.068.800,00 149.865.800,00 79.725.800,00 49.657.000,00 - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Ormas 75.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 30.068.800,00 149.865.800,00 79.725.800,00 49.657.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 75.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
727. 4.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Parsentase meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, Budaya 85 Persen 85 Persen 99.999.600,00 477.968.600,00 263.789.400,00 220.000.400,00 320.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkatnya Pemantapan Pelaksaan Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya 85 Persen 85 Persen 99.999.600,00 477.968.600,00 263.789.400,00 163.789.800,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
728. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Masyarakat 320.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 29.999.800,00 139.096.800,00 70.789.800,00 40.790.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
729. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 100.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 100 Orang 29.999.800,00 172.839.800,00 108.864.600,00 78.864.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
730. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 100.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 20 Orang 20 Orang 40.000.000,00 166.032.000,00 84.135.000,00 44.135.000,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
731. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 120.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
732. 5.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Parsentase meningkatnya Kebijakan teknis kewaspadaan Nasional 100 Parsen 100 Parsen 115.000.000,00 989.068.000,00 532.018.600,00 310.000.000,00 425.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Meningkatnya Pelaksanaan teknis kewaspadaan nasional 100 Persen 100 Persen 115.000.000,00 989.068.000,00 532.018.600,00 417.018.600,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
733. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) masyarakat dan tokoh masyarakat 425.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 173.111.800,00 88.760.800,00 53.760.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
734. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 100.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20 Orang 20 Orang 35.000.000,00 183.909.600,00 104.126.800,00 69.126.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
735. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 100.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 131V.136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 73.477.600,00 37.843.800,00 17.843.800,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
736. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 75.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 558.569.000,00 301.287.200,00 276.287.200,00 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
737. 9.Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) 150.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT J U M L A H 920.980.436.207,00 1.003.973.145.897,00 863.108.120.323,00 -57.872.315.884,00 1.009.270.092.129,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 23:23:28 Halaman 132V.137 VI. 1 Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
738. 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
739. 2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan VI. 2
740. 3.Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa terkait pemulihan ekonomi. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, RINTO WARDANA AC PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIPEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025TAHUN 2025