DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Bupati.

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4933);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Dipindai dengan CamScanner 10. UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); .Undang-UndangNomor1Tahun2022tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); .PeraturanPresidenNomor59Tahun2017 tentang PelaksanaanPencapaianTujuanPembangunan Berkelanjutan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2017Nomor136); .PeraturanPemerintahNomor35Tahun2023 tentang KetentuanUmumPajakDaerahdan RetribusiDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor85,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6881); Peraturan PemerintahNomor37Tahun2023 tentang Pengelolaan TransferkeDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor100,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6883); Dipindai dengan CamScanner 1l. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pclayanan Minimal Bidang Sosial Di Dacrah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 / PRT/ M /2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik & Dipindai dengan CamScanner 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur ~ Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denga Keputusan Metri Dalam egeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran & Dipindai dengan CamScanner Nomor 2); 32, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Dacrah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
33.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
34.Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Nomor 12);
35.Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Nomor 13). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Dacrah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sclanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan Dipindai dengan CamScanner penyusunan, pengendalion, dan evalunnd peladomnnan rencani pembangunan daernh, S. Perangkat Daernh, selanjutnya disingkat PD adadahy Pernnglad Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengpuna Angearan/Pengguni Barang.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Duernhi Kabupaten Menuji Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJP Daernh adidah dokumen perencanann pembangunan daernh untuk periode 20 (dun puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampali dengan tahun 2028
7.Rencana Pembangunan Daerah, selanjutnyn disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan doernh untuk periode 2023- 2026.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (sutu) tahun atau disebut dengan rencana pcrfibangunun tahunan dacrah,
9.Rencana Strategis Organisasi Perangkat Dacrah, selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2023-2026.
10.Rencana Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun. 11.Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. 15.1su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena Dipindai dengan CamScanner 1t 19. 20. 21. 22. 23. 24,
7.Sas: dampaknyayangsignifikanbagiDacrah dengankarakteristikbersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan - pencapaian - tujuan penyelenggaraan pemerintahan Dacrah di masa yang akan datang. -Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (cmpat) Tahunan. aran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. - Strategi adalah langkah berisikan program-program scbagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program, Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatandanbelanjadaerahperubahan TahunAnggaran2025.

Pasal 3

(1)PerubahanRKPDTahun2025disajikandengansistematikasebagai berikut: BAB1+Pendahuluan; BABII+EvaluasiHasilTriwulan[(TriwulanSatu)Tahun Berkenaan; BABIII:KerangkaEkonomidanKeuanganDaerah; BABIV:SasarandanPrioritasPembangunanDaerah; BABVRencanaKerjadanPendanaanDaerah;dan BABVI:Penutup
(2)PerubahanRKPDsebagaimana dimaksuddalamayat(1)tercantum dalam lampiranyangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari PeraturanBupatiini.

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan perubahan dan/atau pengurangan program, kegiatandan/atausubkegiatan barudalamperubahan RKPD Tahun2025. & Dipindai dengan CamScanner
(2)Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
(3)Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi dan program Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Rensra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB IL

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji a tanggal (¢ gen/ 2025 ATI MESUJI, \ Diundangkan di Mesuji pada tanggal @ Juni 2025 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…