DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2026. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Dipindai dengan CamScanner Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone: Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara & Dipindai dengan CamScanner 10. 11. 12. 13. 14, RepublikIndonesiaNomor6041); PeraturanPemerintahNomor2Tahun2018 tentang StandarPelayanan Minimal(Lembaran NegnraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor 2,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6178); PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019 tentangLaporanPenyclenggaraanPemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2019Nomor52,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6323); PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentangPengelolaanKeuanganDacrah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6322); PeraturanPemerintahNomor35Tahun2023 tentangKetentuanUmumPajakDaerahdan RetribusiDaerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor85,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6881); PeraturanPemerintahNomor37Tahun2023 tentang Pengelolaan TransferkeDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor100,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6883); PeraturanPemerintahNomor1Tahun2024 tentangHarmonisasi KebijakanFiskalNasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024Nomor2,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6909); Peraturan PresidenNomor12Tahun 202§ tentang RencanaPembangunanJangka MenengahNasional~Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2025 Nomor 19); Dipindai dengan CamScanner 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. InstruksiPresidenNomor1Tahun2025tentang EfisiensiBelanjaDalamPelaksanaanAnggaran PendapatandanBelanjaNegaradanAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahun2025; InstruksiPresidenNomor9Tahun2025tentang PercepatanPembentukanKoperasi Desa/KelurahanMerahPutih; Peraturan MenteriDalamNegeriNomor86 Tahun2017tentang TataCaraPerencanaan, PengendaliandanEvaluasiPembangunan Daerah, TataCaraEvaluasiRancangan PeraturanDaerahtentangRencana PembangunanJangkaPanjangDaerahdan RencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah,sertaTataCara PerubahanRencana PembangunanJangkaPanjangDaerah,Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah,dan RencanaKerjaPemerintahDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2017Nomor1312); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor114 Tahun2018tentangStandarTeknisPelayanan Dasar padaPelayananDasarSub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor 1619); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor121 Tahun2018tentangStandarMutuPelayanan DasarSubUrusan KetentramandanKetertiban UmumdiProvinsidan Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nommor 158); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor70 Tahun2019tentang SistemInformasi Pemerintahan Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor1114); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019tentangKlasifikasi,Kodefikasidan & Dipindai dengan CamScanner - 23. 24, 25. 26. 27. 28. Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Tecknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi ~dan Nomenklatur Dipindai dengan CamScanner 29. 30. 31. 32. 33. PerencanaanPembangunandanKeuangan Dacrah scbagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhirdenganKeputusanMenteriDalam NegeriNomor900.1.15.5-3406Tahun2024 tentangPerubahanKeduaatasKeputusan MenteriDalamNegeriNomor050-5889Tahun 2021tentangHasilVerifikasi,Validasidan InventarisasiPemuktakhiranKlasifikasi, KodefikasidanNomenklatur Perencanaan Pembangunandan KeuanganDaerah; PeraturanDaerahProvinsiLampung Nomor14 Tahun2023tentangRencanaTataRuangdan WilayahTahun2023-2043 (LembaranDaerah ProvinsiLampung Tahun2023Nomor14); PeraturanDaerahProvinsiLampung Nomor17 Tahun2024tentangRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerahTahun2025-2045 (Lembaran DaerahProvinsiLampung Tahun 2024Nomor17,TambahanLembaranDaerah ProvinsiLampung Nomor559)); PeraturanDaerah KabupatenMesujiNomor6 Tahun2020tentangPembentukan dan Susunan PerangkatDaerahKabupatenMesuji(Lembaran Daerah KabupatenMesujiTahun2020Nomor6) scbagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenMesujiNomor2Tahun2025 tentangPerubahanatasPeraturanDaerah KabupatenMesujiNomor6Tahun2020tentang Pembentukan danSusunanPerangkaytDaerah KabupatenMesuji(Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2025Nomor2); PeraturanDaerah KabupatenMesujiNomor4 Tahun2023tentang PajakDaerah danRetribusi Daerah (Lembaran Dacrah KabupatenMesuji Tahun2023Nomor4); PeraturanDaerah KabupatenMesujiNomor2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Dipindai dengan CamScanner Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Nomor 2);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 — 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji. Bupati adalah Bupati Mesuji.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun Dipindai dengan CamScanner 10. 1. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2045. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mesuji. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang sclanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 — 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Mesuji untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Mesuji untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum Anggaran, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir pericde perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. & Dipindai dengan CamScanner 20. 22, 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29. Tujuanadalah sesuatukondisiyangakandicapaiataydibasillan dalamjangkawaktu5§(lima)Tahunan, Sasaranadalahrumusankondisiyangmenggambarkan tercapainyatujuan,berupahasilpembangunanDacrah/Perangkat Dacrah yangdiperolehdaripencapaianhasil(outcome)program Perangkat Daerah. Strategiadalah langkahberisikanprogram-programschagai prioritaspembangunanDacrah/Perangkat Dacrah untuk mencapai sasaran. ArahKebijakan adalahrumusankerangkapikirataukerangka kerjauntukmenyelesaikanpermasalahanpembangunandan mengantisipasiisustrategisDaerah/PerangkatDaerah yang dilaksanakansecarabertahapsebagaipenjabaranstrategi. PembangunanDaerahadalahusaha yangsistematikuntuk pemanfaatansumberdaya yangdimilikiDaerah untukpeningkatan danpemerataan pendapatanmasyarakat,kesempatankerja, lapanganberusaha,meningkatkanaksesdankualitaspelayanan publikdandayasaingDaerahsesuaidengan urusanpemerintahan yangmenjadikewenangannya. Programadalah penjabarankebijakan PerangkatDaerahdalam bentuk upaya yangberisisatuataulebihkegiatandengan menggunakansumberdaya yangdisediakanuntuk mencapaihasil yangterukursesuaidengantugasdanfungsi. Kinerjaadalahcapaiankeluaran/hasil/dampakdari kegiatan/program/ sasaransehubungandengan penggunaan sumberdayapembangunan. Indikator Kinerjaadalah tandayangberfungsi sebagaialatukur pencapaiankinerjasuatukegiatan,programatau sasarandan tujuandalambentukkeluaran(output),hasil foutcome),dampak (impact). Hasil (outcome)adalah keadaan yangingin dicapaiatau dipertahankanpadapenerima manfaat dalamperiodewaktu tertentuyang mencerminkanberfungsinya keluarandaribeberapa kegiatandalamsatu program. Dampak(impact)adalahkondisiyangingindiubah berupahasil pembangunan/layanan yangdiperolehdaripencapaianhasil (outcome) beberapa program. & Dipindai dengan CamScanner 4 BABII RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)PenyusunanRKPDTahun2026 dengan berpedomanpadaVisi,Misi, danprogramBupatiyangdijabarkankedalamtujuan,sasaran, strateg,arahkebijakan,kinerja,programyangtermuatdalamRPJMD 2025-2029.
(2)RKPDTahun2026sebagaimanadimaksud padaayat(1)memuat a.Rancangankerangkaekonomidaerah; b.Prioritaspembangunandaerah; c.Rencanakerjadanpendanaan untukjangka1(satu)tahun; d.ProhgramStrategisNasional;dan €.Kesepakatan RakortekbangNasionalTahun2025
(3)RKPDTahun2026 berpedomanpadaRKPTahun2026 dan program strategisnasionalyangditetapkanolehPemerintah PusatdanRKPD Provinsi.
(4)TahappenyusunanRKPDTahun2026dilaksanakandengan memanfaatkansistem informasipemerintahandaerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkandalam RKPD.
(2)Selain penjabaran sebagaimana dimaksud ayat )1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh rencana kerja perangkat daerah yangmempedomanipadastrategisperangkat daerah, Dipindai dengan CamScanner
(3)PenyusunannomenklaturprogrankegiatandansubkegiatanRKPD Tahun2026 sebagaimanadimaksud padaayat(1)danayat(2) dilaksanakansesuaidenganketentuanPperaturanperundang- undanganyang mengaturmengenaiKlasifikasi,kodefikasidan nomenklatur perencanaanpembangunandan keuangandaerah,

Pasal 5

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB1 : PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BABIII:KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BABIV:PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNAN DAERAH BABV:RENCANAKERJADAN PENDANAAN DAERAH BABVI:KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BABVII : PENUTUP () Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RKPD Tahun 2026 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
b.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2026.

Pasal 7

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

a.Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
b.Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Mesuji menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dipindai dengan CamScanner BAB 1T PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daeral, rencana program dan kegiatlan prioritas daerah, serta pagu indikatit yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PAS dan APBD.
(4)Hasil pemantauan dan cvaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat
(3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dacrah, rencana program dan kegiatan prioritas dacrah, serta pagu indikaltil telah disusun kedalam rancangan KUA, PAS dan APBD.

Pasal 9

(1)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Bappelitbangda.
(2)Dalam hal dari hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kectidaksesuaian/penyimpangan, Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
(3)Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi RKPD kepada Bupati. 4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PERUBAHAN RKPD

Pasal 10

(1)Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkanhasil evaluasimenunjukan adanyaketidaksesuaian & Dipindai dengan CamScanner dengan perkembangan keadaan meliputi:
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ckonomi dacrah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. c.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. d.Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji pada tanggal [l QYU 2025 BUPATI MESUJI, ELFIANAH Diundangkan di Mesuji pada tanggal (| ')uli 2025 Pj. SE ETA\ IS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 1l \ NAJMUL FI. BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025 NOMOR .4 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…