Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, Mengingat Menimbang TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILAN RENDAH PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 1 TAHUN 2025 BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA
Dalam Peraturan Bupati Minahasa ini, yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATIMINAHASATENTANGPEMBEBASANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH. Menetapkan
BAB III PEMBEBASANBPHTB BAGI MBR
BAB III
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Minahasa ini adalah:
BAB II RUANGLINGKUP
Pasal ....
BAB II
( 1) Kriteria MBRmerupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
BAB IV KRITERIAMBR
BAB IV
( 1) Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasal ....
Pasal ....
Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTBmengacu kepada peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. BABV KETENTUANLAIN-LAIN
Membuka PDF…