DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) hurufh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Mengingat

Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Um um dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, Mengingat Menimbang TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILAN RENDAH PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 1 TAHUN 2025 BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA
1. 9.Peraturan ....
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 8.Kepala ....

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Minahasa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATIMINAHASATENTANGPEMBEBASANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH. Menetapkan
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
10.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;
11.Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor I/W.I/2024);

e.hak ....

BAB III

PEMBEBASANBPHTB BAGI MBR

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Minahasa ini adalah:

a.Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
b.Kriteria MBR.
1. 8.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
2. 9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. 10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. 11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. 12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
7. 14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Pasal ....

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 5

( 1) Kriteria MBRmerupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.

(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

BAB IV

KRITERIAMBR

Pasal 4

( 1) Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
1. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
2. f.hak pengelolaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal ....

Pasal 7

(1)Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.hargajual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.
(2)Hargajual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu. Pasal ....

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTBmengacu kepada peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 9

(1)Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7 .000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
(2)Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar Rpl0.000.000 (sepuluhjuta rupiah) dan kategori Satu Orang Untuk Peserta Tapera sebesar Rpl0.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(3)Luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…