DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN. MEMUTUSKAN: BUPATI MINAHASA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat ( 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang STANDARHARGA SATUAN, STANDARBIAYAUMUM, ANALISIS STANDARBELANJA, DAN HARGA SATUANPOKOK KEGIATAN TENTANG PERATURANBUPATI MINAHASA NOMOR _3 TAHUN 2025 BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA Pasal 4/·

(1)SBU digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
(3)Dalam perencanaan anggaran, SBU berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran dan belanja Daerah.
(4)Dalam pelaksanaan anggaran, SBU berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(5)Ketentuan mengenai rincian SBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

( 1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi dari suatu barang baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
(3)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak.
(4)Ketentuan mengenai rincian SHS ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ·

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
6.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
7.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
8.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/ nonfisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunannya.
9.Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak pertambahan nilai.
10.Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut e-katalog adalah katalog elektronik yang dibuat oleh instansi pemerintah yang membidangi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 1

Pasal r· Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Masukan Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)SHS, SBU, ASB dan HSPK memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal harga barang dan/atau jasa tidak tercantum dalam standar atau melebihi standar yang tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka pelaksanaan anggaran belanja dapat menggunakan Harga Pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
1. a.daftar harga pasar yang mewakili berdasarkan hasil survei;
2. b.daftar harga dari pabrik dan/ atau penyedia barang/jasa; atau
3. c.bukti tertulis lainnya.
(4)Pelaksanaan anggaran belanja untuk barang yang sudah terdaftar dalam e-katalog, dapat mengikuti harga yang tercantum dalam e- katalog.

Pasal 6

( 1) HSPK digunakan dalam perencanaan anggaran.

(2)Dalam perencanaan anggaran, HSPK berfungsi sebagai:
1. a.alat bantu bagi penetapan plafon anggaran;
2. b.alat untuk mereduksi adanya subyektifitas dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
3. c.alat untuk meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran program/kegiatan/ sub kegiatan;
4. d.alat untuk menentukan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan didasarkan pada tolok ukur yang terukur; dan
5. e.alat yang membantu agar penyusunan anggaran kegiatan menjadi lebih tepat waktu.
(3)Ketentuan mengenai rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

( 1) ASB digunakan dalam perencanaan anggaran.

(2)Dalam perencanaan anggaran ASB berfungsi sebagai:
1. a.alat bantu bagi penetapan plafon anggaran;
2. b.alat untuk mereduksi adanya subjektifitas dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiatan/ sub kegiatan;
3. c.alat untuk meminimalisir terjadinya in-efisiensi anggaran program/kegiatan/ sub kegiatan;
4. d.alat untuk menentukan anggaran program/kegiatan/ sub kegiatan didasarkan pada tolok ukur yang terukur; dan
5. e.alat yang membantu agar penyusunan anggaran kegiatan menjadi lebih tepat waktu.
(3)Keputusan mengenai rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Diundangkan di Tondano pada tanggal t l ~ ~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA, LYNDA~WATANIA BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASATAHUN 2025 NOMOR .;> NOUDY REINOLD PIERRE TENDEAN Ditetapkan di Tondano ~ _...... _ pada tanggal f I ~ UJkf!; f'.i. BUPATI MINAHASA, [ ' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasy Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…