DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANKEPADAPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA BAB I(·· MEMUTUSKAN: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peratuuran Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara; L Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636). TENTANG PEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANKEPADA PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA BUPATIMINAHASA, PERATURANBUPATIMINAHASA NOMOR.5 TAHUN 2,o'7-5 BUPATIMINAHASA PROVINS!SULAWESIUTARA Mengingat Menimbang . • • .. - • # •.

Pasal 3

(··

BAB II

PEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAIASN

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan;
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.tempat bertugas;
4. d.kondisi kerja, dan/ atau;
5. e.kelangkaan profesi.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan besaran basic TPP;
(4)Besaran basic TPPsebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada parameter kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan kemajuan/ keberhasilan/ capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Minahasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwalikan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
7.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPKyang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
8.Tambahan Penghasilan PegawaiASNyang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN.
10.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
1. a.disesuaikan dengan basic TPP; dan
2. b.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma limajam perbulan).
(2)Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh ASN dengan besaran sebagai berikut:
1. a.sekretariat Daerah:
  1. 1.250% (dua ratus lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris Daerah;
  2. 2.210°/o (dua ratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para asisten sekretaris Daerah;
  3. 3.160o/o (seratus enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para staf ahli Bu pati;
  4. 4.200°/o (dua ratus persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
  5. 5.195°/o (seratus sembilan puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bagian hukum, kepala bagian organisasi, kepala bagian umum, kepala bagian perencanaan dan keuangan sekretariat Daerah;
  6. 6.180°/o (seratus delapan puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bagian sekretariat Daerah lainnya;
  7. 7.133°/o (seratus tiga puluh tiga persen) paling tinggi paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para pejabat pengawas dan jabatan fungsional tertentu di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
  8. 8.123°/ot:
2. c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengu tamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
3. d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
4. e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai PNS;
5. f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS;
6. g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
7. a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan; b.akuntabel dimaksudkan

Pasal 3

8.123o/o (seratus dua puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para pejabat pengawas dan jabatan fungsional tertentu di bagian hukum, bagian organisasi, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan sekretariat Daerah;
9.118°/o (seratus delapan belas persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para pejabat pengawas dan jabatan fungsional tertentu di bagian lainnya sekretariat Daerah;
10.117% (seratus tujuh belas persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu pengelola barang dan jasa ahli muda di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
11.155°/o ( seratus lima puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu pengelola barang dan jasa ahli pertama di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
12.103°/o (seratus tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 7 di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
13.117°/o (seratus tujuh belas persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 6 di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
14.140°/o ( seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 5 di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah;
15.95 °/o (sembilan puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 7 di bagian hukum, bagian organisasi, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan sekretariat Daerah;
16.109 % (seratus sembilan persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 6 di bagian hukum, bagian organisasi, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan sekretariat Daerah;
17.130 % (seratus sembilan persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 5 di bagian hukum, bagian organisasi, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan sekretariat Daerah puluh sembilan persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para J abatan Fungsional um um Kelas 7 sekretariat Daerah;
18.100°/o (seratus persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas 6 sekretariat Daerah; dan
19.120°/o (seratus dua puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional umum Kelas6 sekretariat Daerah.

b.inspektorat Daerah:
1. 1.215°/o (dua ratus lima belas persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada inspektur Daerah;
2. 2.145°/o (seratus empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada sekretaris inspektorat Daerah;
3. 3.171 % (seratus tujuh puluh satu persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan administrator inspektur pembantu inspektorat Daerah;
4. 3.93% !···
5. 4.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu Kelas 11 pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah madya inspektorat Daerah;
6. 5.117°/o (seratus tujuh belas persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu Kelas 9 pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah muda inspektorat Daerah;
7. 6.155°/o (seratus lima puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu Kelas 8 pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah pertama inspektorat Daerah;
8. 7.133 °/o ( seratus tiga puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas inspektorat Daerah;
9. 8.102°/o (seratus dua persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 inspektorat Daerah;
10. 9.117% (seratus tujuh belas persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional urn um kelas 6 Inspektorat Daerah; dan 10.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional urnum kelas 5 inspektorat Daerah;
c.badan pengelola keuangan dan aset Daerah:
1. 1.210% (dua ratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
2. 2.180o/o (seratus delapan puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
3. 3.195% (seratus sembilan puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
4. 4.186% (seratus delapan puluh enam persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada pejabat pengawas dan jabatan fungsional tertentu badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
5. 5.175°/o (seratus tujuh puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
6. 6.200% (dua ratus persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 badan pengelola keuangan dan aset Daerah; dan
7. 7.240°/o (dua ratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 badan pengelola keuangan dan aset Daerah.
d.badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah:
1. 1.215°/o (dua ratus lima belas persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
2. 2.120°/o (seratus dua puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. 2.110°/ot:
4. 3.93°/o (sembilan puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
5. 4.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan para kepala bidang di badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
6. 5.100°/o (seratus persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum Kelas 6 badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
7. 6.89o/o (delapan puluh sembilan persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada para jabatan fungsional um um Kelas 7 badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
e.Sekretariat DPRD:
1. 1.140°/o ( seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada sekretaris DPRD;
2. 2.110°/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bagian sekretariat DPRD;
3. 3.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas di sekretariat DPRD;
4. 4.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 sekretariat DPRD;
5. 5.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 sekretariat DPRD;dan
6. 6.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 sekretariat DPRD.
f.badan kesatuan bangsa dan politik:
1. 1.140°/o ( seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
2. 2.110°/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bidang badan kesatuan bangsa dan politik;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas badan kesatuan bangsa dan politik;
5. 5.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 badan kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 badan kesatuan bangsa dan politik.
g.badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia:
1. 1.175°/o (seratus tujuh puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia;
2. 5.93%/···
3. 2.110°/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia;
4. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia;
5. 4.72% (tujuh puluh dua persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia;
6. 5.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia;
7. 6.69°/o (enam puluh sembilan persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional urnum kelas 6 badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia; dan
8. 7.80°/o (delapan puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum Kelas 5 badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia.
h.badan penanggulangan bencana daerah:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah;
2. 2.110°/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris badan penanggulangan bencana daerah;
3. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bidang badan penanggulangan bencana daerah;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas badan penanggulangan bencana daerah;
5. 5.45% (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 badan penanggulangan bencana daerah;
6. 6.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 badan penanggulangan bencana daerah; dan
7. 7.60o/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 badan penanggulangan bencana daerah.
8. 1.badan pendapatan daerah:
9. 1.175°/o (seratus tujuh puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala badan pendapatan daerah;
10. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris badan pendapatan daerah;
11. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada Kepala Bidang badan pendapatan daerah;
12. 4.88% ( delapan puluh delapan persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu danjabatan pengawas badan pendapatan daerah;
13. 5.93°/o (sembilan puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional um um kelas 7 badan pendapatan daerah;
14. 6.lOOo/o (seratus persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 Badan Pendapatan Daerah; dan
15. 7.123°/o (serratus dua puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada para jabatan fungsional um um kelas 5 Badan Pendapatan Daerah. J. dinas kepemudaan dan olahraga:
16. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas kepemudaan dan olahraga;
17. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas kepemudaan dan olahraga;
18. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para kepala bidang dinas kepemudaan dan olahraga;
19. 4.63°/o ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas kepemudaan dan olahraga;
20. 5.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas kepemudaan dan olahraga; dan
21. 6.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas kepemudaan dan olahraga.
k.dinas sosial:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada kepala dinas sosial;
2. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas sosial;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada kepala bidang dinas sosial;
4. 4.63% (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas sosial; dan
5. 5.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas sosial.
6. 1.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
7. 1.140°/o ( seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. 4.63°/o ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
11. 5.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
m.dinas/·· ··
m.dinas kependudukan dan pencatatan sipil:
1. 1.155o/o (seratus lima puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4. 4.72% (tujuh puluh dua persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. 5.51 °/o (lima puluh satu persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
n.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa:
1. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 5.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.50% (lima puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
7. 7.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
o.dinas koperasi, usaha kecil dan menengah:
1. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
5. 5.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas koperasi, usaha kecil dan menengah.
p.dinas tenaga kerja:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas tenaga kerja;
2. 2.110% /··
3. 4.63%{···
4. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic tpp diberikan kepada sekretaris dinas tenaga kerja;
5. 3.125o/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas tenaga kerja;
6. 4.63% (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas tenaga kerja; dan
7. 5.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 kepala subbagian dinas tenaga kerja.
q.dinas perhubungan:
1. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas perhubungan;
2. 2.110°/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas perhubungan;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas perhubungan;
4. 4.63% ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas perhubungan;
5. 5.45% (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para Jabatan Fungsional Umum Kelas 7 Dinas Perhubungan;
6. 6.50% (lima puluh persen} paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas perhubungan; dan
7. 7.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas perhubungan.
r.dinas komunikasi dan informatika:
1. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas komunikasi dan informatika;
2. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas komunikasi dan informatika;
3. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas komunikasi dan informatika;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas komunikasi dan informatika; dan
5. 5.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas komunikasi dan informatika.
s.dinas lingkungan hidup:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas lingkungan hidup;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas lingkungan hidup;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas komunikasi dan informatika;
4. 5.40%/···
5. 4.63°/o ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas lingkungan hidup;
6. 5.45o/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas lingkungan hidup;
7. 6.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas lingkungan hidup; dan
8. 7.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas lingkungan hidup.
t.dinas pangan:
1. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas pangan;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas pangan;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada kepala bidang dinas pangan;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pangan; dan
5. 5.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas pangan.
u.dinas kelautan dan perikanan:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas kelautan dan perikanan;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas kelautan dan perikanan;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas kelautan dan perikanan;
5. 5.53°/o (lima puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala upt dinas kelautan dan perikanan;
6. 6.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas kelau tan dan perikanan; dan
7. 7.50% (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas kelautan dan perikanan.
v.dinas pertanian:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada kepala dinas pertanian;
2. 2.110% ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas pertanian;
3. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada kepala bidang dinas pertanian;
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pertanian;
5. 5.40°/o (empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu kelas 11 dinas pertanian;
6. 6.40°/o (empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu kelas 8 dinas pertanian;
7. 7.45°/o ( em pat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas pertanian;
8. 8.50o/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas pertanian; dan
9. 9.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas pertanian.
w.dinas perdagangan:
1. 1.140% ( seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas perdagangan;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas perdagangan;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas perdagangan;
4. 4.63°/o ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas perdagangan; dan
5. 5.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas perdagangan.
x.dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
1. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. 4.63°/o ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. 5.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas perdagan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
y.dinas kesehatan:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas kesehatan;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas kesehatan;
3. 3.145°/o (seratus empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada direktur rumah sakit umum daerah dinas kesehatan;
4. 4.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas kesehatan;
5. 5.63°/o ·/· bb. dinas/···
6. 5.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas kesehatan;
7. 6.51°/o (lima puluh satu persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala puskesmas di dinas kesehatan;
8. 7.37% (tiga puluh tujuh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu kelas 10 dinas kesehatan;
9. 8.40% (empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional tertentu kelas 9 dinas kesehatan;
10. 9.30o/o (tiga puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas kesehatan; 10.35°/o (tiga puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas kesehatan; dan 11.40% (empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas kesehatan.
z.dinas pendidikan:
1. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPPdiberikan kepada kepala dinas pendidikan;
2. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas pendidikan;
3. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas pendidikan
4. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pendidikan;
5. 5.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas pendidikan;
6. 6.50% (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas pendidikan; dan
7. 7.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic tpp TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas pendidikan. aa.dinas kebudayaan dan pariwisata:
8. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas kebudayaan dan pariwisata;
9. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata;
10. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic tpp TPP diberikan kepada kepala bidang dinas kebudayaan dan pariwisata;
11. 4.63% (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas kebudayaan dan pariwisata; dan
12. 5.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic tpp TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas kebudayaan dan pariwisata.
13. 2.110°/o(·· · bb. dinas perpustakaan:
14. 1.140o/o( seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas perpustakaan
15. 2.110°/o (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas perpustakaan;
16. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas perpustakaan; dan
17. 4.63% (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas perpustakaan; dan
18. 5.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas perpustakaan. cc. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang:
19. 1.140% (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
20. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
21. 3.125°/o (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
22. 4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
23. 5.45°/o (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 7 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
24. 6.50% (Hrna puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 6 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
25. 7.60% (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. dd. dinas penanaman modal dan ptsp:
26. 1.140% ( seratus em pat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas penanaman modal dan ptsp;
27. 2.110% (seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas penanaman modal dan ptsp;
28. 3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas penanaman modal dan ptsp;
29. 4.63°/o ( enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas penanaman modal dan ptsp; dan
30. 5.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional umum kelas 5 dinas penanaman modal dan ptsp. ee.dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimaan:
31. 1.140°/o (seratus empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
a.10%/··

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan:
1. a.disesuaikan dengan basic TPP;
2. b.TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
3. c.tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di provmsi atau kabupaten/kota; dan
4. d.besaran TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50°/o (lima puluh persen) dari besaran basic TPP.
(2)besaran TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan dengan besaran sebagai berikut:

2.11 Oo/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala bidang dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4.63°/o (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional tertentu dan jabatan pengawas dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
5.45°1<> (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan fungsional umum dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. ff. kecamatan:
1.100°/o (seratus persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada camat;
2.93°/o (sembilan puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris kecamatan;
3.63% (enam puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada jabatan pengawas di kecamatan;
4.45% (empat puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional um um kelas 7 di kecamatan dan kelurahan;
5.50% (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional um um kelas 6 di kecamatan dan kelurahan;
6.60°/o (enam puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada para jabatan fungsional um um kelas 5 di kecamatan dan kelurahan;
7.83% (delapan puluh tiga persen) paling tinggi dari basic tpp diberikan kepada lurah; dan
8.53% (lima puluh tiga persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada sekretaris dan kepala seksi di kelurahan.

(3)Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. k.59%(···

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan kondis kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNSyang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
(2)Kondisikerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi / bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
4. d.pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(3)Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan dengan besaran sebagai beriku t:
1. a.100% ( seratus persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNSyang menduduki jabatan sekretaris Daerah;
2. b.75°/o (tujuh puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum;
3. c.75% (tujuh puluh lima persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan inspektur Daerah;
4. d.40% (empat puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan kepala badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
5. e.50°/o (lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNSyang menduduki jabatan camat;
6. f.150% ( seratus lima puluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada kepala dinas pemadam kebakaran dan kepala satuan polisi pamong praja;
7. g.110°/o ( seratus sepuluh persen) paling tinggi diberikan kepada Sekretaris dinas pemadam kebakaran dan sekretaris satuan polisi pamong praja;
8. h.125% (seratus dua puluh lima persen) paling tinggi diberikan kepada para kepala bidang di dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;
  1. 1.72°/o (tujuh puluh dua persen) paling tinggi diberikan kepada para pejabat pengawas dan pejabat fungsional tertentu pada dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;
9. j.51 % (tujuh puluh tujuh persen) paling tinggi diberikan kepada para pejabat fungsional umum kelas 7 (tujuh) satuan polisi pamong praja;
10. a.10°/o ( sepuluh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan camat tombariri, camat lembean timur, camat langowan selatan, camat kakas barat; dan
11. b.7o/o (tujuh persen) paling tinggi dari basic TPP diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan sekretaris kecamatan tombariri, sekcam sekretaris kecamatan lembean timur, sekretaris kecamatan langowan selatan, sekretaris kecamatan kakas barat. BAB rv/···

BAB III

KRITERIAPEMBERIANTPP

Pasal 8

( 1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

a.nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pemyataan dari atasan langsungnya;
b.diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari Jabatan karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
d.diberhentikan dengan hormat dan atau tidak dengan hormat dari Jabatan;
e.diperbantukan dan atau dipekerjakan diluar Pemerintah Daerah;
f.tugas belajar yang meninggalkan tugas pokok dan fungsi Jabatan;
g.sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
h.sedang menjalani Cuti Tahunan lebih dari 14 hari kerja;
i.sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 1 bulan; J. sedang menjalani Cuti Melahirkan;
k.sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
1. 1.Pegawai ASN Guru yang menerima tunjangan sertifikasi.

(2)TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penugasan (SPP).

Pasal 7

( 1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada sekretaris Daerah;

(2)Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 100°10 ( seratus persen) paling tinggi dari basic TPP; dan
(3)Ketentuan mengenai besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. k.59°10 (delapan puluh empat persen) paling tinggi diberikan kepada para pejabat fungsional umum kelas 6 (enam) satuan polisi pamong praja; dan
  1. 1.70o/o (seratus empat persen) paling tinggi diberikan kepada para pejabat fungsional umum kelas 5 (lima) satuan polisi pamong praja.
(4)Ketentuan mengenai besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan /···
(1)Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan kriteria/ sub kriteria penilaian produktivitas kerja;
(2)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian produktivitas kerja pns yang wajib ditandatangani oleh pejabat secara berjenjang atas persetujuan Kepala perangkat daerah;
(3)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana aplikasi kinerja;

Pasal 11

( 1) Pemberian TPPditentukan berdasarkan:

a.produktivitas kerja; dan
b.disiplin kerja.

(2)Bobot pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
1. a.penilaian produktivitas kerja sebesar 60°/o (enam puluh persen); dan
2. b.penilaian disiplin kerja sebesar 40°/o (empat puluh persen).

Pasal 10

Bagian Kesatu Penilaian Produktivitas Kerjadan Disiplin Kerja BABV PENILAIANPEMBERIANTPP BAB IV TIM PELAKSANATPP

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…