Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Pedoman Audit Investigastif Di Linogkungan Inspektorat Daerah
Pedoman Audit Investigastif Di Linogkungan Inspektorat Daerah
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit lnvestigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah; BUPATI MINAHASA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH TENTANG PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR b TAHUN i,~ BUPATIMINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA Mengingat Menimbang
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGASIDI LINGKUNGANINSPEKTORATDAERAH.
Menetapkan Diundangkan di pada tanggal ~ ~L ~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMINAHASA, LYNDA~ WATANIA BERITA DAERAH KABUPATENMINAHASATAHUN ~ NOMOR ,6 ROBBY DONDOKAMBEY Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa; Ditetapkan di Tondano pada tanggal (J '4f 11-1L ~ ~ BUPATI MINAHASA~. . \ \
Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Audit/ BAB I PEDOMANUMUMAUDITINVESTIGASI
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, termasuk SDM di bidang pengawasan (auditor). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran yang strategis bagi terwujudnya good governance melalui perannya sebagai pengawas internal pemerintah, sesuai lingkup kewenangannya. Peran tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:
APIP sebagai pengawas intern dapat melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pengawasan internal yang dapat dilakukan APIP adalah audit investigasi, dimana auditor diharapkan mampu mendeteksi, menemukan, mengungkap adanya penyimpangan, kecurangan dan indikasi tindak pidana koru psi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi APIP harus memiliki kemauan untuk mencegah dan memberantas korupsi, dan oleh karenanya auditor juga dituntut memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberantas KKN, meningkatkan keahlian dan keterampilan serta memiliki integritas yang tinggi. PEDOMANAUDITINVESTIGASI PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAHKABUPATENMINAHASA TENTANG PERATURANBUPATIMINAHASA NOMOR 6 TAHUN ~ LAMPIRANI BABII/
1). PENDAHULUAN;DAN 2). PELAKSANAANAUDIT INVESTIGASI. Audit investigasi terhadap indikasi korupsi merupakan audit investigasi yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam undang-undangyang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Audit investigasi merupakan audit yang bertujuan khusus untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dan/ a tau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik tertentu yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan dan/ atau kecurangan. Audit terse but dilakukan dengan mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian sebenarnya. Audit investigasi merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar untuk menyimpulkan terbukti atau tidak terbukti sebuah dugaan penyimpangan, kecurangan atau adanya indikasi korupsi. Karena tujuannya mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi terdapat perbedaan dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja dan/atau audit dengan tujuan tertentu yang lain. Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan benar-benar terjadi. Output audit investigasi adalah bukti ada/tidaknya pelanggaran. Bukti- bukti yang dikumpulkan dalam audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti pada proses penindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang auditor investigasi harus memiliki kompetensi dan menggunakan keahliannya dengan cermat dalam melaksanakan audit investigasi sehingga dapat menentukan kualitas dari hasil audit investigasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, auditor perlu dibekali dengan acuan yang dapat mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan audit agar tidak menyimpang dari peraturan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
II. PELAKSANAAN Audit investigasi dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
Audit investigasi dilakukan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
I. PENDAHULUAN
Audit investigasi merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigasi, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigasi lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigasi merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.
BAB II PEDOMANTEKNIS AUDIT INVESTIGASI
1) lnspektur pembantu khusus dan/atau pengendali teknis bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigasi; 2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan (Ekspose) secara internal di lingkup Irbansus dan dapat menghadirkan auditor Irbanwil jika diperlukan. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil Ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Inspektur. RHE sekurang-kurangnya harus memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta Ekspose, jalannya Ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan audit investigasi. 3) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi, yaitu: a) Ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan; b) Ada indikasi penyalahgunaan wewenang; c) Ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah. 4) Berdasarkan RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan audit investigasi. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigasi.
1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa c.q Bupati dan/atau Inspektorat Daerah; 2) lnformasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu What (apa jenis penyimpangan dan dampaknya), Where (dimana tempat terjadinya penyimpangan), When (kapan waktu terjadinya penyimpangan), Who (Siapa Pihak-pihak yang diduga terlibat), Why (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), How (bagaimana modus operandi terjadinya penyimpangan) dan How Much (berapa dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan); 3) Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H di atas dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi 3 unsur pertama, yaitu: man, where dan when, serta berdasarkan pertimbangan profesional auditor (auditor's proffesional judgement) bahwa pengaduan masyarakat tersebut dapat dan layak ditindaklanjuti. agar/
1) Audit investigasi berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan dapat dipenuhi apabila surat permintaan terse but ditandatangani oleh pimpinan tertinggi objek penugasan; 2) Inspektur mendisposisikan permintaan audit investigasi sebagaimana huruf a di atas kepada Inspektur pembantu; 3) Inspektur meminta kepada pimpinan tertinggi obyek penugasan yang akan diaudit investigasi untuk melakukan Ekopose atas permasalahan yang dimintakan audit investigasi. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuh dapat ditiridaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil Ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan audit investigasi; 4) Kriteria permintaan pimpinan objek penugasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi, yaitu:
5) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan audit investigasi; 6) Pemenuhan permintaan audit investigasi dari pimpinan objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik; 7) Permintaan audit investigasi dari pimpinan objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
1) Permintaan audit investigasi dalam bentuk tertulis, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspose) jika permintaan dari instansi penyidik; 2) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernahdilakukan audit/ reviu/ monitoring/ evaluasi/ pendampingan/ bimbingan teknis oleh Inspektorat Daerah atau APIP lainnya. jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, Risiko(
1) Menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya; 2) Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan; 3) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis; 4) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit; 5) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut. Dalam penilaian risiko penugasan, auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasikan risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi, atau ekstrim; agar dilakukan evaluasi risiko terkait independerisi lembaga Inspektorat Daerah. Dalam hal terdapat risiko independensi lembaga Inspektorat Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, lnspektur Daerah dapat berkonsultasi dengan BPKP atau Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum memutuskan menerima atau menolak permintaan audit investigasi dalam kondisi semacam ini; 3) Audit investigasi atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan; 4) Pada prinsipnya, permintaan audit investigasi dari penyidik dapat dipenuhi/ ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa: a) BPK, BPKP a tau APIP lainnya (Inspektorat/ Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/Daerah/Organisasi lainnya) telah atau sedang melakukan audit investigasi atas kasus yang sama; b) Instansi penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama; c) Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigasi telah berada pada tahap penyidikan. d) Dalam hal instansi penyidik telah sampai pada proses penyidikan, Inspektorat dapat melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah. e) Terdapat gangguan terkait independensi dan objektifi.tas lembaga Inspektorat Daerah terhadap kasus yang dimintakan audit investigasi oleh penyidik 5) Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada Inspektorat Daerah dalam rangka mengidentifikasi aset- aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan Negara/Daerah yang telah dikorupsi (asset recovery) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi penelusuran aset. 5) Bukty
1) Bukti audit disebut relevanjika bukti audit tersebut secara logis mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhu bungan dengan tujuan atau simpulan audit. 2) Bukti audit disebut kompeten apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya. 3) Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. 4) Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti tersebut. Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dalam audit investigasi, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya. Risiko ini selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi, atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat risiko yang dihadapi dalam penugasan audit investigasi. 6) Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan audit investigasi.
Surat tugas audit investigasi disampaikan kepada pimpinan objek penugasan;
1) Melaksanakan/ 5) Bukti audit disebut cukup apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan simpulan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus dapat menentukannya secara profesional dan objektif.
1) Fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigasi; 2) Sebab dan dampak penyimpangan; 3) Pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.
Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik;
1) Pembahasan/ 1) Melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu/kronologi kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian dan/ a tau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian; 2) Menilai keandalan ( reliability) dan kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit ntvestigasi; 3) Menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; 4) Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan audit investigasi.
1) Uraian kronologi fakta; 2) Analisis penyimpangan; 3) Kriteria (Peraturan perundang-undangan yang relevan); 4) Pembuktian (dokumen/bukti); 5) Evaluasi bukti; 6) Langkah tindak lanjut.
1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh tim audit investigasi, maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penugasan audit investigasi dimaksud; 2) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus melakukan komunikasi intensif guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/ atau informasi; 3) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus melaksanakan penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman yang relevan dengan penugasan audit investigasi. Tim audit investigasi juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit investigasi dimaksud; 4) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik physical examination yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
1) Pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua tim audit investigasi; 2) Pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu khusus dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis; 3) Pembahasan intern di tingkat Inspektorat Daerah dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu khusus; 4) Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional PPUPD dan pejabat lainnya yang tidak termasuk dalam tim audit investigasi untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat Daerah apabila diperlukan; 5) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit investigasi harus menindaklanjuti rekomendasi/ saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern.
1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur pembantu khusus selaku wakil penanggungjawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan; 2) Dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggungjawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan atau menghentikan sementara penugasan tersebut kepada Inspektur; 3) Jika di kemudian hari hambatan dapat diatasi, audit investigasi dapat dibuka atau dilanjutkan kembali.
1) LHAIdisusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigasi menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti); 2) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAIterbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/ penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD,maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI; 3) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigasi tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti); 4) Laporan hasil audit investigasi baik asli, copy/salinan atau soft copy bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak berwenang; 5) LHAIbentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak- pihak yang berkepentingan/berwenang disertai dengan Surat Pengantar.
ROBBY DONDOKAMBEY Ditetapkan di Tondano pada tanggal Jf. BUPATIMINAH A μ, . 'i
1) Tim tindak lanjut Inspektorat menyampaikan LHAIbeserta matrik temuan dan rekomendasi kepada pimpinan objek penugasan atau kepada instansi yang meminta disertai dengan Surat Pengantar; 2) Tim tindak lanjut melakukan pencatatan hasil tindak lanjut yang dilakukan objek penugasan, membuat berita acara hasil tindak lanjut, menyusun ikhtisar hasil tindak lanjut dan melaporkan secara berkala kepada Inspektur Daerah melalui Irbansus; 3) Inspektur Pembantu Khusus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi; 4) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan; 5) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi secara berkala kepada Bupati( ,
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran kami akan melaksanakan audit investigasi/pemeriksaan khusus*) atas dengan keten tuan se bagai beriku t : Kepada Dari Tanggal Lampiran Perihal
Periode yang di audit: Waktu Audit: Materi audit:
NO OLEH KET. PKA URAIAN REN CANA REALISASI REN CANA RE ALIS AS I KKA 1 2 3 4 5 6 7 8 Prosedur audit : Pra Perencanaan
5. 6.
3. 4.
3. 4
Buat simpulan tahap
~ 0 s ~ >-1j ('!) c, 0 s § ~ &. rt- S" <: ('!) rJJ D". ()'Cl ~ p:, rJJ ~ ,..... 0 o c;, ,.... . ~ r- s· i ~ ~ 'O 1--4 ~ > ~ > c= ('!) t:, ~ 1-4 0..., -1 ~ lj p:, ('!) -1 ~ ~ §. c 'O ~ ('!) ~ ~ ~ p:, rJJ p:, ~,_.. p r= = t..;) =~ ~s e .,, llJ (,,) ii !i c,Ol ~ ; ~ ;I ! - 8.,, ii llJ Ill C/1 !!! 1~ - ~ ~ O'I ; ; - 5 ~ -...:i i ~ tot I t:J,..... ,..... C/) ,..... (.Jl .~ to '1j O c::: Pl ..... "'d 0.. ct ~ Pl ~ - g.§ - g§ [ "" ~ e.. 0.. ::r: ..... ),, 'cf to ),, :;::$ 0.. ,-s::- § 0
Membuka PDF…