DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal12ayat(6) PeraturanDaerahNomor6Tahun2022tentangTanggung JawabSosialdanLingkunganPerusahaan,perlu menetapkanPeraturanBupatitentangPeraturan PelaksanaanPeraturanDaerahNomor6Tahun2022 TentangTanggung JawabSosialdanLingkungan Perusahaan; I.Undang-UndangNomor10Tahun2003tentang PembentukanKabupatenMinahasaSelatandanKota TomohondiProvinsiSulawesiUtara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor30, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4273; 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor557) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun2022TentangCiptaKerja MenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2023Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 3.PeraturanPemerintahNomor47Tahun2012tentang Tanggung JawabSosial dan LingkunganPerseroan Terbatas(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2012Nomor89,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5305); 4.PeraturanDaerahNomor6 Tahun2022 tentang Tanggung JawabSosialdanLingkunganPerusahaan (LcmbaranDaerahNomor6Tahun2022); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATITENTANGPERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAHNOMOR 6 TAHUN Dipindai dengan Cam Scanner 2022 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan TJSL Perusahaan bcrhak mendapatkan Pcnghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai kontribusi dalam pelaksanaan TJSL.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g Dipindai dengan Cam Scanner diberikan dalam bentuk piagam Penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.
(3)Perusahaan dapat memperoleh Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi aspek sebagai berikut :
1. a.aspck kcbijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan tiap tahun;
2. b.aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan program pembangunan Dacrah;
3. c.aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentasi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
4. d.aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan;
5. e.aspek berkelanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya road map program TJSL yang tercantum dalam rencana kerja Perusahaan;
6. f.aspek dokumen pelengkap program TSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
7. g.aspek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.

BAB ILL

PENETAPAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 3

(1)Untuk mengoordinasikan pelaksanaan TJSL di Daerah dibentuk Forum TJSL.
(2)Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri atas:
1. a.pengurus; dan
2. b.anggota.
(3)Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pelaksana TJSL menjadi unsur dalam Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
(4)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.
(5)Struktur organisasi dan tata kerja Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrpcdoman pada AD/ART Forum TJSL.

Pasal 4

(1)Kepengurusan Forum TJSL terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, dan anggota. g Dipindai dengan Cam Scanner
(2)Keanggotaan Forum TJSL terdiri atas:
1. a.unsur anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) orang;
2. b.unsur Pemerintah Daerah, yang meliputi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, lingkungan hidup, ckonomi, kescjahteraan sosial, perencanaan pembangunan,keuangan dan aset, dan ketenagakerjaan;dan
3. c.unsur Perusahaan, mengutus I (satu) keterwakilan setiap Perusahaan.

Pasal 5

(I) Ketua, wakil Ketua, dan anggota dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh peserta Musyawarah Daerah.

(2)Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibagi dalam bidang:
1. a.bidang kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
2. b.bidang bantuan dan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
3. c.bidang bina lingkungan.
(3)Struktur Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(I) Musyawarah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk melaksanakan pemilihan, pcngangkatan dan penetapan kepengurusan Forum TJSL.

(2)Hasil pemilihan, pengangkatan dan penetapan kcpengurusan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Daerah.
(3)Berita Acara Hasil Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengusulan penetapan kepcngurusan Forum TJSL.
(4)Ketentuan mengenai kepengurusan Forum TJSL ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Forum TJSL melaksanakan tugas, sebagai berikut:
1. a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. b.menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program pcnanganan;
3. c.mendorong dan mengajak Perusahaan untuk g Dipindai dengan Cam Scanner berpcran aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan TJSL.
(2)Forum TJSL mempunyai fungsi, sebagai berikut:
1. a.penyelenggaraan koordinasi baik di dalam maupun di dalam forum;
2. b.penyelenggaraan sosialisasi kepada anggota forum, Pemangku Kepentingan, masyarakat dan pihak lain;
3. c.penguatan jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di Daerah, antara forum dengan Pemangku Kepentingan dan pihak lainnya;
4. d.penyediaan, pengembangan dan penyebarluasan sistem informasi TJSL Perusahaan kepada pihak lain;
5. e.penyelenggaraan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Perusahaan; dan
6. f.penerimaan informasi dan pcngaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan TJSL.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi scbagimana dimaksud pada ayat (I), dan ayat (2), Forum TJSL mempunyai kewenangan:
1. a.mengatur mckanisme koordinasi pelaksanaan TJSL; dan
2. b.menentukan prioritas kegiatan scbagai acuan pclaksanaan TJSL.

Pasal 8

(I) Penyusunan AD/ART Forum TJSL disusun bcrdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2)Untuk pertama kalinya pcnyusunan dan penetapan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terbentuknya Forum TJSL.
(3)Penyusunan AD/ART oleh Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
(4)Dokumen AD/ART yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan tugas TJSL.

Pasal 9

(I) Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Forum TJSL dibentuklah Kesckretariatan Forum TJSL.

(2)Kesckretariatan Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang sekretaris Forum TJSL.
(3)Sekretaris Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu ketua forum dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Forum TJSL g Dipindai dengan Cam Scanner serta pelayanan administratif.
(4)Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris Forum TJSL mcmpunyai fungsi:
1. a.penetapan rencana kerja;
2. b.pcngoordinasian dan penyiapan penyusunan program dan kcgiatan Forum TJSL;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
4. d.pelayanan administratif.
(5)Untuk mclaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sekretaris Forum TJSL, mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan program dan kegiatan Forum TJSL; dan
3. c.melaksanakan pelayanan administrasi.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASL

Pasal 10

(l) Forum TJSL memfasilitasi dan/atau mengarahkan Perusahaan untuk menyusun perencanaan program /kegiatan TJSL.

(2)Bentuk fasilitasi dan arahan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat berkaitan dengan kemitraan Dacrah dan masyarakat berkaitan dcngan kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, bantuan dan peningkatan kescjahteraan sosial dan bina lingkungan.
(3)Perusahaan yang tclah menyusun dokumen perencanaan TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib menyampaikan kepada Forum TJSL paling lambat 31 Januari tahun yang berjalan.
(4)Dokumen perencanaan TJSL Perusahaan yang telah disampaikan yang telah disampaikan kepada Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan untuk menyusun rencana tindak Forum TJSL untuk tahun berkenaan.

Pasal 11

(I) Forum TJSL melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk menetukan skala prioritas pelaksanaan TJSL.

(2)Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada kebutuhan dan/atau situasi dan kondisi Daerah yang membutuhkan penanganan secara cepat scperti bencana alam, pcngendalian inflasi dan pcnguatan ckonomi, dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 12

(I) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan program kcpada Forum TJSL scbagai bahan penentuan skala prioritas pelaksanaan TJSL. g Dipindai dengan Cam Scanner

(2)(l)
(2)()
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)Usulanprogramscbagaimanadimaksudpadaayat(l) dibahasdandiputuskansecarabersama antaraForum TJSL,PemerintahDaerahdanPerusahaanyang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan TJSL Perusahaan bcrhak mendapatkan Pcnghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai kontribusi dalam pelaksanaan TJSL.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g Dipindai dengan Cam Scanner diberikan dalam bentuk piagam Penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.
(3)Perusahaan dapat memperoleh Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi aspek sebagai berikut :
1. a.aspck kcbijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan tiap tahun;
2. b.aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan program pembangunan Dacrah;
3. c.aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentasi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
4. d.aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan;
5. e.aspek berkelanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya road map program TJSL yang tercantum dalam rencana kerja Perusahaan;
6. f.aspek dokumen pelengkap program TSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
7. g.aspek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.

BAB ILL

PENETAPAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 3

(1)Untuk mengoordinasikan pelaksanaan TJSL di Daerah dibentuk Forum TJSL.
(2)Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri atas:
1. a.pengurus; dan
2. b.anggota.
(3)Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pelaksana TJSL menjadi unsur dalam Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
(4)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.
(5)Struktur organisasi dan tata kerja Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrpcdoman pada AD/ART Forum TJSL.

Pasal 4

(1)Kepengurusan Forum TJSL terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, dan anggota. g Dipindai dengan Cam Scanner
(2)Keanggotaan Forum TJSL terdiri atas:
1. a.unsur anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) orang;
2. b.unsur Pemerintah Daerah, yang meliputi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, lingkungan hidup, ckonomi, kescjahteraan sosial, perencanaan pembangunan,keuangan dan aset, dan ketenagakerjaan;dan
3. c.unsur Perusahaan, mengutus I (satu) keterwakilan setiap Perusahaan.

Pasal 5

(I) Ketua, wakil Ketua, dan anggota dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh peserta Musyawarah Daerah.

(2)Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibagi dalam bidang:
1. a.bidang kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
2. b.bidang bantuan dan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
3. c.bidang bina lingkungan.
(3)Struktur Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(I) Musyawarah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk melaksanakan pemilihan, pcngangkatan dan penetapan kepengurusan Forum TJSL.

(2)Hasil pemilihan, pengangkatan dan penetapan kcpengurusan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Daerah.
(3)Berita Acara Hasil Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengusulan penetapan kepcngurusan Forum TJSL.
(4)Ketentuan mengenai kepengurusan Forum TJSL ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Forum TJSL melaksanakan tugas, sebagai berikut:
1. a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. b.menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program pcnanganan;
3. c.mendorong dan mengajak Perusahaan untuk g Dipindai dengan Cam Scanner berpcran aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan TJSL.
(2)Forum TJSL mempunyai fungsi, sebagai berikut:
1. a.penyelenggaraan koordinasi baik di dalam maupun di dalam forum;
2. b.penyelenggaraan sosialisasi kepada anggota forum, Pemangku Kepentingan, masyarakat dan pihak lain;
3. c.penguatan jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di Daerah, antara forum dengan Pemangku Kepentingan dan pihak lainnya;
4. d.penyediaan, pengembangan dan penyebarluasan sistem informasi TJSL Perusahaan kepada pihak lain;
5. e.penyelenggaraan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Perusahaan; dan
6. f.penerimaan informasi dan pcngaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan TJSL.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi scbagimana dimaksud pada ayat (I), dan ayat (2), Forum TJSL mempunyai kewenangan:
1. a.mengatur mckanisme koordinasi pelaksanaan TJSL; dan
2. b.menentukan prioritas kegiatan scbagai acuan pclaksanaan TJSL.

Pasal 8

(I) Penyusunan AD/ART Forum TJSL disusun bcrdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2)Untuk pertama kalinya pcnyusunan dan penetapan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terbentuknya Forum TJSL.
(3)Penyusunan AD/ART oleh Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
(4)Dokumen AD/ART yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan tugas TJSL.

Pasal 9

(I) Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Forum TJSL dibentuklah Kesckretariatan Forum TJSL.

(2)Kesckretariatan Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang sekretaris Forum TJSL.
(3)Sekretaris Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu ketua forum dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Forum TJSL g Dipindai dengan Cam Scanner serta pelayanan administratif.
(4)Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris Forum TJSL mcmpunyai fungsi:
1. a.penetapan rencana kerja;
2. b.pcngoordinasian dan penyiapan penyusunan program dan kcgiatan Forum TJSL;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
4. d.pelayanan administratif.
(5)Untuk mclaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sekretaris Forum TJSL, mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan program dan kegiatan Forum TJSL; dan
3. c.melaksanakan pelayanan administrasi.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASL

Pasal 10

(l) Forum TJSL memfasilitasi dan/atau mengarahkan Perusahaan untuk menyusun perencanaan program /kegiatan TJSL.

(2)Bentuk fasilitasi dan arahan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat berkaitan dengan kemitraan Dacrah dan masyarakat berkaitan dcngan kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, bantuan dan peningkatan kescjahteraan sosial dan bina lingkungan.
(3)Perusahaan yang tclah menyusun dokumen perencanaan TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib menyampaikan kepada Forum TJSL paling lambat 31 Januari tahun yang berjalan.
(4)Dokumen perencanaan TJSL Perusahaan yang telah disampaikan yang telah disampaikan kepada Forum TJSL scbagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan untuk menyusun rencana tindak Forum TJSL untuk tahun berkenaan.

Pasal 11

(I) Forum TJSL melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk menetukan skala prioritas pelaksanaan TJSL.

(2)Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada kebutuhan dan/atau situasi dan kondisi Daerah yang membutuhkan penanganan secara cepat scperti bencana alam, pcngendalian inflasi dan pcnguatan ckonomi, dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 12

(I) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan program kcpada Forum TJSL scbagai bahan penentuan skala prioritas pelaksanaan TJSL. g Dipindai dengan Cam Scanner

(2)(l)
(2)()
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)Usulanprogramscbagaimanadimaksudpadaayat(l) dibahasdandiputuskansecarabersama antaraForum TJSL,PemerintahDaerahdanPerusahaanyang bersangkutan.