Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2025
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan kebijakansistem pemerintahanberbasiselektronikdiPemerintahDaerah; d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhuruf a,hurufb,dan hurufc,perlumenetapkan PeraturanBupatitentangPenyelenggaraanSistem PemerintahanBerbasisElektronik; 1.Undang-UndangNomor10Tahun2003tentangPembentukan KabupatenMinahasaSelatandanKotaTomohondiProvinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003Nomor30,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4273); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587), sebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2022TentangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); Menetapkan: 3.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2019tentang Penyelenggaraan SistemdanTransaksiElektronik(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor185,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6400); 4.Peraturan Nomor95Tahun2018tentangSistem PemerintahanBerbasisElektronik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor182); I MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIK. I BABI KETENTUAN UMUM ,Pasal 1 DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan 1.DaerahadalahKabupatenMinahasaSelatan. 2.PemerintahDaerahadalahBupatisebagaiunsur penyelenggarapemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaanunsurpemerintahanyang menjadikewenangan Daerahotonom. 3.BupatiadalahBupatiMinahasaSelatan.
5.DinasKomunikasidanInformatikayang selanjutnyadisebut DISKOMINFOadalahDinasKomunikasidanInformatika Kabupaten, MinahasaSelatan. 6.PerangkatDaerahyang selanjutnyadisingkatPDadalah perangkatdaerahpadaPemerintahDaerahyang merupakan unsurpembantuBupatidalampenyelenggaraanpemerintah daerah. 7.SistemPemerintahanBerbasisElektronikyang selanjutnya disingkatSPBEadalahpenyelenggaraanpemerintahanyang memanfaatkan teknologiinformasi dankomunikasiuntuk memberikanlayanankepadapenggunaSPBE. 8.TataKelolaSPBEadalahkerangkakerjayang memastikan terlaksananyapengaturan,pengarahan,danpengendalian dalampenerapanSPBEsecara terpadu. 9.ManajemhenSPBE adalahserangkaianproses untukmencapai penerapanSPBE yangefektif,efisien,danberkesinambungan, sertalayananSPBEyang berkualitas. 10.LayananSPBEadalahkeluaranyang dihasilkanoleh1(satu) ataubeberapafungsiaplikasiSPBE danyang memilikinilai manfaat. 11.ArsitekturSPBEPemerintahDaerah,yang selanjutnyadisebut ArsitekturSPBE adalahkerangkadasaryang mendeskripsikan integrasi proses bisnis,datadaninformasi,infrastruktur SPBE,aplikasiSPBE,dankeamananSPBE untuk menghasilkanlayananSPBE yangterintegrasi yang diterapkan di pemerintahdaerah. 12.PetaRencanaSPBE PemerintahDaerah, disebutPetaRencanaSPBE adalah mendeskripsikan arahdanlangkah I yang selanjutnya dokumenyang penyiapan dan pelaksanaan SPBEyangterintegrasidanditerapkandi pemerintahdaerah.. 13.ProsesBisnis adalahsekumpulankegiatanyangterstruktur ·dansatingterkaitdalampelaksanaantugasdanfungsiinstansi pusatdanpemerintahdaerahmasing-masing. 14.InfrastrukturSPBE adalahsemuaperangkatkeras,perangkat lunak,dari fasilitasyangmenjadipenunjangutama untuk menjalankansistem,aplikasi,komunikasidata,pengolahan danpenyimpanandata,perangkatintegrasi/penghubung,dan perangkatelektroniklainnya. 15.PusatDataadalahfasilitasyangdigunakanuntukpenempatan sistemelektronikdan komponen terkaitlainnyauntuk keperluanpenempatan,penyimpanandanpengolahandata, danpemulihandata. 16.Jaringanintraadalahjaringan tertutupyangmenghubungkan antarasimpul jaringandalamsuatuorganisasi. 17.SistemPenghubungLayananadalahperangkat integrasi/penghubunguntukmelakukanpertukaranlayanan SPBE. 18.AplikasiSPBEadalahsatuatausekumpulanprogram komputerdanproseduryang dirancanguntukmelakukan tugasataufungsilayananSPBE. I 19.AplikasiUmum adalahAplikasiSPBEyang sama,standar,dan digunakanolehinstansipusatdan/ataupemerintahdaerah. 20.AplikasiKhususadalahAplikasiSPBEyangdibangun, dikembangkan,digunakan,dandikelolaolehinstansipusat ataupemerintahdaerah tertentu untukmemenuhikebutuhan khususyang bukan kebutuhaninstansipusatdanpemerintah daerahlain. 21.KeamananSPBEadalahpengendaliankeamananyangterpadu dalamSPBE. 22.AuditTeknologiInformasi danKomunikasidengantujuan untukmenetapkan tingkatkesesuaianantara teknologi informasi dankomunikasi dengankriteriadan/ataustandar yangtelahditetapkan. 23.PenggunaSPBEadalahinstansi pusat,pemerintahdaerah, pegawaiAparaturSipilNegara,perorangan,masyarakat, pelaku usaha,danpihaklainyang memanfaatkanLayanan SPBE. 24.lnformasielektronikyang selanjutnyadisebutdengan Informasiadalahsatuatausekumpulandataelektronik, termasuk tetapitidak terbataspada tulisan,suara,gambar, peta,rancangan,foto,elektronikdatainterchange, surat elektronik(electronic mail), telegram,teleks,telecopyatau sejenisnya,huruf,tanda,angka,kode akses, simbol,atau perforasi yangtelahdiolahyang memilikiartiataudapat dipahamiolehorang yang mampumemahaminya. 25.PusatPemulihanBencana adalahsuatufasilitasyang digunakanuntukmemulihkankembali dataatauinformasi sertafungsi-fungsi pentingSPBE yangterganggu atau rusak akibat terjadinyabencanayang disebabkanolehalam atau manusia. 26.Sumber dayamanusia teknologi informasi komunikasi adalah pegawaiPD yang memiliki tugas danwewenang terkaitdengan teknologi informasi dan komunikasi. I 27.Teknologi Informasi danKomunikasiyangselanjutnya disingkat TIKadalahsegalakegiatanyangterkaitdengan pemrosesan,pengelolaandanpenyampaianataupemindahan informasiantarsarana/media. 28.PDMandiri TIKadalahPDyang dinilaitelahmampu membangun,mengembangkan,danmengelolaaplikasi dan/atauinfrastrukturSPBE. 29.PDWaliDataadalahPDyangmemilikiwewenangmembuat, membaca,memperbaharui,danmenghapusdatatertentu scsuaidenganuraian tugaspokokdanfungsinya. 30.PDPemilikLayananadalahPDyang berdasarkanuraian tugas pokokdanfungsinyamerupakanpenanggungjawabutama layananterkait. 31.Keamananinformasiadalahperlindungandatadaninformasi dalamSPBEdariakses, penggunaan, gangguan,dan/atau penghancuranolehpihakyangtidakberwenang. 32.Repositoriadalah tempatpenyimpananaplikasi,sourcecode, danberbagaidokumentasiaplikasilainnya. 33.PetunjukTeknisadalahpanduandetailaktivitas-aktivitasyang harusdilakukan,mencakupdidalamnya:dokumenyang digunakandan/atauyangdihasilkan,caraataumetodeyang digunakan,datamasukandaninformasiatauprodukyang dihasilkan,danstandarmasing-masingaktivitas,masukan, dankeluaran.
(2)TujuanditetapkannyaPeraturanBupatiiniuntukmemberikan acuan,pedomandanpanduanpelaksanaanSPBEdi lingkunganPemerintahDaerah.
(1)SPBEdilingkunganPemerintahDaerahdilaksanakan berdasarkanprinsip: a.efektivitas; b.keterpaduan; c.kesinambungan; d.efisiensi; e.akuntabilitas; f.interoperabilitas;dan g.keamanan. (2)Efektivitassebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf a merupakanoptimalisasi pemanfaatansumberdayadalam mendukungSPBE yang berhasilgunasesuaidengan kebutuhan. (3)Keterpaduansebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufb merupakanpengintegrasiansumberdayayang mendukung SPBE. (4)Kesinambungan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufc merupakan keberlanjutanSPBE secara terencana,bertahap, dan terusmenerus sesuai denganperkembangannya. I- (5)Efisiensisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufd merupakarioptimalisasipemanfaatansumberdayauntuk mendukungSPBEyangtepatguna. (6)Akuntabilitassebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufe merupakarikejelasanfungsipertanggungjawabandariSPBE.
(8)Keamanansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufg merupakarikerahasiaan,keutuhan,ketersediaan,keaslian, tidakadaipenolakan(nonrepudiation)sumberdayayang mendukungSPBE.
RuanglingkupPeraturanBupatiiniadalah: a.tatakelolaSPBE; b.manajemenSPBE; c.auditteknologiinformasidankomunikasi sertapemantauan danevaluasiSPBE;dan d.penyelenggaraanSPBE. BABII TATAKELOLASISTEMPEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRQNIK Pasal 5 (1)TataKelolaSPBEbertujuanuntukmemastikanpenerapan unsur-unsurSPBEsecara terpadu. (2)Unsur-unsurSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat(l) meliputi: a.arsitekturSPBE; b.petarencanaSPBE; c.rencanadan anggaranSPBE; d.prosesbisnis; e.datadaninformasi; f.infrastrukturSPBE; g.aplikasiSPBE; h.keamananSPBE;dan i.layananSPBE. I BagianKesatu ArsitekturSistemPemerintahanBerbasisElektronik Pasal 6
(2)Domain arsitekturSPBE mendeskripsikansubstansi arsitekturyang meliputi: a.domain arsitekturprosesbisnis;
c.domain arsitekturinfrastrukturSPBE; d.domain arsitektur aplikasiSPBE;
(3)PelaksanaanSPBEdilingkunganPemerintahDaerahwajib mengacupadaArsitekturSPBE. (4)ArsitekturSPBEPemerintahDaerahdilakukanreviupada paruhwaktudan tahunterakhirpelaksanaanatausewaktu waktusesuaidengankebutuhan. (5)ReviuArsitekturSPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukanberdasarkan: a.perubahanArsitekturSPBENasional; b.hasilpemantauandanevaluasiSPBEdiPemerintahDaerah; c.perubahanpadaunsurSPBEPemerintahDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(2);atau d.perubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah. (6)ReviuArsitekturSPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(5)dilakukanOlehBupati. BagianKedua PetaRencanaSistemPemerintahanBerbasisElektronik Pasal 7 ( 1)PetaRencanaSPBEdisusundenganberpedomanpada ArsitekturSPBEPemerintahDaerah,RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah,danRencanaStrategisPemerintah Daerah. (2)PetaRencanaSPBEdisusun untukjangkawaktu5(lima) tahun. (3)PetaRencanaSPBE ditetapkandenganKeputusanBupati. (4)PetaRencanaSPBEPemerintahDaerahdilakukan reviupada paruhwaktudantahun terakhirpelaksanaan atau sewaktuwaktusesuaidengankebutuhan (5)ReviuPetaRencanaSPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(4)dilakukanberdasarkan: a.perubahanPetaRencanaSPBENasional; b.perubahanrencanastrategisPemerintahDaerah; c.perubahanArsitekturSPBEPemerintahDaerah;atau d.hasil pemantauandanevaluasiSPBEPemerintahDaerah. (6)ReviuPetaRencanaSPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(5)dilakukanolehBupati. BagianKetiga RencanadanAnggaranSistemPemerintahanBerbasis Elektronik .Pasal 8 (1)Rencanadan anggaranSPBE disusunolehPDsesuaidengan prosesperencanaandanpenganggaran tahunanPemerintah Daerah. (2)Rencanadan anggaranSPBEsebagaimanadimaksud pada ayat(1)berpedomanpadaArsitekturSPBE. (3)Untuk keterpaduan rencanadan anggaranSPBE, penyusunan rencanadan anggaranSPBE PemerintahDaerah dikoordinasikanolehPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perencanaanpembangunanDaerah. BagianKeempat ProsesBisnis Pasal 9
(3)ProsesBisnisyang salingterkaitdisusunsecaraterintegras1 untuk mendukungpembangunan ataupengembangan AplikasiSPBEdanLayananSPEEyangterintegrasi. BagianKelima DatadanInformasi Pasal 10
(2)Datadaninformasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus memenuhistandar keamanan,kerahasiaan,kekinian,akurasi sertakebutuhandatadaninformasinya. (3)Struktursertaformatdatadaninformasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)harussesuaidenganstandaryang ditetapkandenganmemperhatikanprinsipinteroperabilitas dankeamanan (4)Penggunaandatadaninformasi sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilaksanakandenganmengacupadaArsitekturSPBE.
(2)Pelaksanaanperlindungansebagaimanadimaksudpadaayat
(3)Pelaksanaanperlindungansebagaimanadimaksudpadaayat (2)dilakukandengan: a.menetapkanklasifikasi keamanan,pembatasanaksesdan pengendaliankeamananlainnya; b.menerapkan autentikasi danpendeteksianmodifikasi; c.menjaga kerahasiaandatadaninformasi daripihakyang tidakberwenang; d.menjaga keutuhandanorisinalitasdatadaninformasi;dan menjamin ketersediaan aksesdatadaninformasioleh pihakyang berwenang.
(1)Dalam rangkaperlindungankeamanan, kerahasiaan, kekinian,akurasi sertakeutuhandatadaninformasi sebagaimanadimaksud dalamPasal11 ayat(1),PDmenyusun kebijakan keamanan informasi. (2)KebijakanKeamanan informasi sebagaimanadimaksud pada ayat(l)mencakup antaralain: a.panduanpenggunaansarana-prasaranaTIKdi lingkungan PemerintahDaerah,termasukpenggunaan aksesinternet, pengaksesane-mailresmikantor,penggunaanakses internet,pengaksesandarikantorbaikdariLocalArea Network,WideAreaNetwork,maupuninternet; b.panduan membawaperalatanTIKpribadikekantordan menghubungkannyadengansarana-prasaranaTIKdi lingkunganPemerintahDaerah;. c.kewajibansetiapPDuntukmengimplementasikan perangkatlunakdanperangkatkeraskeamananinformasi disisteminformasiPDtersebutatauLocalAreaNetwork, khususnyasistemTIKyanglangsungterkoneksidengan internet;dan d.kewajibanmengimplementasikanperangkatlunakdan perangkatkeraskeamananinformasidi sistem antarPD atauWideAreaNetwork,sertamemonitorkeamanan informasikhususnyadi sarana-prasaranaTIKyang menjalankanfungsivitalbagijalannyaPemerintahan Daerah. (3)Kebijakan keamananinformasisebagaimanadimaksudpada ayat(2)berlaku untuksemuaPDpenyediadatadaninformasi. BagianKeenam InfrastrukturSPBE Paragraf1 Pasal 13 (1)InfrastrukturSPBEterdiriatas: a.JaringanIntraPemerintahDaerah;dan b.sistempenghubunglayananinstansipusatdanPemerintah Daerah. (2)PenggunaanInfrastrukturSPBEPemerintahDaerahbertujuan untukmeningkatkanefisiensi,keamanan,dankemudahan integrasi dalam rangkamemenuhikebutuhanInfrastruktur SPBEbagiinternaldan antarPD. (3)PenggunaanInfrastrukturSPBEPemerintahDaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukansecarabagi pakaiolehinternalPDdan antarPD,dansalingterhubung. (4)PembangunandanpengembanganInfrastrukturSPBE PemerintahDaerah harusdidasarkanpadaArsitekturSPBE. JaringanIntraPemerintahDaerahsebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf amerupakanjaringaninterkoneksi tertutup yang menghubungkan antarPD (5)SistemPenghubungLayananInstansi PusatdanInstansi PemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf (b)merupakanperangkatintegrasi pertukaranLayananSPBE antarPDdan antaraPDdenganInstansi Pusat Paragraf2 JaringanIntraPemerintahDaerah Pasal 14 (1)PenggunaanJaringanIntraPemerintahDaerahbertujuan untuk menjaga keamanandalam melakukanpengirimandata daninformasi antarsimpul jaringandalam PemerintahDaerah (2)Setiap PDharus menggunakan JaringanIntraPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1). I I (3)Perencanaan,pembangunan,pemeliharaan,pengoperasian dan/ataupengembanganJaringanIntraPemerintahDaerah ditetapkansebagaiberikut: a.DISKOMINFOmelaksanakanperencanaan,pembangunan, pemeliharaan,pengoperasiandan/ataupengembangan infrastrukturWideArea NetworkhinggarouterPDseluruh PemerintahDaerah termasukjaringanfiberoptic PemerintahDaerah. b.PDMandiriTIKmelaksanakanperencanaan,pembangunan, pemeliharaan,pengoperasiandan/ataupengembangan infrastrukturLocalAreaNetwork,daninfrastrukturkhusus PDsesuaidengankewenangannyadenganmemperhatikan tugaspokokdanfungsi masingmasingPD. (4)Perencanaan,pembangunan,pemeliharaan,pengoperasian dan/ataupengembanganinfrastrukturLocalAreaNetwork, daninfrastrukturkhususPDselainPDMandiriTIKdapat dilaksanakanolehDISKOMINFO.
(1)InfrastrukturJaringanInfraPemerintahDaerahsebagaimana dimaksuddalamPasal14harussesuaidenganstandaryang ditetapkandanketentuanperaturanperundang-undangan.
(1)SetiapPDwajib menyerahkandiagraminfrastrukturLocalArea Network,terkinikepadaDISKOMINFOpaling sedikit1(satu) kali dalamsetahun. (2)SetiapPDwajibmelaporkandetailperubahaninfrastruktur LocalArea Network,apabilaterdapatperubahaninfrastruktur LocalArea Network.
(1)SetiapPD wajib mengadakan,mengembangkan,danmengelola lamanweb yang berisiinformasi danlayanansesuaiketentuan peraturanperundang-undangandenganmemperhatikan tugas pokokdanfungsi masing-masingPD. (2)LamanwebsetiapPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1) harusmerupakansubdomain ataumengindukpadaportal PemerintahDaerahyaituhttps://www.minselkab.go.id. (3)SetiapPDwajib menggunakansuratelektronikresmi PemerintahDaerahdalamsetiaptransaksi elektronik urusan kedinasan. (4)Suratelektronik resmiPDsebagaimanadimaksudpadaayat(3) wajib menggunakandomainPemerintahDarah,yaitu pd@minselkab.go.id. Paragraf3 SistemPenghubungLayanan Pasal 18 (1)PenggunaanSistemPenghubungLayananPemerintahDaerah bertujuan untukmemudahkandalam melakukanintegrasi antarLayananSPBE. · (2)SetiapPDwajibmenyediakanSistemPenghubungLayanan untuklayananSPBE yangmembutuhkanintegrasidengan datadan/ataulayananSPBEyangdikelolanya. (3)SistemPenghubungLayanansebagaimanayangdimaksud padaayat(2)dibangunolehD[SKOMINFOatauPDMandiriTIK. (4)DalampenyediaanSistemPenghubungLayanansebagaimana dimaksudpadaayat(2),PDharus: a.membuatketerhubungandanaksesDataJaringanIntraPD denganJaringanIntraPDyangmembutuhkan; b.memenuhistandarinteroperabilitasantarLayananSPBE dansesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan;dan c.mendapatkanpertimbangankelaikanoperasidankeamanan dariDISKOMINFO. BagianKetujuh AplikasiSPBE Pasal 19 (1)AplikasiSPBEdigunakanPemerintahDaerah untuk memberikanLayananSPBE. (2)AplikasiSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiri atas: a.aplikasiumum;dan b.aplikasikhusus. (3)Keterpaduanperencanaan,pembangunan,pemeliharaandan/ ataupengembangan aplikasi sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dikoordinasikanolehDISKOMINFOdanharus didasarkanpadaArsitekturSPBE. (4)Pelaksanaanperencanaan,pembangunan, pemeliharaan dan/ataupengembanganaplikasi sebagaimanadimaksud padaayat(3)ditetapkansebagaiberikut: a.Perencanaan,pembangunan,pemeliharaandan/atau pengembanganAplikasiUmumdilakukanolehInstansi Pusat atauDISKOMINFOdalam hal daftarresmiAplikasi Umum'belumditetapkanolehInstansiPusatyang berwenang. b.Dalam halduaataulebihAplikasiUmumdanInstansi Pusattidak terintegrasi,makaDISKOMINFOdapat merencanakan,membangun,memeliharadan/atau mengembangkan aplikasi penghubungantarAplikasi Umum. c.Perencanaan,pembangunan,pemeliharaandan/atau pengembanganAplikasiKhususdilakukanoleh DISKOMINFOatauPDMandiriTIR. (5)Aplikasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dioperasikan olehPD PemilikLayanan. (6)Aplikasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)harussesuai denganstandaryang ditetapkandanketentuanperaturan perundang-undangan.
PDyang melakukan pembangunandan/ataupengembangan Aplikasi, wajib melakukanpengujiandan reviuAplikasi yang dirancang dan/atau dikembangkan.
(1)SetiapPDharusmenerapkanKeamananSPBE. (2)DalammenerapkanKeamananSPBEdanmenyelesaikan permasalahan KeamananSPBE,pimpinanPDdapat melakukankonsultasidanataukoordinasidengan DISKOMINFO. (3)PenerapanKeamananSPBEharusmemenuhistandarteknis danprosedurKeamananSPBE I BagianKedelapan LayananSPBE Paragraf1 Pasal 22
a.layananadministrasipemerintahanberbasiselektronik; dan b.layananpublikberbasiselektronik. (2)Layananadministrasipemerintahanberbasiselektronik sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf amerupakan layananSPBE yangmendukungtatalaksanainternalbirokrasi dalam rangkameningkatkankinerjadanakuntabilitas PemerintahDaerah. (3)Layananpublikberbasiselektroniksebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufbmerupakanlayananSPBEyang mendukung pelaksanaanpelayananpublikdi Pemerintah Daerah. Paragraf2 LayananAdministrasiPemerintahanBerbasisElektronik Pasal 23 (1)DISKOMINFOdanPDpemiliklayananharusmenyediakan layananadministrasi pemerintahanberbasiselektronik sebagaimanadimaksuddalamPasal22 ayat(1)huruf a meliputilayananyang mendukungkegiatandibidang perencanaan,penganggaran, keuangan,kepegawaian,jaringan informasikearsipan,pengelolaanbarangmilikdaerah, akuntabilitas kinerjaorganisasi,sasarankinerjapegawai, layananpemantauandanevaluasi perencanaandan penganggaran,pengawasaninternalpemerintah,naskahdinas elektronik,danlayananlainsesuaidengankebutuhaninternal birokrasi pemerintahan. (2)Layanan administrasi pemerintahanberbasiselektronik diterapkandenganpembangunandanpengembanganAplikasi Umum sebagaimanadimaksuddalamPasal22Ayat(2)huruf a. ,Paragraf3 LayananPublikBerbasisElektronik Pasal 24
(2)Layananpublikberbasiselektroniksebagaimanadimaksud padaayat(1)dapatdikembangkansesuaidengankebutuhan pelayananpublikPemerintahDaerah. (3)Layananpublikberbasiselektronikditerapkandengan mengutamakanpenggunaanAplikasiUmumsebagaimana dimaksuddalamPasal19Ayat(1)hurufa. (4)Dalamhallayananpublikberbasiselektronikmemerlukan AplikasiKhusus, PDdapatmelakukanpembangunandan pengembanganAplikasiKhusussebagaimanadimaksuddalam Pasal19Ayat(2)hurufb. Paragraf4 IntegrasiLayananSPBE Pasal 25 (1)IntegrasiLayananSPBEmerupakanprosesmenghubungkan danmenyatukanbeberapaLayananSPBEke dalamsatu kesatuanalurkerjaLayananSPBE. (2)PemerintahDaerahmenerapkanintegrasiLayananSPBE didasarkanpadaArsitekturSPBEPemerintahDarah. (3)Integras1LayananSPBEantarPDdikoordinasikanoleh DISKOMINFO BABIII MANAJEMEN SISTEMPEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BagianKesatu Umum Pasal 26
a.manajemenrisiko; b.manajemenkeamananinformasi; c.manajemendata; d.manajemen asetteknologiinformasi dankomunikasi; e.manajemensumberdayamanusia; f.manajemenpengetahuan; g.manajemenperubahan;dan h.manajemenlayananSPBE. (2)PDmelaksanakanManajemenSPBE sebagaimanadimaksud padaayat(1). (3)PerumusandanpelaksanaanmanajemenSPBEsebagaimana dimaksudpada ayat(1) dan ayat(2)berpedomanpadaStandar NasionalIndonesia,atauStandarInternasional. BagianKedua ManajemenRisiko Pasal 27
(1)huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsunganSPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalamSPBE. (2)Manajemenrisikodilakukanmelaluiserangkaianproses identifikasi,analisis,pengendalian,pemantauan,danevaluasi terhadap risikodalamSPBE. (3)Manajemenrisikosebagaimanadimaksudpadaayat(2) dilaksanakanberdasarkanpedomanmanajemenrisiko SPBE. I BagianKetiga ManajemenKeamananInformasi Pasal 28
(2)Manajemenkeamananinformasi dilakukanmelalui serangkaianprosesyangmeliputipenetapan ruanglingkup, penetapanpenanggungjawab, perencanaan,dukungan pengoperasian, evaluasikinerja,danperbaikanberkelanjutan terhadapkeamananinformasi dalamSPBE. (3)Manajemenkeamananinformasi sebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilaksanakanberdasarkanpedomanmanajemen keamananinformasiSPBE. (4)Dalampelaksanaanmanajemenkeamananinformasi, PD berkoordiriasidandapatmelakukankonsultasidengan DISKOMINFO. I BagianKeempat ManajemenData Pasal 29
(1)hurufcbertujuan untukmenjaminterwujudnyadatayang akurat,mutakhir,terintegrasi,dandapatdiaksessebagai dasarperencanaan,pelaksanaan,evaluasi,danpengendalian pembangunannasional. (2)Manajemendatadilakukanmelalui serangkaianproses pengelolaan arsitekturdata,datainduk,data referensi,basis data,dankualitasdata. (3)Manajemendatasebagaimanadimnaksudpadaayat(2) dilaksanakanberdasarkanpedomanmanajemendataSPBE. (4)ManajemenDatadilaksanakanolehseluruhPDdan melakukankonsultasi denganDISKOMINFO. BagianKelima ManajemenAsetTeknologiInformasiDanKomunikasi Pasal 30
(2)Manajemen aset teknologiinformasi dankomunikasi dilakukanmelalui prosesperencanaan,pengadaan, pengelolaan,danpenghapusanperangkat keras danperangkat lunak yang digunakandalam pelaksanaanSPBEPemerintah Daerah. (3)Manajemenasetteknologiinformasi dankomunikasi dilaksanakanolehseluruh unitkerjaPemerintahDaerah. (4)Manajemenasetteknologiinformasi dankomunikasiPD berkoordinasi melakukankonsultasi denganDISKOMINFO danPDyangberwenangmengelolaurusanasetPemerintah I Daerah. BagianKeenam ·ManajemenSumberDayaManusia Pasal 31 (1)Manajemensumberdayamanusiasebagaimanadimaksud dalamPasal26 hurufebertujuan untukmenjamin keberlangsungandanpeningkatanmutudanLayananSPBE. (2)Manajemensumberdayamanusiadilakukanmelaluiproses perencanaan, pengembangan,pembinaan,dan pendayagunaansumberdayamanusiadalampelaksanaan SPBEPemerintahDaerah. (3)Manajemensumberdayamanusiadilaksanakanolehunit kerjayangmembidangitugasdanfungsi mengenaiurusan sumberdayamanusiadandapatmelakukankonsultasi denganDISKOMINFO. (4)Manajemensumberdayamanusiamemastikanketersediaan dankompetensi sumberdayamanusia untukpelaksanaan TataKelolaSPBEdanManajemenSPBE. BagianKetujuh ManajemenPengetahuan Pasal 32
(2)Manajemenpengetahuandilakukanmelaluiserangkaian prosespengumpulan,pengolahan,penyimpanan,penggunaan, danalihpengetahuandan teknologiyang dihasilkandalam SPBE. (3)Manajemenpengetahuansebagaimanadimaksudpadaayat(2) dilaksanakanberdasarkanpedomanmanajemenpengetahuan SPBE. (4)Dalampelaksanaanmanajemenpengetahuan, PD berkoordinasi dandapatmelakukankonsultasi dengan DISKOMINFO. BagianKedelapan ManajemenPerubahan Pasal 33
(2)Manajemenperubahandilakukanmelalui serangkaianproses perencanaan,analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan danevaluasi terhadap perubahanSPBE. I (3)Manajemenperubahansebagaimanadimaksudpadaayat(2) dilaksanakanberdasarkanpedomanmanajemenperubahan SPBE.I. . ()Dalampelaksanaanmanajemenperubahan,PDberkoordinasi dandapatmelakukan konsultasi denganDISKOMINFO. BagianKesembilan ManajemenLayananSPEE Pasal 34
(2)ManajemenLayananSPBEdilakukanmelaluiserangkaian proses pelayananPenggunaSPBE,pengoperasianLayanan SPBE,danpengelolaanAplikasiSPBE. (3)PelayananPenggunaSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat (2)merupakankegiatanpelayanan terhadapkeluhan, gangguan,masalah,permintaan,danperubahanLayanan SPBEdariPenggunaSPBE. (4)PengoperasianLayananSPBEsebagaimanadimaksudpada ayat(2)merupakankegiatanpendayagunaandan pemeliharaanInfrastrukturSPBE danAplikasiSPBE. (5)PengelolaanAplikasiSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat (2)merupakankegiatanpembangunandanpengembangan aplikasi yang berpedomanpadametodologipembangunandan pengembanganAplikasiSPBE. (6)ManajemenLayananSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat (2)dilaksanakanberdasarkanpedomanmanajemenLayanan SPBE (7)Dalam rangkapelaksanaanManajemenLayananSPBE, maka: a.setiapPDmenunjukminimal1(satu)orangstafatau membentukunituntukmelaksanakan uraian tugasdan fungsisebagaiteknisiTIKsekaligusServiceDaskTier1; b.DISKOMINFOmembentukunitsebagaiServiceDaskTier 2. (8)ServiceDaskTier1sebagaimanadimaksuddalam ayat(7) huruf abertanggung-jawabuntuk menyelesaikanberbagai permasalahanlayananSPBE ditingkatPD. (9)Dalam halServiceDaskTier1tidak mampumenyelesaikan permasalahanlayananSPBEditingkatPDsebagaimana dimaksudpada ayat(8),makaServiceDaskTier1 menyampaikanpermintaansolusi permasalahan keService DaskTier2. (lO)Service DaskTier2bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahanlayananSPBE yang tidakmampudiselesaikan ServiceDaskTier1. (1l)DISKOMINFOmelakukan koordinasi dansupervisiantara ServiceDaskTier1di masing-masingPDdenganService Dask Tier2 diDISKOMINFO. (12)DalampelaksanaanmanajemenLayananSPBE, PD berkoordinasi dandapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO. I BABIV AUDIT TEKNOLOGIINFORMASI DANKOMUNIKASISERTA PEMANTAUANDANEVALUASISPBE BagianKesatu Umum Pasal 35 (1)AuditTIKterdiriatas: a.auditinfrastrukturSPBE; b.auditaplikasiSPBE;dan c.auditkeamananSPBE. (2)AuditTIKmeliputipemeriksaanhalpokokteknispada: a.penerapantatakeloladanmanajemen teknologiinformasi dankomunikasi; b.fungsionalitasteknologiinformasi dankomunikasi; c.kinerjateknologiinformasidankomunikasiyang dihasilkan;dan d.aspek teknologiinformasidankomunikasilainnya. (3)AuditTIKdilaksanakanolehlembagapelaksanaAuditTIK pemerintahataulembagapelaksanaAuditTIKyang terakreditasisesuaidenganketentuanperaturan perundangundangan. (4)AuditTIKdilaksanakanberdasarkankebijakan umum penyelenggaraanTIK. (5)Timauditorsebagaimanadimaksudpadaayat(3)ditetapkan denganKeputusanBupati. BagianKedua AuditInfrastrukturSPBE Pasal 36
(2)AuditInfrastrukturSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakanberdasarkanstandardantatacarapelaksanaan auditInfrastrukturSPBE. (3)Dalam melaksanakan auditInfrastrukturSPBE, TimAuditor I sebagaimanadimaksudpadaayat(1)berkoordinasi dengan KementerianKomunikasidanInformatika terkaitpemantauan, evaluasi,danpelaporan auditInfrastrukturSPBEPemerintah Daerah. BagianKetiga AuditAplikasiSPBE Pasal 37
(2)AuditAplikasiSPBE sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakanberdasarkanstandardan tatacarapelaksanaan auditAplikasiSPBE. (3)AuditAplikasi Khusus sebagaimanadimaksudpada ayat(1) dilaksanakanpaling sedikit1(satu)kali dalam2(dua)tahun olehTimAuditor. (4)Dalam melaksanakan auditAplikasi Khusus, TimAuditor sebagaimanadimaksud pada ayat(1)berkoordinasi dengan KementerianKomunikasidanInformatika terkaitpemantauan, evaluasi,danpelaporan auditAplikasiKhusus. BagianKeempat AuditKeamananSPBE Pasal 38 (1)AuditKeamananSPBEdilakukanpadaInfrastrukturSPBE PemerintahDaerahdanAplikasiKhusus. (2)AuditkeamananSPBEsebagaimanadimaksudpadaayat(l) dilaksanakanberdasarkanstandardan tatacarapelaksanaan auditKeamananSPBE. (3)AuditkeamananInfrastrukturSPBEPemerintahDaerahdan auditkeamananAplikasiKhusussebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilaksanakanpalingsedikit1(satu)kali dalam2(dua) tahunolehTimAuditor. (4)DalammelaksanakanauditkeamananInfrastrukturSPBE PemerintahDaerahdanauditkeamananAplikasi Khusus sebagaimanadimaksudpadaayat(1)TimAuditor berkoordinasi denganKementerianKomunikasidan Informatika terkaitpemantauan, evaluasi,danpelaporanaudit keamananInfrastrukturSPBEPemerintahDaerahdanaudit keamananAplikasiKhusus. BagianKelima PemantauandanEvaluasiSPBE Pasal 39 (1)DISKOMINFOmelaksanakanpemantauandanevaluasi mandiriterhadapimplementasiSPBEbertujuan untuk mengukurkemajuandanmeningkatkankualitasSPBEdi PemerintahDaerah,mengidentifikasipermasalahanSPBE, peluangSPBE,pelaksanaanArsitekturSPBEdanPeta RencanaSPBE. (2)Pelaksanaanpemantauandanevaluasi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapatdibantuolehPDterkait. (3)Pelaksanaanpemantauandanevaluasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undanganyang berlaku. (4)Hasilkegiatanpemantauandanevaluasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaporkan kepadaBupatimelalui SekretarisDaerah. BABV PENYELENGGARA SISTEMPEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BagianKesatu TimKoordinasiSPBEPemerintahDaerah
(2)TimKoordinasi SPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(1)beradadi bawah danbertanggung jawab kepadaBupati. (3)Bupatimempunyaitugasmelakukankoordinasidan menetapkankebijakanSPBEpadaPemerintahDaerah. (4)KoordinatorSPBEPemerintahDaerahadalahSekretans Daerah. (5)TimKoordinasiSPBEPemerintahDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(l)diberi tugasuntukmengarahkan, memantau,danmengevaluasipelaksanaanSPBEyangterpadu didalamPemerintahDaerah,sertamelakukankoordinasi denganTimKoordinasiSPBENasionaluntukpelaksanaan SPBEyangmelibatkanlintasPemerintahDaerah. (6)TimKoordinasiSPBEPemerintahDaerahditetapkandengan KeputusanBupati. BagianKedua PDMandiriTIK Pasal 41 (1)Dalamrangkamewujudkanupayapeningkatankemampuan dan kapasitasPemerintahDaerahdalammemenuhidan mengantisipasikebutuhanserta tuntutanlayananberbasis TIKmakadapatditetapkanPDMandiriTIK. (2)PenetapanPDMandiriTIKsebagaimanadimaksudpadaayat I (1)dilakukansetelahmelaluiprosespenilaianevaluasi kelaikan terhadapPD. (3)Prosespenilaianevaluasikelayakan terhadapPDsebagaimana dimaksud padaayat(2)dilakukanolehDISKOMINFO. (4)Prosespenilaianevaluasi kelayakan terhadapPDsebagaimana dimaksudpadaayat(2)dilaksanakandenganmendasarkan padakriteriasebagaiberikut: a.memilikiSDM TIK;dan b.telahmemilikikemampuandanpengalamanmembangun, mengeloladan/ataumengembangkan aplikasiSPBEsecara mandiri. (5)Berdasarkanhasil prosespenilaianevaluasikelaikanterhadap PDsebagaimanadimaksudpadaayat(2),DISKOMINFO mengusulkanPDyanglayakuntukditetapkansebagaiPD Mandiri TIKkepadaBupati. (6)Berdasarkan usulansebagaimanadimaksudpadaayat(5) BupatimenetapkanPDMandiri TIKdenganKeputusanBupati. BAB VI PENDANAAN Pasal 42 PendanaanpelaksanaanSPBEdilingkunganPemerintah DaerahbersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerahdan/atausumberpendanaanlainnyayangsahsesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan. BABVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 Ketentuanlebihlanjutdalam unsurSPBE yang dimaksuddalam Pasal5ayat
BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal 44 PeraturanBupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerahKabupatenMinahasaSelatan. DitetapkandiAmurang padatanggal6Oktober2025 BUPATIMINAHASA SELATAN, Diundangkandi Amurang padatanggalGOktober2025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENMINAHASA SELATAN, GLADY NOVA LYNDAKAWATU BERITADAERAHKABUPATENMINAHASA SELATAN TAHUN2025NOMORlo3
Membuka PDF…