Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
menetapkanPeraturanDupatitentang TataCaraPenganggaran,PelaksanaandanPenatausahaan, PelaporandanPertanggungjawabansertaPemantauandan Evaluas:HibahdanBantunnsosial. MegingatI.U'ndangUrdangNomar10Tahu200tentangPe:bentukan KabupaenMinahasaSelatandanKotaTomohondi Provinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003NcmorO,TanbahanLcmbaranNegaraRepublik ladonesaNomar42730); U:dangUndangNorr23:hn2014tentangPer:erntahan aerah(LembaranlegaraRepublikIndonesiaTahun2014 iomor.'44,TambahnentaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587ebagaivnanetelahbeberapakalidiubahterakhir cenganUnlang-Un'angNomor6Tahun20.23tentang PenetapnPe-tarPeerintahPenggantiUndang-Undang Nomor!Tahun2022TenangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang'Ler·baranHegaraRepublikIndonesiaTahun2023 'omor1,TarabahaUembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor(856] 3.Peraturun emerinnhNomor12Tahun2019tentang PengelolanKruargonaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesaTahun201omor42,TambahanLembaranNegara Republil:IrdoncsiaHomor6322); 4.PeraturnMenteriDaamlegeriNomor77Tahun 220tentang FedomanTekniPentelolaanKeuanganDaerah[BeritaNegara Republil:IndonesiaT:bun2020Nomor1781); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURANUPATTENTANG TATA CARA PENG;NGGARAN, FELAKS\NAAN DANPENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA,BANSERTAPEMANTAUANDAN !VALU?SIH'BAHDANBANJANSOSIAL FJABI <TENTUAN UMUM Pasal 1 DalamFeraturanBHupatiniyangdimaksuddengar: 1.DaerihadelahKabuputenMinahasaSelatan. 2.Pem:rintahFusatadalahPresidenRepublikIndonesiayang memegangkekuasaanpemerintahannegarRepublik IndonesiayangdibantuolehWakilPresiden«danmenteri scbagaimanadimaksuddalamUndang-UncangDasar NegaraRepublikIndonsiaTahun1945. 3.PemerintahDaerahadalahBupati penyelenggaraPemerintahanDaerah pelaksanaanurusanpemerintahan kewenanganDacrahotonom. 4.Bupati adalahBupatiMinahasaSelatan. 5.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintahDaerahdandewan perwakilanrakyatDacrahmenurutasasotonomidantugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistemdanprinsipNegaraKesatuanRepubi<Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 6.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyatDaerah yangberkcdudukansebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerah. 7.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten MinahasaSelatan. 8.KeuanganDaerahadalahsemuahakdan kewajbanDaerah dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahanDaerahyang dapatdinilaidenganuangsertasegalabentukkekayaan Yang dapatdijadikanmililDaerahberhubungdenganhak dan:ewajibanDaerahtersebut. 9.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunanDaerah yang ditetapkandenganPerda.
1.SatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnya disirgkatSKPDedal.ihunsurpenunjang urusan pemerintahanpa«aPererintahDaerahyangmelaksanakan pentelolaanKeua'ganDaerah. 12.Tim. AnggaranPemerintahDaerahyangselanjutnya disirgkatTAPDalalah tiru yang bertugasmenyiapkandan meleksarakankbijakanBupatidalamrangkah penyusun,anAPED. 13.RenanaKerjaArgaranSKPD yang selanjutnyadisingkat RKASK'Dadalahdokumenyang memuatrencana pen«apatardanLelanjaSKPD ataudokumenyang memuat sebagaiunsur yangmemimpin yangmenjadi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15 Pengguna Angaen yang selanjutnya disinkat PA adaiah peJabot prmegang «ewenangan penggunaan e gzaran untuk meleksanakan tus as dan lungsi SKPD yang dipimpinnya.
I9. Risi«o Sosial adalh kejadian atau peristiwa yang merupakan dnmpak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis poli ik, fenomens alam atau bencana alam yang jika tidak dibwrikan Bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi vwajar.
Maksud dietapkannya reraturan BHupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara penganggaran, pclaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta Pemantauan dan evaluasi Hibah dan Dantuan sosial di Daerah. Pasal J Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan asas pengelolaan keuangan demi tercapainya sas:ran program, kegietan, dan sub kegiatan dengan maksimal. BAB IL KEWENANGAN
BAB IL
Pemerintan Daeran dapat membenikan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Fasal 5 (I) Hibah sebagaimana maksud dalam Pasal 4 dapat bcrupa uang atuu barang.
BAB lll HIBAH Bagan Kesatu Jmum asal t (I)Iibat diberik:n kepala Pemerintah Pusat pemerintah 'aera. lainnye, badar usaha milik negara, adan usaha ±:lik Darrah, d:r/atau badan dan lembaga, serta rgarsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum idntsia, yang secara spesifik telah ditetapkan erunukkannya, bersifat tidak wajib, dan tidak egilat, serta tidal secara terus-menerus setiap tahun rnggren, rcuu'i ditentuknn lain sesuni dengnn etentan per turan perundang-undangan.
BAB LLL
a badan dnn imbaga bersiat nirlaba, skarela dan sosial yang ibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan
Fasal 8 Hibah kepada bas.an dan lembaga sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayet{I) hur.f e diberikan dengan persyaratan palir g sedikit menuat:
Pembrian Hibah kepada o ganisasi kemasyaraktan harus memenuhi persyar ·tan pal ng sedikit memuat
?asal 10 Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
(!) Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf a diberikan kepada kelompok tani, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, dan kelompok nelayan.
b maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
(9)Pemohonhanya dapotmengajukanl(sat)proposal HibahuangatauHibahbarang. (10)BupatimenunjukSKPD terkaituntukmelakukan evaluasiusulanHibahsebagaimanayangdimaksudpada Pasal7ayat(9).[ (11)PenunjukkanSKPDyangmelakukanevaluasiusulan Hibahsebagaimanadimaksudpadaayat(10)dapat dilimpahkanpadaSekrctarisDacrah.
(13)SKPDyang dimaksudpadaayat(10)adalahSKPDyang mcmilikitugasdanfungsisesuaidengnnrcncana kegiatansebagaimanatercantumdalamusulanHibah, yaitu:
b.urusankesehatan,dilaksanakanolehSKPDyang menyelcnggarakanurusandibidangkeschatan; c.urusanpekerjaanumum, dilaksanaka.nIolehSKPD yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangpekerjaanumumdanpenataanrung;
e.urusanpembcrdayaan perempuandanperlindungan anak,dilaksanakanolehSKPDyang menyclenggarakanurusanpemerintahandibidang pemberdayaanperemnpuandanperlindunpan anak; f.urusansosial,keagamaan/peribadatan,dilaksanakan olehSKpnyangmenyelenggarakanurusan pemerintab.ndibidngkesejahteraanzakyat; g.urusankes:jahteraansosial,dilaksanakanolchSKPD yangmeny:lenggrakanurusanpemnezintahandi bidangsosil; h urasanketeragakerjaan, dilaksanakanolehSKPD yang,menyeleaggarakanurusanpemerintahandi bidangketeagokerjaandantransmigrasi; i.ursankoperasi danusahakecil menengah, dilaksanakanolehSKPD yangmenyeienggarakan urusanpen:erintahandi bidangkoperasi, usahakecil danmnenengah;
I. urusan poi tik dalam negeri, periahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh SPD yang menyelcnggr rakan urusan pemerintahan di bidang kestuan bangsa. politik dan perlindungan masvrakat, m uran otoromi da-rah dan pemerintahan umum, dilalsanakan o!eh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemet'ntahnn d! bldang umum;
(14)Evaluasi SKPD meliputi:
e mengetahui kesesuian antara harga dalam proposal dengan st ndar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga satuan, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu dan paling sedikit terdapat 2 (dua) sebagai pembandi 1 g, dengan berpedoman pada peraturan perundant-undangan yang berlaku;
dan
a memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belun: ilaksanakan oleh calon penzrima Hibah sarr.pai deny,an terealisasinya dana Hibah; dan b meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperiukan sesuai kebutuhan.
Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran
Rekomendasi SKPD, dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dal m Pasal Il ayat (19), dan ayat (20) mcnjadi dasar pencantuan rencana alokasi anggaran Hibah berupa uang atau barang dalam ranccngan RKPD atau rancangan perubahan RKPD sesua dengan ketentuan perundang-undangan.
(I) Hibah berupa uang scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l) dianggarkan dalam kelompok belnja operasi, jenis Hibah, objek Hibah, rincian objek Hibah, dan sub rician Hibah pada SKPD.
agrian Ketiga Pelak:sanan dan Penatausahaan
Pelak zanaan angg ran Hbah berupa uang atau barang berdesarkan atas DPA SKPD beserta perubahannya. I
(I) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau perubahannya, Bupati menetapkan dafta penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barany yang akan di/ibahkan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Membuka PDF…