DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDupatitentang TataCaraPenganggaran,PelaksanaandanPenatausahaan, PelaporandanPertanggungjawabansertaPemantauandan Evaluas:HibahdanBantunnsosial. MegingatI.U'ndangUrdangNomar10Tahu200tentangPe:bentukan KabupaenMinahasaSelatandanKotaTomohondi Provinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003NcmorO,TanbahanLcmbaranNegaraRepublik ladonesaNomar42730); U:dangUndangNorr23:hn2014tentangPer:erntahan aerah(LembaranlegaraRepublikIndonesiaTahun2014 iomor.'44,TambahnentaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587ebagaivnanetelahbeberapakalidiubahterakhir cenganUnlang-Un'angNomor6Tahun20.23tentang PenetapnPe-tarPeerintahPenggantiUndang-Undang Nomor!Tahun2022TenangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang'Ler·baranHegaraRepublikIndonesiaTahun2023 'omor1,TarabahaUembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor(856] 3.Peraturun emerinnhNomor12Tahun2019tentang PengelolanKruargonaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesaTahun201omor42,TambahanLembaranNegara Republil:IrdoncsiaHomor6322); 4.PeraturnMenteriDaamlegeriNomor77Tahun 220tentang FedomanTekniPentelolaanKeuanganDaerah[BeritaNegara Republil:IndonesiaT:bun2020Nomor1781); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURANUPATTENTANG TATA CARA PENG;NGGARAN, FELAKS\NAAN DANPENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA,BANSERTAPEMANTAUANDAN !VALU?SIH'BAHDANBANJANSOSIAL FJABI <TENTUAN UMUM Pasal 1 DalamFeraturanBHupatiniyangdimaksuddengar: 1.DaerihadelahKabuputenMinahasaSelatan. 2.Pem:rintahFusatadalahPresidenRepublikIndonesiayang memegangkekuasaanpemerintahannegarRepublik IndonesiayangdibantuolehWakilPresiden«danmenteri scbagaimanadimaksuddalamUndang-UncangDasar NegaraRepublikIndonsiaTahun1945. 3.PemerintahDaerahadalahBupati penyelenggaraPemerintahanDaerah pelaksanaanurusanpemerintahan kewenanganDacrahotonom. 4.Bupati adalahBupatiMinahasaSelatan. 5.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintahDaerahdandewan perwakilanrakyatDacrahmenurutasasotonomidantugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistemdanprinsipNegaraKesatuanRepubi<Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 6.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyatDaerah yangberkcdudukansebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerah. 7.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten MinahasaSelatan. 8.KeuanganDaerahadalahsemuahakdan kewajbanDaerah dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahanDaerahyang dapatdinilaidenganuangsertasegalabentukkekayaan Yang dapatdijadikanmililDaerahberhubungdenganhak dan:ewajibanDaerahtersebut. 9.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunanDaerah yang ditetapkandenganPerda.

10.SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkat SKPDadalahunsurperangkatDaerahpadaPemerintah Daerahyangmelaksanakan urusanPemerintahanDaerah. 1.SatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnya disirgkatSKPDedal.ihunsurpenunjang urusan pemerintahanpa«aPererintahDaerahyangmelaksanakan pentelolaanKeua'ganDaerah. 12.Tim. AnggaranPemerintahDaerahyangselanjutnya disirgkatTAPDalalah tiru yang bertugasmenyiapkandan meleksarakankbijakanBupatidalamrangkah penyusun,anAPED. 13.RenanaKerjaArgaranSKPD yang selanjutnyadisingkat RKASK'Dadalahdokumenyang memuatrencana pen«apatardanLelanjaSKPD ataudokumenyang memuat sebagaiunsur yangmemimpin yangmenjadi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksannkan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakar. sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch penguna nnggnron. 15 Pengguna Angaen yang selanjutnya disinkat PA adaiah peJabot prmegang «ewenangan penggunaan e gzaran untuk meleksanakan tus as dan lungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Hibah rerupuk buntuaz berupu uang. barang, dan/atau jasa yang berasal.inari iemerintah Pusat, pemeintah daerah lain, toasyarakcat, dan ban uan usaha dalam ncgcri atau luar negeri yang tidal mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenrgaraan nrusar pemerintahan yang menjadi kewenargan Darrah sesai dengan ketentuan peraturan pertdung-under;gn '7. Ban uan Ssiad Lala pmbcrian bantuan bcrupa uang dan 'atau bareng kepada individu, keluarga, kelompok dan 'ztau mosyrapt yang sifatnya secara tidak terus mrncrus r'ar sele cti! zag bertujuan untuk me indungi dari kerung«inan tcrjadinya Risiko Sosial, keeuali dalam kea'anan tortentu dapz berkelanjutan.
18.Daftar Nominatif Caton Penerima Bantuan Sosial yang seianjatnya disetu1 DNCP-BS ad.lah Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Min hasa Sclatan yang tclah diverifikasi oleh SKPD terkait. I9. Risi«o Sosial adalh kejadian atau peristiwa yang merupakan dnmpak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis poli ik, fenomens alam atau bencana alam yang jika tidak dibwrikan Bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi vwajar.
20.Naskah Perjpnjinn Hibah Daerah yang selanjut ya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2

Maksud dietapkannya reraturan BHupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara penganggaran, pclaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta Pemantauan dan evaluasi Hibah dan Dantuan sosial di Daerah. Pasal J Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan asas pengelolaan keuangan demi tercapainya sas:ran program, kegietan, dan sub kegiatan dengan maksimal.

BAB IL

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintan Daeran dapat membenikan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Fasal 5 (I) Hibah sebagaimana maksud dalam Pasal 4 dapat bcrupa uang atuu barang.

(2)Hibah barang milik Daerah diatur sesuai dengan ketertuan peraturan pcrundang-undangan.
(3)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat berupa uang atau barang.
(2)Hibah berup uerg atau barang dapat dianggarkan c'alam APED sesaai dengan kemampuan Keuangan Daer:h setel, memprioriteskan pemenu han belanja urusan pemerintaban wajib dan bel: nja urusan pemerintahan pilihan, kccuali ditcntukar lain scsuai dengan ketenttan peraturan perundang-un langan.
(3)Pemberian Hinah sebagaimana dimaksud ada ayat (l) ditujuan untutk menunjang pencapaan sasaran progrem, keginten. dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperbatikan asas keadilan, kcpatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Perganggran Hiah dianggarakan pada SKPD terkaait dan dirinci menurut objck, rincian objck, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugns dan fungsi SKPD terkait.
(5)Hi oh yerg buan merupakan urusan dan kewenangan Pe nerintah Dactoh sesuai dergan ketentuan peraturan perundeng-undangan yang bertujuan untuk menunjang pcncapaian sasaran program, kegiatan, dan s 1b kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada KPD yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang ur um sesuni dengan ketentuan peraturan perundang- ur dangan.
(6)Hibah bersifat bantaan yang tidak mengika: dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalum NPHD.
(7)Pemberian Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukkannya.

BAB LLL

HIBAH Bagan Kesatu Jmum asal t (I)Iibat diberik:n kepala Pemerintah Pusat pemerintah 'aera. lainnye, badar usaha milik negara, adan usaha ±:lik Darrah, d:r/atau badan dan lembaga, serta rgarsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum idntsia, yang secara spesifik telah ditetapkan erunukkannya, bersifat tidak wajib, dan tidak egilat, serta tidal secara terus-menerus setiap tahun rnggren, rcuu'i ditentuknn lain sesuni dengnn etentan per turan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hibah diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.pemerintah daerah lainnya;
3. c.badan usaha milik negara ;
4. d.badan usaha milik Dacrah;
5. e.badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indoncsia; dan
6. f.partai politik.
(2)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wliayah kerjanya berada dalam Daerah.
(3)Hbah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)H.bah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pade ayat () huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru esil pemekaran daerah »esuai dengan ketentuan pera uran perundang-undangan.
(5)Hbah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud paa ayat (I) huruf c, diberkan untuk meningkatkan pclyanuan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)H:bah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dmal»ud pod ayat (ij huruf d, diberikan dalam rangka u tuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daeral dari emeriatah Pusat sesuai dengan ketentuan p ratran perundang-undangan.
(7)Hibah kepada baden usaha milik Daerah tidak dapat d:berikan dolar bentuk barang kecuali uang.
(8)H·bah kcpada badan dan lembaga scbagaimana d maksud pade ayat (I) huruf e, diberikan kepada: a badan dnn imbaga bersiat nirlaba, skarela dan sosial yang ibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
1. b.badan dan embaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang elah mcmiliki surat keterangn terdaftar yang diterbran cleh menteri yang menyelenggarakan urusan pem:rintaban dalam negeri, Cubernur atau Bupati;
2. c.badan dan lmbega ersifat nirlaba, sukavela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesttuan msyaakat hukum adat separjang masih hidup dan s«suei dengan perkembangan mnasyarakat, dan keberalaamnya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/etau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau prnctopan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SPD» terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
3. d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan prundang-unc.angan dan memenuhi kriteia yang ditetapkan oleh Pemerin ah Daerah scsuuai dengan kewenangannya.
(9)Hbah kcpada organisasi kemasyarakatan s:bagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e diberikan kepada kdompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu d.lam bidang:
1. a.pcrekonomian;
2. b.pendidikan;
3. c.kcsehatan;
4. d.keagamaan;
5. e.kesenian;
6. f.adat istiadat; dan
7. g.keolahragaan non professional.
(10)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf c, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan a tau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak assi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undengan.
(11)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanpan.
(12)Besaran pcnganggaran bclanja bantuan kcuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (IH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- udans,an. Fasal 8 Hibah kepada bas.an dan lembaga sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayet{I) hur.f e diberikan dengan persyaratan palir g sedikit menuat:
1. a.nemiliki kepengurusar didaerah domisili;
2. b.memiliki keterangan domisili dari hukum tua setempat;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi ?emerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah; dan

Pasal 9

Pembrian Hibah kepada o ganisasi kemasyaraktan harus memenuhi persyar ·tan pal ng sedikit memuat

a.telh terdaftar p da kementerian yang menyelenggarakan ur Isan pemerir tahan di bidang hukum car hak asasi manusia;
b.be kedudukar aalam wilayah administrasi Pemerintah D erah,
c.memihki sekret:.riat tetep di Daerah;
d.mmilik, rekenin bank pemerintah dan/atau Pe nerintah Dacah atas nama organisasi; dam
e.telah tedaftar pada Pererintah Daerah setemnpat paling sir gkat 3 tahun, keeuali ditentukan lain sesuai dengan kcentuan perctuan perundang-undangan. ?asal 10 Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
a.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mnendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara sesui dengan ketenruan peraturan perundang-undangan;
b.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan I kewenangennya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.partai politik; dan/atau
d.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(!) Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf a diberikan kepada kelompok tani, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, dan kelompok nelayan.

(2)Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) hurufb diperuntukkan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu.
(3)Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf c diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan.
(4)Bidang keagamaan sebagaimana yang dima «sud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf d diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, pc ngembangan mental dan spiritual.
(5)Bidang kesenian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf e diperuntukkan untuk pengembangan seni suara, seni musik, seni tari, musik tradisional dan seni lukis.
(6)Usulan Hibah dibuat secara tertulis kepada Bupati dcngan dilengkapi proposal.
(7)Proposal sebagaimona dimaksud pada ayat (6) untuk permohonan Hibah berupa uang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi usulan Hi bah oleh calc n penerima Hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tenteng maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
3. c.susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), beisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang, yang mengajukan usulan Hibah; '
4. d.domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarak tan yanug mengajukan usvlan Hibah;
5. e.bentuk keg tan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaks: nakan olch penerima Hibah;
6. f.jadwal pclal:sanaan kcgiatan, berisi uraian tentang wa<tu dan tempat elaksanaan kegiatar yang akan dilaksanak olch e lon penerima Hibah;
7. g.rircian kebvtuhan enggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rinc'er kebtunan bahan dan peralatan serta kebutuhan loinnya; dan h tarda tangandan nama lengkap calon penerima Hibah (pimcinan/ketuaj serta stempel/cap basah orgauisasi/lemtaga.
(8)P oposal sebayeimana yang dimaksud pada ayat (6) u tuk permohnan Hibah berupa barang pling sedikit rremuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya keiatan yang diajukannya usulan Hibah oleh calon penerima Hibah; b maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
2. c.susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang, yang mengajukan usulan Hibah;
3. d.domisiliskretariat,berisiuraiantentang keberadaan,'lamatsckretariatdariorganisasi kemasyerakrtan yangmengajukanusulanHibah;
4. e.jenisdanjumlahbarangyangdimohon,olehcalon penerimraHbah;dan f.tandatangandannamalengkapcalonpentrimaHibah (pimpinan/keuza}sertastemple/capbasah orgarisasi/embaga.
(9)Pemohonhanya dapotmengajukanl(sat)proposal HibahuangatauHibahbarang.
(10)BupatimenunjukSKPD terkaituntukmelakukan evaluasiusulanHibahsebagaimanayangdimaksudpada Pasal7ayat(9).[
(11)PenunjukkanSKPDyangmelakukanevaluasiusulan Hibahsebagaimanadimaksudpadaayat(10)dapat dilimpahkanpadaSekrctarisDacrah.
(12)SekretarisDaerahdalamrangkamenunjukSKPD terkait untukmelakukanevaluasidibantuolehasisten SekretarisDaerah.
(13)SKPDyang dimaksudpadaayat(10)adalahSKPDyang mcmilikitugasdanfungsisesuaidengnnrcncana kegiatansebagaimanatercantumdalamusulanHibah, yaitu:
1. a.urusanpendidikan,dilaksanakanolehSKPD yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang pendidikan; b.urusankesehatan,dilaksanakanolehSKPDyang menyelcnggarakanurusandibidangkeschatan; c.urusanpekerjaanumum, dilaksanaka.nIolehSKPD yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangpekerjaanumumdanpenataanrung;
2. d.urusanlingkunpanhidup,dilaksanakanolehSKPD yangmenyelenggarakan urusanpemerintahandi bidanglingkunganhidup; e.urusanpembcrdayaan perempuandanperlindungan anak,dilaksanakanolehSKPDyang menyclenggarakanurusanpemerintahandibidang pemberdayaanperemnpuandanperlindunpan anak; f.urusansosial,keagamaan/peribadatan,dilaksanakan olehSKpnyangmenyelenggarakanurusan pemerintab.ndibidngkesejahteraanzakyat; g.urusankes:jahteraansosial,dilaksanakanolchSKPD yangmeny:lenggrakanurusanpemnezintahandi bidangsosil; h urasanketeragakerjaan, dilaksanakanolehSKPD yang,menyeleaggarakanurusanpemerintahandi bidangketeagokerjaandantransmigrasi; i.ursankoperasi danusahakecil menengah, dilaksanakanolehSKPD yangmenyeienggarakan urusanpen:erintahandi bidangkoperasi, usahakecil danmnenengah;
3. j.urusankesenian,kebudayaandanpariwisata, dilaksanakenolchSKPD yang menyelenggarakan urusan permerintahandi bidangpariwisata;
4. k.urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksenakan oleh SKPD yang meneienggarakan urusan pemerintahan di bidang pe uda dan olahraga; I. urusan poi tik dalam negeri, periahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh SPD yang menyelcnggr rakan urusan pemerintahan di bidang kestuan bangsa. politik dan perlindungan masvrakat, m uran otoromi da-rah dan pemerintahan umum, dilalsanakan o!eh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemet'ntahnn d! bldang umum;
5. n.urusan pershn daerah, dilaksanakan oleh SKPD yan mevylengorakan urusan pemerintahan di bidang perel:onomnian;
6. o.arusan ketaanan pangan, dilaksanakan oleh SKPD yang menye!engarakan urusan pemerintahan di bidang ketabenan pangan;
7. p.ururan perpustakaan, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggurakan urusan pemerintahat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
8. q.urusan pcranian, dilaksanakan oleh 3PD yang menyelenggerakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
9. r.urusn keloutan dan perikanan, dilaksenakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
10. s.urusan komunikasi dan informatika, d laksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
11. t.urusan perindustrian dan perdagangan, dlaksanakan cleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
12. u.urusan keamanan masyarakat, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang among Praja; dan
13. v.SKPD terkait lainnya disesuaikan dengan program dan kcgiatan pcmohon Hibah.
(14)Evaluasi SKPD meliputi:
1. a.evaluasi pada tahap penganggaran; dan
2. b.evaluasi pada tahap persiapan pelaksanaan.
(15)Evaluasi pada tahap penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a bertujuan untuk:
1. a.memastikan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan calon penerima Hibah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan;
2. b.memastikan bahwa kegiatan yang diajukan oleh calon penerima Hibah mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Dacrah;
3. c.memastikan bahwa proposal Hibah diajukan sendiri oleh. pemohon; I d memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah dilmpiri dengan rincian kebutuhan anggaran/r ncana nggaran biaya; e mengetahui kesesuian antara harga dalam proposal dengan st ndar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga satuan, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu dan paling sedikit terdapat 2 (dua) sebagai pembandi 1 g, dengan berpedoman pada peraturan perundant-undangan yang berlaku;
4. f.mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
5. g.memastikan keberadaan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
6. h.memastikan domisili/ alamat sckretariat badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima H' ah; '
7. i.memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dan hibah belun dilaksanakan oleh calon pencrima Hibah; dan
8. j.merintn dokumen pzndukung yang diperlukan sesuai keb.tuhan begi ;emohon badan, lembaga dan organisasi kzmasyarakatan.
(16)Evalusi pado tahap persiapan pelaksanaan sbagaimana dircksud pada ayat (14] huruf b, tertujuen uuntk: a memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belun: ilaksanakan oleh calon penzrima Hibah sarr.pai deny,an terealisasinya dana Hibah; dan b meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperiukan sesuai kebutuhan.
(17)SKPD terkait scbagaimana limaksud paca ayat (13) renyampuikan hasil evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (15), dan ayat (16) berupa rekomendasi dalam bentuk daftar nama calon penerima Hi ah kepada upati melali Sekretaris Daerah selaku ketua tim nggaran Pemerintah Daerah.
(18)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berisi keterangan mengenai hal-hal scbagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16), der.gan disertai kesimpulen permohonan Hibah dapat dinetujui atau tidak disetujui.
(19)Tim anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
(20)Pemberian pertimbangan scbagaimana dirr aksud pada ayat (19) dilaksanakan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pengaturan komposisi jumlah belanja operasi.

Pasal 12

Rekomendasi SKPD, dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dal m Pasal Il ayat (19), dan ayat (20) mcnjadi dasar pencantuan rencana alokasi anggaran Hibah berupa uang atau barang dalam ranccngan RKPD atau rancangan perubahan RKPD sesua dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Hibah berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(2)RKA-SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(I) Hibah berupa uang scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l) dianggarkan dalam kelompok belnja operasi, jenis Hibah, objek Hibah, rincian objek Hibah, dan sub rician Hibah pada SKPD.

(2)Hbah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiat u yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan je sa, objtk Hibah barang tau jasa dan rician objek Hiboh barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak letiga/mnasyarakat pada SKPD. agrian Ketiga Pelak:sanan dan Penatausahaan

Pasal 15

Pelak zanaan angg ran Hbah berupa uang atau barang berdesarkan atas DPA SKPD beserta perubahannya. I

Pasal 1

(1)Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati deng u penerima Hibah.
(2)NP'HD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat:
1. a.data diri pemberi dan penerima Hibah;
2. b.tujuan pemberian Hibah;
3. c.besaran/rincian pcnggunaan Hibah yang akan diterima;
4. d.ak dan kewaj1ban,
5. e.ata cara per aiuran, penyerahan Hibah;
6. f.ata cara pelapora.n iibah;
7. g.arangau; dar
8. h.sanks.

Pasal 17

(I) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau perubahannya, Bupati menetapkan dafta penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barany yang akan di/ibahkan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hi ah.
(3)Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4)Penyerahan Hibah bcrupa barang kepada penerima Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(5)Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(6)Pencairan Hibah kepada penerima dapat dilakukan sekaligus dan/atau bertahap.
(7)Kepada SKPD mempunyai tugas memproses pencairan Hibah berupa uang ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkat SKPDadalahunsurperangkatDaerahpadaPemerintah Daerahyangmelaksanakan urusanPemerintahanDaerah. 1.SatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnya disirgkatSKPDedal.ihunsurpenunjang urusan pemerintahanpa«aPererintahDaerahyangmelaksanakan pentelolaanKeua'ganDaerah. 12.Tim. AnggaranPemerintahDaerahyangselanjutnya disirgkatTAPDalalah tiru yang bertugasmenyiapkandan meleksarakankbijakanBupatidalamrangkah penyusun,anAPED. 13.RenanaKerjaArgaranSKPD yang selanjutnyadisingkat RKASK'Dadalahdokumenyang memuatrencana pen«apatardanLelanjaSKPD ataudokumenyang memuat sebagaiunsur yangmemimpin yangmenjadi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksannkan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakar. sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch penguna nnggnron. 15 Pengguna Angaen yang selanjutnya disinkat PA adaiah peJabot prmegang «ewenangan penggunaan e gzaran untuk meleksanakan tus as dan lungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Hibah rerupuk buntuaz berupu uang. barang, dan/atau jasa yang berasal.inari iemerintah Pusat, pemeintah daerah lain, toasyarakcat, dan ban uan usaha dalam ncgcri atau luar negeri yang tidal mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenrgaraan nrusar pemerintahan yang menjadi kewenargan Darrah sesai dengan ketentuan peraturan pertdung-under;gn '7. Ban uan Ssiad Lala pmbcrian bantuan bcrupa uang dan 'atau bareng kepada individu, keluarga, kelompok dan 'ztau mosyrapt yang sifatnya secara tidak terus mrncrus r'ar sele cti! zag bertujuan untuk me indungi dari kerung«inan tcrjadinya Risiko Sosial, keeuali dalam kea'anan tortentu dapz berkelanjutan.
18.Daftar Nominatif Caton Penerima Bantuan Sosial yang seianjatnya disetu1 DNCP-BS ad.lah Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Min hasa Sclatan yang tclah diverifikasi oleh SKPD terkait. I9. Risi«o Sosial adalh kejadian atau peristiwa yang merupakan dnmpak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis poli ik, fenomens alam atau bencana alam yang jika tidak dibwrikan Bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi vwajar.
20.Naskah Perjpnjinn Hibah Daerah yang selanjut ya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2

BAB IL

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintan Daeran dapat membenikan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Fasal 5 (I) Hibah sebagaimana maksud dalam Pasal 4 dapat bcrupa uang atuu barang.

(2)Hibah barang milik Daerah diatur sesuai dengan ketertuan peraturan pcrundang-undangan.
(3)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat berupa uang atau barang.
(2)Hibah berup uerg atau barang dapat dianggarkan c'alam APED sesaai dengan kemampuan Keuangan Daer:h setel, memprioriteskan pemenu han belanja urusan pemerintaban wajib dan bel: nja urusan pemerintahan pilihan, kccuali ditcntukar lain scsuai dengan ketenttan peraturan perundang-un langan.
(3)Pemberian Hinah sebagaimana dimaksud ada ayat (l) ditujuan untutk menunjang pencapaan sasaran progrem, keginten. dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperbatikan asas keadilan, kcpatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Perganggran Hiah dianggarakan pada SKPD terkaait dan dirinci menurut objck, rincian objck, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugns dan fungsi SKPD terkait.
(5)Hi oh yerg buan merupakan urusan dan kewenangan Pe nerintah Dactoh sesuai dergan ketentuan peraturan perundeng-undangan yang bertujuan untuk menunjang pcncapaian sasaran program, kegiatan, dan s 1b kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada KPD yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang ur um sesuni dengan ketentuan peraturan perundang- ur dangan.
(6)Hibah bersifat bantaan yang tidak mengika: dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalum NPHD.
(7)Pemberian Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukkannya.

BAB LLL

HIBAH Bagan Kesatu Jmum asal t (I)Iibat diberik:n kepala Pemerintah Pusat pemerintah 'aera. lainnye, badar usaha milik negara, adan usaha ±:lik Darrah, d:r/atau badan dan lembaga, serta rgarsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum idntsia, yang secara spesifik telah ditetapkan erunukkannya, bersifat tidak wajib, dan tidak egilat, serta tidal secara terus-menerus setiap tahun rnggren, rcuu'i ditentuknn lain sesuni dengnn etentan per turan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hibah diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.pemerintah daerah lainnya;
3. c.badan usaha milik negara ;
4. d.badan usaha milik Dacrah;
5. e.badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indoncsia; dan
6. f.partai politik.
(2)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wliayah kerjanya berada dalam Daerah.
(3)Hbah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)H.bah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pade ayat () huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru esil pemekaran daerah »esuai dengan ketentuan pera uran perundang-undangan.
(5)Hbah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud paa ayat (I) huruf c, diberkan untuk meningkatkan pclyanuan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)H:bah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dmal»ud pod ayat (ij huruf d, diberikan dalam rangka u tuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daeral dari emeriatah Pusat sesuai dengan ketentuan p ratran perundang-undangan.
(7)Hibah kepada baden usaha milik Daerah tidak dapat d:berikan dolar bentuk barang kecuali uang.
(8)H·bah kcpada badan dan lembaga scbagaimana d maksud pade ayat (I) huruf e, diberikan kepada: a badan dnn imbaga bersiat nirlaba, skarela dan sosial yang ibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
1. b.badan dan embaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang elah mcmiliki surat keterangn terdaftar yang diterbran cleh menteri yang menyelenggarakan urusan pem:rintaban dalam negeri, Cubernur atau Bupati;
2. c.badan dan lmbega ersifat nirlaba, sukavela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesttuan msyaakat hukum adat separjang masih hidup dan s«suei dengan perkembangan mnasyarakat, dan keberalaamnya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/etau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau prnctopan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SPD» terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
3. d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan prundang-unc.angan dan memenuhi kriteia yang ditetapkan oleh Pemerin ah Daerah scsuuai dengan kewenangannya.
(9)Hbah kcpada organisasi kemasyarakatan s:bagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e diberikan kepada kdompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu d.lam bidang:
1. a.pcrekonomian;
2. b.pendidikan;
3. c.kcsehatan;
4. d.keagamaan;
5. e.kesenian;
6. f.adat istiadat; dan
7. g.keolahragaan non professional.
(10)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf c, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan a tau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak assi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undengan.
(11)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanpan.
(12)Besaran pcnganggaran bclanja bantuan kcuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (IH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- udans,an. Fasal 8 Hibah kepada bas.an dan lembaga sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayet{I) hur.f e diberikan dengan persyaratan palir g sedikit menuat:
1. a.nemiliki kepengurusar didaerah domisili;
2. b.memiliki keterangan domisili dari hukum tua setempat;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi ?emerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah; dan

Pasal 9

Pembrian Hibah kepada o ganisasi kemasyaraktan harus memenuhi persyar ·tan pal ng sedikit memuat

a.telh terdaftar p da kementerian yang menyelenggarakan ur Isan pemerir tahan di bidang hukum car hak asasi manusia;
b.be kedudukar aalam wilayah administrasi Pemerintah D erah,
c.memihki sekret:.riat tetep di Daerah;
d.mmilik, rekenin bank pemerintah dan/atau Pe nerintah Dacah atas nama organisasi; dam
e.telah tedaftar pada Pererintah Daerah setemnpat paling sir gkat 3 tahun, keeuali ditentukan lain sesuai dengan kcentuan perctuan perundang-undangan. ?asal 10 Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
a.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mnendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara sesui dengan ketenruan peraturan perundang-undangan;
b.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan I kewenangennya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.partai politik; dan/atau
d.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(!) Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf a diberikan kepada kelompok tani, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, dan kelompok nelayan.

(2)Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) hurufb diperuntukkan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu.
(3)Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf c diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan.
(4)Bidang keagamaan sebagaimana yang dima «sud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf d diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, pc ngembangan mental dan spiritual.
(5)Bidang kesenian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf e diperuntukkan untuk pengembangan seni suara, seni musik, seni tari, musik tradisional dan seni lukis.
(6)Usulan Hibah dibuat secara tertulis kepada Bupati dcngan dilengkapi proposal.
(7)Proposal sebagaimona dimaksud pada ayat (6) untuk permohonan Hibah berupa uang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi usulan Hi bah oleh calc n penerima Hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tenteng maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
3. c.susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), beisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang, yang mengajukan usulan Hibah; '
4. d.domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarak tan yanug mengajukan usvlan Hibah;
5. e.bentuk keg tan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaks: nakan olch penerima Hibah;
6. f.jadwal pclal:sanaan kcgiatan, berisi uraian tentang wa<tu dan tempat elaksanaan kegiatar yang akan dilaksanak olch e lon penerima Hibah;
7. g.rircian kebvtuhan enggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rinc'er kebtunan bahan dan peralatan serta kebutuhan loinnya; dan h tarda tangandan nama lengkap calon penerima Hibah (pimcinan/ketuaj serta stempel/cap basah orgauisasi/lemtaga.
(8)P oposal sebayeimana yang dimaksud pada ayat (6) u tuk permohnan Hibah berupa barang pling sedikit rremuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya keiatan yang diajukannya usulan Hibah oleh calon penerima Hibah; b maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
2. c.susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang, yang mengajukan usulan Hibah;
3. d.domisiliskretariat,berisiuraiantentang keberadaan,'lamatsckretariatdariorganisasi kemasyerakrtan yangmengajukanusulanHibah;
4. e.jenisdanjumlahbarangyangdimohon,olehcalon penerimraHbah;dan f.tandatangandannamalengkapcalonpentrimaHibah (pimpinan/keuza}sertastemple/capbasah orgarisasi/embaga.
(9)Pemohonhanya dapotmengajukanl(sat)proposal HibahuangatauHibahbarang.
(10)BupatimenunjukSKPD terkaituntukmelakukan evaluasiusulanHibahsebagaimanayangdimaksudpada Pasal7ayat(9).[
(11)PenunjukkanSKPDyangmelakukanevaluasiusulan Hibahsebagaimanadimaksudpadaayat(10)dapat dilimpahkanpadaSekrctarisDacrah.
(12)SekretarisDaerahdalamrangkamenunjukSKPD terkait untukmelakukanevaluasidibantuolehasisten SekretarisDaerah.
(13)SKPDyang dimaksudpadaayat(10)adalahSKPDyang mcmilikitugasdanfungsisesuaidengnnrcncana kegiatansebagaimanatercantumdalamusulanHibah, yaitu:
1. a.urusanpendidikan,dilaksanakanolehSKPD yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang pendidikan; b.urusankesehatan,dilaksanakanolehSKPDyang menyelcnggarakanurusandibidangkeschatan; c.urusanpekerjaanumum, dilaksanaka.nIolehSKPD yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangpekerjaanumumdanpenataanrung;
2. d.urusanlingkunpanhidup,dilaksanakanolehSKPD yangmenyelenggarakan urusanpemerintahandi bidanglingkunganhidup; e.urusanpembcrdayaan perempuandanperlindungan anak,dilaksanakanolehSKPDyang menyclenggarakanurusanpemerintahandibidang pemberdayaanperemnpuandanperlindunpan anak; f.urusansosial,keagamaan/peribadatan,dilaksanakan olehSKpnyangmenyelenggarakanurusan pemerintab.ndibidngkesejahteraanzakyat; g.urusankes:jahteraansosial,dilaksanakanolchSKPD yangmeny:lenggrakanurusanpemnezintahandi bidangsosil; h urasanketeragakerjaan, dilaksanakanolehSKPD yang,menyeleaggarakanurusanpemerintahandi bidangketeagokerjaandantransmigrasi; i.ursankoperasi danusahakecil menengah, dilaksanakanolehSKPD yangmenyeienggarakan urusanpen:erintahandi bidangkoperasi, usahakecil danmnenengah;
3. j.urusankesenian,kebudayaandanpariwisata, dilaksanakenolchSKPD yang menyelenggarakan urusan permerintahandi bidangpariwisata;
4. k.urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksenakan oleh SKPD yang meneienggarakan urusan pemerintahan di bidang pe uda dan olahraga; I. urusan poi tik dalam negeri, periahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh SPD yang menyelcnggr rakan urusan pemerintahan di bidang kestuan bangsa. politik dan perlindungan masvrakat, m uran otoromi da-rah dan pemerintahan umum, dilalsanakan o!eh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemet'ntahnn d! bldang umum;
5. n.urusan pershn daerah, dilaksanakan oleh SKPD yan mevylengorakan urusan pemerintahan di bidang perel:onomnian;
6. o.arusan ketaanan pangan, dilaksanakan oleh SKPD yang menye!engarakan urusan pemerintahan di bidang ketabenan pangan;
7. p.ururan perpustakaan, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggurakan urusan pemerintahat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
8. q.urusan pcranian, dilaksanakan oleh 3PD yang menyelenggerakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
9. r.urusn keloutan dan perikanan, dilaksenakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
10. s.urusan komunikasi dan informatika, d laksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
11. t.urusan perindustrian dan perdagangan, dlaksanakan cleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
12. u.urusan keamanan masyarakat, dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang among Praja; dan
13. v.SKPD terkait lainnya disesuaikan dengan program dan kcgiatan pcmohon Hibah.
(14)Evaluasi SKPD meliputi:
1. a.evaluasi pada tahap penganggaran; dan
2. b.evaluasi pada tahap persiapan pelaksanaan.
(15)Evaluasi pada tahap penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a bertujuan untuk:
1. a.memastikan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan calon penerima Hibah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan;
2. b.memastikan bahwa kegiatan yang diajukan oleh calon penerima Hibah mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Dacrah;
3. c.memastikan bahwa proposal Hibah diajukan sendiri oleh. pemohon; I d memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah dilmpiri dengan rincian kebutuhan anggaran/r ncana nggaran biaya; e mengetahui kesesuian antara harga dalam proposal dengan st ndar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga satuan, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu dan paling sedikit terdapat 2 (dua) sebagai pembandi 1 g, dengan berpedoman pada peraturan perundant-undangan yang berlaku;
4. f.mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
5. g.memastikan keberadaan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
6. h.memastikan domisili/ alamat sckretariat badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima H' ah; '
7. i.memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dan hibah belun dilaksanakan oleh calon pencrima Hibah; dan
8. j.merintn dokumen pzndukung yang diperlukan sesuai keb.tuhan begi ;emohon badan, lembaga dan organisasi kzmasyarakatan.
(16)Evalusi pado tahap persiapan pelaksanaan sbagaimana dircksud pada ayat (14] huruf b, tertujuen uuntk: a memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belun: ilaksanakan oleh calon penzrima Hibah sarr.pai deny,an terealisasinya dana Hibah; dan b meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperiukan sesuai kebutuhan.
(17)SKPD terkait scbagaimana limaksud paca ayat (13) renyampuikan hasil evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (15), dan ayat (16) berupa rekomendasi dalam bentuk daftar nama calon penerima Hi ah kepada upati melali Sekretaris Daerah selaku ketua tim nggaran Pemerintah Daerah.
(18)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berisi keterangan mengenai hal-hal scbagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16), der.gan disertai kesimpulen permohonan Hibah dapat dinetujui atau tidak disetujui.
(19)Tim anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
(20)Pemberian pertimbangan scbagaimana dirr aksud pada ayat (19) dilaksanakan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pengaturan komposisi jumlah belanja operasi.

Pasal 12

Pasal 13

(1)Hibah berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(2)RKA-SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(I) Hibah berupa uang scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l) dianggarkan dalam kelompok belnja operasi, jenis Hibah, objek Hibah, rincian objek Hibah, dan sub rician Hibah pada SKPD.

(2)Hbah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiat u yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan je sa, objtk Hibah barang tau jasa dan rician objek Hiboh barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak letiga/mnasyarakat pada SKPD. agrian Ketiga Pelak:sanan dan Penatausahaan

Pasal 15

Pelak zanaan angg ran Hbah berupa uang atau barang berdesarkan atas DPA SKPD beserta perubahannya. I

Pasal 1

(1)Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati deng u penerima Hibah.
(2)NP'HD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat:
1. a.data diri pemberi dan penerima Hibah;
2. b.tujuan pemberian Hibah;
3. c.besaran/rincian pcnggunaan Hibah yang akan diterima;
4. d.ak dan kewaj1ban,
5. e.ata cara per aiuran, penyerahan Hibah;
6. f.ata cara pelapora.n iibah;
7. g.arangau; dar
8. h.sanks.

Pasal 17

(2)Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hi ah.
(3)Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4)Penyerahan Hibah bcrupa barang kepada penerima Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(5)Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(6)Pencairan Hibah kepada penerima dapat dilakukan sekaligus dan/atau bertahap.
(7)Kepada SKPD mempunyai tugas memproses pencairan Hibah berupa uang ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.