DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik meliputi Instansi dan institusi yang ditunjuk oleh Instansi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun200 3 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
6.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7.Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati sebagai landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:

a.menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan N askah Dinas Elektronik;
b.meningkatkan kapabilitas dan tata kelola kearnanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
c.meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
d.mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

( 1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.

(2)Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
(3)Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perda;
2. b.perkada;
3. c.keputusan kepala daerah;
4. d.surat perintah;
5. e.surat tugas;
6. f.surat perjalanan dinas;
7. g.nota dinas;
8. h.memo;
  1. 1.disposisi;
9. j.instruksi;
10. k.surat edaran;
  1. 1.surat biasa;
11. m.berita acara;
12. n.surat keterangan;
13. o.surat pengantar;
14. p.pengumuman;
15. q.laporan;
16. r.telaahan staf;
17. s.notula;
18. t.surat undangan;
19. u.surat pemyataan melaksanakan tugas;
20. v.surat panggilan;
21. w.surat izin;
22. x.lembaran daerah;
23. y.berita daerah;
24. z.rekomendasi; aa. radiogram; bb. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; cc. sertifikat; dd. piagam; dan ee. surat perjanjian.

Pasal 5

( 1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
(3)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
1. a.identitas Penanda Tangan; dan
2. b.keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 6

( 1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:

a.Bupati;
b.wakil Bupati;
c.kepala Perangkat Daerah; dan
d.pegawai aparatur sipil negara, sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1)Penanda Tangan bertanggungjawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
(2)Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

(1)Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
(2)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
(3)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visuaiisasi kode respon cepat
(4)Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.
(2)Contoh pencantuman lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN TANDA TAN GAN ELEKTRONIK

Pasal 10

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

(2)Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.verifikasi identitas Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik berdasarkan identitas resmi;
2. b.menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara; dan
3. c.menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberikan bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik meliputi Instansi dan institusi yang ditunjuk oleh Instansi dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun200 3 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
6.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7.Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati sebagai landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:

a.menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan N askah Dinas Elektronik;
b.meningkatkan kapabilitas dan tata kelola kearnanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
c.meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
d.mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

( 1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.

(2)Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
(3)Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perda;
2. b.perkada;
3. c.keputusan kepala daerah;
4. d.surat perintah;
5. e.surat tugas;
6. f.surat perjalanan dinas;
7. g.nota dinas;
8. h.memo;
  1. 1.disposisi;
9. j.instruksi;
10. k.surat edaran;
  1. 1.surat biasa;
11. m.berita acara;
12. n.surat keterangan;
13. o.surat pengantar;
14. p.pengumuman;
15. q.laporan;
16. r.telaahan staf;
17. s.notula;
18. t.surat undangan;
19. u.surat pemyataan melaksanakan tugas;
20. v.surat panggilan;
21. w.surat izin;
22. x.lembaran daerah;
23. y.berita daerah;
24. z.rekomendasi; aa. radiogram; bb. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; cc. sertifikat; dd. piagam; dan ee. surat perjanjian.

Pasal 5

( 1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
(3)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
1. a.identitas Penanda Tangan; dan
2. b.keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 6

( 1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:

a.Bupati;
b.wakil Bupati;
c.kepala Perangkat Daerah; dan
d.pegawai aparatur sipil negara, sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1)Penanda Tangan bertanggungjawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
(2)Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

(1)Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
(2)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
(3)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visuaiisasi kode respon cepat
(4)Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.
(2)Contoh pencantuman lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN TANDA TAN GAN ELEKTRONIK

Pasal 10

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

(2)Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.verifikasi identitas Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik berdasarkan identitas resmi;
2. b.menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara; dan
3. c.menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberikan bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik.