DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan BupatitentangtentangAlokasiDanaDesaTahunAnggaran2025; 1.Undang-UndangNomor9Tahun2007tentangPembentukan KabupatenMinahasaTenggaradi ProvinsiSulawesiUtara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor11, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4685); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanlembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2O23tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2O22tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2O23 g Dipindai dengan Cam Scanner Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Carnal adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelirnpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 2 g Dipindai dengan Cam Scanner 5.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikibatas wilayahyangberwenanguntukmengaturdanmengurus urusanpemerintahan,kepentinganmasyarakatsetempat berdasarkanprakarsamasyarakat, hak asalusul,dan/atau haktradisionalyangdiakuidandihormatidalamsistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 6.HukumTuaadalahpejabatPemerintahDesayangmempunyai wewenang,tugas, dankewajibanuntukmenyelenggarakan rumahtanggaDesanyadanmelaksanakan tugasdari Pemerintah,PemerintahProvinsiSulawesiUtara,dan PemerintahDaerah. 7.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatdalam sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 8.PemerintahDesaadalahHukumTuadibantuperangkatDesa sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDesa. 9.PerangkatDesaadalahunsurstafyangmembantuHukum Tuadalampenyusunankebijakandankoordinasiyang diwadahidalamsekretariatDesa,danunsurpendukung tugas HukumTuadalampelaksanaankebijakanyangdiwadahi dalambentukpelaksanaanteknisdanunsurkewilayahan. 10.BadanPermusyawaratanDesayangselanjutnyadisingkat BPDadalahlembagayangmelaksanakanfungsipemerintahan yang anggotanyamerupakanwakildaripendudukDesa berdasarkanketerwakilanwilayahdanditetapkansecara demokratis. 11.AnggaranPendapatandanBelanjaDesayangselanjutnya disebutAPBDesaadalahrencanakeuangantahunan PemerintahanDesa. 12.RekeningKasDesaadalahrekeningtempatmenyimpanuang PemerintahanDesayangmenampungseluruhpenerimaan Desadandigunakanuntukmembayarseluruhpengeluaran DesadalamI(satu)rekeningpadaBankyang ditetapkan. 13.Rapatadalahpertemuanyangdilaksanakangunamembahas danmengevaluasi setiapprogramkegiatanyang adadiDesa, kecamatan,danDaerah. 14.RapatWajib adalahpertemuanwajib atasundangan pemerintahDaerah. J Dipindai dengan Cam Scanner 15.PenilaianKinerjaadalahpenilaianataskinerjaHukumTua, PerangkatDesa,danBPD. 16.AlokasiDanaDesayangselanjutnyadisingkatADDadalah danaperimbanganyangditerimaDaerahdalamanggaran pendapatandanbelanjaDaerahsetelahdikurangidana alokasikhusus. 17.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunanDaerah yangditetapkandenganPeraturanDaerah.

Pasal 2

RuanglingkupPeraturanBupatiinimeliputi: a.sasaran; b.pengalokasian; c.penyalurandanpencairan; d.penggunaan; e.pertanggungjawabandanpelaporan;dan f.pembinaandanpengawasan. BABII SASARAN Pasal 3 SasaranADDadalah135(seratustigapuluhlima)Desayang tersebardi12(duabelas)kecamatandiDaerah. BABIII PENGALOKASIAN Pasal 4 PcngalokasianADDTahunAnggaran2025sebesar Rp45.467.464,800,00(empatpuluhlimamiliarempatratusenam puluhtujuhjutaempatratusenampuluhempatribudelapan ratusrupiahrupiah).

Pasal 5

(1)ADDdalam rangkapemberdayaanDesadituangkandalam PeraturanDesatentangAPBDesa. Dipindai dengan CamScanner
(2)KegiatanyangdapatdidanalolehADDadalah sesuaidengan ketentuanpenggunaanbelanjaAPBDesa. BABIV PEMBAGIAN Pasal 6
(1)ADDsebagairnanadimaksuddalamPasal4dibagikepada setiapDesadenganmempertlrnbangkan: a.kebutuhanpenghasilantetapHukumTuadanPerangkat Desa;dan b.jumlahpendudukDesa,angkakemiskinanDesa,luas wilayahDesa,dantingkatkesulitangeografisDesa.
(2)PembagianbesaranADD sebagaimanadimaksudpadaayat(1) untuksetiapDesa,tercantumdalamLampiranyangmerupakan bagianyangtidak terpisahkandariPeraturanBupatiini. BABV PENYALURAN DAN PENCAIRAN BagianKesatu Penyaluran Pasal 7
(1)PenyaluranADDdarirekeningkasumumDaerahkeRekening KasDesadilakukansetelahAPBDesaditetapkan.
(2)SeluruhpendapatanDesaditerimadandisalurkanmelalui RekeningKasDesadanpenggunaannyaditetapkandalamAPB Desa.

Pasal 8

DalampenyaluranADD,HukumTuawajibmembuatpermohonan pencairanyangditujukankepadaBupatimelaluiperangkat Daerahyangmelaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahanDaerahdibidangkeuangandenganmelampirkan kelengkapandokumen terkaitpencairanADD. BagianKedua Pencairan $ Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1)Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Hukum Tua dan Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(2)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 khusus untuk permintaan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD yaitu:
1. a.daftar rekapan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
2. b.daftar rekapan tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD;dan
3. c.daftar rekening Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD dibayarkan berdasarkan penilaian disiplin kerja dan Penilaian Kinerja.
(2)Untuk rekapan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan mempertimbangkan dokumen dari Desa berupa:
1. a.rekapan daftar hadir;
2. b.rekapan disiplin kerja; dan
3. c.laporan kinerja.
(3)Tunjangan tambahan penghasilan Hukum Tua yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dibayarkan jika yang bersangkutan tidak menerima tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

(1)Pembayaran tunjangan kepacla Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD dilakukan berdasarkan:
1. a.rekapan kehadiran bulanan;
2. b.disiplin kerja; dan
3. c.laporan Penilaian Kinerja.
(2)Rekapan kehadiran bulanan disampaikan berdasarkan rekapan daftar hadir. 6 Dipindai dengan CamScanner
(3)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan ntas:
1. a.untuk tunjangan Hukum Tua: I. kehadiran dalam Rapat/kcgiatan pemerintahan tingkat kecamatan maupun Daerah; dan
  1. 2.izin keluar Daerah;
2. b.untuk tunjangan Perangkat Desa: I. keikutsertaan dalam Rapat Wajib baik di Desa, Kecamatan, dan/atau Daerah;
  1. 2.keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti atau kegiatan resmi Jainnya di Desa;
  2. 3.kehadiran dalam rapat Desa, kecarnatan, dan/atau Daerah; dan
  3. 4.izin keluar Daerah; dan
3. c.untuk tunjangan BPD:
  1. 1.kehadiran dalarn Rapat bersama BPD, Rapat dengan Pemerintah Desa, dan musyawarah Desa;
  2. 2.keikutsertaan dalam kerja bakti atau kegiatan resmi lainnya di Desa;
  3. 3.kehadiran dalam Rapat di kecarnatan dan/atau Daerah; dan
  4. 4.izin keluar Daerah.
(4)Perhitungan tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan:
1. a.Camat kepada Hukum Tua dan BPD; dan
2. b.Hukum Tua kepada Perangkat Desa.
(5)Keikutsertaan dalam kegiatan sebagai dasar penilaian disiplin kerja dibuktikan dengan dokumentasi foto.

BAB VI

PENGGUNAAN ADD

Pasal 12

(1)ADD digunakan untuk membiayai:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta penghasilan tetap dan tunjangan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;
2. b.jaminan keschatan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa; 7 Dipindai dengan CamScanner
3. c.jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD;
4. d.tunjangan BPD; dan/atau
5. e.belanja lainnya.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung Pemerintah Daerah sebesar 4% (empat persen) clan 1 % (satu persen) dibebankan kepada yang bersangkutan.
(3)Pembayaran 1 % (satu persen) jaminan kesehatan yang dibebankan kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipotong langsung lewat penghasilan tetap dan/atau tunjangan dari Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(4)Jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui asuransi ketenagakerjaan.
(5)Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
1. a.operasional Pemerintah Desa;
2. b.operasional BPD;
3. c.pembinaan dan/ atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan Desa lainnya; dan
4. d.pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1)Laporan pertanggungjawaban ADD disusun oleh pelaksana pengelolaan keuangan Desa dilampiri bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. » Dipindai dengan CamScanner
(2)Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud ayat (l) diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada Hukum Tua untuk mendapat pengesahan.
(3)Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 14

(1)Hukum Tua melaporkan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan perangkat Daerah yang menyelenggrakan urusan Pemeirntahan Daerah di bidang masayarakat dan Desa.
(2)Penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD dibuat melalui aplikasi sistem informasi keuangan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di'bidang keuangan, dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…