DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Wzlidata Pendukung se su.au ergan ketenruan ayat () setelah Peraturan Bupa1ti ini diundangkan.

Pasal 6

(I) Pejalba z mist ator atau jabatan setingkatnya di setiap Instansi Daerah yang nerglas:lkan data merupakan pelaksana Produsen Data Tingkat aera yang bertanggurgawab atas pelaksanaan tugas Produsen Data di setiaup unit kerja [' Prouse Data tigkat Daerah mempunyai tugas:

z.netherikan masukan kepada Pembina Data di Daerah mengenai Svancla: [eta, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b menughaslkan Data sesuai cengan prip sip Satu Data Indonesia; dan rerywaika Data dan Metadata kepada Walidata di Daerah. 34 Ive.lem elakswakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Frolusen ata tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata Tingkat Daeral. 4 Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

) arum Sa:u az tngkat Daerah terdiri dari: a.. Pember.a Dara di aerah;

b.Walide.ta. tingkat Daerah; de.n c 'alicata Pendukung aerah. (:) Forum: Sa.tu Dae tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala Instansi yang relaksanakan tugas pemerinahan di bdang perencanaan pembangunan

Pasal 8

(' Forum Satu Data tingkat Daerah mempunyai tugas:

e.releszrakan korunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu ata Daerah;
o.mer.um.skan dan meyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data. Deerah sesuai dengan <ebutuhan Daerah;
c.penetapa daftar Data Daeran yang akan dikumpulkan tahun berikutnya; l roermuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah t.egenat pel:sanaan kebijakan Satu Data Daerah;
e.rterumuskan dan mer yepakati keputusan dalam rangka penyelesaian err.as:la ar per,yelenggaraan Satu Data Daerah;
f.elksanakan pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi atu Data ndanesia tingkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati setinp t (enam, buan; dan
p.berloordirasi dan berkomunikasi denpan Forum Satu Data Indones a di Pust. (' Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya la.pat mneyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait terrasutk selain pemerintah.

Pasal 9

t'I Forum Saaru Date tingkat Daerah melaksanakan pertemuan triwulan dalam satu tahun calau rangka melaksanakan tugasnya. 2J 'ertemuar Fortun Satu Data tingkat Daerah saat penyelenggaraan dalam t al terdapar pe asalahan yang timbul khususnya pad a saat pengambilan kessepakavan, kwdinator Forum Satu Data tingkat Daerah dapat meminta arcanan kepala Eupati. Be.gian Keenam Se <retariat Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 10

I) Fram Sau Data Indonesia tngkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya cihant olen Sekretariat Satu Data Daerah. () Sekretariat at 1 De.ta tigkat Daerah terdiri dari:

e.±ordinator;
h.wal:i koordin.to; csekretamis; dart ct. anggct. (3i 5ekretarit. Satu Data Indones a tingkat Daerah mempuyai tugas:
a.mererika dukungan dan pelayanan teknis operasional dan acdmaimistra.ti kepade. Forum Satu Data Indonesia tirgkat Daerah; dan t; melksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi crur: Sat Data Indonesia tingkat Daerah. 44 Selretariat Sat. Data Indonesia tingkat Daerah ex-officio, yang secara f.tr.gs onal dilasar.akan oleh salah satu unit kerja di Ir stansi Daerah yang relaks2r.akan t.gas pemerintahar di bidang perencanaan pembangunan BAB3 III IN'ENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 11

l Pemerimah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang rengeleia data pembangu an Daerah yang memberikan kontribusi signifika dalam perwuujudan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. 2) Bentuk nsentif sebageimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.bar.tan keuangan, b penghargazu; t oenilzun khusus; pemberan beasiswa pend dikan/pelatihan; dan/ateu eenyeliaan sarana pengolahan Data. ) emerrtah Daerah dapat merberikan disinsentif kepada Instansi aerahang tidak menyelenggarakan Satu Data Indonesia dengan baik. ) Bentuk cdisinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tegurant clan/ atau tidak diberikan fasilitas. etentuan dar. proses pemberian insentif dan disisentif dilaksanakan sesuai clergan keputusar. Bupati.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMAALAHAN I) s:arum 3&tu

Pasal 12

Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan erkcorclirasi daam rang<a menyelesaikan per nasalahan terkait eryelezggaraan Sau Data Indonesia di Daerah. (2 Forum S:ta Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan aordiasi secara berkala cala rangka melaksanakan tugasnya. () elara al terdapat permaselahnan yang timbul dalam pertemuan koordir asi, hasusnya paca saat pengarbilan kesepakatan, koordinator Forum Satu ata lrdonesia tngkat Dae rah meminta arahan Bupati. BABV ENINKATAN KAPAITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pasa.l 13 t'I Fen;katr kepasitas surber daya manusia per gelola Satu Data Indonesia tngket Daerah, dilakukan melalui pendidiken formal dan/ atau on formal. ) Pereintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya rnanusi pengelola Satu Data Indonesia tingkat Daerah. (») Pebntgunen portal satu data di Daerah dapat dikoordinasikan dengan 'ekrearit ·atu Data Irdonesia di Pusat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

'aela biaya yang diperlkan dalarn pelaksanaan Peraturan Bupati ini ibearkau epala nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau s.rber pendanaau lain sesua dengan ketentuan peraturan perundang raga BAE VII

Pasal 15

Pe raturan .pati n mulai berlaku paa tanggal diundangkan dan dinyatakan berlad surut sejak tanggal 6 Jaruari 2025. Agaa ssetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ape.ti iri dergan penenpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa • 2z- Au oati Dh. Mohon Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 2 Mae+ A025 Vinahasa untuk ditanda ASATENGGARA, Eitclargan di Ratather pclz taggal h4. at .2el5 SE'LEET ARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, ; ( .s VIE HARRY WA"ALANDOS, AP, MM. ·• ERI A DAER H KABUFATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 025 NOMOR .9434

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…