DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupatitentangPemungutanOpsenPajakMineral BukanLogamdanBatuandanBentukS:.nergi Pemungutan PajakMineralBukanLogamdanBatuandanOpsenPajak MineralBukanLogamdanBatuan; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor9 Tahun2007 tentangPembentukan KabupatenMinahasaTenggaradiProvisiSulawesiUtara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor 11,TambahanLembaranNegaraRepublkIndonesiaNomor 4685); 3.Undang-UndangNomor12Tahun201tentangPembentukan PeraturanPerundangUndangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5243)sebagaimanatelah diubahdenganUndang-UndangNOmor13Tahun2022 tentang perubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor12 Tahun2022Nomor143TambahanLembaranNegara - 2 . Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Pereturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOG-AM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mernaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu oara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dirnanfaatkan.
8.Opsen adalah pungutan tambahar. Pajak menurut persentase tertentu.
9.Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau bukan objek - 4 Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerak..
13.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak rnelunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, mernberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengen cara mengalikan tarif opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang dilaksanakan atas pokok opsen Pajak terutang bersarnaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ke kas daerah Provinsi dilekukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Eupati melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pade ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupat.i telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (t.iga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pendapatan daerah di bidang pendapatan.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penaghan Pajak.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

( 1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. 12) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.

(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. BABV SINERGI PEMUNGUTAN Pasal 5
(1)Dalamrangkaoptimalisasi penerimaanPajakMBLBdan OpsenPajakMBLBpemerintahDaerahbersinergidengan pemerintahProvinsi.
(2)Sinergisebagaimanadimaksudpadaayat(1)diwujudkan dalambentukkerjasama.
(3)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi: a.pertukarandan/ataupemanfaatandatadan/atau informasiperpajakan,perizinan,sertadatadan/atau informasilainnyasesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan; b.pengawasanWajibPajakbersamasesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan; c.pemanfaatanprogramatau kegiatanpeningkatan pelayanankepadamasyarakat,khususnyadibidang perpajakan; d.pendampingandandukungankapasitasdibidang perpajakan;dan
1. e.peningkatanpengetahuandankemampuan aparatur atausumberdayamanusiadibidangperpajakan.
(4)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(2) dituangkandalamperjanjiankerjasamadan ditindaklanjutidalamrencanakerjayangdisepakati bersama undangan. sesuaiketentuanperaturanperundang- BABVI REKONSILIASIPAJAK Pasal 6
(1)Bupati danbank tempatpembayaranPajakMBLB melakukanrekonsiliasidatapenerimaanPajakMBLBserta OpsenPajakMBLB setiapbulan.
(2)PenerimaanpajakMBLBdanopsenpajakMBLB sebagaimanadimaksudpadaayat11) dikonfirmasikan dengenpemerintahProvinsi paling sedikitmencocokkan: .1iilLili
1. a.SPTPD;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangar pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUF Peraturan Bupati diundangkan.

Pasal 7

ini mulai berleku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Ditetapkan di Ratahan RONALD KANDOLI pada tangga1 /7 [li ket hon utk gani ,_ ...-. g_, Peiatat penge!lFer=f I 33upati Dh Mo dite.ndata1 2 Wakil Bupati "-tr _____ --- ➔- �� 3 Sekretaris Daerah N-" - a_1 7e, 5 vi .l- 7 SE>kretari�. 13FJ:PD "\� eeeet" Pajas Daer ah ----· ----�----------- 9 Kasub Paakl --------------- Kasub Paak A], -------+'Diundangkan di Ratahan pada tanggal i] .Jati 20-5 SERETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, ,.-. ".. ' .-'•· ·•,,, .·, \ -,....:=::;:: 4- -}R%mk- !:-a DAVID HARRTWAN LALANDOS EERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 20S NOMOR ,943H

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…