Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2025
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
menetapkanPeraturanBupatitentangRencanaKerja PemerintahDaerahTahun2026; Mengingat1.Undang-UndangNomor25Tahun2004 tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2024Nomor104,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); 2.Undang-UndangNomor9Tahun2007 tentang PembentukanKabupatenMinahasaTenggaradi ProvinsiSulawesiUtara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor11,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4685); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.
DalamPeraturanBupati ini yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenMinahasaTenggara. 2.BupatiadalahBupatiMinahasaTenggara. 3.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsur penyelenggara pelaksanaan pemerintahanDaerahyang memimpin urusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah. 4.AnggaranPendapatanBelanjaDaerahyangselanjutnya disingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunanDaerah yangditetapkandenganperaturanDaerah. 5.KebijakanUmumAPBDyangselanjutnyadisingkatKUA adalahdokumenyang memuatkebijakanbidang pendapatan,belanja,danpembiayaansertaasumsiyang mendasarinya untukperiode1(satu)tahun. 6.PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayang selanjutnya disingkatPPASadalahprogramprioritasdanpatokanbatas maksimal anggaranyang diberikankepadaperangkat Daerahuntuksetiap programsebagaiacuandalam penyusunanrencanakerjadananggaranperangkatDaerah. 7.PerangkatDaerah adalah unsurpembantuBupati dan DewanPerwakilanRakyatDaerahdalampenyelenggaraan urusanpemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. 8.RencanaKerjaPemerintahDaerahTahun2026yang selanjutnyadisingkatRKPD,adalahdokumen perencanaanDaerah untukperiode1(satu)tahun. Pasal 2 1.RKPDTahun2026merupakandokumenperencanaan pembangunanDaerahdalam jangkawaktu1(satu)tahun yang dimulai pada tanggal1Januari2026danberakhir tanggal31Desember2026. 2.RKPDdisusundengan berpedomanpadaRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)Tahun 2025-2029. 3.RKPDsebagaimanadimaksud pada ayat(1)memuat: a.rancangan kerangkaekonomiDaerah; b.programprioritaspembangunanDaerah;dan c.rencanakerjadanpendanaanuntukjangkawaktu1(satu) tahunyangdisusundenganberpedomankepada RencanaKerjaPemerintahdanprogramstrategis nasionalyangditetapkanolehpemerintahpusat. Pasal 3 1.RKPDdisusundengansistematikasebagaiberikut: a.babIyangmemuatpendahuluan; b.bahIIyangmemuatgambaranumumkondisiDaerah; c.bahIIIyangmemuatkerangkaekonomi dankeuangan Daerah; d.babIVyangmemuatsasarandanprioritaspembangunan Daerah; e.babVyangmemuat rencanakerjadanpendanaan Daerah; f.bahVIyangmemuatkinerjapenyelenggaraan pemerintahanDaerah;dan g.babVIIyangmemuatpenutup. 2.UraianRKPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1) tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagian tidak terpisahkandariPeraturanBupatiini.
RKPDsebagaimanadimaksuddalamPasal3digunakan sebagai: a.dasarpenyusunan kebijakan umum anggaran,prioritas plafonanggaransementaradan rancangan anggaran pendapatandanbelanjaDaerah;dan b.pedomanbagiPerangkatDaerahdalam menyusun rencanakerjaPerangkatDaerah. Pasal 5 1.PengendaliandanevaluasiRKPDdilakukanoleh PerangkatDaerahyang melaksanakanfungsi penunjang urusan pemerintahanDaerahdibidang perencanaan pembangunanDaerah.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 22 A4gus 20as --a I MINAHASA TENGGARA, Diundangkan di Ratahan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, DAVID HARRYWAN LALANDOS BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR RKPD 2026 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIN AHA SA TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2026 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan memperhatikan Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial serta pendekatan penganggaran yang terintegrasi yakni "Money Follow Progranl'. Dengan Terna : " Memaksimalkan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, Industri dan Perdagangan serta Pariwisata Didukung Sarana Prasarana dan SDM yang Memadai, Inovatif serta Berkelanjutan" RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke- 2 dalam periode dokumen RPJMD 2025-2029. Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak atas kerjasama dan partisipasi aktif dalam mendukung penyelesaian penyusunan dokumen RKPD ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati cita -cita dan usaha kita untuk membangun Minahasa Tenggara Yang lebih Baik untuk pencapaian Visi "BANGUN DAN MAJU BERSAMA MENUJU MINAHASA TENGGARA YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN". RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 II RKPD 2026 DAFTAR ISI Kata Pengantar •.•.•.•.•••.•.•.....•.....•.......•.•...•.•.•.••••.••••••••••.•••••••.••• Daftar Isi ii [attar lapel .ass++++·+++··++++·+++++··++·+++·+++++···+++···++·+++++··, Ill Daftar Gambar • • . • • . .•• . .• . • • • ••• • • • . • • • ••••••••••. •• • • • ••• • ••• •• . . • ••• • • • • ••••••.•• ••• • xiii Daftar Lampiran .•.............. .. xiv !. Donrt:::ah11h1:::an...................................................................... !-1 1.1. Latar Belakang................................................................... 1-1 1.2. Dasar Hukum 1-3 1.3. Hubungan antar Dokumen 1-6 1.. Maksud dan I UJuan 1-1 1.5. Sistematika Dokumen RKPD................................................ 1-7 II. Gambaran Umum............................................................... II-1 Z.I. ASpeK Geograf dan Demograf1......·.·...3388888888.8..8888888........ II-l 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 11-17 2.3. Aspek Pelayanan Umum 11-35 24 Anal Dau Gina Daorah TE140 -· -r---- --,- --·"::, ---·-· -- - ·- III. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah III-1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . III-1 3.2. Aran Kebrakan Keuangan Laerah ............333888.........338888......, IHI-19 IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..................................... IV-2 4.2. Prioritas dan Sararan Pembangunan Tahun 2026 lV-14 V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah............................. V-1 VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintan Daerah.......66sass....., VI-1 VII. Penutup VII-1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD 2026 DAFTAR TABEL No 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.21 2.22 2.23 2.24 Judul Luas Wilayah Administratif .-"it a .ea uI1yaluIIya uI naLupaueiI +Illa I tIIy9ala Danau di Kabupaten Minahasa Tenqqara Suhu Rata-Rata Bulanan Di Kabupaten Minahasa Tenqqara Data Kelembaban Udara Nisbi Rata-Rata di Kabupaten inanasa 1enqqara Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenqqara Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) Tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Tenggara Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020- 2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020- 2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 (Milvar Rupiah) Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara PDRB Perkapita ADHB Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara PDRB Perkapita ADHK Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Tenqara Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Komponen pembentuk 1PM Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Kinerja Makro Urusan Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 Kineria Makro Urusan Ketenaqakeriaan Fokus - - - Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 Kinerja Makro Urusan Kesejahteraan Keluarga Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 Kinerja Makro Urusan Pengelolaan Keuangan Fokus Keseiahteraan Social Tahin 2020-2024 Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Hal. I1-2 TT r" A1 II1-6 II-7 I1-8 II-16 II-16 I1-17 II-18 I1-19 I1-20 11-22 I1-22 Il-22 I1-23 Il-24 I1-26 II-28 I1-29 wee A1U II-31 I1-31 I1-32 I1-33 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD 2026 Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 2.25 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2020-2024 Il-34 Kabupaten Minahasa Tenggara c 7,all ii =lo ea=hes tu.la-+ rl«+ nt A rr A 4«e uuati rwuu uat «cuurrJ ianaa au 44 uc A±r 2.27 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Minahasa I1-35 Tenqqara Tahun 2020-2024 2.28 APK Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 II-36 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2020- 2.29 2024 Berdasarkan Penduduk Yang Berusia 15 Tahun ke Il-36 Atas Kabupaten Minahasa Tengqara 2.30 APM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 I1-37 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Minahasa I1-374 4 ceiiuuaia IatuII 4uduzUzt 2.32 Angka Putus Sekolah (APS) % Tahun 2020-2024 II-38 Kabupaten Minahasa Tenqqara 2.33 Angka Kelulusan Tahun Ajaran 2019/2020-2023/2024 II-39 Kabupaten Minahasa Tenqqara 2.34 AngkKa eianutan Penicikan 1anun Ajaran Il-40 2019/2020-2023/2024 Kabupaten Minahasa Tenggara 2.35 Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun I1-40 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara 2.36 Rasia Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 11-41 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022-2024 2.37 Rasia Guru dan Siswa Kabupaten Minahasa Tenggara I1-41 Tahun 2020-2024 2.38 Proporsi Murid yang Berhasil Menamatkan sekolah Dasar II1-42 Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara 2.39 Perkembangan Angka Melek Huruf II1-43 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 2.40 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2020- I1-43 2024 Kabupaten Minahasa Tenqqara 2.41 Angka Kematian Bayi Kabupaten Minahasa Tenggara ii-ii Tahun 2020-2024 2.42 Angka Kelangsungan Hidup Bayi I1-45 Kabupaten Minahasa Tenqqara Tahun 2020-2024 2.43 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup I1-45 Kahunaten Minahaca Tenaaara Tahuin 2020-2024 2.44 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup II-46 Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara 2.45 Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup 11-47 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 .._ A ,r 4 l.. --A. 44s. -. 4 A TT A-, 4.to raIu rUYIuu reIbuualt DaIL IaIuII ZULU4ULt It/ 2.47 Rasia, Puskesmas, Poskesdes, Per Satuan Penduduk I1-48 Tahun 2020-2024 2.48 Rasia Rumah Sakit, Puskesmas, Poskesdes, I1-48 Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024 2.49 Rasia Dokter dan Tenaga Medis 11-49 Kabupaten Minahasa Tenqqara Tahun 2020-2024 2.50 Rasia Perawat Tahun Kabupaten Minahasa Tenggara II-50 Tahun 2020-2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD 2026 2.51 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 2020- II-50 2024 2.52 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan I1-51 yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2020-2024 2.53 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child II-51 Immunization(UCI) Tahun 2020-2024 2.54 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan I1-52 Tahun 2020-2024 2.55 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak ii-53 Tahun 2020-2024 2.56 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Tahun 2020- I1-53 2024 2.57 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Tahun 2020- II-54 2024 --- . 2.58 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita II-54 Penyakit TBC BTA Tahunh 2020-2024 2.59 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) II-55 Tahun 2020-2024 ;elu Lvv-iv Lvrm rlevlesleie fn 4fn foe 2.60 ii4ut uiirturt ui4it 4us +uni4 t 4i A44w+uuu II-55 Penduduk) Tahun 2020-2024 2.61 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi II-56 Dalam Proqram DOTS Tahun 2020-2024 2.62 Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh II-56 Dalamn Fouram DOTS Tahun 2020-2024 2.63 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita II-57 Penyakit DBD Tahun 2020-2024 2.64 Penderita Diare Yang Ditangani Tahun 2020-2024 II-58 2.65 Anoka Keiadian Malaria Tahun 2020-2024 I1-58 - f 2.66 Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2020-2024 II-58 2.67 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati II-59 Denqan Obat Anti Malaria Yang Tepat Tahun 2020-2024 2.68 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi I1-59 Tahun 2020-2024 2.69 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko II-60 Tinggi Terakhir Tahun 2020-2024 2.70 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2020-2024 II-60 ) 74 floss-v plum«vve Tali 0t ))l rr c d GA4[JG t La4.4146. GIu41 4444 d4 t AA 44 2.72 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2020-2024 II-61 2.73 Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2020-2024 II-61 2.74 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani I1-62 Thin 00.0)4 444%a444 • 2.75 Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2020-2024 I1-62 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada 2.76 Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2020- II-63 2024 2.77 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat II-63 Tahun 2020-2024 2.78 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin II-64 Tahun 2020-2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD 2026 2.79 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus II-64 Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2020-2024 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang 2.80 Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 40 Km/Jam) Tahun 2020-2024 Dorcontace Triaaei Kahuinaton Dalam Kandici hail 2.85 . ---------- -··;;,--· -----,----·· --·-··· ---··---· ------ II-68 Tahun 2020-2024 2.86 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024 II-69 2.87 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak II-69 Tahun 2020-2024 ProporSI Ruman langga Dengan Akses Berkelanjutan 2.88 Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan 11-70 Tahun 2020-2024 2.89 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2020- 11-70 2024 2.90 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 11-71 Ha Tahun 2020-2024 2.91 cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020- Il-71 2024 t Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Tr 7 4,4 Korban Bencana Kabupaten Tahun 2020-2024 11¢ 2.93 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang I1-72 didukung dengan PSU Tahun 2020-2024 2.94 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 I1-73 (Ketertiban. Ketentraman. Keindahan) Tahun 2020-2024 2.95 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/kota II-74 Tahun 2020-2024 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah 2.96 Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 11-74 2020-2024 2.97 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2020-2024 11-75 2.98 Pemenuhan Sarpras Penanggulangan Bencana II-76 Tahun 2020-2024 299 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial 11-76 Tanun z0z0-202 2.100 Persentase PMKS Yang Tertangani Tahun 2020-2024 11-77 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan 2.101 Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Beras Il-77 Seiahtera (Rastra) Tahun 2020-2024 2.102 Korban Bencana Tahun 2020-2024 II1-78 2.103 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 11-78 Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD 2026 Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020- 2024 2.104 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun, II-79 Tahun 2020-2024 2.105 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian I1-79 Bersama (PB) Tahun 2020-2024 2.106 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan II1-80 Tahun 2020-2024 2.107 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program ii-80 Jamsostek Tahun 2020-2024 2.108 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan I1-81 Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 2.109 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan II-82 Tahun 202-2024 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga 2.110 Pemerintah dan Proporsi Kursi Yang Diduduki I1-83 Perempuan di DPRD dan Partisipasi Perempuan Di Swasta Tahun 2020-2024 D-eiu DDT /-luitm Mimhc Tann- Tliim )0)0_ 2.111 +446444t4 4444ass.ti 44it4ts said44Mt4 444444ti 44w II-84 2024 2.112 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2020- II-85 2024 2.113 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024 II-85 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang 2.114 Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas II-86 Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020- 2024 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang 2.115 Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga I1-87 Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT /PKT di Rumah Sakit Tahun 2019-2023 Layanan Rehabsos Yang Diberikan Oleh Petugas 4d Rehabsos Terlatih Baqi Perempuan Dan Anak Korban rr te 4,41U Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 1100 2020-2024 Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai 2.117 Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan II-88 Terhadao Peremouan Dan Anak Tahun 2020-2024 Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang 2.118 Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020- II-89 2024 2.119 Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban II-89 Koleracan Tahmmn 202024 2.120 Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak II-90 Korban Kekerasan Tahun 2020-2024 Cakupan Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD dan SMP 2.121 Serta Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki II-91 Del- Lal=rvrel» lei= 1L )4 far Lmmlilsi Do»vvv 44464 4 4/4ti\ 4t A ti tu4ti 4i4at 4 4iii4tut f Tahun 2020-2024 2.122 Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi, II-91 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penguatan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD 2026 Cadangan Pangan Tahun 2020-2024 2.123 Jumlah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten II-92 Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 44 4la loo l las= Ila»l+ is tt tA rr 0 4·4dT +apaatt vurcija LnMr4nu1taut 1 uu au cu cu4T 412% 2.125 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air II-98 Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air 2.126 Berdasarkan Bentang alam Kabupaten Minahasa I1-99 Tenggara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air 2.127 Berdasarkan Vegetasi Alami Kabupaten Minahasa I1-101 Tenqqara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air 2.128 Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa I1-102 Tenqqara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia 2.129 Pangan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Il-104 Tenggara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia 2.130 Pangan Berdasarkan Bentang Alam Kabupaten Minahasa I1-105 Tenqqara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia 2.131 Pangan Berdasarkan Vegetasi Alami Kabupaten I1-107 Minahasa Tenaaara Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia 2.132 Pangan Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten II-108 Minahasa Tenqqara 2.133 ealica 2,500 mm/tahun dan curah hujan bulan terkering > 60 mm.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 FoKus Kesejanteraan an Pemerataan tkonomi Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. 2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 9alah satau indikator penting untuk mengetahut ondis perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara secara makro adalah melalui data Prociuk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah nilai tambah di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang aihtung menggunakan harga pada tanun berjalan. sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi. Sementara itu PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh raktor narga. Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku (Milvar Runiah. . ... . NO Sektor 2020 2021 2022 2023 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1.603,02 1.745 65 1.893,06 2.053 80 2.286,69 2 Pertambangan & Penggalian 345,88 372,88 396,32 425,48 452,33 3 Industri Pengolahan 260,49 296,03 334,22 366,92 401,76 4 Pengadaan Listrik,Gas 5,98 6,41 7,07 7,63 8,33 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3,68 4,02 4,26 4,48 4,85 Limbah dan Daur Ulanq 6 Konstruksi 1.068 85 1.142 53 1.253,22 1.336 92 1.402,78 7 Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi 419,33 457,49 506,35 567,19 629,61 Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 474,87 500 81 586,38 687,5 764,93 9 Penyediaan Akmodai dan Malan 1,// 15,32 1/,5 19,6b 24,21 Minum 10 Informasi dan Komunikasi 30,78 32,53 34,69 34,14 41,72 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7,84 8,42 8,76 8,95 9,57 12 Real Estate 299,85 309,50 326,21 357,22 395,42 13 Jasa Perusahaan 0,52 0,56 0,60 0,65 0,71 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan «4 «a. e 44« e 11 dan Jaminan Sosial Wajub A4, r,A4 ru4+)- uu,A ta,u 15 Jasa Pendidikan 90,28 95,71 102,59 116,75 128,40 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 145,25 162,60 173,54 188,14 208,95 17 Jasa lainnya 29,74 32,00 35,04 40,45 46,99 PDRB 5.213,52 5.623,63 6.147,38 6.719,97 7.354,83 Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Besaran PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020- 2024) mengalami peningkatan dari Rp 5.213,52 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 7.354,83 miliar rupiah pada tahun 2024 sebagammana terlihat pada tabel 2.9 atas. Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan ( ADHK) Tahun 2010 (Milyar Rupiah) NO Sektor 2020 2021 2022 2023 2024 (RD) (RD) (RD) (RD) (Ro) 1 Pertanian, Perikanan dan 1.128,03 1.178,49 1.255,20 1.311,89 1.384,28 Kehutanan 2 Pertambangan & Penggalian 280,34 296,78 298 57 31110 320 55 3 Industri Pengolahan 178 41 191.86 207 08 219 76 229,16 A + aft A«4 .. ..,..., r -, A ,. ...... 4e "t r citauaatt Liu 1r,4a2 L J/J udt 4 u0u Pengadaan Air, Pengelolaan 5 Sampah, Limbah dan Daur 2,59 2,78 2,86 2,91 2,94 Ulanq 6 Konstruksi 776,43 802,30 840,28 884,91 919,10 Perdagangan Besar dan 7 Eceran,Reparasi Mobil dan 269.03 279,64 300,78 323,23 342,56 Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 286,25 291,91 316,43 338,42 360,52 9 Penyediaan Akomodasi dan 10,37 11,06 12,05 12,79 13,95 Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi 23,41 24,16 25,3 27,1 28,88 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,76 5,95 5,77 5,79 6,12 14 ea ±state 218,83 - - - - 225,91 239,4 - -- - - 44U,2I 4Db,U» 13 Jasa Perusahaan 0,32 0,34 0,35 0,37 0 40 Administrasi Pemerintahan, 14 Pertahanan dan Jaminan Sosial 240,38 256,66 261,84 271,8 295,70 Waiub 15 Jasa Pendidikan 61,26 63,30 65,89 72,01 75,13 Tc Kacohtn dn Kanitan 16 ,---- ··---··-•-" --·· ·•-:;,·---·· 107,41 117,05 121,94 128,79 237,44 Sosial 17 Jasa lainnya 20,19 21,26 22,7 25,5 28,71 PDRB 3.614,41 3.769,49 3.969,27 4.182,82 4.407,39 Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2025 Perkembangan DD ADHK herdasar!an tabe! 2.10 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan PDRB ADHK 2010 yaitu dari Rp. 3.614,41 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 4.407,39 miliar rupiah pada tahun 2024. Struktur iapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara masih terbesar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami peningkatan dari 30,75 % ditahun 2020 ke 21 00 O/, lit-himn )0)41 I nnan uich olnnnmi Linnv vna tarlihatow44 ww4 meningkat perananya di setiap tahun terhadap pembentukan PDRB yaitu Perdagangan besar dan eceran dari 8,04 % ditahun 2020 naik menjadi 8,56 % ditahun 2024. Sumbangan terbesar lain juga pada sektor RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 konstruksi walaupun mengalami penurunan yaitu tahun 2020 sebesar 20,50 % menjadi 19,07 % pada Tahun 2024. Tabel 2.11 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara rienurut iapangan ~saha Tanun z~z~-z~z Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) A Pertanian, Perikanan 30,75 31,04 30,79 30,56 31,09 dan Kehutanan 5 Pertambangan & 6,63 6,63 6,+5 6,33 6,i5 Penggalian C Industri Pengolahan 5,00 5,26 5,44 5,46 5,46 D Pengadaan Listrik,Gas 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 Pengadaan Air, E Pengelolaan Sampah, 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Limbah dan Daur Ulana F Konstruksi 20,50 20,32 20,38 19,89 19,07 Perdagangan Besar G dan Eceran,Reparasi 8,04 8,14 8,24 8,44 8,56 Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan ,11 $,31 9,54 10,23 10,+G Pergudangan I Penyediaan Akomodasi 0,27 0,27 0,29 0,29 0,30 dan Makan Minum J Informasi dan 0,59 0,58 0,56 0,57 0,57 Komunikasi 4 Jasa Keuangan dan «4 4 « 4«4 4 4 f\ Asuransi ,A- ,A. ,4T 4,A. t,A- L Real Estate 5,75 5,50 5,31 5,32 5,38 M,N Jasa Perusahaan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Administrasi 0 Pemerintahan, 7,92 7,84 7,61 7,44 7,47 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib p Jasa Pendidikan 1,73 1,70 1,67 1,74 1,75 Q Jasa Kesehatan dan 2,79 2,89 2,82 2,80 2,84 Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya 0,57 0,57 0,57 0,60 0,64 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2025 Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Minahasa Ienggara. Sektor Primer yang terairi dart sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar dan bahan, pada tahun 2024 tahun 2023 sebesar 30,56 %. Sektor Sekunder yang terdiri dari sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air serta sektor Leslee e r lal ft ff»la 4ale+ + " rd; utour uni gut a1ya ruuuI ua 4.p.a tu paua taut cu4a rut+jut 24,71 % pada tahun 2024. Sektor Tersier yang sifat kegiatannya sebagai RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 jasa, peranannya meningkat dari 367,57 % pada Tahun 2023 menjadi 38,05 % dari tahun 2024. Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 - 2024 10 5 5s 598 5.37 4929 0 -5 2020 2021 2022 2023 2024 E Capaian -0.64 4.29 5.3 5.38 5.37 Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2025 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 kemhali mengalami penurunan menjadi 5_,37 % dihandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5,38 %. 2.2.1.2 Laju Inflasi Intlasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum an terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan adalah menurunnya daya beli masyarakat yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kondisi inflasi di Kabupaten Minahasa lenggara sampar enga tahun 2023 mengacu pada inflasi Kota Manado, nanti tahun 2024 mengacu pada inflasi Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan data BPS selama periode tahun 2020 persen terus meningkat cukup tinggi sampai Tahun 2022 sebesar 4,00 persen dan turun lagi tahun 2023 sebesar 2,83 persen dan terakhir tahun 2024 menjadi -0,34 persen. Naik turunnya inflasi dipengaruhi oleh indeks kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terutama kenaikan dan penurunan indeks kelompok bahan makanan dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2025 RKPD 2026 2024 Tabel 2.14 PDRB Perkapita ADHK Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian I 2020 I 2021 I 2022 l 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 0,031 miliar perjiwa, terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 0,036 miliar perjiwa. Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Minahasa Ienggara dar tanun 20zU hingga 202 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 0,044 miliar perjiwa, terus mengalami peningkatan sampai menjadi 0,061 milyar perjiwa di thin 2/24 Kabu atan Minanasa ten ara No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 4 5 6 7 7 1 Inflasi Kabu aten -0.18 2 65 4 00 2 83 -0.34 Sumber : BPS Prov. Sulut Tahun 2025 indeks kelompok transportasi. Perkembangan tingkat inflasi selanjutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.12 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2020-2024 2.2.1.3 PDRB Perkapita PDRB perkapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per aprta Atas Dasar Harga erlau (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Tabel 2.13 PDRB Perkapita ADHB Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahal 2_A0 Rasio Dolder dan Tenaga Medis Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 - 2024 URAIAN 4 4 JuIII reIuuGuK Dokter Umum Rasio Dokter Umum per 1.000 satuan penduduk Dokter Spesialis Dacia Daltar Cacilie norfr444ii 1.000 satuan penduduk Dokter Gigi Rasio Dokter gigi per 1.000 satuan penduduk 2020 116.525 29 0,249 2 0,0172 3 0,0257 2021 117.079 29 0,248 2 0,0170 3 0,0256 TAHUN 2022 116.023 32 0,271 4 0,0338 5 0,0423 2023 116.946 54 0,453 8 0,0672 6 0,0504 2024 121.55+ 26 0,214 8 0,0658 3 0,0247 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD2026 10)RasioPerawatPerSatuanPenduduk Rasioperawatpersatuanpendudukterusmembaikdaritahunke tahun yaitudari 1.238ditahun2020menjadimenjadi1,230ditahun 2021.terakhirditahuin20)24meniadi05. .. T h20202024 Tabel2.50 Mih.TKbR.pas1oerawatalupatenInaasaenggaraaun- URAIAN TAHUN 20202021202220232024 7,++allfa+he+,+,4 4¢4 4»4e4 4on44OtAt44rrA uniairCiuuurA4t..4..AA4·At2A40.u4.)A40.2TuA4A,a.r JumlahPerawat144144134138110 RasioPerawatper1.000 1,2381,2301,1351,160905 satuanpenduduk Sumber:DinasKesehatanKab.MinahasaTenggara2025 11)CakupanKomplikasiKebidananYangDitangani Padatahun2020cakupankomplikasikebidananyangditangani sebesar72,9%denganjumlahkasuskomplikasikebidanansebesar429 kasusanyangmendapatpenanganandetinititsebesar313asus.Pada Tahun2021sampai2024terjadipeningkatansignifikanyangditangani menjadi100 %.Halpenentu keberhasilantercapainyaindikatoriniadalah baiksehinggaibuhamilresikotinggi tidakterlambatditangani.Kegiatan deteksi diniyangdilakukanantaralainpelaksanaan kelasibuhamil, pelaksanaanProgramPerencanaanPersalinandanPencegahanKomplikasi (PK),AntenatalCare(ANC)termntegrasi,pendampingan1bunamtres1ko tinggi,pemantauanlewatbukuKesehatanIbudanAnak(KIA),dan pelatihanbidandesasebagaifasilitatorkelasibu. Tahal2_Ff .20202024Diylik·KcbidKCkalupanompntasel4ananangitangani- NOURAIAN TAHUN 20202021202220232024 Jumlahkomplikasikebidanan 1 yangmendapatpenanganan 5152361+532z6296 difinitifdisatuwilayah kerja pada kurunwaktutertentu Jumlahibudengan komplikasi 2 kebidanandisatuwilayah kerja429236145328296 pada kurun waktuyanqsama 3 Cakupankomplikasi kebidanan 72,9100100100100 Iyanqditanqani Sumber:DinasKesehatanKab.MinahasaTenggara 2025 RENCANA KERJAPEMERINTAHDAERAH TAHUN 2026 - RKPD2026 12)CakupanPertolonganPersalinanolehTenagaKesehatan yangMemilikiKompetensiKebidanan CakupanpertolonganolehtenagakesehatandiKabupaten Minaha 24jamdalamperiode tertentu JumlahKLBdidesa/kelurahanyang terjadipadaperiodeyangsama 0 0 3 3 4 4 I I 6 6 2 2 fl@nanDoc/Kahrhn «-....«- 3mengalamiKLByangdilakukan penvelidikanepidemioloai 40 Km/Jam) Alivelurvlelylhrvvile-erere tutu4tpwnsinisnt4ennut'psstunisit4ft4itys4if semakinbaik,telahsangatberdampakpadapersentasejalankabupaten dalamkondisibaikpula.Pada tahun2020daritotalpanjangjalan Kabupatensepanjang700,95 kilometer,jalan yangdalamkondisibaik mencapai437,97kilometerdenganpersentase62,48 %.JalanKabupaten dalamkondisibaikmengalamipeningkatansetiaptahunnyaterakhir ditahun2023menjadi69,92%,namunditahun2024turunmenjadi52,78 %o.PanjangjaringanjalankabupatenkonsibaikdiKabupatenMinahasa Tenggara ditunjukkanpadatabel berikut: RENCANA KERJAPEMERINTAHDAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Tabel 2.84 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2020-2024 URAIAN I TAHUN I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 [ 2024 1 Panjang jalan apupaten 437,97 451,43 490,11 490,09 475,52 dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan 2 kabupaten di daerah 700,95 700,95 700,95 700,95 900,88 tersebut Darcontc ilr ww4iw4it4 3 kabupaten dalam kondisi 62,48 64,40 69,92 69,92 52,78 baik (> 40 KM/Jam) Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 4) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Jaringan irigas adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Pajang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Tabel 2.85 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 - I I TAHUN NU UKALAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas irigasi kabupaten 1.858 2.028 1.761 2.166 2.230 dalam kondisi baik (Ha) 2 Luas irigasi kabupaten 2.257 2.398 2.257 2.398 2.533 (Ha) Persentase irigasi 3 kabupaten dalam 82,36 84,57 78 90,32 88,04 kondisi baik Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024 Melihat tabel diatas, maka untuk Persentasi jarinqan iriqasi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2020 sebesar 82,36 sampai tahun 2021 mencapai 84,57, namun di tahun 2022 turun menjadi 78 % tetapi kembali meningkat di tanun zU23 menad1 90,32 o, dan teraknir turun lagt au tanun 2U2 menjadi 88,04. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 5) Rasio Jaringan Irigasi Melihat tabel dibawah, maka untuk Rasio jaringan irigasi Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2020 - 2024 sebesar 28,58. Adanya neninakatan anaaaran untuik nemeliharaan iarinaan iriaasi <erta 4 penanganan di titik beratkan pada peningkatan penambahan saluran tanah menjadi saluran pasangan berdampak pada bertambahnya luas areal sawah yang terairi irigasi. label 2.86 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024 URAIAN I TAHUN 2020 1 2021 1 2022 I 2023 2024 1 Panjanq saluran iriqasi 64.500 64.000 64.000 64.500 64.500 2 Luas lahan budidaya 2.331 2.331 2.331 2.331 2.331 pertanian 3 Rasia Jaringan Irigasi 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 6) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya denaan menamhah iimlah camhumnaan ruimah ke iarinaan DD)M lan -----.;;J-••- ---------· --·-· ,1-·····-··· -- -------�---- - -------- -- .,--- --�---- . -- -- ---- membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Caparan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih realisasi Tahun 2024 sebesar 92,30 %, mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya sebesar 87,50 %, hal ini dikarenakan adanya PDAM dan program Pamsimas. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.87 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 NO URAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penduduk berakses air minum 101.783 106.366 106.699 108.121 111.554 2 Jumlah Penduduk 116.323 117.079 118.023 118.946 120.858 3 Persentase penduduk berakses air 87,50 90,85 90,41 90,90 92,30 minum Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 7) Proporsi Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air bersih di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikatakan mengalami peningkatan lebih baik. Jumlan pendudu dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan pada tahun 2024 sebanyak 49,59 % meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 49,18 % terlihar dalam tabel berikut : Tabel 2.88 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024 NO URAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah penduduk dengan akses 1 terhadap sumber air minum yang 59.164 60.289 62.388 58.503 59.936 terlindungi dan berkelanjutan 2 Jumlah Penduduk 116.323 117.079 118.023 118.946 120.858 Proporsi rumah tangga dengan 3 akses berkelanjutan terhadap air 50,86 51,49 52,86 49,18 49,59 minum layak, perkotaan dan perdesaan Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 8) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Sarana tempat ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada lahun 2019 meliput Mas)id, Mushola, Gere]a. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara Tabel 2.89 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024 NO 1 2 URAIAN Jumlan tempat ibaaan Jumlah Penduduk I 2020 I 2021 I 116.323 117.079 TAHUN 2022 I 2023 I 309 3/U 118.023 118.946 2024 I 35 121.554 3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3,08 3,06 Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2021-2025 3,13 3,11 3,23 2.3.1.1.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena kotidakteratiran hanaumnan . tinakat kenadatan hanaunan vanc u tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Melihat capaian persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha dari tahun 2020 5,51 % terus mengalami penurunan sampan tanun 2024 men)ad1 2,5 %. Tabel 2.90 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Tahun 2020 - 2024 No UKALAN zuzu zu21 zu22 2u23 2029 1 Luas Kawasan 56,65 48,64 42,19 26,36 26,22 Permukiman Kumuh 2 Luas Wilayah 1028,31 1.028,31 1.028,31 1.028,31 1.028,31 Permukiman a reIcIILat navvabait 3 Permukiman Kumuh 5,51% 4,73% 4,12% 2,56 % 2,54 % Dibawah 10 Ha Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 2} Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Lalam mengentaskan emskinan, salah satunya aalah pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidal layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan ualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Minahasa Tenggara terus meningkat sampai pada tahun 2024 capaian sebesar 95,04 o yang dapat aiihat pada tabel beriut : Tabel 2.91 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 f No l URAIAN I 2020 I 2021 I 2022 2023 2024 Jumlah seluruh rumah 1 layak huni disuatu 25.820 25.834 27.833 27.620 27.764 wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah di suatu 2 wilayah kerja pada kurun 28.512 28.550 29.807 29.213 29.213 waktu tertentu 3 Cakupan ketersediaan 90,56 90,49 93,38 94,55 95,04 rumah layak huni (%) Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 3} Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana adalah <alah atii ienis nelavanan dasar nada Stndar Pelavanan Minimal+ + (5PM) perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Capaian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2020, 2023 dan 2024 adalah nol, karena di Kabupaten Minahasa lenggara tak teraai bencana alam yang berdampa sigmntikan bag1 masyarakat, namun tahun 2021 ada sebanyak 6 buah dan tahun 2022 sebanyak 2 buah. Thal 202 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah rumah yang 1 direhabilitasi karena rusak 0 6 2 0 0 akibat bencana alam Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 4} Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung donnan Dracarana . Grana dan lltilitac (pGll ---- .... --- - - ----- -----, --- ---- ------ - ------- '-- . Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, bagi masyarakat serta terintegrasinya ang I u ung en~ an a un - NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah lingkungan yang 1 iuKung +Su paa kurun 0 530 550 558 577 waktu tertentu Jumlah lingkungan 2 perumahan pada kurun 594 594 594 594 594 waktu tertentu el»iv- fl'le 4a we +anuutt -nu1nun+rG1 cur 3 Sehat dan Aman yang 84% 86% 87% 93% 97% didukunq denqan PSU Kawasan perumahan permukiman berbasis masyarakat. Sampai tahun 2024 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 97 %. abe1 2.93 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Y Didi kt D PSU Th 2020·2024 Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 {Ketertiban, Ketentraman, Keindahan} Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terat penceganan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Tahal 2_QA Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 {Ketertiban, Ketentraman, Keindahan} Tahun 2020-2024 URAIAN
2) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menangani bencana kebakaran RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - 2.3.1.1.4. RKPD 2026 yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Minahasa Tenggara. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kahinaten Minaha<a Tenaaara teruis heruinava dalam meninakatkan«. cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel dibawah ini. Tabel 2.95 Calnan Delavanan Rencana Kehakaran Kahninaten/Kata - ------.- --- - - -- -- . --- ---- - - -- - ---- --- - --- ------- --- - - ----- --...- -- - -- -. - - - --- Tahun 2020-2024 NO URAIAN Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jangkauan luas wilayah 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 manaiemen kehakaran 2 Luas wilayah 73.063 73.063 73.063 73.063 73.063 kabupaten/kota Cakupan pelayanan 3 bencana kebakaran 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 kabupaten/kota Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 3) Tingkat waktu tanggap (response time rate} daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan salah satu indicator SPM dalam penanggulangan bencana kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Tabel 2.96 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah I avanan Wilvah Manaiemen Kohakaran (WMK - -------- ---.-------- ------.---- - ------ .. ------- --------------- ,--- ---, Tahun 2020-2024 NO URAIAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah kasus kebakaran 1 di WMK yang tertangani . . 0 1 0 dalam waktu maksimal
15 menit 2 Jumlah kasus kebakaran 2 2 0 1 0 dalam janqkuan WMK Tingkat waktu tanggap (response time rate) 3 daerah layanan Wilayah 50 50 0 100 0 Manajemen Kebakaran (WMK) Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sampai dengan tahun 2024 baru 1 pos, belum cehandina denaan las wilavah Kahuinaten Minaha<a Tenaara cert 4 jumlah mobil pemadam kebakaran yang baru satu unit. Untuk itu Pemerintah perlu berupaya dalam menambah jumlah pos pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperluas skala pelayanan kebakaran Kabupaten Minahasa Ienggara. 4) Presentase Penegakan Perda pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Untuk melihat sejauh mana penyelesaian penegakan pelanggaran PERDA yang ada ai Kabupaten Minanasa Ienggara apat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 2.97 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2020-2024 NO URAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyelesaian 3 4 7 3 2 ene akan PERDA 2 Jumlah pelanggaran PERDA 3 4 7 3 2 3 Persentase Pene akan PERDA 100 100 100 100 100 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 Berdasarkan data diatas penyelesaian penegakan pelanggaran PERDA yang ada ai Kabupaten Minahasa lenggara berjalan dengan balk dimana persentase penegakan PERDA mencapai 100% atau dapat dikategorikan berhasil. 5) Pemenuhan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Pemenuhan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana di dilihat dari tabel dibawah ini bahwa untuk capaian tahun 2020 hanya 21,92 % dan terus meningkat sampai di tahun 2024 menjadi 29,41 %. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD2026 Th20202024 Tabel2.98 IBphSpemenuanarpras enangguanganencanaaun- NOURAIAN TAHUN 20202021202220232024 1 JumlahSaranaPrasarana 4152545555 YangTelahAda 2JumlahYanqHarusAda187187187187187 PersentasePemenuhan 3SarprasPenanggulangan21,9227,828,8729,4129,41 Bencana Sumber:BPBDKah. MinahasaTenggaraTahun2025 2.3.1.1.6.Sosial 1)PenyandangMasalahKesejahteraanSosial{PMKS) emerintanKabupatenMinanasaIenggaratelahberupayauntuk menanganipermasalahansosialkhususnyaPenyandangMasalah KesejahteraanSosial(PMKS).PMKSadalahseseorang,keluarga, lcolomnoledan/tutmcvraltvnlroncuitnihmhtanloelitn .wee• ataugangguantidakdapatmelaksanakanfungsi sosialnya,dankarenanya tidakdapatmenjalinhubungan yangserasidenganlingkungansehingga tidakdapatmemenuhikebutuhanhidup(jasmani,rohani,dansosial) secarawajar. Bentukpenanganan yangiterimaKSantaralain berupapembinaandanpelatihanketerampilan,pemulanganPMKSke daerahasal,perbaikanrumahtidaklayakhuni,pemberianpermakanan, dalamtabel berikutini: Tabel2.99 PersentasePMKSYangMemperolehBantuanSosial Tahun00-04 NoUraian Tahun 20202021202220232024 1 JumlahPMKSyangdiberikan 310280240210374 bantuan 2 lumlahPMKSyangseharusnya 9.3568.7657.7258.77.70 menerimabantuan 3 ProsentasePMKSyang 3,313,193,172,9512,5 memperolahbantuansosial Sumber:DinasSosialKab.MinahasaTenggaraTahun2025 RENCANA KERJAPEMERINTAHDAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Tabel 2.100 Persentase PMKS Yang Tertangani Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS an 310 Z8U 2U Zb0 3/4 2 Jumlah PMKS 9.356 8.765 7.725 8.770 4.700 3 Persentase PMKS yang 3,31 3,19 3,17 2,85 12,5 tertan ani Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah PMKS yang ada dan ditangani. Semakin banyak jumlah PMKS semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2020 jumlan PMKS di Kabupaten Minahasa Ienggara sebanyak 9.3bb orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 310 orang. Sampai tahun 2024 jumlah PMKS terus menurun menjadi 4.700 dengan PMKS yang tertangani berjumlah 374 sehingga presentase PMKS yang tertangan menjadi 12.5 %. Tabel 2.101 Prosentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Beras Sejahtera {Rastra} Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah PMKS yang 1 memperoleh bantuan dalam 7,350 6,490 5,340 5,400 374 1 tahun Jumlah PMKS dalam 1 tahun 2 yang seharusnya 7,350 6,490 5,340 5,400 4.700 memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang 3 memperoleh bantuan sosial 100 100 100 100 12,5e « + «a uuun +uia ncLLLuGI dasar Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 2) Korban Bencana Dalam enanggulangan Bencana, hususnya dalam penanganan tanggap darurat diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa kepada para korban bencana. Sampai instrument yang mengatur secara khusus tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan dana siap pakai untuk RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat. Indikator Karban Bencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.102 Korban Bencana Tahun 2020 - 2024 Tahun No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah korban bencana yang 1 seharusnya menerima bantuan 269 824 2.214 159 1.325 sosial selama masa tanggap d's la to+ ++ uarur au aiautt ± tauu] tar+uIl Jumlah korban bencana yang 2 seharusnya menerima bantuan 269 824 2.214 159 1.325 sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun Persentase korban bencana 3 yang menerima bantuan sosiai iOO iOO i0 I iOO iOO selama masa tanqqap darurat Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 Dari data diatas dapat dilihat bahwa Persentase korban bencana yang menermma bantuan sosial selama masa tanggap arurat di Kab. Minahasa Tenggara sebesar 100%. 3) Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut usia Tidak Potensial Yang Felan Menerima Jaminan Sosial Untuk Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan dan serta lanjut usia tidak potensial. Tabel 2.103 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (AI(CM Ve Merwali=lrm Gran Dracrn Dal=wnm we • « ww « Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah penyandang cacat fisik 1 dan mental, lanjut usia tidak 0 140 447 453 374 notencial yann telah menerima nrno nrnr rnc nrnoe w we we · jaminan sosial dalam 1 tahun Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak 513 820 1127 1132 4.700 2 potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam orang orang orang orang orang 1 tahun Persentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia 0,85 0,39 0,40 12,5 3 tidak potensial yang 0% seharusnya menerima jaminan % % % % sosial dalam 1 tahun Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 2.3.2.LayananUrusan WajibNonDasar 2.3.2.1.TenagaKerja 1}AngkaSengketaPengusaha-PekerjaPertahun Faktorvanamenvehahkanteriadinvaenaketa antara nekeria 4 denganpengusahaantaralainadanya pengaduanterkaitmasalah jamsostek,masalahupahpekerja,dansistemkontrakkerjawaktu tertentu.Secararincirasiojumlahsengketapekerjapengusahaterhadap jumlanperusahaan,dapataiihatpaatable2.104. Tabel2.104 AngkaSengketaPengusaha-PekerjaPerTahun2020-2024 INOIURAIANI TahunITahunTahunTahunTahun 20202021202220232024 1 Jumlahsengketa 324414 penqusahapekerja 2Jumlahperusahaan1579 9 912 Angka sengketa 3 nenausaha-nekerianer3.01241114 ltahun Sumber:DinasTenagaKerjaKab.MinahasaTenggaraTahun2025 2}BesaranKasus YangdiselesaikanDenganPerjanjianBersama Dalammenghadaprsengketa pekerjapengusahailaksanakan secaraTripartiddenganadanyaperjanjianBersamaantaraPekerja- PengusahadanPemerintah. Thal2_1nr BesaranKasusYangDiselesaikanDengan PerjanjianBersama(PB} Tahun2020-2024 -,n.,AI I Tahun URAIAN ....._...____.._...,___ -« ----. Jumlahkasusyang 1diselesaikanmelalui324014 PerjanjianBersama(PB) 2 Jumlahkasusyang 3241112 dicatatkan Besarankasusyang 3diselesaikandengan 10024014 PerjanjianBersama(PB) Sumber:Dinas TenagaKerjaKab.MinahasaTenggaraTahun2025 3)BesaranPencari Kerja Yang TerdaftardanDitempatkan Pencarikerja yangditempatkanmerupakanbesaranpencarikerja yangterdaftaryangditempatkan.Besaranpencarikerjaterdaftaryang ditempatkanmerupakanindicatorSPM bidang ketenagakerjaanpelayanan RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - 1 RKPD 2026 penempatan tenaga kerja. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenaaakeriaan dan iuimlah nencari keria van diterima hekeria oloh a • 4 pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Minahasa Ienggara berupaya mengurangr angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softski/1, bursa kerja, dan pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Tabel 2.106 Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 , Jumlah pencari kerja yang cc r «no ]ditempatkan oo et- Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 4) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JamsostekK Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek Tahun 2020-2024 Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut: Tabel 2.107 tacrn nolrari /Ruh Ve MMamieli Dacat=« ««we. «.w Program Jamsostek Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pekerja/buruh 438 754 2.810 610 573 JAMSOSTEK - ,«al las4i«+el AO -r A Ott 4t onr 4 utan pcncijap uu u11 • 4T 4+A±u 44t 0u. Besaran pekerja/buruh 3 yang menjadi peserta 100 100 100 100 71,18 program Jamsostek Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 5) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah antara lain karena Peratuiran Daerah/Poratuiran BRuinati/Walikota- • • • • - - - , - - • I - , - - - yang diterbitkan dirasakan oleh buruh tidak berpihak kepada mereka dan Penetapan Upah Minimum Regional/UMR oleh Pemerintah yang dirasakan oleh buruh rendah tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Besaran Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Ierhadap Kebrakan emerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut : Tabel 2.108 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 I daerah NO URAIAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 lumlah penyelesaian 1 perselisihan buruh dan 0 2 4 0 0 pengusaha dengan kebijakan pemda Jumlah kejadian z perselisihan buruh dan 0 z j 0 0 pengusaha dengan kebijakan pemda Perselisihan buruh dan 3 pengusaha terhadap 0 2 4 0 0 kebijakan pemerintah Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 6) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan. lenaga erja yang terdattar i Kabupaten Minahnasa Ienggara cenderung masih didominasi oleh lulusan SMP, SMA dan SMK. Sehingga, tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong tenaga tenaga kerja ahli hanya sedikit bila dibandingkan dengan lulusan SLTA,SLTP maupun SD. Dengan demikian, program pelatihan tenaga kerja mutlak diperlukan sehingga tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat bersamng di duna erja. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Tabel 2.109 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2020-2024 I Tahun 2020 I 2021 I 2022 I 2023 I 2024 URAIAN 1 Jumtan tenaga Kera yang 95 110 6 14 320 dilatih 2 Jumlah Pendaftar pelatihan 95 110 6 14 320 berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang ".) we%a .a la la4La t t 4f r t A -:,-,n - iciruopaunatt auiiaIL • A 4u V A cu berbasis kompetensi 4 Jumlah pendaftar pelatihan 95 110 16 0 0 kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang c; mendanatkan nelatihan Q5 110 6 0 n Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2025 Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meninqkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pencari kerja yang dilatih sebanyak 95 orang, terus meningkat di tahun 2021 menjadi 110 orang, namun tahun 2022 turun drastis menjadi 6 dan 2023 sedikit meningkat menjadi 14 orang, dan terakhir meningkat di tahun 2024 men)ad1 320. 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. 1) Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah dan DPRD Serta Swasta Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah ..-... .--- •• ii" hi.i • All. pIUpuII peIeIpuaII yaII LeeIJ paua re1IL peIieIIuII ueIIIauap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 - RKPD 2026 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang disajikan pada gambar berikut: Tabel 2.110 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah dan •4a%m al iii l a EE rubs nut yens «return re«iguan u srn ta r a Ligas Perempuan Di Swasta Tahun 2020-2024 NO URAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 i Pekerja perempuan di lembaga . -. I.--. l.---' . --- I 1.79 pemerintah 1.00L L.0UI 1.4U 1.4DU 2 Jumlah pekerja perempuan 16.159 16.159 16.478 16.570 17.325 3 Persentase partisipasi perempuan 11,14 11,14 11,20 11,77 8,53 di lembaga pemerintah 4 Jumlah kursi DPRD yang diduduki 7 7 7 7 10 norarr4ri«.... 5 Jumlah total kursi di keanggotaan 25 25 25 25 25 DPRD 6 Proporsi kursi yang diduduki 28 28 28 28 40 perempuan di DPR 7 Jumlah perempuan yang bekerja 1,942 1,942 2.848 2.855 5.583if.Laa a ut iciiiuaua 2vvaua 8 Jumlah pekerja perempuan 16,159 16,159 16.478 16.520 17.325 9 Persentase pekerja perempuan di 12,01 12,01 17.28 17.28 32.22 lembaqa swasta Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Persentase partisipas perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di loamhr nomorinth di Khuintan Min=hc Tonnar irlli donnnewe4ts we+we4wee rs.ww+ +we'ewe+we persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan adi lembaga pemerintan semakin meningkat. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Minahasa Tenggara sebanyak 1.801, nrna tore monalmi noninaltn waitni tahim )0)) cahanvale 1 Q)) An wed-ow4we %w e+ii tahun 2023 menjadi 1.920, dan terakhir tahun 2024 turun menjadi 1.479. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara telah mendekati batas minimal keterwakilan perempuan ailembaga DRD yartu Z8o pada tanun 202U-2025, tetapr mulai tahun 2024 capaian sebesar 40 % artinya telah melampaui dari 30% yang disyaratkan. Diharapkan dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan serta keahlian yang mumpuni didukung oleh penguasaan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN a GD RKPD 2026 manajerial diharapkan banyak perempuan Minahasa Tenggara menduduki posisi strategis di lembaga swasta. 2} Rasio KORT Kekerasan Dalam Rumah langga (KDRI) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tnau tormcmlz ncman mntile malleln narhuvtn nomlccn tit wwwried4w4444444l4rd44err44we4rwt perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KORT secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.112 di bawah ini. iabei z.iii Rasio KDRT Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 2024 TAHUN 2022 I 2023 I 2020 2021 URAIAN I Juran rLK I 4 2 2 5 4 2 Jumlah Rumah Tangga 38.872 38.872 38.872 38.882 41.499 3 Rasio KDRT 0,005 0,013 0,013 0,008 0,010 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugnan Anak Tahun 2025 Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan engan takta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dart data pada Tabel di atas rasio KDRT mengalami peningkatan dari 0,005 ditahun 2020 menjadi 0,013 diakhir tahun 2021 dan 2022, namun di tahun 2024 menjadi 0,010. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseiing, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Meger! (PN), Psikososia! meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan dishelter(rumah aman). 3) Persentase lumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Anak yang seharusnya bisa bermain dan bersekolah tidak seharusnya bekerja untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 -
Membuka PDF…