DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343 );
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tai-- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6.Hukum Tua adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa unsur staf yang membantu Hukum Tua dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Hukum Tua dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8.Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan sebagai unsur yang memimpin yang menjadi pemerintahan Desa.
11.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Dana yang wajib dibayarkan kepada Hukum Tua dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
12.Tunjangan BPD yang selanjutnya disingkat TBPD adalah tunjangan kedudukan anggota BPD yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
13.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa yang dibentuk oleh Hukum Tua untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
16.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
17.Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ a tau pemerintah.

Pasal 2

Jumlah Desa penerima ADD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.perhitungan pengalokasian ADD;
b.rincian ADD;
c.penyaluran ADD; dan
d.pemantuan dan evaluasi.

BAB II

PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

ADD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan untuk:

a.Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa, TBPD dan belanja operasional Satlinmas bulan Desember Tahun 2024;
b.Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa Tahun 2025;
c.TBPD Tahun 2025;
d.belanja operasional Satlinmas Tahun 2025; dant
e.Juran BPJS Ketenagakerjaan Hukum Tua dan Perangkat Desa tahun 2025.

Pasal 5

Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.Hukum Tua sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) per bulan; dan
b.Perangkat Desa yang terdiri dari:
1. 1.sekretaris Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
2. 2.Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari kepala urusan, kepala seksi, dan kepala jaga masing-masing sebesar Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bu Ian.

Pasal 6

TBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan berupa tunjangan jabatan sebagai berikut:

a.ketua BPD sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
b.wakil ketua BPD sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
c.sekretaris BPD sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
d.anggota BPD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 7

Belanja operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dan ditetapkan sebagai berikut:

a.koordinator Satlinmas sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
b.anggota Satlinmas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 8

Juran BPJS Ketenagakerjaan Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

a.jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp7.945,74 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah) per orang per bulan; dan
b.jaminan kematian sebesar Rp9.932,l 7 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma tujuh belas rupiah) per orang per bulan. BAB lJl RINCIAN ADD Pasal 9

(1)Jumlah ADD sebesar Rp61.300.276.150,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang dibagikan ke 125t (seratus dua puluh lima) Desa.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
1. a.Siltap Hukum Tua, Perangkat Desa, TBPD dan belanja operasional Satlinmas Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp4.780.871.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. b.Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa Bulan Januari sampai dengan Bulan November Tahun 2025 sebesar Rp44.263.945.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
3. c.TBPD Bulan Januari sampai dengan Bulan November Tahun 2025 sebesar Rp5.656.750.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. d.belanja operasional Satlinmas Bulan Januari sampai dengan Bulan November Tahun 2025 sebesar Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. e.Iuran BPJS Ketenagakerjaan Hukum Tua dan Perangkat Desa Bulan Januari sampai dengan Bulan November Tahun 2025 sebesar Rp379.552.500,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
6. f.Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa, TBPD, belanja operasional Satlinmas dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Hukum Tua dan Perangkat Desa Bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp829.157.650,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Pcmbagian dan pcnctapan rincian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1m1.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 11

(1)Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa, TBPD, dan bclanja operasional Satlinmas disalurkan setiap bulannya dan/atau setiap triwulan.
(3)Penyaluran Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa, TBPD, dan belanja operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari RKUD ke RKD disalurkan mulai tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(4)Penyaluran luran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulannya dan/atau setiap triwulan.U BABV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a.sisa dana di RKD; dan/atau
b.penyerapan dana.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…