DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 6.,.,. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
1. 2.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
2. 3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode l (satu) tahun.
3. 4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. 5.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
5. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. 7.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. 8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja PD dan anggaran PD.
8. 9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah.
9. 10.Kepala Bappeda adalah Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah•

BAB II

RKPD

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah; C. bab 111 yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
3. d.bab JV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
4. e.bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
5. f.bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
6. g.bab VII yang memuat penutup.
(2)Ketentuan mengenai rincian RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(I) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA APBD, PPAS dan APBD.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatiftelah disusun ke dalam rancangan KUA APBD, PPAS dan APBD. ZN Pasal 4 ( 1) Kepala Bappeda melaku kan eval uasi terhadap la po ran hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
(3)Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.p l Parat Koordinasi -- - Dengan Bupati hormal rnohon >-- ditandatantani Wakid Bupati IL Sekretans Daerah " I �s1sten Perekonomian dan Pembangunan I k Kepala Bagian Hukum .3te. Kepala Bappeda A Sekretaris Bappeda Yh 1 Pit. Kabid PPM • Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal 26 gepbember 2025 BUPATI MINAHASA UTARA, JOUNEJAMESESAUGANDA Diundangkan di Airmadidi pada tanggal 25 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, NOVLY GERET WOWILIN BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 22 LAMPIRAN PERATURAN BUPATIMINAHASAUTARA NOMOR21TAHUN2025 TENTANG RENCANAKERJAPEMERINTAH DAERAHTAHUN2026 RINCIANRKPDTAHUN2026 BABI PENDAHULUAN 1.1LATARBELAKANG SebagaimanaamanatUndang-UndangNomor25Tahun2004 tentangSistemPerencanaanPembangunanNasionaldanUndang-Undang Nomor23Tahun2014tcntangPcmerintahDaerah.Perencanaan pembangunandaerahtersebutmeliputiRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah(RPJPD)yangberjangkawaktu20tahun,Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)untukjangkawaktu5 (lima)tahundanRencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)selama1(satu) tahun. PenyusunanRencanaKerjaPemerintahDaerahtclahdiaturdalam PeraturanMenteriDalamNcgeriNomor86Tahun2017tcntangTataCara Perencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara Evaluasi RancanganPeraturanDaerahTentangRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerahdanRencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah,SertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah,RencanaPembangunanJangkaMenengahDacrah,dan RencanaKerjaPemerintahDaerah.Selanjutnya, dalamperaturanyang samapadapasal4menyebutkanbahwaPemerintahDaerahdalam menyusunrencana pembangunandaerahmengacupadaprinsip-prinsip:a) merupakansatukesatuandalamsistemperencanaanpembangunan nasional;b)dilakukanpemerintahdaerahbersamaparapemangku kepentinganberdasarkanperandankewenanganmasing-masing;c) mengintegrasikanrencana tataruangdenganrencanapembangunan Daerah;dand)dilaksanakan berdasarkankondisidanpotensi yang dimilikirnasing-masingdaerah, sesuaidengandinamikaperkembangan daerahdannasional.b RencanaKerjaPemerintahDaerah - Kabu patenMinahasa Utara Tahun 2026 RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 menggunakan beberapa pendekatan perencanaan Pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup:

a.Pendekatan Teknokratik Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan saran Pembangunan Daerah.
b.Pendekatan Politik. Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan Pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam dokumen RKPD.
c.Pendekatan Partisipatif. Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai endekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Utara.
d.Pendekatan Buttom-up dan Top-down Pendekatan Bottom-up dan Top-down dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan RKPD yang memperhatikan kebijakan dalam RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 dan penyelerasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam penyusunan RKPDA Rencana Kerja Pemerlntah Daerah - Kabu paten Minahasa Utara Tahun 2026 Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026, meliputi: I. Pendekatan Holistik - Tematik Pendekatan Holistik Tematik dalam RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pernbangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling bcrkaitan satu dcngan lainnya.
1. 2.Pendekatan Integratif Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses tcrpadu clan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. 3.Pendekatan Spasial Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi kcruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang t.ertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomcnklatur Pcrcncanaan Pcmbangunan dan Keuangan Dacrah yang telah dimuktahirkan dengan Kcpmendagri 900.1. 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 tahun 20 I 9 ten tang Sis tern lnformasi Pemerintahan Daerah, menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menyusun pcrencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kcgiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kinerja dan Indikator. Pengelolaan data perencanaan pembangunan menggunakan SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Rcpublik Indonesia) yang disediakan oleh Kemendagri. Scsuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka# Rencana Kerja Pemerlntah Daerah - Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 pcnyusunan RKPD akan melalui serangkaian tahapan yaitu :
a.persiapan penyusunan RKPD;
b.penyusunan Rancangan Awai RKPD;
c.penyusunan rancangan RKPD;
d.pclaksanaan musrenbang RKPD;
e.perumusan rancangan akhir RKPD; dan akhimya
f.penetapan RKPD. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN /\dapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai bcrikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); / Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Kabu paten Minahasa Utara Tahun 2026
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Partisipasi Mas_yarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I 0. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. 11.Pera tu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor I 14);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pembangunan Daerah;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 9 Nomor 1447);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781); p Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Kabu paten Minahasa Utara Tahun 2026
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;
21. 22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029;
22. 23.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;
23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
24. 25.Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033;
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara; D Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 -
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupatcn Minahasa Utara Tahun 2025-2045;
28. 29.Peraturan Dacrah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2025;
29. 30.Pcraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2025.
30. 31.Pcraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029; 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pcndanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai suatu produk pcrcncanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumcn perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hubungan antara RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:bx Renca.aa Kerja Pemerintah Daerah - Kabu paten Minahasa Utara Tahun 2026

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…