Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2025
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
C. bab 111 yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
BAB Ill PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB ILL
(I) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
BABIV KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.p l Parat Koordinasi -- - Dengan Bupati hormal rnohon >-- ditandatantani Wakid Bupati IL Sekretans Daerah " I �s1sten Perekonomian dan Pembangunan I k Kepala Bagian Hukum .3te. Kepala Bappeda A Sekretaris Bappeda Yh 1 Pit. Kabid PPM • Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal 26 gepbember 2025 BUPATI MINAHASA UTARA, JOUNEJAMESESAUGANDA Diundangkan di Airmadidi pada tanggal 25 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, NOVLY GERET WOWILIN BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 22 LAMPIRAN PERATURAN BUPATIMINAHASAUTARA NOMOR21TAHUN2025 TENTANG RENCANAKERJAPEMERINTAH DAERAHTAHUN2026 RINCIANRKPDTAHUN2026 BABI PENDAHULUAN 1.1LATARBELAKANG SebagaimanaamanatUndang-UndangNomor25Tahun2004 tentangSistemPerencanaanPembangunanNasionaldanUndang-Undang Nomor23Tahun2014tcntangPcmerintahDaerah.Perencanaan pembangunandaerahtersebutmeliputiRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah(RPJPD)yangberjangkawaktu20tahun,Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)untukjangkawaktu5 (lima)tahundanRencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)selama1(satu) tahun. PenyusunanRencanaKerjaPemerintahDaerahtclahdiaturdalam PeraturanMenteriDalamNcgeriNomor86Tahun2017tcntangTataCara Perencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara Evaluasi RancanganPeraturanDaerahTentangRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerahdanRencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah,SertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah,RencanaPembangunanJangkaMenengahDacrah,dan RencanaKerjaPemerintahDaerah.Selanjutnya, dalamperaturanyang samapadapasal4menyebutkanbahwaPemerintahDaerahdalam menyusunrencana pembangunandaerahmengacupadaprinsip-prinsip:a) merupakansatukesatuandalamsistemperencanaanpembangunan nasional;b)dilakukanpemerintahdaerahbersamaparapemangku kepentinganberdasarkanperandankewenanganmasing-masing;c) mengintegrasikanrencana tataruangdenganrencanapembangunan Daerah;dand)dilaksanakan berdasarkankondisidanpotensi yang dimilikirnasing-masingdaerah, sesuaidengandinamikaperkembangan daerahdannasional.b RencanaKerjaPemerintahDaerah - Kabu patenMinahasa Utara Tahun 2026 RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 menggunakan beberapa pendekatan perencanaan Pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup:
Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan Pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam dokumen RKPD.
Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai endekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Utara.
Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam penyusunan RKPDA Rencana Kerja Pemerlntah Daerah - Kabu paten Minahasa Utara Tahun 2026 Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026, meliputi: I. Pendekatan Holistik - Tematik Pendekatan Holistik Tematik dalam RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pernbangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling bcrkaitan satu dcngan lainnya.
Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomcnklatur Pcrcncanaan Pcmbangunan dan Keuangan Dacrah yang telah dimuktahirkan dengan Kcpmendagri 900.1. 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 tahun 20 I 9 ten tang Sis tern lnformasi Pemerintahan Daerah, menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menyusun pcrencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kcgiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kinerja dan Indikator. Pengelolaan data perencanaan pembangunan menggunakan SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Rcpublik Indonesia) yang disediakan oleh Kemendagri. Scsuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka# Rencana Kerja Pemerlntah Daerah - Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 pcnyusunan RKPD akan melalui serangkaian tahapan yaitu :
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN /\dapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai bcrikut:
6178);
I 0. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pcndanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai suatu produk pcrcncanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumcn perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hubungan antara RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:bx Renca.aa Kerja Pemerintah Daerah - Kabu paten Minahasa Utara Tahun 2026
Membuka PDF…