DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberklosis Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalamhurufa,hurufbdanhurufc,perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupatitentangRencanaAksi DaerahPenanggulanganTuberkulosisTahun2025- 2029; 1.Undang-UndangNomor33Tahun2003 tentang PembentukanKabupatenMinahasaUtaradi Provinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor148,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4343); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerahsebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun 2023tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatifyang ditimbulkan akibat TBC.
9.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tu berkulosis yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah dokumen operasional kebijakan Daerah jangka menengah dalam rangka penanggulangan TBC yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung eliminasi TBC pada tahun 2030 dan pencapaian program pembangunan berkelanjutan.
10.Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajibt yang memimpin yang menjadi yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RAD Penanggulangan TBC tahun 2025-2029 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan TBC dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi TBC tahun 2030.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:

a.instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TBC Daerah jangka menengah;
b.rencana peningkatan kinerja penanggulangan TBC di Daerah;
c.media internalisasi program atau kegiatan kedalam program atau kegiatan perangkat daerah yang terkait; dan
d.acuan pengalokasian APBD bagi program peningkatan kinerja penanggulangan TBC.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(I) RAD Penanggulangan TBC tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I yang memuat pendahuluan;
b.bab II yang memuat analisis situasi;
c.bab III yang memuat isu strategis;
d.bab IV yang memuat indikator kinerja;
e.bab V yang memuat strategi;
f.bab VI yang memuat pembiayaan; dan
g.bab VII yang memuat penutup.

(2)RAD Penanggulangan TBC tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABIV PENDANAAN Pasal 5
(1)PendanaanRADPenanggulanganTBCtahun2025-2029 bersumberdari: a.APBD;dan
1. b.sumberlainyangsahdantidakmengikatsesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)Selainsumberdanasebagaimanadimaksudpadaayat(1) pendanaanRADPenanggulanganTBC tahun2025-2029 jugadapatbersumberdari: a.AnggaranPendapatandanBelanjaNegara;dan b.APBDProvinsiSulawesiUtara. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannya dalamSeritaDaerahKabupatenMinahasaUtara.b ParafKoordinasi Dengan BupatiMinahasaUtarahormatmohon DitetapkandiAirmadidi dirtapdatangani WakilBupatiMinahasa UtaraVpadatanggaltuOK±ober SekretarisDaerahKabupatenl1-l BUPATI MINAHASA UTARA, AsistenPerekonomiandan PembangunanJv\ KepalaBagianHukum�. j • KepalaBappedaL KepalaDinasKesehatan�f SekretarisBappeda- I, KabidP2P: JOUNEJAMESESAUGANDA Pit.KabidPPM UM 2025 DiundangkandiAirmadidi padatanggaltuoktober2025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENMINAHASA UTARA, SERITA DAERAHKABUPATENMINAHASA UTARA TAHUN 2025NOMOR25 LAMPIRAN PERATURANBUPATIMINAHASAUTARA NOMOR24TAHUN2025 TENTANGRENCANAAKSIDAERAH PENANGGULANGANTUBERKULOSIS TAHUN2025-2029 RADPENANGGULANGANTBC BAB1 PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang Indonesiamasihmenghadapitantanganbesardalam penanggulanganTuberkulosis(TBC).MeningkatnyakasusTBC ResistanObat,TBC-HIV,TBC-DM,TBC, padaanakdanmasyarakat rentanlainnyamenjadibebanberatbagiprogramkesehatan masyarakatdiIndonesia. Padatahun2016-2018dilaksanakanStudiInventori olehDitjen P2PKementerianKesehatanRlbekerjasamadenganBadanLitbangkes. HasilStudiInventorimenunjukkanbahwapersentasekasus tuberkulosisyangunder-reportingadalahsebesar41 %.Berdasarkan basilStudiInventori ini dilakukanperhitunganinsidentuberkuiosis dandidapatkaninsidenTBCdiIndonesiatahun2017sebesar842.000 kasus.Dariangkainsidenini dilakukanperhitunganbebanTBC di masing-masingprovinsidankabupaten/kota. PerhitunganbebanTBC di tingkatkabupaten/kota,DitjenP2PtelahmenerbitkanBuku PanduanPenentuanBehandanTargetCakupanPenemuandan PengobatanTuberkulosisdiIndonesiaTahun2019-2024.Berdasarakan GlobalTBReportTahun2022,insidenTBC sebesar969.000kasus(354 per100.000penduduk); denganposisi keduaterbesardenganbeban TBCsetelahIndia.SelarasdenganEnd TBStrategyyang telahmenjadi komitmenglobaldanPemerintahIndonesia,sertamengacupada RencanaPembangunan JangkaMenengahNasional(RPJMN)2020- 2024, makadisusundokumenStrategiNasionalPenanggulangan TuberkulosisTahun2020-2024yangmerupakancikalbakal terbentuknyaPeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor67Tahun 2021tentangPenanggulangan Tuberkulosis. Tahun2020-2024 merupakan periode yang sangatkrusial untuk percepatan menujuu BABVII PENUTUP RADPenanggulanganTBCdiDaerahmerupakanreferensiuntuk prosesperencanaandanpenganggaranyangresmidandiberlakukan olehPemerintahDaerah. Sebagaisebuahrencanaaksi yang berkelanjutandalamrangkamenujuEliminasi TBCTahun2030, penyusunanRADPenanggulanganTBC menjadilangkahstrategisbagi penyelenggaraanpelayananpublikbidangkesehatanyangdiamanatkan dalamStandarPelayananMinimalBidangKesehatanyangwajib dipenuhiolehPemerintahDaerah. Dokumeniniadalahprodukdarimultipemangkujabatandaerah yangberkompetenterhadappengelolaanprogrampenanggulangandan pengendalianpenyakitTuberku!osis, prosespenyusunannya dilaksanakanmelaluiprosedurdanmekanismesosialisasi,asesmen datadasar,lokakarya,diskusi kelompokterfokus,konsultasipublik, dankegiatanrapattimpenyusun.Melaluipendekatanteknokratis, partisipatif,politis, dansinergis, menjadikanprosespenyusunannya mampumenghasilkanrumusansistematisdanaplikatifsertadijadikan sebagaipedoman.4 ParatKoordinasi BUPATIMINAHASAUTARA, Dengan BupatiMinahasaUtarahormatmohon ditandatanani WakilBupatiMinahasaUtara¥ ----=== .2 SekretarisDaerahKabupaten...1', AsistenPerekonomiandanPembangunand KepalaBagianHukumLa -JOUNEJAMESESAU GANDA KepalaBappeda; KepalaDinasKesehatanle SekretarisBappeda.,._ KabidPencegahandanPenanggulangan o Penyakit PIt.KabidPPMUM

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…