DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemberian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
b.bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Urn um dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, pemerintah daerah diberikan hak untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);bu
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. 6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor I); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
2. b.Kriteria MBR.
(2)Pemberian pembebasan Retribusi PBG bagi MBR hanya diberikan untuk pembangunan rumah dalam rangka pelaksanaan program tigajuta rumah.
(1)Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.
(2)Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi dimaksud pada ayat ( l) berlaku untuk Retribusi PBG. sebagaimana 1 (satu) kali BABIV KRITERIA MBR

BAB III

PEMBEBASAN PBG BAGI MBR Pasal 3

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam ha! kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahant rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan nilai penghasilan paling ban yak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(I) Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:

a.harga jual pemilikan rumah umum;
b.biaya perbaikan rumah swadaya; atau
c.Biaya pembangunan rumah swadaya.

(2)Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi:
1. a.hargajual rumah tunggal;
2. b.hargajual satuan rumah deret; dan
3. c.hargajual satuan rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).t.w,, huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah umum dan rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Bapenda.

Pasal 8

(1)Besaran penghasilan MBR adalah sebesar:
1. a.paling banyak Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan untuk peserta kategori tidak kawin;
2. b.paling banyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan untuk peserta kategori kawin; dan
3. c.paling banyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang peserta kategori tabungan perumahan rakyat.
(2)Pembebasan Retribusi PBG dengan kriteria Luas lantai:
1. a.paling tinggi 36 (tiga puluh enam) meter persegi untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun;dan
2. b.paling tinggi 48 (empat puluh delapan) meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.6

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. b PARAF HIERARKI Bupati d.h. mohon ditandatandani Wakil Bupati ,. Sekretaris Daerah .]. I"' Asisten Perekonomian dan Pembangunan ks PIt. Kadis PUPR I Kepala Bagian Hukum .It- Sekretaris Dinas PUPR A Kabid Bangunan Gedung dan Permukiman 0i Ditetapkan di Airmadidi, pada tanggal 19 Mawk 2025 BUPATI MINAHASA UTARA, �MES ESA�ANDA Diundangkan di Airmadidi pada tanggal 1 Ma«t 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, NOVLY GERET WOWILI SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…