Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2025
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN 2025.
PEDOMAN BELANJA PENYUSUNAN DESA TAHUN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.b PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Airmadidi Bupat Dh mohon dita ndatar -r pada tanggal 9 Marek 20 Wakil Bupati v Sekretaris Daerah >l BUPATI MINAHASA UTARA, Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat • 3 Kepala Bagian Hukum «[ • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa /. Sekretaris Dinas Pemberday aan Masyarakat & Des.a ar Y Kepala Bidang Pemerintahan Desa A JOUNE JAMES ESAU GANDA Analis Kebijakan Ahli Muda 4. 25 Diundangkan di Airmadidi pada tanggal 19 arel 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, NOVLY GERET WOWILI BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025 I. SINKRONISASI KEBIJAKAN KEWENANGAN DESA, RKP PENGGUNAAN DANA DESA PEMERINTAH DAERAH DESA, DAN KEBIJAKAN DENGAN PRIORITAS Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021--2025 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing komponen daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hid up manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan Program Pembangunan Nasional dan Provinsi serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan program-program unggulan Bupati, maka prioritas pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:
Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Desa mengingat keberhasilan pencapaian program dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa yang disepakati bersama antara Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025. II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:
Ill. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:
IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA (berisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Hukum Tua kepada Bupati paling Jambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa dimaksud. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan APB Desa tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati dan BPD melakukan penyempumaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Hasil penyempurnaan Rancangan APB Desa disampaikan untuk dievaluasi kembali paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil penyempurnaan. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Hukum Tua menetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Struktur Peraturan Desa tentang APB Desa dan struktur peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:
Pendapatan diuraikan sebagai berikut: 4.1. pendapatan asli Desa.b 4.1.1. hasil usaha Desa; 4.1.2. hasil aset Desa;
4.1.4. lain-lain pendapatan asli Desa. 4.2. pendapatan transfer. 4.2.1. dana Desa; 4.2.2. bagi hasil pajak dan retribusi; 4.2.3. bantuan keuangan provinsi; 4.2.4. bantuan keuangan kabupaten. 4.3. pendapatan lain-lain. 4.3.1. penerimaan dari hasil kerja sama antar-Desa; 4.3.2. penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga; 4.3.3. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa; 4.3.4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 4.3.5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya; 4.3.6. bunga bank; 4.3.7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Belanja diuraikan sebagai berikut: 5.1. belanja pegawai; 5.1.1. penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua; 5.1.2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa; 5.1.3. jaminan sosial Hukum Tua dan perangkat Desa; 5.1.4. tunjangan BPD. 5.2. belanja barang dan jasa; 5.2.1. belanja barang perlengkapan; 5.2.2. belanja jasa honorarium; 5.2.3. belanja jasa sewa; 5.2.4. belanja operasional perkantoran; 5.2.5. belanja pemeliharaan; 5.2.6. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. 5.3. belanja modal: 5.3.1. belanja modal pengadaan tanah; 5.3.2. belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat; 5.3.3. belanja modal kendaraan; 5.3.4. belanja modal Gedung, bangunan dan taman; 5.3.5. belanja modal jalan/prasarana jalan; 5.3.6. belanja modal jembatan; 5.3.7. belanja modal irigasi/embung/drainase/air lim bah/persampahan; 5.3.8. belanja modal jaringan/instalasi. 5.4. belanja tak terduga. 5.4.1. belanja tak terduga. Belanja Desa tahun anggaran 2025 digunakan dengan ketentuan: I. Alokasi Dana Desa (ADD) ADD diprioritaskan untuk:
II. Dana Desa A. Prinsip penggunaan didasarkan pada prinsip:
B. Prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2025 Penggunaan dana Desa Tahun 2025 bersifat dana yang telah ditentukan penggunaannya (earmark) dan dana yang tidak ditentukan penggunaannya (nonearmark).
1.1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan; 1.2. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim; 1.3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting; 1 .4. dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen); 1.5. pengembangan potensi dan keunggulan Desa; 1.6. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan 1.7. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
1.2. dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dasar penentuan prioritas penggunaan dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dant»» 1.3. dalam ha! tidak terdapat Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan prioritas penggunaan dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri.
2.2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ten tang pengadaan barang dan jasa; dan 2.3. kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar-Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
3.2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya; 3.3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan 3.4. pembayaran upah kerja dapat diberikan setiap hari. Ill. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2025 diprioritaskan penggunaanya untuk:
dan
6.1. penerimaan pembiayaan; 6.1.1. SilPA tah un sebelumnya; 6.1.2. pencairan dana cadangan; 6.1.3. hasil kekayaan Desa yang dipisahkan; 6.2. pengeluaran pembiayaan. 6.2.1. pembentukan dana cadangan; 6.2.2. penyertaan modal. Berkaitan dengan penganggaran belanja Desa tahun anggaran 2025 pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
V. PENUTUP Pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. (JM BUPATI MINAHASAUTA JOUNE JAMES ESAU GANDA PARAF KOORDINASI Bupat O.h. mohon ditandatangani Wakil Bupati • Sekretaris Daerat - - " Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat r' Kepala Bagian Hukum 'L - . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa . Sekretaris Dinas Pemberday aan Masy arak at & Desa • Kepala Bidang Pemerintahan Desa Analis Kebijakan Ahli Muda 4.
Membuka PDF…