DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang J;tW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pera tu ran Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor 11); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

yang memimpin yang menjadi unsur pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah.

4.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P-Renja PD adalah dokumen perubahan perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode l (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan P-RKPD Tahun 2025 adalah:
1. a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan rencana APBD Tahun 2025; dan
2. b.sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun P-Renja PD Tahun 2025.
(2)Tujuan penyusunan P-RKPD Tahun 2025 adalah:
1. a.untuk mewujudkan kesinergisan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan tahun 2025, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal; dan
2. b.untuk menyesuaikan dengan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, meliputi:
  1. 1.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
  2. 2.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan; dan
  3. 3.pergeseran kegiatan kegiatan, penambahan antarPD, kegiatan penghapusan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
(1)P-RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab ll yang memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
3. c.bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. f.bab VI yang memuat penutup.
(2)Ketentuan mengenai uraian P-RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB LL

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

Pasal 4

Beberapa hal yang diubah dalam rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2025, meliputi:

a.hasil evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 terdapat perkembangan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah terutama terjadi perkembangan indikator makro Daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, yang salah satunya didorong oleh saldo anggaran lebih tahun sebelumnya sehingga harus digunakan pada tahun 2025; dan
b.adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berupa adanya usulan dari PD dalam bentuk pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja ,t,-... dan pagu anggaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal 1% Juti 2025 BUPATI MINAHASA UTARA, JOUNEJAMESESAUGANDA Diundangkan di Airmadidi pada tanggal 1% JuLi 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, -·- -{ NOVLY GERET WOWILING SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025 NOMOR PARAF HIERARKI � Bupati d.h. mohon ditandatanaani Wakil Bupati I Sekretanis Daerah l Asisten Perekonomian dan Pembanaunan ---i . Keoala Baooeda I A Kabag Hukum _A'(-t.-.. - - [« - Sekretans Bapoeda Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilavahan f- ' LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 URAIAN P-RKPD

1.1. La tar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain: penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif. Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utare Tahun 2025 sebelumpaguanggaranditetapkan,sebagaimanamaksudyangtercantum dalamPasal4ayat(2).penjelasanUndang-UndangNomor25Tahun2004 tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional,yangmenyebutkan bahwayangdimaksuddengan"bersifatindikatif"adalahinformasibaik tentangsumberdayayangdiperlukanmaupunkeluarandandampakyang tercantumdi dalamdokumenrencanainihanyamerupakanindikasiyang hendakdicapaidantidakkaku. DemikianPerubahanRKPDKabupatenMinahasaUtaraTahun2025ini disusununtukdigunakansebagaipedomanbagiPerangkatDaerahdalam menyusunPerubahanRencanaKerjaPerangkatDaerahTahun2025dan sebagaiacuandalammenyusunKebijakanUmumPerubahanAnggaran (KUPA)danPrioritasPlafonAnggaranSementaraPerubahan(PPASP)serta RancanganPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(P-APBD) KabupatenMinahasaUtaraTahun2025. Bupat PARAFHIERARKI dh.mohon ditandatanuani BUPATIMINAHASAUTARA, zzz%.. AsistenPerekonomiandanPembangunan KepalaBappedal KabagHukum SekretarisBarla KabidPerekonomanSDAInfrastrukturdanKewlayahan JOUNEJAMESESAU GANDA Perubahen RKPD KabupatenMinahesa!tareTahun2026 VI-2

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…