DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; Tata Cara Permohonan Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; Kewajiban dan Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik; Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik untuk Pengamanan Informasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan

a.bahwa dalam upaya melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpangan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
b.bahwa pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pe1aksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUARAENIM, Mengingat: Menimbang: BUPATIMUARAENIM PROVINSISUMATERASELATAN PERATURANBUPATIMUARAENIM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAANSERTIFIKATELEKTRONIKDI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATENMUARAENIM , Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
1. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. 5.Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
5. 7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENMUARAENIM. PENYELENGGARAANTENTANGBUPATIPERATURAN MEMUTUSKAN:
6. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. 10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. 11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
10. 12.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. 13.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);
12. 14.Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 52); Menetapkan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim.
8.Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
10.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah. 11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan balik, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
12.Sertifikat Elektronik adalah sertifrkat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13.Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
14.Balai Besar Sertifrkasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara PSrE yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15.Verifikator adalah personil yang bertanggungjawab melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat Elektronik pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.
16.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/ atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
17.Certificate Policy adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
18.Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19.Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
20.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, Janngan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
21.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, perorangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22.Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23.Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertif1kat elektronik.
24.Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
b.membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Perangkat Daerah;
c.meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
d.menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/ dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
e.menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/ penerima informasi);
f.menjamin kenirsangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal atas informasi tersebut merupakan miliknya atau telah disahkan olehnya;
g.menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
h.meningkatkan kepercayaan dan penenmaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
1. 1.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten ini meliputi:

a.penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
b.pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
c.tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
d.masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e.kewajiban, larangan, ketentuan penyunpanan bagi pemilik Sertifikat Elektronik; dan
f.penyelenggaraan operasional dengan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

a.BSrE sebagai PSrE; dan
b.Dinas dan Badan sebagai Verifikator.

Pasal 6

(1)Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan Sertifikat Elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
2. b.merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
3. c.menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. d.menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai Verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kabupaten;
5. e.melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
6. f.melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
7. g.memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
8. h.melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  1. 1.melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan J. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
(2)Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b paling tidak terdiri dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
(3)Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten.
(4)Standar operasional dan prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling tidak terdiri dari:
1. a.standar operasional dan prosedur permohonan Sertifikat Elektronik;
2. b.standar operasional dan prosedur penerbitan Sertifikat Elektronik;
3. c.standar operasional dan prosedur pencabutan Sertifikat Elektronik;
4. d.standar operasional dan prosedur perpanjangan Sertifikat Elektronik;
5. e.standar operasional dan prosedur layanan pengaduan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
6. f.standar operasional dan prosedur pengaJuan integrasi Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik.

Pasal 7

(1)Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
(2)Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Certificate Policy BSrE.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas

a.permohonan Sertifikat Elektronik;
b.penerbitan Sertifikat Elektronik;
c.penggunaan Sertifikat Elektronik;
d.perpanjangan Sertifikat Elektronik; dan
e.pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1)Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
(2)Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
(3)Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat. •
(4)Perpanjangan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
(5)Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi oleh Dinas atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Pasal 10

(1)Bupati, Wakil Bupati, ASN, Non ASN, dan Kepala Desa berhak memiliki Sertif1kat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
(2)Aplikasi dan sistem elektronik di lingkungan Perangkat Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
(3)Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas dan Badan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…