DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah yang mencakup Ketentuan Umum, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah, Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Daerah, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan UWitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
15.Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang prasarana, sarana dan utilitas.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
11.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
12.Ruang terbuka Hijau yang selanjutnya disngkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanami.
13.Pengembang adalah institusi, lembaga, atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan Perumahan horizontal, Perumahan vertikal termasuk kavling siap bangun, rumah toko dan rumah kantor.
14.Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
15.Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
16.Rencana Tapak yang selanjutnya disebut Site Plan adalah rencana teknis yang berisi peta/gambar suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan Sarana dan Prasarana fisik serta fasilitas lingkungan untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
17.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 2

Setiap Perumahan dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 3

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan drainase; dan
d.tempat pengelolaan sampah.

Pasal 4

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.sarana perniagaan atau perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olah raga;
g.sarana pemakaman;
h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i.sarana parkir.

Pasal 5

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.jaringan air bersih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon;
d.jaringan gas;
e.jaringan transportasi;
f.pemadam kebakaran; dan
g.Sarana penerangan jasa umum.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 6

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengembang dalam bentuk perencanaan dan pembangunan.

Pasal 7

Dalam penyediaan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pengembang berkoordinasi dengan instansi yang membidangi Utilitas Umum.

Pasal 8

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratif;
2. b.teknis; dan
3. c.ekologis.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
(3)Setiap orang yang melakukan perencanaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 9

(1)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(2)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(3)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(4)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang.
(2)Pemerintah Daerah mewajibkan Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang pada perumahan sebelumnya sebagai dasar penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
(3)Selain permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberi himbauan tertulis kepada Pengembang yang telah membangun Perumahan lebih dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun pengesahan Rencana Tapak untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(4)Himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap himbauan tertulis paling lama 1 (satu) bulan.
(5)Apabila Pengembang mengabaikan himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau tidak memberikan jawaban, diberlakukan proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan yang tidak ada pengembangnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai format himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Kriteria Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan meliputi:
1. a.untuk Prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
2. b.untuk Sarana harus dalam bentuk tanah siap bangun atau siap pakai; dan
3. c.untuk Utilitas Umum harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.
(2)Peruntukan tanah siap bangun atau siap pakai untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak masa pemeliharaan berakhir; dan
2. b.sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…