DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur SipiJ Negara Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 yang mencakup pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketlga belas, pembayaran,dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur SipiJ Negara Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARl RAYADANGA,JIKETIGABELAS YANGBERSUMBER DARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUN2025 TENTANG PERATURANBUPATIMUAROJAMBI NOMOR ;2-,1 TAHUN2025 BUPATIMUAROJAMBI PROVINSIJAMBI ; Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi pencrimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 1000/0.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang mernerruhi syarat tcrtentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah han raya Idul Fitri.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARTRAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN2025. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan

6.Peraturan Menteri Keuangan Nornor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas kepada Aparatur Negara, Pensiun, penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); (

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang ditcrima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan pcnghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pangkat, jabatan, peringkat, jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 3

(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instarisi tempat penugasan.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan admistrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama
5. e.fungsional ahli madya
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli muda;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional trampil
11. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(1)Pemberian tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETlGABELAS Pasal 2 Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNSmeliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 [saru] bulan bagi instansi pemerintah dacrah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kernampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar pcnghasilan yang seharusnya diterima karen a berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPKberlaku ketentuan:
1. a.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender scbelum Hari Raya tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Dacrah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Layanan Umum Dacrah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan bclanja daerah tidak menerima tambahan pcngahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. •
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, lunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah. Pada saat Peraturan Bupati iru mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 7 Tabun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tabun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

BABV KETENTUANPENUTUP Pendanaan pembcrian tunjangan hari raya dan gaji kctiga belas dapat bersumbcr dari :

a.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber Pembiayaan Lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

BABIV PENDANAAN Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan MeiTahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling ccpat pada bulan Juni Tabun 2025.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari T'ahun 2025.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelab tanggal Hari Raya.
(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. BABIII PEMBAYARAN

Pasal 5

~ BUDHIHARTONO BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR.J} Diundangkan di Sengeti pada tanggal I't l\l'lre(;" 2025 SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, BAMBANG BAYU SUSENO Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 9

- Ditetapkan di Sengeti ~ pada tan aJ IT 1Y'a(C~ 2025 BU TI UARO JAMBI,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…