DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penataan organisasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perernpuan dan Anak;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Ketja Perangkat Daerah; Menimbang BUPATIMUAROJAMBI PROVINSIJAMBI PERATURANBUPATIMUAROJAMBI NOMOR )-3 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANBUPATIMUAROJAMBI NOMOR8 TAHUN2024 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA PERANGKATDAERAH • ,

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5601);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6841);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tabun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dacrah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 197);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Nomor4 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang KJasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6;

(2)Struktur organisasi UPTD Pcrlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercanturn dalam larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati ini.

Pasal 304B

(1)Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perernpuan dan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304A terdiri atas:
1. a.Kcpala UPTD PPA;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Pelaksana; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)UPTO Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pasal 304A
(1)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.Diantara BAS XIV dan BAS XV disisipkan 1 (satu) BAS, yakni BAS XlVA dan diantara Pasal 304 dan 305 disisipkan 10 (sepuJuh) Pasal, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal! Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8) diubah scbagai betikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA PERANGKATDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:
13.Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8);

Pasal 304E

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304C, UPTO Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi layanan:
1. a.pengaduan masyarakat;
2. b.penjangkauan korban;
3. c.pengelolaan kasus;
4. d.penampungan semenlara;
5. e.mediasi; dan
6. f.pendampingan korban.
(2)UPTDPerlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3040 ayat (1) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Paragraf2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 304F Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304B ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. b.pclaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
5. e.pelaksanaan kerumahtanggaan.
(2)Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Kepala UPTOPPAmenyelenggarakan fungsi:
1. a.mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan 'penyelenggaraan layanan di UPTOPPA;
2. b.menyusun program kerja UPTOPPA;
3. c.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
4. d.mengevaluasi hasil kerja UPTOPPA;
5. e.membina dan meningkalkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan uno PPA;dan
6. f.melaksanakan adminietrasi UPTOPPA.

Pasal 3040

(1)Kepala UPTO PPA sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTO dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 304C

UPTO Perlindungan Perernpuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304A mempunyai tugas mclaksanakan kegiatan teknis opcrasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

(2)Pimpinan UPTOPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
1. a.pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
2. b.balai pemasyarakatan;
3. c.kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
4. d.kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; Pasal 304J
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTO PPA wajib:
1. a.melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sarna baik di Jingkungan internal maupun eksternal;
2. b.memimpin dan mengoordinasikan bawahan, mernberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
3. c.melaksanakan sistem pengendalian intemal;
4. d.mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing; dan
5. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan undangan. ketentuan peraturan perundang.

Pasal 3041

Eselonisasi di UPTDPPAkabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)meliputi:

a.Kepala UPTOyang merupakan jabatan struktural eselon IVaatau jabatan pengawas; dan
b.Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas. 8agian Kelima Tata Kerja

(5)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
(4)Jenis dan jenjang ayat (1), diatur undangan. Pasal 304H
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304G terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 8agian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 304G Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3048 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah sesuai dengan keahlian dan profesionalisme masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 1004C Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 10048 huruf a mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. PasaJ 10048 Susunan Organisasi Kelurahan Tempino sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1004A terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
3. c.Seksi Pelayananan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
4. d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum; dan
5. e.Kelompok Jabatan FungsionaJ. KeJurahan Tempino PasaJ 1004A Kelurahan Tempino, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mclaksanakan, mengoordinasikan, mengendaJikan dan mengawasi urusan Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 3.Diantara PasaJ 1004 dan Pasal 1005 disisipkan 6 (enam) PasaJ, yakni PasaJ 1004A sampai dengan Pasal 1004F, yang berbunyi sebagai berikut:
(2)Struktur Organisasi Kecamatan Mestong, sebagaimana tercantum dalarn lampiran LVIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PasaJ 993
(1)Susunan Organisasi Kecamatan Mestong, terdiri dari :
1. a.Sekretariat:
2. b.Seksi Pernerintahan;
3. c.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. d.Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan SosiaJ;
5. e.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. r.Kelurahan Tempino; dan
7. g.Kelompok Jabatan FungsionaJ.
(3)KepaJa UPTDPPAmenyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KepaJa Dinas yang menyclcnggarakan urusan pemcrintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

2.Kctentuan PasaJ 993 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

e.pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
f.baJai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
g.kantor wilayah Kementerian Agama;
h.kantor wilayah Kementerian Hukwn dan Hak Asasi Manusia;
1. 1.JDlH KEMENPPPALembaga Pembinaan Khusus Anak; J. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
k.institusi lainnya. BUDHlHARTONO BERITAOAERAHKABUPATENMUAROJAMBI TAHUN2025 NOMOR.~ SEKRETARlSOAERAHKABUPATENMUAROJAMBI, 2025 Oiundangkan di Sengeti pada tanggal I~ I\'lt\ BAMBANGB(YU SUSENO 2025 Oitetapkan di Sengeti pada tanggal l~ Mt j Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Muaro Jambi. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Pasal II Pasal 1004F Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004B huruf d mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Ketentraman dan Ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1004E

Seksi Pelayananan Umum dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasall004B huruf c mempunyai tugas merencanakan, merurnuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Pclayananan Umum dan Kescjahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 10040 Scksi Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004B huruI b mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan kelentuan Peraturan Perundang-undangan. I'" BAMBANG BAYU SUSENO KelompokJabatan Fungsional Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perlindurigan Perempuan danAnak STRUKTUR ORGANTSASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERATURAN BUPATI MUARO JAMB! NOMOR ~3TAHUN 2025 TANG GAL : fj f\421 2025 LAMPI RAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…