DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 26).

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf t Peraturan Presiden Nornor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021,

Menetapkan

menetapkan "Pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi, kabupaten/kota darr/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, darr/utau dekonsentrasi", untuk itu perlu perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 ayat

(1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menetapkan "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPDberkenaan";
1. a.bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 TahUD 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 perlu diubah; BUPATIMUAROJAMBI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANBUPATIMUAROJAMBI NOMOR26 TAHUN2024 TENTANGRENCANAKERJA PEMERTNTAHDAERAHKABUPATENMUAROJAMBI TAHUN2025 TENTANG PERATURANBUPATIMUAROJAMBI NOMOR 2. S TAHUN2025 BUPATIMUAROJAMBI PROVINSIJAMBI Menimbang
  1. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6987);
  2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
  4. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. 1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Mengingat
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;
  1. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah, serta Tata Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  2. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  3. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 ten tang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri . Nomor 100.2.1.3-221 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tabun 2025-2030;
  4. 11.Peraturan Presiden Nornor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 398);
  5. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. 10.Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6323);
  7. 7.Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tabun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Tabun 2006 Nomor 97, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4664);
  9. 6.Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155); Perubahan RKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perubahan yang terintegrasi dalam RKPD Tahun 2025, untuk periode 4 (empat) bulan dimulai pada tanggal 1 September 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. PasaJ 2
  10. 1.Ketentuan PasaI 2 diu bah , sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut : PasaII PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHKABUPATENMUARO JAMBI TAHUN2025. Menetapkan MEMUTUSKAN:
  11. 19.Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang RenCAnAKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 26);
  12. 18.Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 83);
  13. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 Nomor 1);
  14. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan .Iangka Panjang Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 3);
  15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 3); M. NAZMANEFFENDY BEFJTADARRAH KABlTPATRN MIIARO clAMRITAHITN ?025 NOM()R ~ - Diundangkan di Sengeti pada tanggal ~ ..5\.1L\ 2025 Plh. SEKRETARlSDAERAHKABUPATENMUAROJAMBI, , BAMBANGBAYUSUSENO Ditetapkan di Sengeti pada tanggal ~ 3u LI 2025 BUPATIMUAROJAMBI, Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal Il
  16. 3.Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tabun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Perubaban RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam suatu Dokumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(1)Perubahan RKPD Tabun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Bab I Pendabuluan;
2. b.Bab II Evaluasi Hasil Triwulan Il Tabun 2025;
3. c.Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah: dan
6. f.Bab VI Penutup.

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…