(1)Besar Bantuan luran JKK dan JKM setiap peserta per bulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Kepesertaan dan perLindungan dimulai sejak iuran dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pemerintah Daerah dapal melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima luran untuk menjaga (sustainability) keberlanjutan kepesertaan melalui RKP DBH Sawit pad a tahun anggaran berikutnya.
(4)belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakcrjaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
PasallO Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada: a APBD;dan h Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 9 (I) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setiap 6 (enarn)bulan.
(2)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah.
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 8 (I) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jarninan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Perkebunan Sawit di Provinsi.
(2)Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
t3I Dalarn melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tim dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi/Organisasi Perangkat Daerah terkait. Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan BABIII PEMBINAAN,PENGAWASANDANPELAPORAN
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan akan melakukan pembayaran iuran sesuai dengan tagihan iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketengakerjaan ke kanal bayar yang sudah bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan.
NO RAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR... Diundangkan di Sengeti pada tanggal a-,.. ~Il..ftLl.S 2025 /~Effff~~RIS DAERAHKABUPATEN MUARO JAMBI, ec,..o ===-., ?..A (t\ 1F-;~IGf\.-L:% ~1ISft~n di Sengeti 8-7 A~l.('!-tlt$' 2025