DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perlindungan Jarninan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana bagi Hasil Sawit yang mencakup kepesertaan,tata cara pendaftaran dan tata cara pembayaran, pembinaan pengawasan dan pelaporan,dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perlindungan Jarninan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana bagi Hasil Sawit di Kabupaten Muaro Jambi;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalarn Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, menetapkan, "Pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditetapkan dalarn Peraturan Kepala Daerah minimal dengan mempertirnbangkan kriteria penerirna bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan"; Menimbang BUPATI MUARO JAMBI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERLINDUNGANJAMINANSOSIALBAGI PEKERJA PERKEBUNANSAWIT MELALUIDANABAGI HASIL SAWIT TENTANG PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2025 BUPATI MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
1. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. 8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. 16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 5 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 14.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 ten tang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan at as Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187);
14. 11.Peraturan Pernerintah Nornor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 154, Tarnbahan Lern- baran Negara Republik Indonesia Nornor 5714), seba- gaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 49 Tahun 2023 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nornor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lern- baran Negara Republik Indonesia Nornor 6893);
15. 10.Peraturan Pernerintah Nornor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lernbaga Badan Penye- lenggara Jaminan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 230, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5473);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7.Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, danl atau produk turunannya.
8.Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun anggaran berjalan. Menetapkan MEMUTUSKAN:
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rnelaksanakan perencanaan, penyusunan, monitoringdan evaluasi penggunaan DBHSawit; h optirnalisasi cakupan program jaminan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit; dan c terselenggaranya pernberian perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Perkebunan sawit.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dirnaksudkan sebagai pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit.

9.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjarnin pekerja pekebun sawit agar dapat rnemenuhi dasar hidup yang layak.
10.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah rnanfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta rnengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11.Jarninan Kernatian yang selanjutnya disingkat JKM adalah rnanfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12.Peserta adalah setiap orang, terrnasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah rnernbayar luran.
13.luran adalah sejurnlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ atau Pernberi Kerja.
14.Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pernilik dari/atau Pekerja yang rnerniliki dan/ atau bekerja pada kornoditi tanaman kelapa sawit
15.Tim Pengelolaan dan Pernanfaatan DBH Sawit adalah tim yang dibentuk untuk rnenjalankan tugas pernbinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan rnelalui penggunaan DBHPerkebunan Sawit. 16.Bantuan iuran adalah bantu an dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada pekerja perkebunan sawit berupa dana untuk pembayaran iuran programjaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui DBH. 17.Pagu Anggaran adalah Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk rnendanai belanja kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pendanaan DBH Sawit yang dibebankan dalam APBDKabupaten MuaroJambi. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah APBDKabupaten MuaroJambi.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketengakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit, meliputi:
1. a.program JKK; dan
2. b.program JKM.
(2)Perlindungan Jarninan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Kriteria dan kondisi pemberian Bantuan luran untuk menjadi peserta perlindungan Jarninan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pekerja perkebunan sawit di Daerah antara lain: 1) pekerja pembebasan lahan; 2) pekerja pada masa penanaman; 3) pekerja pemanen dan pemeliharaan; 4) pekerja pada masa replanting; 5) pekerja harian lepas; dan 6) masyarakat pekerja yang merupakan supporting yang mendukung berjalannya perkebunan sawit yang berada di wilayah atau kawasan perkebunan sawit.
2. b.usia pekerja: 1) paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan 2) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, pada saat didaftarkan.
(2)Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah berdasarkan prinsip:
1. a.kegotong-royongan;
2. b.nirlaba;
3. c.keterbukaan;
4. d.kehati-hatian;
5. e.akuntabilitas;
6. f.portabilitas;
7. g.kepesertaan bersifat wajib;
8. h.dana amanat; dan
9. i.hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BAB II

KEPESERTAAN,TATACARAPENDAFTARANDANTATACARAPEMBAYARAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah berdasarkan asas:
1. a.kemanusiaan;
2. b.manfaat; dan
3. c.keadilan.

Pasal 7

(1)BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan tagihan pembayaran iuran penerima Bantuan luran DBH sawit kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi dan memvalidasi calon penerima Bantuan luran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai dengan 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengusuLkan calon penerima Bantuan luran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui RKP DBH Sawit yang memuat :
1. a.jumlah calon penerima bantuan;
2. b.besaran bantuan; dan
3. c.jangka waktu pemberian bantuan {3) Calon penerima Bantuan luran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diusuLkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), selanjutnya sebagai penerima Bantuan luran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Besar Bantuan luran JKK dan JKM setiap peserta per bulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Kepesertaan dan perLindungan dimulai sejak iuran dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pemerintah Daerah dapal melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima luran untuk menjaga (sustainability) keberlanjutan kepesertaan melalui RKP DBH Sawit pad a tahun anggaran berikutnya.
(4)belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakcrjaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PasallO Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada: a APBD;dan h Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 9 (I) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setiap 6 (enarn)bulan.
(2)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. t3I Dalarn melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tim dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi/Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan akan melakukan pembayaran iuran sesuai dengan tagihan iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketengakerjaan ke kanal bayar yang sudah bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan. NO RAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR... Diundangkan di Sengeti pada tanggal a-,.. ~Il..ftLl.S 2025 /~Effff~~RIS DAERAHKABUPATEN MUARO JAMBI, ec,..o ===-., ?..A (t\ 1F-;~IGf\.-L:% ~1ISft~n di Sengeti 8-7 A~l.('!-tlt$' 2025

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi. BABV

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…