DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup Ketentuan Umum, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat BUPATI MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); J
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6.Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
8.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
9.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
11.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
14.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
15.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
16.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
17.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
21.Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
22.Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
23.Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
24.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pasal 2

SAPD disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SAPD bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)SAPD meliputi:
1. a.BAB I Sistem Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO;
2. b.BAB II Sistem Akuntansi Belanja dan Behan;
3. c.BAB III Sistem Akuntansi Pembiayaan;
4. d.BAB IV Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
5. e.BAB V Sistem Akuntansi Piutang;
6. f.BAB VI Sistem Akuntansi Persediaan;
7. g.BAB VII Sistem Akuntansi Investasi;
8. h.BAB VIII Sistem Akuntansi Aset Tetap;
9. i.BAB IX Sistem Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
10. j.BAB X Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
11. k.BAB XI Sistem Akuntansi Aset Tak Berwujud;
  1. 1.BAB XII Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
12. m.BAB XIII Sistem Akuntansi Kewajiban;
13. n.BAB XIV Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
14. o.BAB XV Sistem Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi;
15. p.BAB XVI Sistem Akuntansi Properti Investasi; dan
16. q.BAB XVII Sistem Akuntansi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
(2)Rincian SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 21 - O1 - 2025 Pj. BUPATI MUARO JAMBI, �--- • NAJMI Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2\ 0( - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, BUD�NO BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Ditetapkan di Sengeti da tanggal 21 - 01 - PATI MUARO JAMBI, w > JMI Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2 - 0( - 2025 - RIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, I ARTONO DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 2025 . I I LAMPIRAN PERATURAN NOMOR TANGGAL BUPATI 9 21 MUARO JAMB! TAHUN 2025 01 2025 SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN LRA DAN PENDAPATAN LO A. UMUM

1.Sistem akuntansi ini diterapkan dalam lingkup sistem akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Sistem akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. B. PENGERTIAN Pendapatan-LRA adalah semua penenmaan kas di rekening kas um um daerah dan/ atau oleh entitas Pemerintah Ka bu paten Muaro Jambi yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendapatan, yaitu:
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d.Lain-lain PAD yang Sah.
1. 2.Pendapatan Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu: 1 a.PendapatanTransferPemerintahPusat;dan b.PendapatanTransferAntarDaerah. 3.Lain-lainPendapatanDaerahyangSah, yangterdiriatas3(tiga) jenispendapatan,yaitu: a.PendapatanHibah; b.DanaDarurat;dan c.Lain-lainPendapatanSesuaidenganKetentuanPeraturan Perundang-Undangan. C.SISTEMAKUNTANSI 1.SaldoNormalRekeningPendapatan RekeningPendapatan-LRAmaupunPendapatan-LObersaldo normalkredit.Artinyarekeningini dikreditjikaterdapat transaksi yang menambahnya,sebaliknyarekeninginidi debit jikaterdapattransaksi yang menguranginya. 2.SistemAkuntansiPendapatanPajakDaerah Sistemakuntansipendapatanpajakdaerahterdiri pendapatan pajakdaerahdenganpenetapanolehpemerintahdaerah(official assessment)danpenghitungansendiriolehwajibpajak(self assessment). a.PajakDaerahdenganOfficialAssessment Pendapatanpajakdaerahdenganofficialassessmentdapat berupaPajakBumi danBangunanatau ragampajaklainnya sesuaiketentuanperundang-undangan. 1) PenetapanPajakDaerah PendapatanPajakDaerahdenganpenetapandiawali denganpenerbitanSuratKetetapanPajakDaerah(SKPD) ataudokumensetaranya.Jurnalstandar transaksi tersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening SKPD xxxxx PiutangPajakDaerah XXX No...PendapatanPajakDaerah- xxxxx LO XXX 2 2) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Penerimaan pendapatan pajak daerah dapat melalui bendahara penerimaan, entitas lain atas nama BUD/pemerintah daerah dan RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima di bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Bendahara Penerimaan XXX No... xxxxx Piutang Pajak Daerah XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Pajak XXX xxxxx Daerah-LRA Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima entitas lain atas nama BUD/ pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Bendahara Penerimaan XXX No ... xxxxx Piutang Pajak Daerah XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Pendapatan Pajak xxxxx Daerah-LRA XXX Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima RKUD adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RKPPKD XXX No... xxxxx Piutang Pajak Daerah XXX 3 SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Pendapatan Pajak xxxxx Daerah-LRA XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Daerah XXX No ... xxxxx RKSKPD XXX 3) Penyetoran Pendapatan Pajak Daerah Jika pendapatan pajak daerah diterima melalui melalui bendahara penerimaan dan entitas lain atas nama BUD/Pemerintah Daerah, maka pendapatan tersebut akan disetorkan ke RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jumal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RKPPKD XXX No... Kas Bendahara xxxxx Penerimaan XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No... xxxxx RK SKPD XXX
b.Pajak Daerah dengan Self Assessment Pendapatan pajak daerah dengan self assessment dapat berupa Pajak Hotel atau ragam pajak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan: 1) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Setelah melaksanakan perhitungan pajaknya sendiri, wajib pajak dapat menyetorkan pajak daerah melalui bendahara penerimaan, entitas lain atas nama BUD/Pemerintah Daerah dan RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima di bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 4 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Bendahara Penerimaan XXX No ... xxxxx Pendapatan Pajak XXX Daerah-LO Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Pajak XXX xxxxx Daerah-LRA Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima entitas lain atas nama BUD /Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas Bendahara Penerimaan XXX No ... xxxxx Pendapatan Pajak XXX xxxxx Daerah-LO Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Pendapatan Pajak xxxxx Daerah-LRA XXX Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima RKUD adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RK PPKD XXX No ... Pendapatan Pajak Daerah- xxxxx LO XXX SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Pendapatan Pajak Daerah- xxxxx LRA XXX 5 PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No ... xxxxx RKSKPD XXX 2) Penyetoran Pendapatan Pajak Daerah Jika pendapatan pajak daerah diterima melalui melalui bendahara penerimaan dan entitas lain atas nama BUD/Pemerintah Daerah, maka pendapatan tersebut akan disetorkan ke RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RKPPKD XXX No ... xxxxx Kas Bendahara Penerimaan XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Daerah XXX No... xxxxx RKSKPD XXX 3) Lebih Bayar atau Kurang Bayar Pajak Daerah Pada saat pembayaran pajak daerah, dapat terjadi lebih bayar atau kurang bayar pajak daerah oleh wajib pajak. Jurnal standar transaksi lebih bayar adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Pendapatan Paiak-LO XXX No... Utang Kelebihan xxxxx Pembavaran Pajak XXX Jurnal standar transaksi kurang bayar adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening SKPD xxxxx Piutang Paiak Daerah XXX No... Pendapatan Pajak Daerah- xxxxx LO XXX 6 3.SistemAkuntansiPendapatanRetribusiDaerah Sistem akuntansi pendapatanretribusi daerahterdiri pendapatan retribusidaerahdenganpenetapanataupenagihan olehpemerintahdaerahdantanpapenetapanterlebihdahulu. a.RetribusiDaerahdenganPenetapan atauPenagihan 1)Penetapan/PenagihanRetribusiDaerah PendapatanRetribusiDaerahdenganpenetapan atau penagihandiawali denganpenerbitanSuratKetetapan RetribusiDaerah(SKRD)ataudokumensetaranya. Jurnalstandartransaksitersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Bukti SKPD No... Kode Rekening xxxxx xxxxx Uraian PiutangRetribusiDaerah PendapatanRetribusi Daerah-LO DebitKredit XXX XXX 2)PenerimaanPendapatanRetribusiDaerah Penerimaanpendapatan retribusi daerahdapatmelalui bendaharapenerimaan, entitaslainatasnamaBUD dan RKUD.Jurnalstandartransaksitersebutjika pendapatanditerimadi bendaharapenerimaanadalah sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian Bukti Rekening Bukti KasBendaharaPenerimaan No... xxxxx xxxxxPiutangRetribusiDaerah DebitKredit XXX XXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode Uraian BuktiRekening Bukti xxxxxPerubahanSAL No...PendapatanRetribusi xxxxx Daerah-LRA DebitKredit XXX XXX Jurnalstandar transaksitersebutjikapendapatanditerima entitaslain atas namaBUD/PemerintahDaerah adalahsebagai berikut: 7 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas Bendahara Penerimaan No ... xxxxx XXX xxxxx Piutang Retribusi Daerah XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LRA XXX Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima RKUD adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jumal Pelaporan Finansial Tgl No. Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RKPPKD XXX No ... xxxxx Piutang Pajak Daerah XXX SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LRA XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Daerah XXX No ... xxxxx RK SKPD XXX 3) Penyetoran Pendapatan Retribusi Daerah Jika pendapatan retribusi daerah diterima melalui melalui bendahara penerimaan dan entitas lain atas nama BUD /Pemerintah Daerah, maka pendapatan tersebut akan disetorkan ke RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RK PPKD XXX No ... Kas Bendahara xxxxx Penerimaan XXX 8 PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No... xxxxx RK SKPD XXX
b.Retribusi Daerah tanpa Penetapan atau Penagihan 1) Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Wajib retribusi dapat menyetorkan retribusi daerah tanpa penetapan atau penagihan melalui bendahara penerimaan, entitas lain atas nama BUD /Pemerintah Daerah dan RKUD. Jurnal standar transaksi tersebutjika pendapatan diterima di bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas Bendahara Penerimaan No ... xxxxx XXX xxxxx Pendapatan Retribusi XXX Daerah-LO Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LRA XXX Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima entitas lain atas nama BUD/Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas Bendahara Penerimaan No ... xxxxx XXX xxxxx Pendapatan Retribusi XXX Daerah-LO Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LRA XXX 9 Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima RKUD adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RKPPKD XXX No... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LO XXX SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LRA XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No ... xxxxx RK SKPD XXX 2) Penyetoran Pendapatan Retribusi Daerah Jika pendapatan retribusi daerah diterima melalui melalui bendahara penerimaan dan entitas lain atas nama BUD/Pemerintah Daerah, maka pendapatan tersebut akan disetorkan ke RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RKPPKD XXX No ... xxxxx Kas Bendahara Penerimaan XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas Daerah XXX No... xxxxx RK SKPD XXX
c.Retribusi Daerah yang Diterima di Muka Retribusi daerah dapat diterima dahulu sebelum pelaksanaan kewajibannya oleh pemerintah daerah. 1) Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah 10 Wajibretribusidapatmenyetorkanretribusidaerah sebelumpelaksanaankewajibannyaolehpemerintah daerahmelaluibendaharapenerimaan,entitaslainatas namaBUD/PemerintahDaerahdanRKUD.Jurnal standartransaksitersebutjikapendapatanditerimadi bendaharapenerimaansebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti KasBendaharaPenerimaan No... xxxxxXXX xxxxx PendapatanDiterimadi XXX MukaRetribusiDaerah-LO JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxPerubahanSALXXX No...PendapatanRetribusi xxxxx Daerah-LRA XXX Jurnalstandartransaksitersebutjikapendapatanditerima entitaslainatas namaBUD/PemerintahDaerah adalahsebagai berikut: JumalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKasBendaharaPenerimaan No... xxxxx XXX xxxxx PendapatanDiterimadi XXX MukaRetribusi Daerah-LO JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxPerubahanSALXXX No...PendapatanRetribusi xxxxx Daerah-LRA XXX Jurnalstandar transaksitersebutjikapendapatanditerima RKUDadalahsebagai berikut: SKPD berupa JumalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktixxxxx RKPPKD XXX No...PendapatanDiterimadi xxxxx MukaRetribusi Daerah-LO XXX 11 SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Retribusi xxxxx Daerah-LRA XXX PPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No... xxxxx RK SKPD XXX 2) Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemerintah Daerah Setelah menerima retribusi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban pekerjaannya terkait retribusi daerah. Jurnal standar transaksi tersebut adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Pendapatan Diterima di Muka No... xxxxx Retribusi Daerah-LO XXX xxxxx Pendapatan Retribusi XXX Daerah-LO
1. 3.Sistem Akuntansi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sistem akuntansi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki 2 (dua) metode yaitu metode biaya dan metode ekuitas:
a.Metode Biaya 1) Pengumuman Laba Jika menggunakan metode biaya, Pemerintah Daerah tidak melakukan penjurnalan pada saat BUMD mengumumkan laba. 2) Pengumuman Dividen Jurnal standar pada saat BUMD mengumumkan dividen adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Piutang Dividen BUMD XXX No... Pendapatan Dividen xxxxx BUMD-LO XXX 12 XXX XXX XXX XXX 13 XXX XXX XXX XXX XXX XXX Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit UMD ma dividen dari BUMD mengumumkan dividen en en MD D mengumumkan laba gumumkan rugi adalah 3) Penerimaan Dividen Jurnal standar pada saat meneri di PPKD adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah No ... xxxxx Piutang Dividen B urnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL No... Pendapatan Divid xxxxx BUMD-LRA
b.Metode Ekuitas 1) Pengumuman Laba atau Rugi Jurnal standar pada saat BUM adalah sebagai berikut: urnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Bukti Rekening Bukti xxxxx Investasi BUMD No... Pendapatan Divid xxxxx BUMD-LO Jurnal standar pada saat BUMD men sebagai berikut: urnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Bukti Rekening Bukti xxxxx Defisit Operasional No ... xxxxx Investasi BUMD 2) Pengumuman Dividen Jurnal standar pada saat BUMD adalah sebagai berikut: urnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Bukti Rekening Bukti xxxxx Piutang Dividen BU No ... xxxxx Investasi BUMD 3) Penerimaan Dividen Jurnal standar pada saat menerima dividen dari BUMD di PPKD adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No ... xxxxx Piutang Dividen BUMD XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pendapatan Dividen xxxxx BUMD-LRA XXX
1. 4.Sistem Akuntansi Lain-lain PAD Yang Sah Secara umum sistem akuntansi lain-lain PAD yang sah memiliki 3 (tiga) kondisi yaitu diawali dengan penetapan/penagihan pendapatan, tanpa diawali penetapan/penagihan dan diawali dengan pengakuan utang.
a.Lain-lain PAD yang Sah dengan diawali penetapan / penagihan 1) Penetapan/Penagihan Lain-lain PAD Yang Sah Jurnal standar transaksi pengakuan Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Piutang Lain-lain PAD Yang xxxxx Sah XXX No ... Pendapatan Lain-lain PAD xxxxx Yang Sah-LO XXX 2) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah melalui RKUD. Jurnal standar transaksi tersebut jika pendapatan diterima di RKUD adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No ... Piutang Lain-lain PAD Yang xxxxx Sah XXX 14 JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxPerubahanSALXXX No...PendapatanLain-lainPAD xxxxx YangSah-LRA XXX b.Lain-lainPADyangSahtanpadiawalipenetapan/penagihan 1)PenerimaanLain-lainPADYangSah PenerimaanLain-lainPADyangSahtanpadiawali penetapan/penagihan adalahmelaluiRKUD.Jurnal standar transaksitersebutjikapendapatanditerimadi RKUDadalahsebagai berikut: JurnalPelaporaninansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxKasdiKasDaerahXXX No...PendapatanLain-lainPAD xxxxx YangSah-LO XXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxPerubahanSALXXX No...PendapatanLain-lainPAD xxxxx YangSah-LRA XXX c.Lain-lainPADyangSahdengandiawaliutang 1) Pengakuanutang TransaksiiniterjadiketikamenerimaLain-lainPADyang Sah namundisertaidenganpengakuan utangkepada pihakketiga.JurnalstandartransaksipengakuanLain- lainPAD yangSahtersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxKasdiKasDaerahXXX No...xxxxxUtangPihakKetigaXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxx PerubahanSALXXX No...PendapatanLain-lainPAD xxxxx YangSah-LRA XXX 15 2) Pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya Jurnal standar transaksi tersebut adalah sebagai berikut: urnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Utang Pihak Ketiga XXX No... Pendapatan Lain-lain PAD xxxxx Yang Sah-LO XXX
1. 5.Sistem Akuntansi Pendapatan Transfer Secara umum pendapatan transfer diawali dengan penetapan Perpres/PMK/Dokumen yang dipersamakan. Penetapan tersebut merupakan dasar pengakuan Pendapatan Transfer-LO.
a.Penetapan Perpres/PMK /Dokumen yang dipersamakan Jurnal standar transaksi penetapan Perpres/PMK Dokumen yang dipersamakan untuk pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Piutang Pendapatan Transfer No... xxxxx XXX xxxxx Pendapatan Transfer-LO XXX
b.Penerimaan Pendapatan Transfer Jurnal standar transaksi penenmaan pendapatan transfer adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No ... Piutang Pendapatan xxxxx Transfer XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... xxxxx Pendapatan Transfer-LRA XXX 16
1. 6.Sistem Akuntansi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Secara umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diawali dengan Surat Perjanjian/NPHD/dokumen yang dipersamakan. Dokumen tersebut merupakan dasar pengakuan Pendapatan Hibah-LO.
a.Penetapan Surat Perjanjian/ NPHD / dokumen yang dipersamakan Jurnal standar transaksi penetapan Surat Perjanjian/NPHD/dokumen yang dipersamakan untuk Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Piutang Lain-Lain Pendapatan No... xx.xxx Daerah Yang Sah XXX xx.xxx Lain-Lain Pendapatan XXX Daer ah Yang Sah -LO
b.Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jurnal standar transaksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Kas No... xx.xxx Daerah/Persediaan/ Aset XXX Tetap Piutang Lain-Lain xx.xxx Pendapatan Daerah Yang XXX Sah Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Lain-Lain Pendapatan xx.xxx Daerah Yang Sah -LRA XXX Jika hibah berupa barang, maka tidak ada jurnal untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. 17 Jika Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak diawali dengan Surat Perjanjian/NPHD / dokumen yang dipersamakan, maka pendapatan tersebut langsung diterima oleh Pemerintah Daerah. Dokumen yang dipergunakan antara lain berupa BAST/ dokumen yang dipersamakan sebagai dasar pengakuan Pendapatan Hibah-LO. Jurnal standarnya sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Kas No ... xxxxx Daerah/Persediaan/ Aset XXX Tetap xxxxx Lain-Lain Pendapatan XXX Daerah Yang Sah -LO Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Lain-Lain Pendapatan xxxxx Daerah Yang Sah -LRA XXX Jika hibah berupa barang, maka tidak ada jurnal untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. 18 SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN A. UMUM
1. 1.Sistem akuntansi ini diterapkan dalam lingkup sistem akuntansi belanja dan beban di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2. 2.Sistem akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. B. DEFINISI Belanja merupakan semua pengeluaran kas oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Merujuk pada bagan akun standar pemerintah daerah, belanja daerah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:
l.Belanja Operasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis belanja, yaitu:
a.Belanja Pegawai.
b.Belanja Barang. C. Belanja Bunga.
d.Belanja Subsidi.
e.Belanja Hibah. dan
f.Belanja Bantuan Sosial.
1. 2.Belanja Modal, yang terdiri atas 5 (lima) jenis belanja, yaitu:
a.Belanja Modal Tanah.
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. dan
f.Belanja Modal Aset Lainnya. 19
1. 3.Belanja Tidak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Terduga.
2. 4.Belanja Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis belanja, yaitu:
a.Belanja Bagi Hasil. dan
b.Belanja Bantuan Keuangan. Beban sesuai dengan bagan akun standar pemerintah daerah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. 1.Beban Operasi, yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis beban, yaitu:
a.Beban Pegawai.
b.Beban Barang. C. Beban Bunga.
d.Beban Subsidi.
e.Belanja Hibah.
f.Beban Bantuan Sosial. dan
g.Beban Penyisihan Piutang.
1. 2.Beban Penyusutan dan Amortisasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis beban, yaitu:
a.Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.
b.Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.
c.Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
d.Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.
e.Beban Penyusutan Aset Lainnya. dan
f.Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
1. 3.Beban Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:
a.Beban Bagi Hasil. dan
b.Beban Bantuan Keuangan.
1. 4.Beban Tak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis beban, yaitu Beban Tak Terduga.
2. 5.Beban Non Operasional-LO, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:
a.Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar-LO. dan
b.Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO. 20 C. SISTEM AKUNTANSI
1. 1.Saldo Normal Rekening Belanja dan Beban Rekening belanja maupun beban bersaldo normal debit. Artinya rekening ini di debit jika terdapat transaksi yang menambahnya, sebaliknya rekening ini di kredit jika terdapat transaksi yang menguranginya.
2. 2.Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Pegawai Belanja dan Beban Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme LS dan mekanisme UP dengan ragam sebagai berikut:
a.Belanja Pegawai-Gaji dan Beban Pegawai-Gaji dengan Mekanisme LS. Belanja Pegawai-Gaji dan Beban Pegawai-Gaji dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dicatat pada saat BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Gaji. Jurnal standarnya adalah sebagai berikut: SKPD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Beban Pegawai XXX No... xxxxx R/K PPKD XXX SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belania Pegawai XXX No... xxxxx Perubahan SAL XXX SKPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx R/K SKPD XXX No ... xxxxx Kas di Kas Daerah XXX xxxxx Utang PFK XXX Dalam kondisi tertentu, jika pembayaran gaji dapat melalui mekanisme LS Bendahara maka jurnal standarnya adalah sebagai berikut: Saat penerbitan SP2D-LS gaji oleh BUD 21 SKPKD berupaJurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxR/KSKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX xxxxxUtang PFKXXX SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxKasBendaharaXXX Pengeluaran INo...xxxxxR/KPPKDXXX I SaatpembayarangajiolehBendaharaPengeluaran SKPDberupaJurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktixxxxx BebanPegawaiXXX No...xxxxxKasBendahara Pengeluaran XXX xxxxxR/KPPKDXXX SKPDberupaJurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kade UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelaniaPegawaiXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX Sistem akuntansi di atasberlakujugauntukpembayaran belanjapegawaiselaingajidanyang dibayarkanpadaperiode bersangkutansertamenggunakanmekanismeLS.Jika pembayarannyamelewatiperiode belanjapegawai tersebutmaka jurnalstandarnyaadalah: Saatpengakuan utangolehBendaharaPengeluaran SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiXXXXXBebanPegawai XXX No... XXXXXUtangPegawai XXX SaatpenerbitanSP2D-LSolehBUD SKPDberupaJurnal Pelaporan Finansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtang Pegawai XXX No... xxxxxR/K PPKD XXX 22 SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belanja Pegawai XXX No ... xxxxx Perubahan SAL XXX SKPKD berupa Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx R/K SKPD XXX No ... xxxxx Kas di Kas Daerah XXX xxxxx Utang PFK XXX
b.Belanja Pegawai dan Beban Pegawai dengan Mekanisme UP. Belanja Pegawai dan Beban Pegawai diawali saat Bendahara Pengeluaran SKPD membayar dengan menggunakan uang persediaan (UP). Jurnal pengakuan belanja dibuat sesuai dengan tanggal pengesahan transaksi oleh fungsi perbendaharaan di SKPD yaitu di PPK SKPD. Standar jurnal transaksi tersebut ialah: SKPD berupa Jumal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Beban Pegawai XXX No... Kas Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX SKPD berupa Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belanja Pegawai XXX No... xxxxx Perubahan SAL XXX
1. 3.Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Barang dan Jasa a) Belanja dan Beban Barang dan Jasa dengan Mekanisme LS. 1) Barang Pembelian barang ditandai dengan bukti pengesahan oleh fungsi perbendaharaan dan dokuman Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang. Berdasarkan bukti transaksi tersebut yang menjadi dasar pencatatan transaksi. Jumal standarnya sebagai berikut: Saat menerima barang. 23 urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktix:xxxxPersediaanXXX No...xxxxxUtangBelanjaBarangXXX urnalPelaporanAnggaran Tidak terdapatjurnal anggarankarenabukantransaksirealisasi anggaran SaatBUDmembayarbarangkepadapihakketigaataspembelian I barang tersebutyang ditandaidengandokumenSP2D-LS. I urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktix:xxxxUtangBelanjaBarangXXX No...x:xxxxRK/PPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening SKPDx:xxxxBelaniaBarangXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX SKPKDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktix:xxxxR/KSKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX xxxxxUtangPFKXXX Saatpemakaianpersediaan(iikapencatatanpersediaan menggunakanmetodeperpetual)atau padasaat akhirperiode akuntansi(iikapencatatanpersediaanmenggunakanmetode periodik),nilaipersediaan akandikurangi sebesarnilai persediaan yangtelahdigunakan. SKPDberupaurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanPersediaanXXX No...xxxxxPersediaanXXX I urnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. 24 2)Jasa Pembelianjasaditandaidenganbuktipengesahanoleh fungsiperbendaharaandi SKPD(PPKSKPD)dan dokumanBeritaAcaraSerahTerima(BAST).Berdasarkan buktitransaksitersebutyangmenjadidasarpencatatan transaksi.Adapunjurnal standarnyaialahsebagai berikut: SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanJasaXXX No...xxxxxUtangBelanjaJasaXXX SKPDberupaJumalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. SaatBUDmembayarjasapihakketigaatasjasayangdiberikan yangditandaidengandokumenSP2D-LS. SKPDberupaJumalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangBelanjaJasaXXX No...xxxxxRK/PPKDXXX SKPDberupaurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelania JasaXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX SKPKDberupa JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxR/KSKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerah XXX xxxxxUtangPFKXXX b)BelanjadanBehanBarang danJasadenganMekanismeUP. 1)Barang Pembelianbarang ditandai denganbukti pengesahanoleh fungsi perbendaharaandandokumanBeritaAcaraSerah Terima(BAST)Barang.Berdasarkanbuktitransaksi tersebutyang menjadi dasarpencatatan transaksi. Adapunjurnal standamyaialah sebagai berikut: 25 SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxPersediaanXXX No... xxxxxUtangBelanjaXXX SKPDberupaJurnalPelaporanAnggaran Bukanmerupakantransaksi realisasianggaran. SaatBendaharaPengeluaranmembayarbarang kepada pihak ketigaataspembelianbarangtersebut. SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKr-edit BuktiRekening BuktixxxxxUtangBelanjaBarangXXX No...xxxxxKasdiBendahara Pengeluaran XXX xxxxxUtangPFKXXX SKPDberupaJurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBelanjaBarangXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX SaatpemakaianpersediaanGikapencatatanpersediaan menggunakanmetode perpetual)ataupadasaatakhirperiode akuntansi(jikapencatatanpersediaanmenggunakan metode periodik),nilaipersediaan akandikurangi sebesarnilai persediaanyangtelahdigunakan. SKPD berupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanPersediaanXXX No...xxxxxPersediaanXXX urnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. 2)Jasa Pembelianjasaditandaidenganbukti pengesahanoleh fungsi perbendaharaandi SKPD(PPK SKPD)dan dokumanBeritaAcaraSerahTerima(BAST).Berdasarkan buktitransaksitersebutyang menj.adi dasar pencatatan transaksi. Adapun jurnal standarnyaialah sebagai berikut: 26 SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanJasaXXX No...xxxxxUtangBelaniaJasaXXX SKPDberupaJurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran.SaatBendaharaPengeluaranmembayarjasapihak ketigaatasjasayang diberikan. SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangBelanjaJasaXXX No...xxxxxKasdiBendaharaXXX Pengeluaran xxxxxUtangPFKXXX SKPD berupaJurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktixx.xxxBelanja JasaXXX No...xxxxx PerubahanSALXXX 4.SistemAkuntansiBelanjadanBehanBunga BerdasarkanDokumenPerjanjianUtang,PPK-SKPKDmembuat buktimemorialterkaitpengakuanBebanBungauntuk diotorisasiolehPPKD.Selanjutnyafungsiakuntansimembuat jurnalsebagaiberikut: Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanBungaXXX No...xxxxxUtangBungaXXX J urnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksi realisasi anggaran Selanjutnya,BUD/KuasaBUDmenerbitkanSP2D-LSuntuk pembayaranbebanbunga.Selanjutnyafungsi akuntansi membuatjurnal sebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti xxxxxUtangBungaXXX No... xxxxxKas diKasDaerah XXX 27 JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBelanjaBungaXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX 5.SistemAkuntansiBelanjadanBebanSubsidi PembayaranBelanjaSubsididanBebanSubsidi diawalidengan diterbitkannyaSuratKeputusanKepala Daerah/Perjanjian/Dokumenyang dipersamakantentang pemberiansubsidikepadaentitaslain.Berdasarkanhal tersebut makafungsiakuntansimembuatjurnalsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanSubsidiXXX No...xxxxxUtangBelanijaSubsidiXXX JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksi realisasi anggaran Selanjutnya,pemerintahdaerahmenerbitkanSP2D-LSuntuk mencairkanBelanjaSubsidi. Berdasarkanhaltersebutmaka fungsiakuntansimembuatjurnal sebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxUtangBelanjaSubsidiXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelaniaSubsidiXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX 6.SistemAkuntansiBelanjadanBebanHibah a)HibahDalamBentukUang. BelanjaHibahdanBebanHibahdiawali dengan penandatangananNaskahPerjanjianHibahDaerah(NPHD). PadasaatpenandatangananNPHD, tidakdilakukan penjurnalan. PengakuanBebanHibah dilakukanbersamaan dengan penyaluran hibah,mengingat kepastianbeban tersebutbelum dapatditentukan berdasarkanNPHD karena 28 masih perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen pencairan. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Adapun jurnal transaksi tersebut ialah sebagai berikut: J urnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Beban Hibah XXX No ... xxxxx Kas di Kas Daerah XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belanja Hibah XXX No... xxxxx Peru bahan SAL XXX b) Hibah Dalam Bentuk Barang Saat Penandatanganan Naskah Perjanjan Hibah Daerah (NPHD) Beban Hibah dalam bentuk barang diakui pada saat penandatanganan NPHD atau pada saat penyerahan kepada penerima hibah. Apabila pengakuan Beban Hibah pada saat penandatanganan NPHD maka jurnal transaksi tersebut ialah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Beban Hibah XXX No... xxxxx Utang Hibah XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran Saat Pembelian Barang atau Jasa Saat pemerintah daerah melakukan pembelian barang yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga yang ditandai dengan dokumen BAST. Adapun jurnal transaksi tersebut ialah sebagai berikut: 29 JumalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPersediaanBarangYang No...xxxxxAkandiBerikanKepadaXXX PihakKetiga xxxxx UtangBelanjaBarang dan XXX Jasa JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran Selanjutnya,pemerintahdaerahmelakukanpembayaranbarang yangditandai denganditerbitkannyaSP2D-LSataubukti pengeluarankasyangtelahdisahkanolehfungsi perbendaharaan.Jurnaltransaksitersebutadalah: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti UtangBelanjaBarangdan No... xxxxx Jasa XXX xxxxx RK/PPKDatauKasdi XXX BendaharaPengeluaran JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaHibahXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX SaatPenyerahan Barang atauJasa Selanjutnya,pemerintahdaerahmenyerahkanbarangkepada penerimahibahyang ditandaidengandokumenBAST. Adapun jurnaltransaksitersebutialahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangHibahXXX No...PersediaanBarangYang xxxxx AkandiBerikanKepada XXX PihakKetiga JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnal karenabukan merupakan transaksirealisasi anggaran 30 Jikasampaiakhirperiodeakuntansimasihterdapatharang yang belumdiserahkankepenerimahibah,makadilakukan penyesuaianatasBebanHibah.Adapunjurnaltransaksi tersebutialahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPersediaanBarangYang No...xxxxxAkandiBerikanKepadaXXX PihakKetiga xxxxxBebanHibahXXX Jurnalpelaksanaananggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksirealisasi anggaran
2. 7.SistemAkuntansiBelanjadanBehanBantuanSosial Bantuansosialadalahpemberianbantuanberupauang/barang dari pemerintahdaerahkepadaindividu,keluarga,kelompok dan/a taumasyarakatyangsifatnyatidaksecaraterusmenerus danselektifyangbertujuanuntukmelindungidarikemungkinan terjadinyaresikososial. a)BantuanSosialDalamBentukUang. BelanjaBantuanSosialdanBehanBantuanSosialdiawali dengandikeluarkannyasuratkeputusankepaladaerah tentang penerimabantuansosialherupa uang serta penandatanganansuratperjanjianpemberianbantuan sosial. Padasaatdikeluarkannyasuratkeputusankepala daerah tentangpenerimabantuansosial berupa uangserta penandatanganansuratperjanjianpemberianbantuan sosial,tidakdilakukanpenjurnalan. Behanhantuansosial diakui padasaatbantuansosialdiserahkankepadapihak yang berhakmenerimahantuansosialataupadasaatkas dikeluarkandariRKUD. Pencairanbantuansosialdalam bentuk uangdilakukandenganmekanismeLS.Adapun jurnaluntuk transaksi tersebutsebagaiberikut: 31 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanBantuanSosialXXX No...xxxxxKasdiKasDaerah XXX Jumalpelaksanaananggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaBantuanSosialXXX No...xxxxx PerubahanSALXXX b)BantuanSosialDalamBentukBarang. SaatPembelian Barang SaatSKPDmelakukanpembelianbarangyangakan diserahkankepadapenerimabantuansosialditandai dengandokumenBAST.Jurnalstandartransaksitersebut sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPersediaanBarangYang No...xxxxxAkandiBerikanKepadaXXX PihakKetiga xxxxx UtangBelanjaBarang XXX danJasa Jumalpelaksanaan anggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksirealisasi anggaran Selanjutnya, SKPDmelakukanpembayaranbarang yang ditandaidenganditerbitkannyaSP2D-LS(jikapembayaran menggunakanmekanismeLS)ataubukti pengeluarankasyang telahdisahkanolehfungsiperbendaharaan(jikapembayaran menggunakanmekanismeUP).Standarjurnalnyaialahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiUtangBelanjaBarangdan xxxxx Jasa XXX No...RK-PPKD/Kasdi xxxxx BendaharaPengeluaran XXX 32 Jurnalpelaksanaan anggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaBantuanSosialXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX SaatPenyerahan Barang PadasaatSKPDmenyerahankanbarangkepadapenenma bantuansosialyang ditandaidengandokumenBAST,dilakukan pengakuanBehanBantuanSosial.Adapunstandarjurnalnya sebagaiberikut. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanBantuanSosialXXX No...PersediaanBarang xxxxxYangAkandi BerikanXXX KepadaPihakKetiga Jurnalpelaksanaan anggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. 8.SistemAkuntansiBelanjadanBehanTransfer Transferadalahpenerimaanataupengeluaranuangolehsuatu entitaspelaporandari/kepadaentitaspelaporanlain,termasuk danaperimbangandandanabagihasil.BelanjaTransferdan BehanTransferdiawalidenganditerbitkannyaSuratKeputusan KepalaDaerah ataudokumenyangdipersamakan tentang beban transfer.Pemerintahdaerahmelakukanpencairandanatransfer denganditerbitkanSP2D-LS.Adapunjurnaltransaksitersebut ialahsebagai berikut: SaatPenerbitanSuratKeputusanKepalaDaerah JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxBebanTransferXXX No...xxxxx UtangTransferXXX 33 SaatPenerbitanSP2D JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangTransferXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX Jurnalpelaksanaananggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelaniaTransferXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX Namundemikian, jikaterdapatkurangsalurpadatahun berjalanatautahunsesudahberakhimyasuatuperiodetetapi laporankeuanganbelumditerbitkan,kurang salurtersebut akanmenambahbebanpadaperiodetersebut.Adapunjurnal transfertersebutialahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanTransferXXX No...xxxxxUtangTransfer XXX JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran 9.SistemAkuntansiBelanjaTakTerduga DokumensumberuntukmelaksanakanBelanjaTakTerduga adalahSuratKeputusanKepalaDaerahataudokumenyang dipersamakan.Pencairan uangdilakukandenganmekanisme pembayaranlangsung(LS)yang ditandaidenganpenerbitan SP2D-LS.Misalkanbelanjatidak terdugadigunakan untuk pembelianobat.Jurnaluntuktransaksitersebutsebagai berikut: Saat persediaanobatditerima SKPDberupa JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti xxxxxPersediaanObat XXX No...xxxxx UtangBelaniaXXX 34 I SaatterbitSP2DLS SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangBelaniaXXX No...xxxxxRKPPKDXXX SKPDberupaJurnalPelaporanFinansial TlNo.Kode 8'BuktiRekening Buktixxxxx No...xxxxx xxxxx Uraian R/KSKPD KasdiKasDaerah UtangPFK DebitKredit XXX XXX XXX JurnalPelaporanAnggaran TlNo.Kode 8'BuktiRekening UraianDebitKredit No...xxxxx BelaniaTidakTerduga PerubahanSAL XXX XXX Bukti xxxxx 10.SistemAkuntansiBehanPenyusutandanAmortisasi Dokumensumberuntukmelakukanpenyusutandanamortisasi asettetap/asettidakherwujudadalahbuktimemoriala tau dokumenyang dipersamakan. BehanPenyusutandan Amortisasi dijumalsetiapakhirperiode.Adapunjurnal transaksitersebutsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian BuktiRekening BuktiBebanPenyusutan atau xxxxx Amortisasi No...Akumulasi xxxxx Penyusutan/Amoritisasi DebitKredit XXX XXX 11.SistemAkuntansiBehanPenyisihanPiutang Behanpenyisihanpiutangadalahtaksirannilaipiutangyang tidakdapatditerimapembayarannyadimasayang akandatang dariseseorang dan/ataukorporasi dan/atauentitaslain. Dokumensumberuntukmelakukanpenyisihanpiutangadalah bukti memorialataudokumenyang dipersamakan. Behan PenyisihanPiutang dijurnalsetiap akhirperiode.Adapunjumal terkaithaltersebutsebagaiberikut: 35 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanPenvisihanPiutangXXX No...xxxxxPenvisihanPiutangXXX 12.SistemAkuntansiBehanLain-lain DokumensumberuntukmengakuiBehanLain-Lain adalah buktimemorialataudokumenyangdipersamakan.Adapun jurnalterkaithaltersebutialahsehagaiherikut. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanLain-lainXXX No...xxxxxAset/KewajibanXXX 36 SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN A.UMUM 1.Sistem akuntansiiniditerapkandalamlingkupsistem akuntansi pembiayaandi wilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistemakuntansiini berlakuuntukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B. DEFINISI Pembiayaan(financing)adalahsetiappenerimaanyangperludibayar kembali dan/ataupengeluaranyangakanditerimakembali, baik padatahunanggaranbersangkutanmaupuntahun-tahun anggaran berikutnya,yang dalampenganggaranPemerintahKabupatenMuaro Jambiterutamadimaksudkan untukmenutupdefisitatau memanfaatkansurplusanggaran. Pembiayaandiklasifikasike dalam2(dua)bagian,yaitupenerimaan pembiayaandanpengeluaranpembiayaanyang dapatdijelaskan sebagaiberikut: 1.PenerimaanPembiayaan PenerimaanpembiayaanadalahsemuapenerimaanPemerintah KabupatenMuaroJambi yang perludibayarkembali baikpada tahunanggaranbersangkutanmaupuntahun-tahunanggaran berikutnyaantaralain berasaldaripenerimaanpinjaman, penjualanobligasipemerintah,hasil privatisasi perusahaan daerah,penerimaankembalipinjamanyang diberikan kepada pihakketiga,penjualaninvestasipermanenlainnyadan pencairandanacadangan. 2.PengeluaranPembiayaan Pengeluaranpembiayaan adalahsemuapengeluaranPemerintah KabupatenMuaroJambiDaerahyang akan diterimakembali, baikpadatahun anggaranbersangkutanmaupuntahun-tahun anggaranberikutnya antaralainberupapemberianpinjaman kepadapihak ketiga,penyertaanmodal pemerintah, pembayaran 37 kembalipokokpinjamandalamperiodetahunanggarantertentu danpembentukandanacadangan. C.SISTEMAKUNTANSI 1.SaldoNormalRekeningPembiayaan: a.PenerimaanPembiayaan PenerimaanPembiayaanbersaldonormalkredit.Artinya rekeninginidikreditjikaterdapattransaksiyang menambahnya,sebaliknyarekeningini didebitjikaterdapat transaksiyangmenguranginya. b.PengeluaranPembiayaan PengeluaranPembiayaanbersaldonormaldebit.Artinya rekeningini didebitjikaterdapattransaksi yang menambahnya,sebaliknyarekeningini dikreditjikaterdapat transaksiyang menguranginya. 2.SistemAkuntansiPembiayaan a.PenerimaanPembiayaan PenerimaanpembiayaanakanmasukkeRKUD.Secara umum,jurnalstandartransaksitersebut jikapembiayaan diterimadiRKUDadalahsebagaiberikut: Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxKasdiKasDaerahXXX No...xxxxxAset/KewaiibanXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxPerubahanSALXXX No...xxxxxPenerimaanXXX Pembiayaan-LRA PenerimaanpembiayaanberupapenerimaanSiLPAperiode yang laluakandicatatpadajumalpelaporan anggaransebagai berikut: urnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxx PerubahanSALXXX No...xxxxx PenerimaanXXX Pembiavaan-LRA 38 b.PengeluaranPembiayaan PengeluaranpembiayaandicatatsaatkeluardariRKUD. Jurnalstandar transaksitersebutjikapembiayaan dikeluarkandariRKUDadalahsebagaiberikut: urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiXXXXXAset/KewajibanXXX No...XXXXXKasdiKasDaerahXXX urnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxPengeluaranPembiayaan- XXX No...LRA xxxxxPerubahanSALXXX Jikaterdapatbungaataspembiayaanmakajurnalstandarnya adalahsebagaiberikut: urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanBungaXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX urnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaBungaXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX I 39 I SISTEMAKUNTANSI KASDANSETARAKAS A.UMUM 1.Sistemakuntansiiniditerapkandalamlingkupsistemakuntansi kasdansetarakasdiwilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistemakuntansiiniberlaku untukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B. DEFIN.ISI Kasadalah uangtunaidansaldo simpanandibankyangsetiap saat dapatdigunakanuntukmembiayaikegiatanpemerintahan.Kas berupauangtunai,terdiriatasuang kertasdanlogamdalammata uangrupiahdanmatauangasing yangdikuasaiolehPemerintah KabupatenMuaroJambi.Kasberbentuksaldo simpanandi bank adalah uangpadaseluruh rekeningbankyangdikuasaiPemerintah KabupatenMuaroJambiyang dapatdigunakansetiapsaat.Kasjuga meliputi seluruhUangYangHarusDipertanggungjawabkan(UYHD) dan/atauUangPersediaan(UP)yangwajibdipertanggungjawabkan dandilaporkandalam neraca,saldo simpanandi bankyang setiap saatdapatditarikataudigunakan untukmelakukanpembayaran. SetaraKas adalahinvestasi jangkapendekyangsangatlikuidyang siapdijabarkanmenjadikassertabebasdaririsikoperubahan nilai yangsignifikandanmempunyaimasajatuh tempokurang dari3 (tiga)bulandaritanggal perolehannya. KasdanSetaraKaspadapemerintahdaerahmencakup kasyang dikuasai,dikeloladandibawah tanggungjawabBendaharaUmum Daerah(BUD)dankasselainbendaharaumumdaerah. 1.Kasterdiri atas:
a.KasdiKasDaerahmencakup kasdi kasdaerah,potongan pajakdanlainnya,kastransitoris, serta kaslainnya; b.Kasdi BendaharaPenerimaanmencakup pendapatanyang belumdisetordan uang titipan; 40 c.KasdiBendaharaPengeluaranmencakupsisapengisiankas UP/GU/TU,pajakdiSKPDyangbelumdisetordanuang titipan; d.KasdiBendaharaBLUDmencakupkastunaiBLUD,kasdi bankBLUD, pajakyang belumdisetorBLUD,uang muka pasienRSUD/BLUDdanuangtitipanBLUD; e.KasdiBendaharaDanaKapitasimencakupkastunai BendaharaDanaKapitasi,kasdibankBendaharaDana Kapitasidanpajakyang belumdisetorBendaharaDana Kapitasi. 2.SetaraKasterdiriatas: a.Simpanandi bankdalambentukdepositokurangdari3 (tiga)bulan;
b.SuratUtangNegara(SUN)atauobligasikurangdari 3(tiga) bulan. C.SISTEM AKUNTANSI 1.SaldoNormalRekeningKas RekeningKasdanSetaraKasbersaldonormaldebit.Artinya rekeninginididebitjika terdapattransaksi yang menambahnya, sebaliknyarekeninginidikreditjika terdapattransaksiyang mengurangmnya. 2.SistemAkuntansiUangPersediaan(UP) PenerimaanUangPersediaandiawaliolehBendahara PengeluaranmelaluiPPK-SKPDmengajukanSPP-UP yang dilampiri dengandaftarrincianrencanapenggunaandana kepadapenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran. Selanjutnya,penggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran mengajukanpermintaanuang persediaankepadaBUD/Kuasa BUD denganmenerbitkanSPM-UP.Duatahapinitidak memerlukanpenjurnalan. BUD/KuasaBUD menerbitkanSP2D- UP atasSPM-UP yang diterimanya. BerdasarkanpenerbitanSP2D-UP,fungsiakuntansiSKPKD menjurnaluntuk keperluanpenyusunanlaporanfinansial sebagai berikut: 41 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxRK/SKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX Jurnalstandartransaksitersebutselanjutnyadicatatolehfungsi SKPDdenganberdasarkanSP2D-UP. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxKasBendaharaPengeluaranXXX No...xxxxxRK/PPKDXXX 3.SistemAkuntansiGantiUang(GU) UangpersediaanyangtelahterpakaimakaBendahara Pengeluarandapatmengajukanpermohonanpenggantianuang persediaanyangdimulaidaritahapanpengajuanSPP-GU kepadapenggunaanggaranataukuasapenggunaanggaran. Padatahapinimasihbelumterdapatpenjurnalanyang dilakukan.Tahapselanjutnya,pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaranmengajukanpenggantianuang persediaan yang telahdigunakan menerbitkanSPM-GU yang dilampiri BUD dengan buktiasli kepadaBUD/Kuasa pertanggungjawabanataspenggunaanuangpersediaan sebelumnya.TahapanselanjutnyaBUD/KuasaBUD menerbitkanSP2D-GUsebagaidasarpencairan. Berdasarkan penerbitanSP2D-GU, fungsiakuntansiSKPKDmenjurnaluntuk keperluanpenyusunanlaporanfinansial. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti XXXXXRK/SKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerah XXX Jurnalstandar transaksitersebutselanjutnyadicatatolehfungsi SKPDdenganberdasarkanSP2D-GU. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxKasBendaharaPengeluaran XXX No... xxxxxRK/PPKD XXX 42 4.SistemAkuntansiTambahUang(TU) PenerimaanTambahUang diawali saatBendaharaPengeluaran melaluiPPK-SKPDmengajukanSPP-TUkepadapengguna anggaranataukuasapenggunaanggaran.Pengguna anggaran/kuasapenggunaanggaranmengajukan permintaan tambahanuangpersediaankepadaBUD/KuasaBUD dengan menerbitkanSPM-TU.BUD/KuasaBUDmenerbitkanSP2D-TU atasSPM-TUyangditerimanyayangselanjutnyamenjadidasar penjurnalanbagifungsiakuntansiSKPKDsebagaiberikut: urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxRK/SKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX BerdasarkanSP2D-TU,jurnalstandartransaksi padafungsi SKPDsebagaiberikut: urnalPelaporanFinansial ' Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX No...xxxxxRK/PPKDXXX 5.SistemAkuntansipadaManajemenKas ManajemenkasmerupakanupayayangdilakukanolehBUD untukmenyimpankasdalambentukdepositosesuaidengan ketentuanperundang-undangan.Padasaatterjadi transferdari RKUD kelembaga perbankanmenjadi dasarbagifungsi akuntansiSKPKDmenjurnaluntuk keperluanpenyusunan laporanfinansialsebagaiberikut: urnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxSetaraKasXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX Padasaatterjadi penarikan kembali deposito tersebut,menjadi dasarbagi fungsiakuntansiSKPKDuntukpenjurnalansebagai berikut: 43 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Kas di Kas Daerah XXX No ... xxxxx Setara Kas XXX 44 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG A. UMUM
1. 1.Sistem akuntansi ini diterapkan dalam lingkup sistem akuntansi piutang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2. 2.Sistem akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. B. DEFINISI Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa mendatang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Berdasarkan peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
3. 1.Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, antara lain:
a.Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.Piutang Retribusi;
c.Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d.Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
1. 2.Piutang dari Perikatan, terdiri atas:
a.Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
b.Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; 45 c.BagianLancarTuntutanPerbendaharaan/TuntutanGanti Rugi. 3.PiutangdariTransferAntarpemerintahan,antaralain: a.TransferAntarpemerintahan; b.PiutangDanaBagiHasil: c.PiutangDanaAlokasiUmum; d.PiutangDanaAlokasiKhusus; e.PiutangDanaOtonomiKhusus; f.PiutangTransferLainnya; g.PiutangBagiHasil dariProvinsi; h.PiutangTransferAntardaerah; 1.PiutangKelebihanTransfer. 4.TuntutanGantiKerugianDaerah Piutang yangtimbul dariperistiwatuntutangantikerugian daerah,terdiri atas: a.Piutangyang timbulakibatTuntutanGantiKerugianDaerah terhadapPegawaiNegeri BukanBendahara; b.Piutangyangtimbul akibatTuntutanGantiKerugianDaerah terhadapBendahara. C. SISTEMAKUNTANSI 1.SaldoNormal RekeningPiutang Saldonormalrekeningpiutangadalahsaldodebit.Artinya rekeninginidi debitjikaterdapattransaksi yang menambahnya, sebaliknya rekeningini dikreditjikaterdapat transaksiyang menguranginya. 2.SistemAkuntansiPiutang a.AkuntansiPiutangKarenaPendapatan Jurnaluntukmengakuiterjadinyapiutangpendapatan untukkeperluanpenyusunanlaporanfinansial,yaitu Piutang bertambahdandicatatdisisidebit, serta Pendapatan-LObertambahdandicatatdi sisikredit.Jurnal standar atas transaksi tersebutsebagaiberikut: Jurnalpelaporanfinansial Tgl. No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiNo XXXPiutang XXX XXX Pendapatan XXX Daerah-LO 46 Jurnal pelaksanaan anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran Selanjutnya, saat pemerintah daerah menenma pembayaran piutang pendapatan, maka jurnal untuk keperluan penyusunan laporan finansial, yaitu Kas di Bendahara Penerimaan bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Piutang berkurang dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar atas transaksi tersebut sebagai berikut: Jurnal pelaporan finansial Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Bendahara No XXX Penerimaan XXX XXX Piutang XXX Sedangkan penjurnalan untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Perubahan SAL bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Pendapatan-LRA bertambah dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar atas transaksi tersebut sebagai berikut: J urnal pelaksanaan anggaran Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti XXX Perubahan SAL XXX No Pendapatan XXX Daerah - LRA XXX Selanjutnya, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah yang ditandai dengan Surat Tanda Setoran (STS). Fungsi akuntansi menjurnal untuk keperluan penyusunan laporan finansial, yaitu Kas di Bendahara Penerimaan bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Piutang berkurang dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar atas transaksi tersebut sebagai berikut: Jurnal pelaporan finansial Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening STS No XXX RK PPKD XXX Kas di Bendahara XXX Penerimaan XXX 47 Jurnal pelaksanaan anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran.
b.Akuntansi Piutang Karena Pemberian Pinjaman Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Jurnal untuk mengakui terjadinya piutang pemberian pinjaman untuk keperluan penyusunan laporan finansial, yaitu Tagihan Jangka Panjang bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Kas di Kas Daerah bertambah dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar atas transaksi tersebut sebagai berikut: Jurnal pelaporan finansial Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Tagihan Jangka No XXX Panjang XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX Sedangkan penjurnalan untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pengeluaran Pembiayaan - Pinjaman bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Perubahan SAL bertambah dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar atas transaksi tersebut sebagai berikut: Jurnal pelaksanaan anggaran Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Pengeluaran No XXX Pembiavaan Piniaman XXX XXX Perubahan SAL XXX Jika bagian dari Tagihan Jangka Panjang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi yang akan datang, maka pada akhir tahun dilakukan reklasifikasi atas bagian Tagihan Jangka Panjang menjadi piutang jangka pendek. Jurnal untuk mengakui reklasifikasi tersebut untuk keperluan penyusunan laporan finansial, yaitu Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Tagihan Jangka Panjang berkurang dan dicatat di 48 sisikredit.Jurnalstandaratastransaksitersebutsebagai berikut: Jurnalpelaporanfinansial Tgl. No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBagianLancar NoXXXTagihanPinjamanXXX JangkaPaniang XXXTagihanJangka Paniang XXX Selanjutnya,saatpemerintahdaerahmenenmapembayaran piutangpemberianpinjaman,makajurnaluntukkeperluan penyusunanlaporanfinansial,yaituKasdiKasDaerah bertambahdandicatatdisisi debit,sertaBagianLancarTagihan PinjamanJangkaPanjangkepadaEntitasLainnyaberkurang dandicatatdi sisikredit.Jurnalstandaratastransaksitersebut sebagaiberikut: Jurnal pelaporanfinansial Tgl. No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiXXXKasdiKasDaerahXXX NoBagianLancar XXXTagihanPinjamanXXX JangkaPaniang SedangkanpenjurnalanuntukkeperluanpenyusunanLaporan RealisasiAnggaran,yaitu:PerubahanSALbertambahdan dicatatdi sisidebit,sertaPenerimaanPembiayaan-Pinjaman bertambahdandicatatdisisikredit.Jurnalstandaratas transaksitersebutsebagaiberikut: Jurnalpelaksanaan anggaran Tgl. No.Kode UraianDebitKredit BuktiRckening XXXPerubahanSALXXX Penerimaan XXXPembiayaanXXX Pinjaman c.Akuntansi PiutangTuntutanPerbendaharaanatauTuntutan GantiRugi TuntutanPerbendaharaan(TP)adalahsuatuperhitungan terhadapBendahara,jikadalam pengurusannyaterdapat kekuranganperbendaharaan,kepadaBendaharayang bersangkutandiharuskan mengganti kerugian. 49 Tuntutangantirugi(TGR)adalahsuatutuntutan terhadap pegawaidalamkedudukannyabukansebagaibendahara, dengantujuanmenuntutpenggantiankerugiandisebabkan olehperbuatannyamelanggarhukumdan/ataumelalaikan kewajibannyaatautidakmelaksanakankewajibannya sebagaimanamestinyasehinggabaiksecaralangsung ataupuntidaklangsungpemerintahdaerahmenderita kerugian. JurnaluntukmengakuiterjadinyapiutangkarenaTPatau TGRuntukkeperluanpenyusunanlaporanfinansial,yaitu Piutang TuntutanGantiKerugianDaerah(jangka pendek)/TuntutanGantiKerugianDaerah(jangkapanjang) bertambahdandicatatdi sisi debit,sertaAsetyang berkurangatauLain-lainPADyangSah-TuntutanGanti KerugianDaerah-LObertambahdandicatatdi sisikredit. Jurnalstandartransaksi tersebutsebagai berikut: Jurnalpelaporanfinansial Tgl. No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPiutangPenerimaan atas No TuntutanGantiKerugian XXXKeuanganDaerah/BagianXXX LancarTuntutanGanti KerugianDaerah XXX AsetLain-lain/Lain- XXX lainPAD Jurnal pelaksanaananggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksi realisasi anggaran. JikabagiandariTuntutanGantiKerugianDaerah(piutang jangkapanjang)akanjatuh tempo dalamwaktusatuperiode akuntansi yangakandatang,makapadaakhirtahundilakukan reklasifikasi atasbagianpiutang jangkapanjang menjadi piutangjangkapendek.Jurnaluntukmengakuireklasifikasi tersebut untuk keperluanpenyusunanlaporanfinansial,yaitu BagianLancarTagihan JangkaPanjang bertambahdandicatat di sisi debit,sertaTuntutanGantiKerugianDaerahberkurang dandicatatdisisi kredit.Jurnalstandaratas transaksi tersebut sebagai berikut: 50 Jurnal pelaporan finansial Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Bagian Lancar Tagihan No XXX Jangka Paniang XXX Piutang Penerimaan atas Tuntutan Gan ti XXX Kerugian Keuangan XXX Daerah/ Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Selanjutnya, saat pemerintah daerah menenma pembayaran piutang karena TP atau TGR, maka jurnal untuk keperluan penyusunan laporan finansial, yaitu Kas di Kas Daerah bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berkurang dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar atas transaksi tersebut sebagai berikut: Jurnal pelaporan finansial Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti XXX Kas di Kas Daerah XXX No Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti XXX Kerugian Keuangan XXX Daerah/Bagian Lancar Tagihan Jangka Paniang Sedangkan penjurnalan untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu: Perubahan SAL bertambah dan dicatat di sisi debit, serta Lain-lain PAD yang Sah - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA bertambah dan dicatat di sisi kredit. Jurnal standar transaksi tersebut sebagai berikut: Jurnal pelaksanaan anggaran Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti XXX Perubahan SAL XXX No Penerimaan atas Tuntutan Ganti XXX Kerugian Keuangan XXX Daerah 51 3.SistemAkuntansiPenyisihanPiutangdanPenghapusanPiutang a.SaldoNormalRekeningPenyisihanPiutang Saldonormalrekening penyisihanpiutangadalahsaldo kredit.Artinya rekeninginidikreditjikaterdapattransaksi yangmenambahnya,sebaliknyarekeninginididebitjika terdapattransaksi yangmenguranginya. b.SistemAkuntansiPenyisihanPiutang Penjurnalanpenyisihanpiutangtidak tertagihdilakukan berdasarkandokumenbukti memorialpenyisihanpiutang untukkeperluanpenyusunanlaporanfinansial.Penjurnalan penyisihanpiutangdilakukanpadaakhirperiodepelaporan, yaitusebagaiberikutBehanPenyisihanPiutangbertambah dandicatatdi sisidebit,sertaPenyisihanPiutangbertambah dandicatatdi sisikredit.Jurnal standarkejadiantersebut adalahsebagaiberikut: Jurnalpelaporanfinansial Tgl. No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiXXXBebanPenyisihanPiutang XXX No XXXPenyisihanPiutang XXX Jurnalpelaksanaananggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksirealisasi anggaran. Jikasaldo penyisihanpiutanglebihbesardaripenyisihan piutangperiode bersangkutanmakajurnalstandarnyaadalah: Jurnalpelaporanfinansial Tgl. No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti XXXPenyisihanPiutangXX.X No XXXEkuitasXXX
c.SistemAkuntansiPenghapusanPiutang Penghapusanpiutang dilakukansetelah terbitnya pernyataanPiutangSementaraBelumDapatDitagih(PSBDT) olehPUPN. Pernyataaninikemudianditindaklanjutioleh KepalaDaerah denganmenerbitkanSuratKeputusan PenghapusanPiutang.Makajurnalyang dibuat untuk mengakui penghapusbukuanpiutanguntuk keperluan penyusunanlaporanfinansial adalah:PenyisihanPiutang 52 berkurang dan dicatat di sisi debit, serta Piutang berkurang dan dicatat di sisi kredit. Berikut contoh jurnal penyisihan piutang Jurnal pelaporan finansial Tgl. No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening SK XXX Penvisihan Piutang XXX Hapus XXX Piutang XXX J urnal pelaksanaan anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. 53 SISTEMAKUNTANSI PERSEDIAAN A.UMUM 1.Sistemakuntansiiniditerapkandalamlingkupsistem akuntansi persediaandi wilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistemakuntansiini berlaku untukentitaspelaporandan entitasakuntansi dalammenyusunlaporan keuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI Persediaanadalahasetlancardalambentukbarangatau perlengkapanyangdimaksudkan untukmendukungkegiatan operasionalpemerintahdanbarang-barang yangdimaksudkanuntuk dijualdan/ataudiserahkandalamrangkapelayanankepada masyarakat. Persediaanbiologisadalahpersediaanyang mengalamipertumbuhan, sepertihewandantumbuhan. Persediaandiklasifikasikanmenjadi5(lima)kelompokpersediaan, yaitu: 1.Barangatauperlengkapan(supplies)yang digunakandalam rangkakegiatanoperasionalpemerintah,misalnya: a.baranghabispakaisepertialat tulis kantor;
b.barang tak habispakaiseperti komponenperalatandan pipa; c.barang bekaspakaisepertikomponenbekas. 2.Bahanatauperlengkapan(supplies)yangakandigunakandalam prosesproduksi, misalnya: a.bahanbakupembuatanalat-alatpertanian; b.bahanbakukonstruksibangunanyangakandiserahkan kepadamasyarakat. 3.Barang dalamprosesproduksi yang dimaksudkan untukdijual ataudiserahkan kepadamasyarakat,misalnya: a.konstruksi dalam pengerjaanyang akan diserahkan kepada masyarakat; 54
b.barang hasil proses produksi yang belum selesai, yang akan diserahkan kepada masyarakat.
1. 4.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
a.hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
b.tanah/bangunan/peralatan dan mesin/barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
1. 5.Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, contoh:
a.cadangan minyak; dan
b.cadangan beras. C. SISTEM AKUNTANSI
1. 1.Saldo Normal Rekening Persediaan Rekening persediaan bersaldo normal debit. Artinya rekening ini didebit jika terdapat transaksi yang menambahnya, sebaliknya rekening ini dikredit jika terdapat transaksi yang menguranginya.
2. 2.Sistem Akuntansi Persediaan Sistem akuntansi persediaan daerah terdiri penggunaan pendekatan aset dan pendekatan beban, pengukuran nilai persediaan dengan biaya perolehan dan HPP, pencatatan, selisih dan penilaian persediaan.
a.Penilaian Persediaan Dengan Pendekatan Aset Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan/atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD. 1) Pembelian Persediaan Jurnal standar transaksi tersebut jika persediaan dibeli secara tunai adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Alat Tulis Kantor XXX No ... Kas di Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX 55 Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Belanja Alat Tulis Kantor No ... xxxxx XXX xxxxx Peru bahan SAL XXX Jurnal standar transaksi tersebut jika persediaan dibeli secara kredit adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Alat Tulis Kantor XXX No ... Utang Belanja Barang xxxxx Pakai Habis - Alat/Bahan XXX untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kan tor Jurnal standar transaksi jika persediaan yang dibeli secara kredit dibayarkan adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Utang Belanja Barang Pakai No ... xxxxx Habis- Alat/ Bahan Kegiatan XXX Kantor-Alat Tulis Kantor xxxxx Kas di Bendahara Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Belanja Alat Tulis Kantor No... xxxxx XXX xxxxx Perubahan SAL XXX 2) Pengakuan Behan Persediaan Pengakuan beban persediaan menunjukkan penggunaan persediaan oleh SKPD: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Behan Alat/Bahan untuk No ... xxxxx Kegiatan Kantor-Alat Tulis XXX Kantor xxxxx Alat Tulis Kantor XXX 56
b.Penilaian Persediaan Dengan Pendekatan Beban Pendekatan beban dapat digunakan untuk persediaan- persediaan yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan Jurnal standar transaksi tersebut jika persediaan dibeli secara tunai adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Beban Alat/Bahan untuk No... xxxxx Kegiatan Kantor-Alat Tulis XXX Kantor Kas di Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belanja Alat Tulis Kantor XXX No ... xxxxx Perubahan SAL XXX Jurnal standar transaksi jika persediaan dibeli secara kredit adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Beban Alat/Bahan untuk No ... xxxxx Kegiatan Kantor-Alat Tulis XXX Kantor Utang Belanja Barang xxxxx Pakai Habis- Alat/ Bahan XXX untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Jurnal standar transaksi jika persediaan yang dibeli secara kredit telah dilunasi adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Utang Belanja Barang Pakai No... Habis- Alat/ Bahan untuk xxxxx Kegiatan Kantor-Alat Tulis XXX Kantor Kas di Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX 57 Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belania Alat Tulis Kantor XXX No ... Xxxxx Perubahan SAL XXX
c.Pengukuran Nilai Persediaan dengan Harga Pokok Produksi Persediaan yang diperoleh dari memproduksi sendiri ditandai dengan pemakaian persediaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik: 1) Pembelian bahan baku dan bahan penolong (bahan baku tidak langsung) Pembelian bahan baku dan bahan penolong (bahan baku tidak langsung) dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Jurnal transaksi jika bahan baku dan bahan penolong (bahan baku tidak langsung) dibeli secara tunai adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Bahan Baku XXX No ... xxxxx Bahan Lainnva XXX Kas di Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belanja Bahan Baku XXX No ... xxxxx Belanja Bahan Lainnva XXX xxxxx Perubahan SAL XXX Jurnal transaksi tersebut jika bahan baku dan bahan penolong (bahan baku tidak langsung) dibeli secara kredit adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Bahan Baku XXX No... xxxxx Bahan Lainnva XXX xxxxx Utang Belanja Bahan XXX Baku xxxxx Utang Belanja Bahan XXX Lainnya 58 Jurnal transaksi tersebut jika bahan baku dan bahan penolong (bahan baku tidak langsung) dibayar adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Utang Belanja Bahan Baku No ... xxxxx XXX xxxxx Utang Belanja Bahan XXX Lainnva Kas Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxx Utang PFK XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belania Bahan Baku XXX No ... xxxxx Belania Bahan Lainnva XXX xxxxx Perubahan SAL XXX Jurnal standar transaksi tersebut jika bahan baku merupakan hasil panen pemerintah daerah maka jurnalnya adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Bahan Baku XXX No ... Lain-Lain PAD yang Sah- xxxxx LO XXX 2) Pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead kantor Pada tahap ini dilakukan pencatatan terkait pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead kantor Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Barang Dalam Proses - No... xxxxx Bahan Baku XXX xxxxx Bahan Baku XXX 59 Jurnal untuk mencatat Pembayaran Tenaga Kerja Langsung Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Beban Pegawai - Langsung No ... xxxxx XXX Kas di Bendara xxxxx Pengeluaran XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Belanja Pegawai - Langsung No ... xxxxx XXX xxxxx Perubahan SAL XXX Jurnal pelaporan finansial untuk mencatat pembebanan Tenaga Kerj a Langsung Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Barang dalam proses - biaya No... xxxxx tenaga kerja langsung XXX xxxxx Beban Pegawai XXX Jurnal untuk mencatat Pembayaran Tenaga Kerja Tak Langsung Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Beban Pegawai - Tenaga No ... xxxxx Kerja Tak Langsung XXX Kas di Bendara xxxxx Pengeluaran XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Belanja Pegawai - Tak No... xxxxx Langsung XXX xxxxx Perubahan SAL XXX Jurnal untuk mencatat pembebanan listrik Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Beban Tagihan Listrik XXX No... Kas di Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX 60 Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Belania Tagihan Listrik XXX No ... Kas di Bendahara xxxxx Pengeluaran XXX Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead kantor Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Barang dalam proses - biaya No... xxxxx overhead kantor XXX Bahan Lainnya (bahan xxxxx baku tak langsung) XXX Beban Pegawai - Tak xxxxx Langsung XXX xxxxx Beban Tagihan Listrik XXX Beban Penyusutan xxxxx Gedung XXX 3) Pembentukan Barang Jadi Jurnal untuk mencatat harga pokok produksi barang jadi adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Persediaan untuk No ... xxxxx Dijual/ Diserahkan XXX Kepada Masvarakat xxxxx Barang dalam proses - XXX biava bahan baku xxxxx Barang dalam proses - XXX biava overhead kantor Barang dalam proses - xxxxx biaya tenaga kerja XXX langsung 4) Penjualan Barang Persediaan Pemerintah dapat menjual barang hasil produksi dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pokok produksi dengan subsidi Jurnal untuk menjual persediaan di atas harga pokok produksi adalah sebagai berikut: 61 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Bendahara xxxxx Penerimaan XXX No... Persediaan untuk xxxxx Dijual / Diserahkan XXX Kepada Masyarakat Surplus Penjualan/ xxxxx Pertukaran/ Pelepasan XXX Aset Lancar-LO Jurnal untuk menjual persediaan di bawah harga pokok produksi adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Bendahara No... xxxxx Penerimaan XXX Defisit Penjualan/ xxxxx Pertukaran/ Pelepasan XXX Aset Lancar-LO Persediaan untuk xxxxx Dijual/ Diserahkan XXX Kepada Masvarakat Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No ... Lain-lain PAD yang Sah Lainnya- Hasil xxxxx Penjualan BMD yang XXX Tidak Dipisahkan - LRA
d.Pencatatan Persediaan Terdapat dua metoda pencatatan persediaan yang terdiri dari metoda perpetual dan metoda periodik 1) Metoda Perpetual Dalam metode perpetual, nilai persediaan selalu dicatat dengan nilai yang real time oleh fungsi akuntansi setiap kali ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk berbagai jenis persediaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional utama di suatu SKPD dan yang membutuhkan pengendalian kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di Rumah 62 sakit,persediaanpupukdidinaspertaniandanlain sebagainya. 2)MetodaPeriodik Dalam metodeperiodik,nilaipersediaandapatdiketahui olehfungsiakuntansipadaakhirperiodedengan melakukanperhitunganfisik(stockopname).Saat memasuki akhirperiodeinilahdibuatjurnalpenyesuaian untukmengkinikan nilaipersediaan.Metodeini dapat digunakan untukjenispersediaanyang sifatnyasebagai pendukungkegiatanSKPD,contohnyaadalahpersediaan ATKdisekretariat Jurnal standarsaatpembelianpersediaan JurnalPelaporanFinansial a)MetodaPerpetual Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxObat-obatanXXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxxUtangPFKXXX b)MetodaPeriodik Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxObat-obatanXXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxxUtangPFKXXX JurnalPelaporanAnggaran a)MetodaPerpetual Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxx BelanjaObat-obatan XXX No... xxxxx PerubahanSAL XXX b)MetodaPeriodik Tgl No. Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxx BelanjaObat-obatan XXX No... xxxxx PerubahanSAL XXX 63 Jurnalpemakaianpersediaansaattahunberjalan JurnalPelaporanFinansial a)MetodaPerpetual Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanObat-obatanXXX No...xxxxxObat-obatanXXX b)MetodaPeriodik Tidakadajurnal Jurnalpemeriksaanpersediaan(stockopname)padatanggal akhirperiodeakuntansiatauperiodewaktutertentu. JurnalPelaporanFinansial a)MetodaPerpetual Tidak adajurnal b)MetodaPeriodik Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxx BebanObat-obatan XXX No... xxxxx Obat-obatan XXX
e.SelisihPersediaan Padaakhirperiodeakuntansi,nilaiakhirpersediaanyang menggunakanmetode pencatatanperpetualakan disesuaikandenganhasilinventarisasifisikpadasuatu persediaan tertentu.Jikaditemukan antarasaldo catatan persediaandenganhasilinventarisasifisik terdapatselisih dalamjumlahyangrelatifkecil(tidaksignifikan),maka selisihpersediaantersebutdiperlakukansebagaibeban. Namundemikia,jika terdapatselisihpersediaan dipertimbangkansebagai suatujumlahyangabnormal (signifikan),makaselisihpersediaantersebutdiperlakukan sebagaikerugiandaerahpadabagian"nonoperasional" dalamLaporanOperasional.Selisihpersediaan tersebut dapatdisebabkankarenahilang,usang,kadaluarsa,atau rusak.Standarjurnal untukmengakui selisihpersediaan yang signifikanialahsebagaiberikut: 64 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiTuntutanGantiKerugian No...DaerahterhadapPegawai xxxxxNegeriBukanBendaharaXXX atauPejabat Lain-LO AlatTulisKantor xxxxx XXX g.PersediaanBiologis Persediaanbiologisdiukursetiapakhirperiodeakuntansi berdasarkannilai wajar.Jikaterjadi perubahannilai persediaanbiologis,akandicatatsebagaiberikut. Jurnalstandarjikaterjadikenaikannilaipersediaanbiologis adalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxPersediaanBiologisXXX No...PendapatanNon- xxxxx Operasional XXX Jurnal standarjika terjadipenuruannilaipersediaanbilogis adalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanNon-OperasionalXXX No...xxxxxPersediaanBiologisXXX 65 SISTEMAKUNTANSI INVESTASI A. UMUM 1.Sistem akuntansiini diterapkandalamlingkupsistemakuntansi investasidiwilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistem akuntansiini berlaku untukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI 1.Investasijangkapendekmerupakan asetyangdimaksudkan untukmemperolehmanfaatekonomiseperti bunga,dividendan royaltiataumanfaatsosial,sehinggadapatmeningkatkan kemampuanPemerintahKabupatenMuaroJambi dalam rangka pelayanankepadamasyarakat,yangsegeradapatdicairkandan dimaksudkanuntukdimilikiselamaduabelasbulanatau kurang. 2.Investasi jangkapanjang merupakan asetyangdimaksudkan untukmemperolehmanfaatekonomiseperti bunga,dividendan royalti ataumanfaatsosial,sehinggadapatmeningkatkan kemampuanPemerintahKabupatenMuaroJambidalam rangka pelayanankepadamasyarakat,yangdimaksudkan untuk dimilikilebihdari duabelasbulan. Investasidiklasifikasike dalam2(dua)bagian, yaituinvestasi jangkapendekdaninvestasijangkapanjangyang dapat dijelaskansebagaiberikut: 1.Investasijangkapendek,terdiriatas: a.Investasi dalamSaham; b.InvestasidalamDeposito, berjangkawaktutigasampaidua belasbulandan/atauyang dapatdiperpanjang secara otomatis(revolvingdeposits); c.Investasi dalamSUN; d.InvestasidalamSBI; e.Investasi dalamSPN;
f.InvestasiJangkaPendekBLUD; dan 66
g.Investasi Jangka Pendek Lainnya.
1. 2.Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
a.Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang nonpermanen mencakup: 1) Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara; 2) Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah; 3) Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta; 4) Investasi dalam Obligasi; 5) Investasi dalam Proyek Pembangunan; 6) Dana Bergulir; 7) Deposito Jangka Panjang; dan 8) Investasi Non permanen Lainnya.
b.lnvestasi Jangka Panjang Permanen Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang permanen mencakup: 1) Penyertaan Modal kepada BUMN; 2) Penyertaan Modal kepada BUMD; 3) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta; dan 4) Investasi Permanen Lainnya. C. SISTEM AKUNTANSI
1. 1.Saldo Normal Rekening investasi adalah saldo debit. Artinya rekening ini di debit jika terdapat transaksi yang menambahnya, sebaliknya rekening ini di kredit jika terdapat transaksi yang menguranginya.
2. 2.Sistem Akuntansi Investasi
a.Sistem Akuntansi Perolehan Investasi Transaksi investasi diawali pada saat terjadi pengeluaran pembiayaan atau pemindahtanganan barang milik daerah (BMD) untuk investasi. Jurnal standar transaksi investasi adalah se bagai beriku t. 67 PerolehanInvestasi JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiInvestasiJangkaPendek/ No... xxxxx InvestasiJangkaPaniang XXX xxxxx KasdiKasDaerah/Aset XXX Lainnva Jurnal PelaporanAnggaran Tgl No.Kade UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPengeluaranPembiayaan- No...xxxxxPenyertaanModal/InvestasiXXX PemerintahDaerah xxxxxPerubahanSALXXX b.SistemAkuntansiHasilInvestasi Hasilinvestasi yangdiperolehdariinvestasijangkapendek, antaralainberupabungadeposito, bungaobligasidandividen tunai(cashdividend),diakuipadasaatdiperolehdandicatat sebagai pendapatan. 1) Metode Ekuitas Apabilamenggunakanmetodeekuitas, pengumumanlaba yangdiperolehinvestee diakuiolehPemerintahDaerah sebagaipendapatanhasilinvestasi/pendapatanhasil pengelolalankekayaaandaerahyangdipisahkan-LOsebesar persentase kepemilikansaham dikalikanjumlahlabayang diperolehinvestee danmenambahnilaiinvestasi pemerintahdaerah. Padasaatpemerintahdaerahmenerima dividentunai,makadicatatmengurangiinvestasi pemerintahdaerahdanmenambahkaspemerintahdaerah. Dividendalambentuksahamyangditerimatidakakan menambah nilaiinvestasi pemerintahdaerah. a)Jurnalstandarsaatpengumumanlabaadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxInvestasiJangkaPanjang XXX No...BagianLabayang xxxxx Dibagikankepada PemerintahDaerah XXX (Dividen)atas PenvertaanModal-LO 68 JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. b)Jurnalstandarsaatpengumumandividenadalah sebagaiberikut: JikaDividenTunai JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPiutangBagianLabayang No. Dibagikankepada XxxxxPemerintahDaerah XXX (Dividen)atasPenyertaan Modal Xxxxx InvestasiJangka Panjang XXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. JikaDividenSaham Tidak adajurnalkarenadividensahamtidakmengakibatkan adanyasumberdayainvesteeyangakankeluar. c)Jurnalstandarsaatpenerimaandividenadalahsebagai berikut: JikaDividenTunai JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti KasdiKasDaerah No. xxxxx XXX PiutangBagianLaba xxxxx yangDibagikankepada XXX Pemda(Dividen)atas PenvertaanModal JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxPerubahanSALXXX No.BagianLabayang Dibagikankepada xxxxx PemerintahDaerah XXX (Dividen)atas PenvertaanModal-LRA 69 JikaDividenSaham Tidakdijurnalkarenamerupakantransaksiadministrasi,bukan transaksikeuangan. 2)MetodeBiaya Hasilinvestasiberupadividentunaiyangdiperolehdari penyertaanmodalPemerintahDaerahyang pencatatannya menggunakanmetodebiaya,dicatatsebagaipendapatan hasilinvestasi danmenambahkasdaerah. Sedangkanhasil investasiberupadividensahamyang diperolehdari penyertaanmodalpemerintahdaerahyangpencatatannya menggunakanmetodebiaya,dicatatsebagaipendapatan hasil investasi danmenambahnilaiinvestasi pemerintah daerah. a)Jurnalstandarsaatpengumumanlabaadalahsebagai berikut: Saatinvestee mengumumkanlaba, SKPKDtidak melakukanpenjurnalan. b)Jurnalstandarsaatpengumumandividenadalah sebagaiberikut: JikaDividenTunai JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPiutangBagianLabayang No.Dibagikankepada xxxxxPemerintahDaerahXXX (Dividen)atasPenyertaan Modal BagianLabayang Dibagikankepada PemerintahDaerah xxxxx (Dividen)atas XXX PenyertaanModalpada BUMD-LO JurnalPelaksanaanAnggaran Tidakdijurnal karenabukanmerupakan transaksi realisasi anggaran. JikaDividenSaham 70 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Investasi Jangka Panjang XXX No. xxxxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah xxxxx (Dividen) atas XXX Penyertaan Modal pada BUMD-LO J urnal Pelaksanaan Anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. c) Jurnal standar saat penerimaan dividen adalah sebagai berikut: Jika Dividen Tunai Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Kas Daerah No. xxxxx XXX Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada xxxxx Pemerintah Daerah XXX (Dividen) atas Penyertaan Modal J urnal Pelaksanaan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Perubahan SAL No. xxxxx XXX Bagian Laba yang Dibagikan kepada xxxxx Pemerintah Daerah XXX (Dividen) atas Penyertaan Modal-LRA Jika Dividen Saham Tidak dijurnal karena merupakan transaksi administrasi, bukan transaksi keuangan.
c.Sistem Akuntansi Pelepasan Investasi Transaksi investasi diawali pada saat terjadi penerimaan pembiayaan untuk pelepasan investasi. Jurnal standar transaksi investasi adalah sebagai berikut: 71 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Kas Daerah/ Aset xxxxx Lainnva XXX No... Investasi Jangka xxxxx Pendek/ Investasi XXX Jangka Paniang Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... Pengeluaran xxxxx Pembiayaan-Penyertaan XXX Modal/ Investasi Pemerintah Daerah 72 I SISTEMAKUNTANSI ASET TETAP A.UMUM 1.Sistem akuntansiiniditerapkandalamlingkupsistemakuntansi asettetapdiwilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistem akuntansiini berlakuuntukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansi yaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI 1.Asettetapadalahasetberwujudyangmempunyaimasamanfaat lebihdari12(duabelas)bulanuntukdigunakandan/atau dimaksudkan untukdigunakandalamkegiatanPemerintah KabupatenMuaroJambi dan/ataudimanfaatkanoleh masyarakatumum. 2.Asettetapdiklasifikasikanberdasarkankesamaandalamsifat ataufungsinyadalamaktivitasoperasientitas.Klasifikasiaset tetapadalahsebagaiberikut: a.Tanah; b.PeralatandanMesin; c.GedungdanBangunan; d.Jalan,Irigasi danJaringan; e.AsetTetapLainnya;dan f.KonstruksidalamPengerjaan. 3.Tanahyang dikelompokkansebagaiasettetapialahtanahyang diperolehdenganmaksud untukdipakai dalam kegiatan operasionalPemerintahKabupatenMuaroJambidandalam kondisi siapdipakai. 4.Peralatandanmesinmencakupmesin-mesindankendaraan bermotor,alatelektonik, inventariskantordanperalatan lainnya. 5.Gedung danbangunanmencakupseluruhgedung dan bangunanyang diperolehdenganmaksud untuk dipakai dalam kegiatanoperasionalPemerintahKabupatenMuaroJambi dan dalam kondisi siap dipakai. 73 6.Jalan,irigasidanjaringanmencakupjalan,irigasidanjaringan yangdibangunolehpemerintahsertadimiliki dan/ataudikuasai olehPemerintahKabupatenMuaroJambidandalamkondisi siapdipakai. 7.Asettetaplainnyamencakupasettetapyangtidakdapat dikelompokkankedalamkelompok asettetapdiatas,yang diperolehdandimanfaatkanuntukkegiatanoperasional PemerintahKabupatenMuaroJambidandalamkondisisiap dipakai. 8.Konstruksidalampengerjaanmencakup asettetap yang sedang dalam prosespembangunannamunpadatanggalpelaporan keuanganbelumselesaiseluruhnya. 9.BiayaPerolehan adalahjumlahkas atausetarakasyang dibayarkanataunilai wajarimbalanlainyang diberikanuntuk memperolehsuatuasetpadasaatperolehanataukonstruksi sampaidengan asettersebutdalamkondisidantempatyang siapuntukdipergunakan. 10.Penyusutan adalahalokasiyang sistematisatasnilaisuatuaset tetapyang dapatdisusutkan(depreciableassets)selamamasa manfaatasetyangbersangkutan. 11.MasaManfaatadalahperiodesuatuasetdiharapkandigunakan untukaktivitaspemerintahandan/ataupelayananpublik. 12.NilaiWajaradalahnilaitukarasetataupenyelesaiankewajiban antarpihakyang memahamiatauberkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 13.Nilai Bukuadalahnilai tercatat(carryingamount)yangdihitung daribiayaperolehandikurangiakumulasipenyusutan. 14.AsetTetap-Renovasiadalahbiayarenovasi atas asettetap yang bukanmilikpemerintahdaerah. C. SISTEM AKUNTANSI 1.SaldoNormalRekeningAsetTetap Rekening asettetap bersaldonormaldebit. Artinyarekeningini di debitjika terdapat transaksi yang menambahnya,sebaliknya rekeninginidikreditjika terdapattransaksi yang menguranginya. 74 2.SaldoNormalRekeningPenyusutanAsetTetap Rekening penyusutanasettetapbersaldonormal kredit.Artinya rekeningini dikreditjikaterdapattransaksi yang menambahnya,sebaliknya rekeninginidi debitjikaterdapat transaksiyangmenguranginya. 3.SistemAkuntansiPerolehanAsetTetapMelaluiPembelian a)PembelianSecaraTunai Pembelian asettetapsecaratunaiditandaidenganbukti pengesahanolehfungsiperbendaharaan, bukti pengeluaran kasdanBeritaAcaraSerahTerima(BAST)Barang. Berdasarkanbuktitransaksitersebut,fungsiakuntansi menjurnaluntukkeperluanpenyusunanlaporanfinansial sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxAsetTetapXXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxxUtangPFKXXX Jurnal PelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti xxxxxBelaniaModalXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX b)PembelianSecaraKredit Pada tahappertama,pembelian asettetap secarakredit ditandaidenganbuktipengesahanolehfungsi perbendaharaan dandokumenBeritaAcaraSerahTerima(BAST}Barang. Berdasarkanbuktitransaksitersebut,fungsiakuntansiSKPD menjurnaluntukkeperluanpenyusunanlaporanfinansial sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxAsetTetap XXX No...xxxxxUtangBelanjaModal XXX 75 JurnalPelaporanAnggaran Tidak adajurnal anggarankarenabukanmerupakan transaksi realisasi. Padatahapkedua,jikapembayaranmenggunakanmekanisme langsung(LS),makajurnalnyasebagaiberikut: JurnalstandarpembayaranmenggunakanmekanismeLSpada SKPKD. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxRK/SKPDXXX No...xxxxxKasdiKasDaerahXXX xxxxxUtangPFKXXX JurnalpembayaranasetdenganmekanismeLSpadaSKPD JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangBelaniaModalXXX No...xxxxxRKPPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBelanjaModalXXX No...xxxxx PerubahanSALXXX Jurnal pembayaranasetdenganmekanismeUP padaSKPD JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxUtangBelanjaModalXXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxxUtangPFKXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaModalXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX 4.SistemAkuntansiAsetTetapMelalui PembelianSecara Gabungan 76 Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Misalnya, hal ini terjadi ketika pembelian tanah beserta gedung yang berada di atas tanah terse but. Nilai masing- masing aset tersebut dihitung dengan menilai harga wajar aset tanah atau bangunan dibagi dengan nilai wajar tanah dan nilai wajar bangunan dikalikan dengan biaya perolehan sehingga diperoleh masing-masing nilai dari aset tersebut. Adapun standar jurnal tersebut ialah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial (saat serah terima aset) Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Tanah untuk Bangunan No ... xxxxx Tempat Keria XXX xxxxx Bangunan Gedung Kantor XXX Utang Belanja Modal Tanah-Tanah untuk xxxxx Bangunan Tempat XXX Keria Utang Belanja Modal Bangunan Gedung xxxxx Tempat Kerja- XXX Bangunan Gedung Kantor Jurnal Pelaporan Anggaran Bukan transaksi realisasi anggaran sehingga tidak memerlukan jurnal anggaran. Jurnal standar pembayaran menggunakan mekanisme LS pada SKPKD. Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx RK/SKPD XXX No ... xxxxx Kas di Kas Daerah XXX xxxxx Utang PFK XXX Jurnal saat penerbitan SP2D-LS di SKPD: 77 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiUtangBelanjaModal No...TanahPersil-Tanah xxxxx untukBangunan XXX TempatKerja UtangBelanjaModal BangunanGedung xxxxxTempatKerja-XXX BangunanGedung Kantor xxxxxRK/PPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiBelanjaModalTanah No...XxxxxuntukBangunanXXX TempatKerja BelanjaModal XxxxxBangunanGedungXXX Kantor Xxxxx PerubahanSALXXX 5.SistemAkuntansiPerolehanAsetTetapDari Donasi/Hibah/Sumbangan a)AsetTetapyangDiperolehdariDonasi/Hibahdiawali dengan NPH AsetTetapyang diperolehdaridonasi/hibahdiawalidengan penandatangananNaskahPerjanjianHibah(NPH)antara pemerintahdaerahdengandonatur.Jurnalsaat penandatangananNaskahPerjanjianHibah untukkeperluan penyusunanlaporanfinansialadalah: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening BuktiXxxxxPiutangPendapatan XXX Hibah No... Xxxxx PendapatanHibah- LO XXX Jurnal PelaporanAnggaran Tidak adajurnalanggarankarenabukan transaksianggaran Padasaat asettetaptersebutditerimamakajurnal standarnya adalah: 78 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxAsetTetap XXX No...PiutangPendapatan xxxxx Hibah XXX JurnalPelaporanAnggaran Tidak adajurnalanggarankarenabukantransaksianggaran b)AsetTetap yangDiperolehdariDonasi/Hibahdisertaidengan BAST Pemerintahdaerahmenerimadonasi/hibahdaridonatur berupabarang yangditandaidenganBeritaAcaraSerah Terima(BAST).Jurnalsaatpenerimaanbaranguntuk keperluanpenyusunanlaporanfinansialadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxAsetTetapXXX No...PendapatanHibah xxxxx -LO XXX JurnalPelaporanAnggaran Tidak adajurnal anggarankarenabukantransaksianggaran 6.SistemAkuntansiPerolehanAsetTetapDariPertukaranAset SuatuAsetTetapdapatdiperolehmelalui pertukaranatau pertukaransebagianAsetTetap yang tidakserupaatauaset lainnya. Asetdiukurberdasarkannilaiwajarasetyangdiperoleh yaitunilaiekuivalenatas nilai tercatatasetyang dilepassetelah disesuaikandenganjumlahsetiap kas atausetarakasyang di transfer/diserahkan. Apabilasaat terjaditransaksinilaibuku asettetap yang yang dilepasbelum habisdisusutkan,maka selisih antaranilaiwajardengannilaibukuasettetap yang dilepas diakui sebagai surplus/defisitpelepasan asettetap. Apabiladalampertukaranasettetap tersebutpemerintahdaerah harusmenyerahkan/menerimakas, maka untuk keperluan penyusunanLaporanRealisasiAnggaran,pengeluaran/ penenmaan kas terse butdiakui sebagai modal/pendapatan hasil pelepasan asettetap-LRA. belanja 79 a) Pertukaran Aset Tetap Tidak Sejenis Pertukaran aset dapat dilakukan dengan menukarkan suatu aset yang berbeda jenis misalnya pertukaran antara aset tetap mobil dengan aset tetap tanah. Apabila nilai suatu aset yang ditukarkan lebih besar atau kecil maka akan terdapat surplus atau defisit pertukaran aset. Jurnal standar untuk mengakui surplus pertukaran aset sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Aset Tetap (Baru) XXX No... Akumulasi Penyusutan xxxxx Aset Lain XXX xxxxx Aset Lain XXX xxxxx Surplus Tukar XXX Menukar Aset Tetap J umal Pelaporan Anggaran Tidak ada jurnal anggaran karena bukan transaksi anggaran Jurnal standar untuk mengakui defisit pertukaran aset sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Aset Tetap (Baru) XXX No ... Akumulasi Penyusutan xxxxx Aset Lain XXX Defisit Tukar Menukar xxxxx Aset tetap XXX xxxxx Aset Lain XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tidak adajurnal anggaran karena bukan transaksi anggaran b) Pertukaran Aset Tetap Sejenis Pertukaran aset dapat dilakukan dengan menukarkan suatu aset yang sejenis misalnya pertukaran antara aset gedung dan bangunan. Apabila nilai suatu aset yang ditukarkan lebih besar atau kecil maka akan terdapat surplus atau defisit pertukaran aset. Jurnal standar untuk mengakui surplus pertukaran aset ialah sebagai berikut: 80 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiAsetTetap(baru) No... xxxxx XXX xxxxx AkumulasiPenyusutan XXX AsetLain(lama) xxxxxAsetLain(lama)XXX Akumulasi xxxxxPenyusutanAsetXXX Tetap(baru) xxxxx SurplusTukar MenukarAsetTetap JurnalPelaporanAnggaran Tidak adajurnalanggarankarenabukantransaksianggaran
1. 7.SistemAkuntansi PengeluaranSetelahPerolehanAwalAset Tetap Pengeluaransetelahperolehanawal suatuasettetapdapat berupabelanjapemeliharaanmaupunbelanjarenovasi. Pengeluaranyang memperpanjang masamanfaatatauyang kemungkinanbesarmemberimanfaatekonomisdimasayang akandatangdalambentukkapasitas,mutuproduksi,atau peningkatanstandarkinerja,harusditambahkan/dikapitalisasi padanilaitercatatasetyangbersangkutan. Sedangkan pengeluaranyang tidakmemperpanjang masamanfaat;atau yangkemungkinanbesartidakmemberimanfaatekonomikdi masayangakandatangdalambentukpeningkatankapasitas, mutuproduksi,ataupeningkatankinerja;ataujumlah pengeluarantersebutkecil,diakui sebagaibelanjapemeliharaan (untukpelaporanrealisasianggaran)danbebanpemeliharaan (untukpelaporanfinansial). Jurnalstandarsaatserah terimajasapemeliharaanyang memenuhi kriteriakapitalisasi sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxAsetTetap XXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX 81 JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaPemeliharaanXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX Jurnalstandarsaatserahterimajasapemeliharaanyangtidak memenuhikriteriakapitalisasi sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBebanPemeliharaanXXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaPemeliharaanXXX No...PerubahanSAL xxxxxXXX 8.SistemAkuntansiPenyusutanAsetTetap Penyusutanadalahalokasiyangsistematisatas nilaisuatuaset tetapyang dapatdisusutkan(depreciableassets)selamamasa manfaatasetyangbersangkutan.Penyusutandilakukandalam rangkapenyesuaiannilaiasettetapsehubungandengan penurunankapasitasdanmanfaatdarisuatuasettetap. PenyusutanAsetTetapdilakukandenganmenggunakanmetode garislurusyangdilakukandenganmengalokasikannilai yang dapatdisusutkandariAsetTetapsecaramerataselamamasa manfaatnya.Rumusuntukmenghitungpenyusutansebagai berikut: HargaPerolehan--NilaiSisa Penyuusutanperperiode= MasaManfaat Jurnalstandaryang digunakandalammengakuipenyusutan asettetapialahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktixxxxx BehanPenvusutanAsetXXX No...Akumulasi xxxxx PenvusutanAset XXX 82 JurnalPelaporanAnggaran Tidakadajurnalanggarankarenatidakmenggunakantransaksi realisasi anggaran. 9.SistemAkuntansiPemindahtangananAsetTetap Pemindahtanganan adalahpengalihankepemilikan asettetap pemerintahdaerahkepadapihaklain. Setiapproses pemindahtanganasettetapdidahuluidenganproses reklasifikasiasettetapkeasetlainnya.Kondisiiniterjadikarena salahsatukriteriaasettetap"dimaksudkan untukoperasi organisasi"tidaklagiterpenuhi.Pemindahtangananasettetap dilakukandengancarapenjualan,tukar-menukar,hibah,atau penyertaanmodalpemerintahdaerah. Untukmemastikan bahwadalamprosespemindahtangan asettetappemerintah daerahtidakmengalamikerugian,makasebelumdilakukan pemindahtangan terlebihdahuludilakukanpenilaianasettetap olehpenilaipemerintah,penilaipublik,atautimpenilai pemerintahdaerahyangdibentukolehkepaladaerah.Penilaian asettetapuntukpemindahtanganandikecualikanuntuk pemindahtangananberupahibah. a)Penjualan Penjualanadalahpengalihankepemilikanasettetap kepada pihaklaindenganmenerimapenggantiandalambentuk uang.Penjualanasettetapuntukdijualdiawali dengan penyerahanasettetapdariSKPDkepadaPPKD.Jurnal untukmengakuihaltersebutsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktix.xxxxRK/PPKDXXX No...x.xxxxAkumulasiPenyusutan XXX Aset x.xxxxAsetTetapXXX JurnalPelaporanAnggaran Bukan transaksianggaransehingga tidakmemerlukanjurnal anggaran JurnaldiSKPKD saatmenerimakendaraanbermotordari SKPD ialahsebagai berikut: 83 JurnalPelaporanFinansial Tl No.�& U.grruan BuktiRekenin DebitKredit Bi.ktiAsetT·tau1xxxxxe • XXX No...Akumulasi xxxxx PenyusutanAset XXX xxxxxRK/SKPDXXX JumalPelaporanAnggaran Bukantransaksianggaransehinggatidakmemerlukanjurnal anggaran Selanjutnya, SKPKDmelakukanreklasifikasi asetkendaraan bermotorkeAsetLainnyadenganstandarjurnalsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxAsetLainnyaXXX No...Akumulasi PenyusutanXXX xxxxx Aset Akumulasi xxxxxPenyusutanAsetXXX Lainnva xxxxxAsetTetapXXX Jurnal PelaporanAnggaran Bukantransaksianggaransehingga tidakmemerlukanjurnal anggaran JurnaluntukpencatatanpenjualanasetdiSKPKD,sebagai berikut: urnalPelaporaninansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxKasdiKasDaerahXXX No...AkumulasiPenyusutan xxxxx AsetLainnva XXX xxxxxAsetLainnva XXX SurplusPenjualan/ xxxxx Pertukaran/ XXX PelepasanAset NonLancar-LO JurnalPelaporanAnggaran Tgl No. Kade UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxPerubahanSALXXX No...Hasil PenjualanAset xxxxx Lainnya XXX 84 . b) Tukar Menukar Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan aset tetap yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Tahapan ini dimulai saat SKPD hendak menukar asetnya dengan pihak lain. Tahapan ini selanjutnya dilakukan dengan klasifikasi aset ke aset lainnya. Standar jurnal untuk mengakui hal tersebut ialah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Akumulasi Penyusutan No... xxxxx Aset XXX xxxxx Aset Lainnva XXX xxxxx Aset Tetap XXX Akumulasi xxxxx Penyusutan Aset XXX Lainnva Jurnal Pelaporan Anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran Jurnal saat serah-terima barang yang ditandai dengan bukti dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang. Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Aset Tetap (baru} XXX No ... Akumulasi Penyusutan xxxxx Aset Lainnva XXX xxxxx Aset Lainnva XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tidak dijurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran c) Hibah Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 85 Tahapaninidimulaisaatpengusulanasettetapmenjadi hibahyang ditandaidenganproses reklasifikasiasettetap menjadiasetlainnya.Adapunstandarjurnaluntuk mengakuihal tersebutsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxAkumulasi Penyusutan Aset XXX No...xxxxxAsetLainnvaXXX xxxxxAsetTetapXXX Akumulasi xxxxxPenyusutanAsetXXX Lainnva TahapanselanjutnyaialahketikaditandatanganinyaNPHD antarakepaladaerahdanpihakketiga untukpenyerahan barang.Adapunstandarjurnaluntukmengakui hal tersebut sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanHibahBarangXXX No...UtangPembayaran xxxxx Hibah XXX JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksi realisasi anggaran. Jurnalsaatpenyerahanhibahbarang: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiXXXXXUtangPembayaranHibahXXX No...AkumulasiPenyusutan xxxxx AsetLainnya XXX xxxxxAsetLainnvaXXX JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksirealisasi anggaran. d)PenyertaanModal PemerintahDaerah PenyertaanModalPemerintahDaerah adalahpengalihan kepemilikan asettetap yang semulamerupakan kekayaan yangtidak dipisahkanmenjadi kekayaanyang dipisahkan 86 untukdiperhitungkansebagaimodal/sahampemerintah daerahpadabadanusahamilik negara,badanusahamilik daerah,ataubadanhukumlainnyayangdimilikinegara. Adapunstandarjurnalterkaithaltersebutsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiInvestasikepadaBadan No... x:xxxx UsahaMilikDaerah XXX xxxxx Akumulasi Penyusutan XXX AsetLainnva x:xxxxAsetLainnvaXXX SurplusPelepasan xxxxxAsetGedungdanXXX Bangunan- LO JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. 10.SistemAkuntansiAsetTetapRusakBeratAtauHilang a)AsetTetapRusakBerat Asettetapdengankondisirusakberatyaitukondisidimana asettetaptidaklagidapatdigunakanuntukoperasional pemerintahdaerah.Olehkarenaitu,asettetapdengan kondisirusakberatharusdireklasifikasi sebagaiaset lainnya. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxAkumulasiPenyusutan Aset XXX No...x:xxxxAsetLainnyaXXX x:xxxxAsetTetapXXX x:xxxx Akumulasi PenyusutanAsetXXX Lainnya JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnal karenabukanmerupakantransaksi realisasi anggaran. 87 -- - b)AsetTetapRusakHilangSaatPenugasan Jikaasettetaptetaphilangpadasaatpelaksanaantugas kedinasan,makaasettetaptersebutakanlangsung dihapuskandari daftarbarang.StandarJurnal untuk mengakuihaltersebutialahsebagaiberikut: urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiAkumulasi Penyusutan xxxxx Aset XXX No...DefisitPenjualan/ xxxxxPertukaran/PelepasanXXX AsetNonLancar-LO xxxxxAsetTetap XXX urnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. c)AsetTetapRusakHilangDiLuarPenugasan Jikaasettetaptetaphilangpadasaatdiluartugas kedinasan, makapihakyang menghilangkanasettetap tersebutakandikenai tuntutangantirugi.StandarJurnal untukmengakuihal tersebutialahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian Bukti Rekening Bukti xxxxxAkumulasi Penyusutan Aset No... xxxxxAsetLainnya xxxxxAsetTetap Akumulasi xxxxxPenyusutanAset Lainnya urnal PelaporanFinansial DebitKredit XXX XXX XXX XXX Tgl No. Bukti Bukti No... Kode Rekening xxxxx xxxxx xxxxx Uraian Akumulasi Penyusutan AsetLainnya Piutang TuntutanGanti KerugianDaerah Terhadap PegawaiNegeri BukanBendaharaatau PeiabatLain AsetLainnva DebitKredit XXX XXX XXX 88 Jurnal PelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. 11.SistemAkuntansiPemanfaatanAsetTetapOlehPihakLain DalamJangkaLebihDariSatuTahun PemanfaatanAsetTetapadalahpendayagunaanasettetapyang tidakdigunakan untukpenyelenggaraan tugasdanfungsi satuankerjaperangkatdaerahdan/atauoptimalisasiasettetap dengan tidakmengubahstatuskepemilikan.Pemanfaatanaset tetapyangmenyebabkanperludireklasifikannyaasettetapke asetlainnyaadalahpemanfaatanasettetapyang jangkawaktu pemakaiannyaolehpihaklainlebihdarisatutahun. Pemanfaatanasettetapdilakukandengancarasewa,pinjam pakai,kerjasamapemanfaatan,bangungunaserah/bangun serahguna(BGS/BSG)ataukerjasamapenyediaan infrastruktur. JurnalyangdilakukanolehFungsiAkuntansi padasaat penyerahanasettetapkepadapihakmitrauntukpemanfaatan asettetap(untuksemuatipe pemanfaatan)sebagaiberikut. Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiAkumulasiPenyusutan No... xxxxx AsetTetap XXX xxxxxAsetLainnya"XXX xxxxxAsetTetap XXX Akumulasi xxxxxPenyusutanAsetXXX Lainnya Asetlainnyaini diberinamasesuaidenganjenis pemanfaatannya(sewa,p1jampakai,kerjasama pemanfaatan, ataukerjasamapenyediaaninfrastruktur) Jumal PelaporanAnggaran Tidakdijurnal karenabukanmerupakan transaksirealisasi anggaran. 89 SISTEMAKUNTANSI KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN A.UMUM 1.Sistemakuntansiini diterapkandalamlingkupsistemakuntansi konstruksidalam pengerjaandiwilayahKabupatenMuaro Jambi. 2.Sistemakuntansiini berlaku untukentitaspelaporandanentitas akuntansi dalammenyusunlaporankeuangan.Entitaspelaporan yaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkanentitas akuntansi yaituSKPDdilingkunganPemerintahKabupaten MuaroJambi. B.DEFINISI KonstruksiDalamPengerjaan(KDP)adalahaset-asettetapyang sedangdalamprosespembangunan.KDPmencakup tanah,peralatan danmesin,gedungdanbangunan, jalan,irigasi danjaringan,serta asettetaplainnyayangprosesperolehannyadan/atau pembangunannyamembutuhkansuatuperiodewaktu tertentudan belumselesai padaperiodelaporankeuangan.Perolehanmelalui kontrakkonstruksi padaumumnyamemerlukansuatuperiode waktu tertentu.Periodewaktuperolehan tersebutbisakurangataulebihdari satuperiodeakuntansi. Perolehanasetdapatdilakukandenganmembangunsendiri (swakelola)ataumelaluipihakketigadengankontrakkonstruksi Kontrakkonstruksi dapatmeliputi: 1.kontrak untukperolehanjasayangberhubunganlangsung denganperencanaan konstruksiaset,seperti jasaarsitektur;
2. 2.kontrak untukperolehanataukonstruksiaset;
3. 3.kontrak untukperolehanjasayang berhubunganlangsung denganpengawasan konstruksiaset,yang meliputimanajemen konstruksi danvalueengineering; 4.kontrak untukmembongkar ataumerestorasi asetdanrestorasi lingkungan. 90 C.SISTEMAKUNTANSI 1.SaldoNormalRekeningKonstruksiDalamPengerjaan Rekening konstruksidalam pengerjaanbersaldonormaldebit. Artinyarekeninginididebitjikaterdapat transaksi yang menambahnya,sebaliknya rekeningini dikreditjikaterdapat transaksiyangmenguranginya. 2.SistemAkuntansiKonstruksiDalamPengerjaanSwakelola Biayaperolehankonstruksiyangdibangundengancara swakelolameliputi biayalangsunguntuktenagakerja,bahan baku, sertabiayatidaklangsungtermasukbiayaperencanaan danpengawasan,perlengkapan,tenagalistrik,sewaperalatan dansemuabiayalainnyayang terjadiberkenaandengan pembangunankonstruksitersebut.Konstruksi tersebutakan diakui sebagaiAsetTetapjikapembangunankonstruksitersebut telahselesai yangdidukung denganbuktidokumenBeritaAcara SerahTerima. Namundemikian,apabilaprosespembangunan konstruksitersebutmelampaui periodepelaporan, makapada tanggalpelaporan,seluruhbiayapembangunangedungyang telahdikeluarkandikapitalisasi sebagaiKonstruksidalam Pengerjaan. a)PembebananBiayaTenagaKerjaLangsung Padatahapini,dilakukanpencatatanterhadap biayatenaga kerjalangsungyang digunakandalampelaksanaan konstruksi.Jurnalstandar untukmencatatpembayarandan pembebananbiaya tenagakerjalangsungsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBebanJasaTenagaAhli(*)XXX No...xxxxxRK/PPKDXXX Konstruksi dalam xxxxx Pengerjaan-Gedung XXX xxxxx BebanJasaTenagaAhli XXX (*)perludisesuaikan kembali dengan nomenklaturtenaga konstruksisesuai ketentuanperundang-undangan 91 JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiBelanjaModalBangunan No... xxxxx GedungKantor XXX xxxxxPerubahanSALXXX b)PembeliandanPembebananBahanBaku Padatahapini,dilakukanpencatatanterhadapbiayabahan- bahanyangdigunakanbaiksecaralangsungmaupuntidak langsungdalampelaksanaankonstruksi.Jurnaluntuk mencatatpembelianbahanbakulangsung danbahanbaku taklangsung(perlengkapan)adalahsebagaiberikut: JumalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBahanBangunandan No... xxxxx Konstruksi XXX xxxxxBahanLainnyaXXX xxxxxRK/PPKDXXX Jurnal PelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBelanjaModalBangunan No... xxxxx GedungKantor XXX xxxxxPerubahanSALXXX Jurnaluntukmencatatpemakaianbahanbakulangsungdan bahanbaku taklangsung(perlengkapan)adalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti Konstruksidalam No... xxxxx Pengerjaan-Gedung XXX xxxxx BahanBangunandan XXX Konstruksi xxxxx BahanLainnya-bahan XXX perlengkapan JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksi realisasi anggaran. 92 r c)PembebananBiayaLainnyakeDalamKonstruksiDalam Pengerjaan Padatahapini,dilakukanpencatatanterhadapbiaya-biaya yangikutmelekatdalampelaksanaankonstruksi.Jurnal untukmencatatpembayaranbiaya-biayaadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBebanJasaKonsultansi No...PerencanaanRekayasa-Jasa xxxxxDesainRekayasauntukXXX KonstruksiPondasiserta StrukturBangunan BebanJasaKonsultansi PengawasanRekayasa-Jasa xxxxxPengawasPekerjaanXXX Konstruksi BangunanGedung xxxxxBebanTagihanListrikXXX xxxxxBebanSewaAlatBeratXXX xxxxxBebanPengurusanIMB XXX xxxxxRK/PPKDXXX Jurnal PelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiBelanjaModalBangunan No... xxxxx GedungKantor XXX xxxxxPerubahanSALXXX Jurnaluntukmencatatpembebananbiaya-biayatidaklangsung: Jurnalpelaporanfinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKonstruksiDalam No... xxxxx Pengeriaan-Gedung XXX BebanJasaKonsultansi PerencanaanRekayasa- xxxxxJasaDesainRekayasaXXX untukKonstruksiPondasi sertaStrukturBangunan BebanJasaKonsultansi PengawasanRekayasa- xxxxxJasaPengawasPekerjaanXXX Konstruksi Bangunan Gedung xxxxxBebanTagihanListrikXXX xxxxxBebanSewaAlatBerat XXX xxxxxBebanPengurusanIMB XXX 93 d)PencatatanBiayaPerolehan Padatahapini,dilakukanpencatatanterhadapbiaya perolehangedungjikapekerjaankonstruksitersebutselesai sebelum tanggal 31Desembertahunberjalan.Jikamelewati tanggaltersebutmakanilaiperolehantersebuttetapdiakui sebagaiKonstruksiDalamPengerjaandiNeraca.Jurnaldasar jikakonstruksidalampengerjaanselesaisebelumtanggal31 Desember. JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxBangunanGedungKantorXXX No...KonstruksiDalam xxxxx Pengerjaan XXX JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakan transaksi realisasi anggaran. 3.SistemAkuntansiKonstruksiDalamPengerjaanOlehPihak Ketiga Nilaikonstruksi yang dibangunolehpihakketigapadadasarnya samadenganperolehankonstruksi yang dibangunsendiri (swakelola).NilaiyangdicatatsebagaiKonstruksidalam Pengerjaan adalahsebesarjumlahyang dibayarkandanyang masihterhutangatasperolehanaset.Biaya-biayapembelian bahandanjuga upahdangajiyangdibayarkandalam pelaksanaanpekerjaansecaraswakelolapadadasarnyasama denganjumlahyangdibayarkankepadakontraktoratas penyelesaianbagianpekerjaan tertentu.Keduanyamerupakan pengeluaranpemerintahanuntukmendapatkan asettetap. a)PenyelesaianPerencanaanKonstruksi Padatahapinikonsultanperencanamenyelesaikanhasil pekerjaanperencanaanberupagambarkerja,maketdanlain- lain. Peristiwaini ditandaidenganditandatanganinyaBAST Pekerjaan.Jumalstandar untukmencatat haltersebut adalahsebagaiberikut: 94 JurnalPelaporanFinansial TlNo.Kode gBuktiRekenin UraianDebitKredit Bukti No...xxxxx BebanJasaKonsultansi Perencanaan-JasaDesain untukKonstruksi XXX XXX UtangBelanjaModal xxxxx Bangunan Jurnal PelaporanAnggaran Bukanmerupakan transaksirealisasianggaransehinggatidak adajurnal Selanjutnya,dilakukanpembayaranKonsultanPerencanaan denganmekanismeLS. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti UtangBelanjaModal No... xxxxx Bangunan XXX xxxxxRK/PPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxBelanjaModalBangunanXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX b)MemulaiPekerjaanFisikdenganUangMukakeKontraktor Padatahap1m1,pekerjaanfisikdimulaisetelahgambar perencanaanditerimaolehkontraktor.Uang mukapengadaan diterimayangdikompensasikanpadasetiaptermin pembayaran JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiUangMukaPengadaan No... xxxxx Barang/Jasa XXX xxxxxRK/PPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening I BelanjaModalBangunanBukti No... xxxxx GedungKantor() XXX IxxxxxPerubahanSAL XXX 95 . *Sesungguhnyapemberian uang mukakerjabelummembebani belanjakarenabelum adapertanggungjawaban.Namun, "terpaksa"membebanibelanjakarenasudahtercantumkode rekeningnyadalamdokumenSP2D-LS c)PenyelesaianTahapPertamaPembangunan Padatahapini,kontraktortelahmenyelesaikan tahap pertamapembangunangedungyang ditandai dengan ditandatanganinyaBeritaAcaraKemajuanPekerjaan antara kontraktordenganPejabatPelaksanaTeknisKegiatan(PPTK). JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKonstruksidalamPengerjaan No... xxxx:x Gedung XXX xxxxx UtangBelanjaModal XXX Bangunan JurnalPelaporanAnggaran Bukanmerupakantransaksianggaran Selanjutnya,dilakukanpembayarandenganmekanismeLS. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti UtangBelanjaModal No... xxxx:x BangunanGedung XXX xxxxx UangMukaPengadaan XXX Barang/Jasa xxxxxRK/PPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti BelanjaModalBangunan No... xxxx:x Gedung XXX xxxxxPerubahanSALXXX Jurnal untukmengkapitalisasi biayaperencanaankarenawujud asettetapgedung sudah ada: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiKonstruksi dalamPengerjaan No... xxxx:x -Gedung XXX BehanJasaKonsultansi xxxxxPerencanaan-JasaDesain XXX untukKonstruksi 96 JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijurnalkarenabukanmerupakantransaksirealisasi anggaran. d)PenyelesaianTahapKeduaPembangunan Padatahapini,kontraktortelahmenyelesaikantahapkedua pembangunangedungyangditandaidengan ditandatanganinyaBeritaAcaraKemajuanPekerjaanantara kontraktordenganPejabatPelaksanaTeknisKegiatan(PPTK). JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKonstruksidalamPengerjaan No... xxxxx Gedung XXX xxxxx UtangBelanjaModal XXX BangunanGedung JurnalPelaporanAnggaran Tidak adajumalanggaran Selanjutnya,dilakukanpembayarandenganmekanismeLS dikurangiuang mukapengadaanyang telahdibayarkandiawal. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiUtangBelanjaModal No... xxxxx BangunanGedung XXX xxxxx UangMukaPengadaan XXX Barang/Jasa xxxxxRK/PPKDXXX JumalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBelanjaModalBangunan No... xxxxx Gedung XXX xxxxxPerubahanSALXXX e)PenyelesaianTahapKetigaPembangunan Padatahapini,kontraktor telahmenyelesaikan tahap ketiga pembangunangedung yang ditandaidengan ditandatanganinyaBeritaAcaraKemajuanPekerjaan antara kontraktordenganPejabatPelaksanaTeknisKegiatan(PPTK). Padatahap inijuga,pekerjaanfisik pembangunangedung danpekerjaanpengawan konstruksitelahselesai. 97 JurnalPelaporanFinansial DebitKreditUraian KodeNo. Tgl BuktiRekening BuktiKonstruksidalamPengerjaan No... xxxxx Gedung XXX xxxxx UtangBelanjaModal XXX BangunanGedung JurnalPelaporanAnggaran Tidakadajurnalanggaran Selanjutnya,BASTdarikonsultanpengawaskepadaPPTK. ' Pekerjaankonsultanpengawasyangtelahselesaiselanjutnya akandikapitalisasikedalambentukhargaperolehangedung yangikutbertambah. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKonstruksi dalamPengerjaan No... xxxxx Gedung XXX xxxxx UtangBelanjaModal XXX BangunanGedung JurnalPelaporanAnggaran Tidak adajurnal anggaran I 1PenyelesaianSisaPembayaran PadatahapiniBUDakanmembayardenganmekanismeLS setelahdikurangi bagiandariuang mukapengadaanyang telahdibayarkan.Selainitu, padatahapini jugadilakukan pelunasankepadakonsultanpengawas. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiUtangBelanjaModal No... xxxxx BangunanGedung XXX xxxxx UangMukaPengadaan XXX Barang/Jasa xxxxxRK/PPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No. Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiBelanjaModalBangunan I No... xxxxx GedungKantor XXX xxxxx PerubahanSALXXX 98 I \ g)PencatatanBiayaPerolehan Padatahapini,dilakukanpencatatanterhadapbiaya perolehangedungjikapekerjaankonstruksi tersebutselesai sebelumtanggal 31Desembertahunberjalan.Jikamelewati tanggaltersebutmakanilaiperolehantersebuttetapdiakui sebagaiKonstruksiDalamPengerjaandiNeraca.Jumal dasar jikakonstruksidalampengerjaanselesaisebelumtanggal31 Desember. JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kade UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti BangunanGedungKantor No... xxxxx XXX KonstruksiDalam xxxxx Pengeriaan XXX JurnalPelaporanAnggaran Tidakdijumalkarenabukanmerupakantransaksi realisasi anggaran. 99 SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN A. UMUM
4. 1.Sistem akuntansi ini diterapkan dalam lingkup sistem akuntansi dana cadangan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
5. 2.Sistem akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. B. DEFINISI Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah yang memuat:
a.penetapan tujuan pembentukan dana Cadangan.
b.program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana Cadangan.
c.besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
d.sumber dana Cadangan. dan
e.tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. C. SISTEM AKUNTANSI
1. 1.Dana Cadangan bersaldo normal debit. Artinya rekening ini di debit jika terdapat transaksi yang menambahnya, sebaliknya rekening ini di kredit jika terdapat transaksi yang mengurangmnya.
2. 2.Sistem Akuntansi Dana Cadangan
a.Pembentukan Dana Cadangan Setelah PPKD menyetujui pembayaran Dana Cadangan dalam SP2D-LS. Jurnal standar transaksi tersebut jika adalah sebagai berikut: 100 Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Dana Cadangan No xxxxx XXX xxxxx Kas di Kas Daerah XXX Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Pengeluaran Pembiayaan No ... xxxxx Pembentukan Dana XXX Cadangan xxxxx Perubahan SAL XXX
b.Penerimaan Hasil Bunga Dana Cadangan Dana Cadangan yang ditempatkan dalam rekening tersendiri sering sekali memiliki bunga atas rekening tersebut. Pada saat terdapat basil bunga dana cadangan, jurnal standar transaksi tersebut jika adalah sebagai berikut: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Dana Cadangan No... xxxxx XXX xxxxx J asa Giro pada Rekening XXX Dana Cadangan-LO Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti xxxxx Perubahan SAL XXX No... J asa Giro pada Rekening xxxxx Dana Cadangan-LRA XXX
c.Pencairan Dana Cadangan Saat Dana Cadangan akan digunakan, maka dilakukan pencairan dana cadangan. Jurnal standar transaksi tersebut adalah: Jurnal Pelaporan Finansial Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kas di Kas Daerah No ... xxxxx XXX xxxxx Dana Cadangan XXX 101 Jurnal Pelaporan Anggaran Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Perubahan SAL No... xxxxx XXX Penerimaan Pembiayaan xxxxx Pencairan Dana XXX Cadangan 102 SISTEM AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD A. UMUM
1. 1.Sistem akuntansi ini diterapkan dalam lingkup sistem akuntansi aset tak berwujud di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2. 2.Sistem akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. B. DEFINISI Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. C. SISTEM AKUNTANSI
3. 1.Saldo Normal Rekening ATB Rekening ATB bersaldo normal debit. Artinya rekening ini di debit jika terdapat transaksi yang menambahnya, sebaliknya rekening ini di kredit jika terdapat transaksi yang mengurangmya.
4. 2.Sistem Akuntansi ATB Sistem akuntansi ATB terdiri dari.
a.Perolehan ATB dengan cara pembelian Jurnal standar perolehan ATB dengan cara pembelian terdiri dari sebagai berikut: 1) Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran ATB dapat diperoleh dengan pembayaran melalui bendahara pengeluaran. Jurnal standar transaksi tersebut sebagai berikut: 103 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxATBXXX No...KasdiBendahara xxxxx Pengeluaran XXX xxxxxUtangPFKXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti BelanjaModalAsetLainnya No... xxxxxXXX xxxxxPerubahanSALXXX 2)PembayaranmelaluiKasDaerah ATBdapatdiperolehdenganpembayaranmelalui kas daerah.Jurnalstandartransaksi tersebutadalahsebagai berikut: urnalPelaporanFinansialdiSKPD Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxATBXXX No...xxxxxRKPPKDXXX JurnalPelaksanaanAnggarandiSKPD Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxBelanjaModalAsetLainnyaXXX No...xxxxx PerubahanSALXXX JurnalPelaporanFinansialdiSKPKD Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxRKSKPDXXX No...xxxxxKasDaerahXXX xxxxxUtangPFKXXX
b.PerolehanATB denganhibah Jurnalstandar untukperolehanATByang bersumberdari hibahadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktixxxxxATB XXX No...xxxxx PendapatanHibahXXX 104 c.PerolehanATBdenganpengembanganinternal JurnalstandaruntukperolehanATB daripengembangan internaladalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxATBXXX No...xxxxxBeban XXX d.AmortisasiATB JurnalstandaruntukamortisasiATBadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxBebanAmortisasiATBXXX No...xxxxx AkumulasiAmortisasiATBXXX e.PenghentianATB JurnalstandaruntukpenghentianATBadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxAkumulasiAmortisasiATBXXX No...xxxxxDefisitpenghentianATBXXX xxxxxATBXXX 105 SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA A. UMUM
1. 1.Sistem akuntansi ini diterapkan dalam lingkup sistem akuntansi aset lainnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2. 2.Sistem akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. B. DEFINISI Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
3. 1.Aset Tidak Berwujud;
4. 2.Tagihan Penjualan Angsuran;
5. 3.Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
6. 4.Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
7. 5.Aset Lain-lain;
8. 6.Aset yang dibatasi penggunaannya; dan
9. 7.Aset Nonlancar Lainnya. C. SISTEM AKUNTANSI
10. 1.Pada saat pengakuan awal a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh: penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Berikut perlakuan akuntansi untuk mencatat transaksi aset lainnya pada SKPD. Pada saat dilakukannya penjualan aset secara angsuran, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut: 106 Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku positif: Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Tagihan Jangka Panjang No ... XXX XXX XXX Akumulasi Penyusutan Aset XXX Tetap/ Aset Lain-lain Surplus XXX Penjualan / Pertukaran / XXX Pelepasan Aset Non Lancar-LO XXX Aset Tetap/ Aset Lain-lain XXX Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif: Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti XXX Tagihan Jangka Panjang XXX No... Akumulasi Penyusutan Aset XXX Tetap/ Aset Lain-lain XXX Defisit XXX Penjualan / Pertukaran/ XXX Pelepasan Aset Non Lancar- LO XXX Aset Tetap/ Aset Lain-lain XXX b) Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) diakui ketika putusan pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berikut jurnal yang dibuat: Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Tuntutan Ganti Kerugian No... XXX Daerah XXX Penerimaan atas Tuntutan Ganti XXX Kerugian Keuangan XXX Daerah-LO /Aset Lain c) Kemitraaan dengan Pihak Ketiga - Sewa Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan, yakni dengan perubahan klasifikasi aset yang awalnya merupakan aset tetap/aset lain - lain menjadi aset kerjasama/kemitraan - sewa. Tgl No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening Bukti Kemitraan dengan Pihak No ... XXX Ketiga XXX XXX Aset Tetap / Aset Lain- XXX lain 107 d)KemitraaandenganPihakKetiga-KerjasamaPemanfaatan KemitraaandenganPihakKetiga-KerjasamaPemanfaatan diakuipadasaatterjadiperjanjianKerjasama/kemitraan, yaitudenganperubahanklasifikasiasetdariasettetap/aset lain-lainmenjadiasetKerjasama/kemitraanpemanfaatan (KSP). Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKemitraandenganPihak No... XXX Ketiga XXX XXX AsetTetap/AsetLain- XXX lain e)KemitraaandenganPihakKetiga-BangunGunaSerah KemitraaandenganPihakKetiga-BangunGunaSerah(BGS) dicatatsebesarnilaiasetyangdiserahkanolehpemerintah daerahkepadapihak ketiga/investoruntukmembangunaset BGS.AsetyangberadadalamBGS disajikanterpisahdari AsetTetap. Tgl No. Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKemitraandenganPihak No... XXX Ketiga XXX XXX AsetTetap/A setLain- XXX Lain f)KemitraaandenganPihakKetiga-BangunSerahGuna KemitraaandenganPihakKetiga-BangunSerahGuna(BSG) diakuipadasaatpengadaan/pembangunangedung dan/atausaranaberikutfasilitasnyaselesaidansiap digunakan untukdigunakan/dioperasikan.Penyerahanaset olehpihakketiga/investorkepadapemerintahdaerah disertaidengan kewajibanpemerintahdaerahmelakukan pembayarankepadapihakketiga/investor.Pembayaranoleh pemerintahdaerahini dapatdilakukandengancarabagi hasil. Padasaat kontrak ditandatangani dandibuatBAST,aset tetap/asetlain-lainmilikPemdadikerjasamakan. 108 Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiKemitraandenganPihak No... XXX Ketiga XXX XXX AsetTetap/AsetLain- XXX Lain g)AsetTidakBerwujud Asettidakberwujuddiakuipadasaatdiperoleh,makajurnal yangdibuatuntukmengakuiasettidakberwujudyang diperolehdenganpembeliandiSKPDadalahsebagaiberikut: Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiXXXAsetTidakBerwuiudXXX No...KasBendahara XXX Pengeluaran XXX XXXUtangPFKXXX h)AsetLain-lain Asetlain-laindiakui padasaatdihentikandaripenggunaan aktifolehpemerintahdaerahdandireklasifikasikandalam asetlain-lain.Padasaatasetdireklasifikasi keasetlainnya, makaakandibuatjurnalpengakuanasetlain-lain. Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiXXXAsetLain-lainXXX No...AkumulasiPenyusutanAset XXX Tetap XXX XXXAsetTetapXXX XXX AkumulasiPenyusutan XXX AsetLain-lain 2.PenyesuaianTagihanJangkaPanjang PenyesuaianTagihanJangkaPanjangdilakukandengan melakukan reklasifikasiuntukmengakuipiutang yangakan jatuhtempo dalamsatutahunke depan. TagihanPenjualanAngsuran Tgl No. Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiBagianLancarTagihan No... XXX PeniualanAngsuran XXX XXX TagihanPenjualan XXX Angsuran 109 TuntutanGantiRugi Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBagianLancarTuntutan No... XXX GantiKerugianDaerah XXX TuntutanGanti XXX KerugianDaerah XXX 3.Amortisasi Jumalpenyesuaianuntukamortisasiasettidakberwujud sebagaiberikut: Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiBehanAmortisasiAsetTidak No... XXX Berwuiud XXX AkumulasiAmortisasi XXX AsetTidakBerwuiud XXX 110 SISTEMAKUNTANSI KEWAJIBAN A.UMUM 1.Sistemakuntansiini diterapkandalamlingkupsistem akuntansi kewajibandi wilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistem akuntansiiniberlakuuntukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansi yaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI 1.Kewajibanadalah utangyangtimbul dariperistiwamasalalu yang penyelesaiannyamengakibatkanalirankeluarsumber dayaekonomiPemerintahKabupatenMuaroJambi. 2.Kewajibandapatmunculakibatmelakukanpinjamankepada pihakketiga,perikatandenganpegawai,kewajibankepada masyarakat,alokasi/realokasipendapatankeentitaslainnya, ataukewajibankepadapemberijasa.Kewajibanbersifat mengikatdandapatdipaksakansecarahukumsebagai konsekuensiataskontrak atauperaturanperundang- undangan. 3.Setiapentitaspelaporanmengungkapkansetiapposkewajiban yang mencakupjumlah-jumlahyangdiharapkan akan diselesaikansetelah tanggalpelaporan. 4.Kewajibandikategorikanberdasarkanwaktujatuhtempo penyelesaiannya,yaitukewajibanjangkapendekdankewajiban jangkapanjang. C. SISTEMAKUNTANSI 1.Saldonormal rekening kewajibanadalahsaldo kredit.Artinya, rekeninginidikreditjikaterdapat transaksi yang menambahnya,sebaliknya rekeningini didebitjikaterdapat transaksi yang menguranginya. 111 2.SistemAkuntansiKewajibanJangkaPendek a.AkuntansiUtangKepadaPihakKetiga KewajibanPihakKetigaadalahkewajibanyangtimbul karenaterdapatmanfaatyangtelahditerimaolehpemerintah daerahdaripihakketiga(penyediabarang dan/ataujasa), tetapipemerintahdaerahbelummenunaikankewajiban untukmembayar. Jurnalstandartransaksitersebutjikamanfaattelahditerima PemerintahDaerahtetapibelumdibayaradalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti8xxxxBeban/AsetXXX No...2xxxxUtangBelanjaXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tidakterdapatjurnalanggarankarenabukantransaksi realisasi anggaran. b.AkuntansiUtangTransfer Utang transferadalahkewajibansuatuentitaspelaporan untukmelakukanpembayarankepadaentitaslainsebagai akibatketentuanperundang-undangan. JurnalstandartransaksitersebutjikaPemerintahDaerah telahmenetapkanbesaranyangakanditransfer. Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 8xxxxBebanTransferKeuanganXXX No...2xxxxUtangTransferXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tidak terdapatjurnal anggarankarenabukan transaksi realisasi anggaran. c.AkuntansiUtangBunga Kewajibanbunga adalah kewajibanyangtimbul akibat pemerintah daerahmelakukanpinjaman kepadapihaklain yang menimbulkanbungapinjaman. 112 Jurnal standartransaksisaatPemerintahDaerahmengakui kewajibanbungaadalah: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti8xxxxBebanBungaXXX No...2xxxxUtangBungaXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tidakterdapatjurnal anggarankarenabukan transaksirealisasi anggaran. d.AkuntansiUtangPerhitunganFihakKetiga(PFK) UtangPFKadalahkewajibanyangtimbulakibatbendahara pengeluaranpemerintahdaerahdiberitugasolehpihaklain (pemerintahpusat,bank,organisasi tertentu)untuk memungutdan/ataumemotong penerimaanyang diperoleh olehpihakketiga.Penjurnalantransaksiinihanyauntuk keperluanpenyusunanlaporanfinansial.Ketikabendahara pengeluaran/BUDmemungutpotongan.Jurnalstandar transaksitersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti lxxxx KasdiBendahara No...Pengeluaran/KasDaerah XXX 2xxxxKewajibanPFKXXX Jurnal PelaksanaanAnggaran Tidakterdapatjurnalanggarankarenabukan transaksi realisasi anggaran. e.AkuntansiBagianLancarUtangJangkaPanjang Bagianlancar utang jangkapanjangadalahporsiatau bagiandarikewajibanjangkapanjang yang jatuhtempo dalamwaktusatuperiodeakuntansiyang akandatang. Ketikapengakuanbagianlancar utang jangkapanjang. Jurnal standartransaksitersebutadalahsebagaiberikut: 113 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti2xxxxKewaiibanJangkaPaniangXXX No... 2xxxx BagianLancarKewajiban JangkaPaniang XXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tidak terdapatjurnalanggarankarenabukantransaksirealisasi anggaran. 2.SistemAkuntansiKewajibanJangkaPanjang a.AkuntansiKewajibanJangkaPanjang yangTidak Diperjualbelikan KewajibanJangkaPanjangYangTidakDiperjualBelikan adalahkewajibanyangtimbul karenakarenapihakketiga memberikansejumlahdanayangharusdikembalikandalam periodetertentu. 1)Jurnalstandartransaksi tersebutjikadanapinjaman diterimaPemerintahDaerahadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktilxxxxKasdiKasDaerah XXX No...2xxxxUtangJangkaPanjangXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktixxxxx PerubahanSALXXX No... 6xxxx PenerimaanPembiayaan- PinjamanJangkaPanjang XXX 2)Jurnalsaatmelakukanpembayaran atas kewajiban tersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti 2xxxxUtangJangkaPanjangXXX No... lxxxxKasdiKasDaerah XXX 8xxxx BebanSungaUtangJangka XXX Paniang lxxxxKasdiKasDaerah XXX 114 JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPembiayaanPembayaran No...6xxxxPokokPinjamanJangka XXX Paniang xxxxxPerubahanSALXXX 5xxxx BelanjaBungaPinjaman XXX JangkaPaniang xxxxxPerubahanSALXXX 3)Jurnalpadaakhirtahun(31Desember)sebagai penyesuaian untukmenyusunlaporankeuanganadalah sebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 8xxxx BehanBungaUtangJangka No...Paniang XXX 2xxxxUtangBunga XXX JumalPelaksanaanAnggaran Tidak terdapatjurnal anggarankarenabukan transaksirealisasi anggaran. 4)Jurnalpadasaatpembayaran angsuranpinjamanpada awaltahunadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti2xxxxUtangJangkaPanjangXXX No...lxxxxKasdiKasDaerahXXX 2xxxxUtangBungaXXX lxxxx KasdiKasDaerahXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiPembiayaanPembayaran No...6xxxxPokokPinjamanJangkaXXX Paniang xxxxxPerubahanSALXXX 5xxxx BelanjaBungaPinjaman XXX JangkaPaniang PerubahanSAL xxxxx XXX 115 b.AkuntansiKewajibanJangkaPanjangyangDiperjualbelikan KewajibanJangkaPanjang yangDiperjualbelikanadalah utang pemerintahdaerahdalambentukobligasi(municipal bond).ObligasiadalahsalahsatujenisSuratBerharga Daerahyang berjangkawaktulebihdari12(duabelas)bulan denganimbalanbungatetap(fixedrate/FR)ataudengan imbalanbungasecaravariabel(variablerate/VR).Obligasi dinilai sebesarnilaiparidenganmemperhatikandiskonto danpremiumyang belumdiamortisasi. Amortisasiadalahalokasisistematisdaripremiumatau diskonto selamaumurobligasi.Amortisasi dapat menggunakanmetodegarislurus,yaitualokasipremiumdan diskontoadalahsama untuksepanjangperiodeobligasi. Diskontoadalahjumlahselisihkurangantaranilaikini hutangdengannilaijatuhtempoutangkarenatingkatbunga nominallebihrendahdari padatingkatbungaefektif. Premium adalahjumlahselisihlebih antaranilaikinihutang dengannilaijatuh tempoutangkarenatingkatbunga nominal lebih tinggidaripadatingkatbungaefektif. SituasiDiskonto 1)Jurnalsaatpenenmaankasdaripenerbitandan penjualanobligasidiSKPKDadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktilxxxxKasdiKasDaerahXXX No...SurplusPenyelesaian 7xxxx Premium(Diskonto)XXX Obligasi--LO 2xxxxObligasi DaerahXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktixxxxx PerubahanSALXXX No... 6xxxx PembiayaanObligasi Daerah XXX 2)Jurnalsaatakhirtahun untuk penyusunanlaporan keuangan: 116 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 8xxxx BehanSungaUtang kepada No...masvarakat(Obligasi) XXX SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi-LO 2xxxx UtangBungaObligasi XXX Daerah JurnalPelaksanaanAnggaran Tidak terdapatjurnalanggarankarenabukan transaksirealisasi anggaran. 3)JurnalsaatpembayaranbungadiSKPKD**: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 8xxxx BehanSungaUtangkepada No...masvarakat(Obligasi) XXX 2xxxx UtangSungaObligasi XXX Daerah SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi--LO lxxxxKasdiKasDaerah XXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti 5xxxx BelanjaSungaUtang kepada No...masyarakat(Obligasi) XXX xxxxxPerubahanSALXXX Keterangan: *Jurnalinidilakukansetiap31Desembersampaidengan obligasi jatuhtempo. Jurnalinidilakukansetiapobligasi mencapaisatutahun berjalansampaidenganobligasi jatuhtempo. 4)Jurnal saatpelunasanobligasi diSKPKD: 117 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti2xxxxObligasi Daerah XXX No... Bxxxx BehanBungaUtang kepada masyarakat(Obligasi) XXX 2xxxx UtangBungaObligasi XXX Daerah SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi-LO lxxxx KasdiKasDaerahXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti6xxxxPembiayaanObligasiDaerahXXX No... 5xxxx BelanjaBungaUtangkepada masyarakat(Obligasi) XXX xxxxxPerubahanSALXXX SituasiPremium 1)Jurnalsaatpenerimaankasdari penerbitandan penjualanobligasi diSKPKD: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktilxxxx KasdiKasDaerah XXX No...SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi-LO 2xxxxObligasiDaerah XXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktixxxxx PerubahanSALXXX No... 6xxxx PembiayaanObligasi Daerah XXX 2)Jurnalsaatakhirtahun untukpenyusunanlaporan keuangan: 118 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 8xxxx BehanSungaUtang kepada No...masyarakat(Obligasi) XXX SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi-LO 2xxxx UtangSungaObligasi XXX Daerah JurnalPelaksanaanAnggaran Tidakterdapatjurnal anggarankarenabukantransaksirealisasi anggaran. 3)JurnalsaatpembayaranbungadiSKPKD: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 8xxxx BehanSungaUtang kepadaXXX No...masvrakat(Obligasi) 2xxxx UtangSungaObligasiXXX Daerah SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi--LO lxxxx KasdiKasDaerah XXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 5xxxx BelanjaSungaUtang kepada No...masvarakat(Obligasi) XXX xxxxx PerubahanSALXXX Keterangan: Jurnalini dilakukansetiap31Desembersampaidengan obligasijatuh tempo. Jurnal ini dilakukansetiapobligasi mencapaisatutahun berjalansampaidenganobligasi jatuh tempo. 4)Jurnalsaatpelunasanobligasi diSKPKD: 119 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti2xxxxObligasiDaerahXXX No... 8xxxx BehanBungaUtang kepada masyrakat(Obligasi) XXX 2xxxx UtangBungaObligasi XXX Daerah SurplusPenyelesaian 7xxxxPremium(Diskonto)XXX Obligasi--LO lxxxxKasdiKasDaerahXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti6xxxxPembiavanObligasiDaerahXXX No... 5xxxx BelanjaBungaUtangkepada masvarakat(Obligasi) XXX xxxxxPerubahanSAL XXX 120 SISTEMAKUNTANSI KOREKSIKESALAHAN A.UMUM 1.Sistem akuntansiiniditerapkandalamlingkupsistemakuntansi koreksikesalahandiwilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistem akuntansiiniberlaku untukentitaspelaporandanentitas akuntansi dalammenyusunlaporankeuangan.Entitaspelaporan yaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkanentitas akuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintahKabupaten MuaroJambi. B.DEFINISI 1.Koreksiadalahtindakanpembetulanlaporankeuanganagar akun/posyangtersajidalamlaporankeuanganentitasmenjadi sesuaidenganyangseharusnya. 2.Setiapkesalahanharusdilakukanpenyesuaian/dikoreksi segera setelahdiketahui. 3.Kesalahanyang ditemukanpadaperiodetahunberjalandan kesalahanyang ditemukansetelah tanggal neraca,sebelum laporankeuangandiotorisasiuntuk terbit,dilakukan penyesuaiandalamlaporankeuangan tahunberjalan. 4.Kesalahanyangterjadi padaperiode-periodesebelumnyaapabila laporankeuanganperiodetersebutsudahdiotorisasiuntuk terbit, koreksidilakukandenganpembetulanpada akunyang terkait padaperiode berjalan. C.SISTEMAKUNTANSI Sistem akuntansikoreksi kesalahandapatterdirisebagaiberikut: 1.Pengembalianbelanjapadatahunberjalandan/atausebelum laporankeuanganterbit. Jurnalstandartransaksitersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktilxxxx KasDaerahXXX No...lxxxxRKSKPD XXX 121 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti3xxxxRKPPKDXXX No...8xxxxBeban/AsetXXX Jurnal PelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktixxxxxPerubahanSALXXX No...5xxxxBelaniaXXX 2.Pengembalianbelanjapadatahunsebelumnyadanlaporan keuangantelahterbit. Jurnalstandartransaksitersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktilxxxxKasDaerahXXX No...lxxxxRKSKPDXXX JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti3xxxxRKPPKDXXX No...3xxxxEkuitasXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti xxxxxPerubahanSALXXX No...4xxxxPendapatanPengembalianXXX LRA 3.Pengembalianpendapatanpadatahunberjalandan/atau sebelumlaporankeuanganterbit. Jurnalstandartransaksitersebutadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktilxxxxRK SKPDXXX No...lxx.xxKasDaerahXXX Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 7xXXx PendapatanLO XXX No...3xxxxRKPPKD XXX 122 T JurnalPelaporanAnggaran TglNo.KodeUraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 4xxxxPendapatanLRAXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX 4.Pengembalianpendapatanpadatahunlaludanlaporankeuangan telahterbit Jurnalstandartransaksitersebutadalahsebagaiberikut; JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktilxxxxRKSKPDXXX No...lxxxxKasDaerah XXX Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti3xxxxEkuitas XXX No...3xxxxRKPPKDXXX JurnalPelaporanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti 5xXXxBelanjaTidakTerdugaXXX No...xxxxxPerubahanSALXXX 123 SISTEMAKUNTANSI PERJANJIANKONSESIJASA-PEMBERIKONSESI A.UMUM 1.Sistemakuntansiiniditerapkandalamlingkupsistemakuntansi perjanjiankonsesijasa-pemberikonsesidiwilayahKabupaten MuaroJambi. 2.Sistemakuntansiini berlakuuntukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi, sedangkan entitasakuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI Definisi yang digunakandalamsistemakuntansiiniadalah: 1.Perjanjiankonsesijasaadalahperjanjianmengikatantara pemberikonsesidanmitra,di mana: a.mitramenggunakanasetkonsesijasauntukmenyediakan jasapublikatas namapemberikonsesi selamajangkawaktu tertentu;dan, b.mitradiberikankompensasiataspenyediaanjasapelayanan publikselamamasaperjanjiankonsesi jasa.
11. 2.Perjanjianmengikat adalahperjanjianyang memberikan hak dankewajibanyangdapatdipaksakankepadaparapihakdalam perjanjian, sepertidalambentukkontrak.Perjanjianyang mengikatmencakup hakdankewajibanyangberasal dari kontrak atauhakdankewajibanhukumlainnya. 3.Pemberi konsesiadalahentitas akuntansiatauentitaspelaporan PemerintahDaerahyang memberikan hakpenggunaan aset konsesijasakepadamitra.
12. 4.Mitra adalahoperatorberbentukbadan usahasebagai pihak dalamperjanjiankonsesijasayang menggunakan asetkonsesi jasadalam menyediakanjasapublik yang pengendalian asetnya dilakukanolehpemberikonsesi. 5.Asetkonsesi jasaadalah asetyangdigunakan untuk menyediakanjasapublik atas namapemberikonsesi dalam suatuperjanjian konsesi jasadan asetdimaksud merupakan asetyang: 124 a.disediakanolehmitra,yang: 1)dibangun,dikembangkan,ataudiperolehdaripihaklain; atau 2)merupakanasetyang dimilikiolehmitra;a tau b.disediakanolehpemberikonsesi,yang: 1)merupakanasetyangdimilikiolehpemberikonsesi;atau 2)merupakanpeningkatanasetpemberikonsesi. C.SISTEM AKUNTANSI Sistemakuntansi perjanjiankonsesi jasa-pemberikonsesiadalah sebagaiberikut: 1.Reklasifikasi barang milikdaerahberupatanahyangtersaji sebagaiasettetapmenjadimenjadi asetkonsesijasa.Dokumen yang menjadi dasaradalahdokumenkerjasama(DKS)konsesi. Jurnal standartransaksitersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening DKS lxxxx AsetKonsesiJasa-Tanah (PemberiKonsesi) XXX lxxxx AsetTetap-Tanah XXX 2.Reklasifikasibarang milikdaerahberupaselaintanahyang tersajisebagaiasettetapmenjadimenjadiasetkonsesi jasa. Jurnalstandartransaksitersebutadalahsebagaiberikut: Jurnal PelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening DKS lxxxx AsetKonsesiJasa-Selain Tanah(PemberiKonsesi) XXX lxxxx AkumulasiPenyusutan AsetTetap-SelainTanah XXX AsetTetap-Selain lxxxx Tanah XXX AkumulasiPenyusutan lxxxxAsetKonsesiJasa-XXX SelainTanah 3.Reklasifikasiasetkonsesijasaberupa tanah menjadiasettetap. Jurnalstandar transaksi tersebut adalahsebagai berikut: 125 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening DKSlxxxxAsetTetap-TanahXXX AsetKonsesiJasa- lxxxx Tanah(PemberiKonsesi) XXX 4.Reklasifikasiasetkonsesijasaberupaselain tanahmenjadiaset tetap. Jurnalstandartransaksi tersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening DKSlxxxxAsetTetap-SelainTanahXXX AkumulasiPenyusutan lxxxxAsetKonsesiJasa-Selain XXX Tanah AsetKonsesiJasa- lxxxxSelainTanah(PemberiXXX Konsesi) AkumulasiPenyusutan lxxxxAsetTetap-SelainXXX Tanah 5.Reklasifikasiasetkonsesi jasaberupaselain tanahmenjadi persediaankarenaakandijual. Jurnalstandar transaksi tersebutadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening DKSlxxxxPersediaan XXX Akumulasi Penyusutan lxxxxAsetKonsesiJasa-Selain XXX Tanah AsetKonsesiJasa- lxxxxSelainTanah(PemberiXXX Konsesi) 6.Pemberikonsesi melakukanpengukuran awalperolehanatas asetkonsesi jasasebesarnilaiwajarjika asetkonsesi berasal darimitra. 126 Ilustrasi: Pemerintahmenenmaasetkonsesijasadarimitraberupa gedung.Menurutmitra,gedungtersebutdiperolehdenganharga perolehanRpl.500,00dantelahdisusutsebesarRp500,00. Penilai(appraisal)menyatakanbahwagedungtersebutmemiliki nilaipasarsebesarRpl.200,00.Olehpemerintah(pemberi konsesi)gedungtersebutakandiukursebesarRpl.200,00. Jurnalyangakandibuatolehpemerintahadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Rp)(Rp) DKS lxxxx AsetKonsesiJasa-Gedung 1.200 (PemberiKonsesi) KewajibanKeuangan 2xxxxatauPendapatan1.200 Tanaguhan
13. 7.Pemberikonsesimelakukanpengukuranawalperolehan atas asetkonsesijasasebesarnilai bukujikaasetkonsesi berasal daripemberikonsesi. Ilustrasi: Pemerintahmenyerahkangedungnyakemitrayang semula merupakanbagiandariasettetapsebagaipelaksanaan perjanjiankonsesijasa.Gedung tersebutdiperolehdenganharga perolehanRpl.500,00dan telahdisusutsebesarRp500,00. Penilai(appraisal)menyatakanbahwagedungtersebutmemiliki nilaipasarsebesarRpl.200,00.Olehpemerintahgedung tersebutakandiukursebesarRpl.000,00.Jumalyangakan dibuatolehpemerintah adalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No. Kode Uraian DebitKredit Bukti Rekening(Rp)(RD) DKS lxxxx AsetKonsesiJasa-Gedung 1.000 (PemberiKonsesi) lxxxx Akumulasi Penyusutan 500 AsetTetap-SelainTanah lxxxx AsetTetap-Selain 1.500 Tanah 127 8.Padaakhirmasakonsesijasa,asetkonsesijasadireklasifikasi kedalamjeniskelompokasetberdasarkansifatataufungsi mengikutiketentuankebijakanakuntansiyangmengaturaset tetapataukebijakanakuntansiyangmengaturasettak berwujud ataukebijakanakuntansiyangmengaturpersediaan, ataukebijakanakuntansiyangbersesuaian,sebesarnilai tercatataset. Ilustrasi: Padaakhirmasakonsesi jasamitramenyerahkanpengoperasian peralatanmediskepemberikonsesi denganrincianinformasi sebagaiberikut: •AsetKonsesiJasa-PeralatanMedisRpl.000,00 •AkumulasiPenyusutanAsetKonsesiJasa-PeralatanMedis Rp700,00 •Menurutappraisalnilaiwajarasetkonsesiyangdiserahkan sebesarRp500,00 Jurnalyangakandibuatolehpemerintahadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Rp)(Rp) DKS lxxxx AsetTetap-Peralatan 1.000 Medis(PemberiKonsesi) AkumulasiPenyusutan lxxxxAsetKonsesiJasa-700 PeralatanMedis lxxxx AsetKonsesiJasa- 1.000 PeralatanMedis AkumulasiPenyusutan lxxxxAsetTetap-Peralatan700 Medis 9.PengakuanKewajibanAtasAsetKonsesiJasa SkemaKewajibanKeuangan Ilustrasinya adalahpemerintahmenyerahkantanahsenilai Rp210,00(hargaperolehan)kemitrasebagaibagiandari perjanjian konsesi pendirian rumahsakit.Selanjutnyamitra melakukanpembangunangedungrumahsakitdiatas tanah tersebutnilai Rp972,00danmenyediakanperalatankesehatan senilaiRpl10,00. Pengembangan asetkonsesi tersebut membutuhkanwaktuselama dua tahun. Sukubungaefektif 128 yangdisepakati saatituadalah6,18%danbiayalayananpublik sebesarRpl2pertahun.Pemerintahwajibmembayarkepada mitraatasjasalayanankesehatanyangdiberikannyasebesar Rp200,00pertahun. Jurnalsaatpemberikonsesimenyerahkantanahkemitrauntuk dikembangkan(awaltahunpertamaperjanjiankonsesi): JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit Bukti Rekening(RD)(RD) DKS lxxxx AsetKonsesiJasa-Tanah 210 (Pemberi Konsesi) lxxxx AsetTetap-Tanah210 Jurnalsaatmitramenyerahkanpengembanganasetkepada pemberikonsesi(asumsi:pemanfaatanBMDdalamkerangka BangunSerahGuna)padaakhirtahunkedua: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Rp)(Rp) DKSlxxxxAsetKonsesiJasa-Gedung972 lxxxx AsetKonsesiJasa- 110 Peralatan 2xxxx KewaiibanKeuangan1.082 Jurnalyangdiperlukanpadasaatpemberikonsesimelakukan pembayarankepadamitrasebesarRp200pertahun untuk kompensasi biayakonstruksigedung danperalatan,biaya operasionaltahunandanbiaya-biayakeuangansebesarRp12 adalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekeningRpRD DKS2xxxxKewajibanKeuangan121 8xxxxBebanLayanan12 8xxxx BebanKeuangan67 lxxxxKas200 *6,18% xRpl.082(biayapenambahanasetkonsesi yang dilakukanolehmitra) **Rp200-Rp12-Rp67 129 ----------------------- Jurnalpembayarankedua: JumalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian BuktiRekening DKS2xxxxKewajibanKeuangan 8xxxxBebanLayanan 8xxxxBebanKeuangan lxxxxKas DebitKredit RpRD 129+ 12 59 200 *6,18%x(Rpl.082-Rp121,00)(biayapenambahanasetkonsesi yangdilakukanolehmitra) **Rp200-Rp12-Rp59 Jurnalpembayaranketiga: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian BuktiRekening DKS2xxxxKewajibanKeuangan 8xxxxBebanLavanan 8xxxxBebanKeuangan lxxxxKas DebitKredit RpRD 137 12 51 200 *6,18%x(Rpl.082-Rp121,00-Rp129)(biayapenambahanaset konsesi yangdilakukanolehmitra) **Rp200-Rp12-Rp51 Jurnaldiatasdilakukansampaidenganpembayaranterakhir perjanjiankonsesi.Selainjurnalpelaporanfinansialdiatas makapemberikonsesiperlumenjurnalrealisasibelanjajasa konsesisebagaiberikut: JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.KodeUraian BuktiRekening Debit (RD) Kredit (RD) 200 200SP2D5xxxxBelania JasaKonsesi I------+--�---------+-----+------, xxxxxPerubahanSAL Catatansampaidenganmateri inidisusun,koderekening belanjajasakonsesibelum tersediadalam regulasi tentang BaganAkunStandaryang disusunolehKemendagriRI. SkemaKewajibanKeuangan Ilustrasinya adalahpemerintahmenyerahkantanahsenilai Rp210,00(hargaperolehan)ke mitrasebagaibagiandari perjanjian konsesi pendirian rumah sakitselama10tahun semenjak asetkonsesi siap digunakan. Selanjutnyamitra 130 melakukanpembangunangedungrumahsakitdi atastanah tersebutnilaiRp972,00danmenyediakanperalatankesehatan senilaiRpl10,00.Pengembangan asetkonsesitersebut membutuhkanwaktuselamaduatahun.Sukubungaefektif yang disepakati saatituadalah6,18%danbiayalayananpublik sebesarRp12pertahun.Pemerintahmemberikanhakkepada mitrauntukmemungut pendapatandaripihakketigaatas penggunaanasetkonsesijasa. Jurnalsaatpemberikonsesimenyerahkantanahkemitra untuk dikembangkan(awaltahunpertamaperjanjiankonsesi)adalah: urnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Rp)(Rp) DKS lx:xxx AsetKonsesiJasa-Tanah 210 (PemberiKonsesi) lxxxxAsetTetap-Tanah210 Jurnalsaatmitramenyerahkanpengembangan asetkepada pemberikonsesi(asumsi:pemanfaatanBMD dalam kerangka BangunSerahGuna)padaakhirtahunkedua: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Rp)(Rp) BASTlxxxxAsetKonsesiJasa-Gedung972 lxxxx AsetKonsesiJasa- 110 Peralatan 2x:xxx Kewajiban-Pendapatan 1.082 Tangguhan Pemberi konsesi mengakuipendapatandanmengurangi kewajiban(pendapatantangguhan)berdasarkansubstansi ekonomi dariperjanjian konsesijasa. Ilustrasinya adalahjurnalpenyesuaianamortisasi/pengurangan nilai kewajiban(pendapatantangguhan)dengangarislurus (substansiekonominyafungsidari waktu)untukpengakuan pendapatansebesarRp108,2(Rpl.082/10tahunmasakonsesi) di setiaptahunsebagai berikut: 131 JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Ro)(Ro) DKS 2xxxx Kewajiban-Pendapatan 108,2 Tangguhan 7xxxx Pendapatan-Lain-lain 108,2 PAD-LO SkemaCampuran Pemberikonsesi mengakuikewajibankeuanganjugasekaligus pendapatanditangguhkanpadasaatpemberikonsesimengakui asetkonsesi jasajikadalamskemakompensasi perjanjian konsesi berupapembayaransekaligusjugapemberianhak kepadamitra. Ilustrasinyaadalahpemerintahmenyerahkantanahsenilai Rp210,00(hargaperolehan)ke mitrasebagaibagiandari perjanjian konsesi pendirianrumahsakitselama10tahun semenjakasetkonsesisiap digunakan. Selanjutnyamitra melakukanpembangunangedungrumahsakitdiatastanah tersebutnilaiRp972,00danmenyediakanperalatankesehatan senilaiRpl10,00.Pengembanganasetkonsesitersebut membutuhkanwaktuselamaduatahun.Sukubungaefektif yangdisepakatisaatituadalah6,18%danbiayalayananpublik sebesarRp12pertahun.Pemerintahmembaaratasbiaya pembangunan,perolehan,ataupeningkatanasetkonsesijasa sekaligusjugamemberikan hakkepadamitrauntukmemungut pendapatandaripihakketigaataspenggunaanaset konsesijasa. Pembagian skema kompensasiberupa kewajibankeuangan dan pemberianhausahamasing-masing 50%darinilaiperolehan awalasetkonsesijasa. Jurnal saatpemberikonsesimenyerahkan tanahke mitra untuk dikembangkan(awal tahunpertamaperjanjian konsesi): JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(RD)(RD) DKS lxxxx AsetKonsesiJasa-Tanah 210 (PemberiKonsesi) lxxxxAsetTetap-Tanah210 132 Jurnalsaatmitramenyerahkanpengembanganasetkepada pemberikonsesi(asumsi:pemanfaatanBMDdalamkerangka BangunSerahGuna)padaakhirtahunkedua JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode Uraian DebitKredit BuktiRekening(Rp)(Rp) BAST lxxxx AsetKonsesiJasa- 972 Gedung lxxxx AsetKonsesiJasa- 110 Peralatan 2xxxxKewajibanKeuangan541 2xxxx Kewajiban-Pendapatan 541 Tangguhan 10.Kewajibanpadaawalnyadiukursebesarnilaiyangsamadengan nilaiasetkonsesijasayaitusebesarnilai wajar,disesuaikan dengan nilaiimbalanyang dialihkan(misalkas)daripemberi konsesi kepadamitra,atausebaliknya. MitramembangungedungrumahsakitdenganbiayaRp500. Biayakesempatanyangterlewatkanakibatmitramembangun gedungrumahsakittersebutadalahsebesar5%.Selainitu, biayasebesarRp500tersebutdidapatkandengancara meminjampadasukubungaefektif6,18%.Nilai wajaraset konsesijasaadalahRp557,00yang terdiri dari: a.Biayakonstruksigedungyang dikeluarkanolehmitraadalah Rp525,00. Rp525,00=Rp500,00x1,05 b.PembiayaankeuanganyangditanggungolehmitraRp32 (6,18%XRp525,00). 133 SISTEMAKUNTANSI PROPERTIINVESTASI A.UMUM 1.Sistemakuntansiiniditerapkandalamlingkupsistem akuntansi propertiinvestasidiwilayahKabupatenMuaroJambi. 2.Sistem akuntansiini berlakuuntukentitaspelaporandan entitasakuntansidalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitasakuntansi yaituSKPD dilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI 1.Propertiinvestasiadalahasetyang dimaksudkanuntuk menghasilkanpendapatansewaatauuntukmeningkatkannilai asetataukeduanyadantidakuntuk: a.digunakandalamkegiatanpemerintahan, dimanfaatkanoleh masyarakatumum,dalamproduksiataupenyediaanbarang ataujasaatauuntuk tujuanadministratif;atau b.dijualdan/ataudiserahkandalam rangkapelayanankepada masyarakat. 2.Propertiyangdigunakansendiriadalahproperti yangdikuasai (olehpemilikataupenyewamelaluisewapembiayaan)untuk kegiatanpemerintah, dimanfaatkanolehmasyarakatumum, dalamproduksiataupenyediaanbarang ataujasaatau untuk tujuanadministratif. 3.Definisi propertiinvestasiberlakuantaralain untuk: a.tanahyangdikuasaidan/ataudimilikidalam jangkapanjang dengantujuanuntukmemperolehkenaikan nilaidanbukan untukdijualdan/ataudiserahkandalam rangkapelayanan kepadamasyarakat ataukepadaentitaspemerintahyang laindalam jangkapendek; 134 b.tanahyang dikuasaidan/ataudimilikinamunbelum ditentukanpenggunaannyadimasadepan.Entitasbelum menentukanpenggunaan tanahsebagaipropertiyang digunakansendiria tauakandijualdan/a taudiserahkan dalamrangkapelayanankepadamasyarakatataukepada entitaspemerintahyanglaindalamjangkapendek. c.bangunanyang dimilikiolehentitas(ataudikuasaioleh entitasmelalui sewapembiayaan)dandisewakankepada pihaklainmelaluisatuataulebihsewaoperasi; d.bangunanyang belumterpakaiyangdikuasaidan/atau dimiliki,tetapitersediauntukdisewakankepadapihaklain melaluisatuataulebihsewaoperasi. C.SISTEMAKUNTANSI 1.Saldonormalrekening propertiinvestasiadalahsaldodebit. Artinya,rekeningini didebitjikaterdapattransaksiyang menambahnya,sebaliknyarekeninginidikreditjika terdapat transaksi yangmenguranginya. 2.SistemAkuntansiPropertiInvestasi a.PerolehanProperti Pembangunan/Pembelian Investasidengan Perolehanpropertiinvestasidengan pembangunan/pembeliandapatdiilustrasikansebagai berikut: Padatahun2024,BadanKeuangandanAsetDaerah(BKAD) membangungedunguntukdisewakandengan tarif komersial. BelanjaModalPembangunanGedung tersebut adalahRpl00.000.000,00termasukPPNsenilai Rpl0.000.000,00.Jurnaluntuk tiap tahapan transaksi sebagai berikut: PenerimaanProperti dariPihakKetiga •JurnalFinansialdiBKAD AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) PropertiInvestasiBA100.000.000 UtangBelanjaModal100.000.000 135 PembayaranPropertidiBKADdenganMekanismeLS •JurnalFinansialdiBKAD AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) UtangBelanjaModalSP2D100.000.000 RKPPKD100.000.000 •JurnalPelaksanaanAnggarandiBKAD AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BelanjaModalSP2D100.000.000 PerubahanSAL100.000.000 • JurnalFinansialdiPPKD AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) RKSKPD SP2D100.000.000 KasDaerah90.000.000 UtangPPN10.000.000
b.PerolehanPropertiInvestasi denganPembiayaan. Perolehanpropertiinvestasidengansewapembiayaandapat diilustrasikansebagaiberikut: DinasKesehatanmemperolehpropertidari sewapembiayaan sebesarRplS0.000.000,00. Propertitersebutdiangsur selama5tahun, bunga10% pertahun,angsuransebesar Rp39.567.396,00pertahun. Berdasarkandatadiatas, disusuntabel pembayaransebagaiberikut: TahunAngsuranPokokBungaKewajiban 150.000.000 139.567.39624.567.39615.000.000125.432.602 2 39.567.39627.024.13612.543.26098.408.468 I339.567.39629.726.5499.840.84768.681.919 439.567.39632.699.2046.868.19235.982.715 539.567.39635.982.7153.598.272- 150.000.000 136 ll I - - Jurnaluntuktiaptahapantransaksi sebagaiberikut: PenerimaanPropertidiDinasKesehatan •JurnalFinansial AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) PropertiBA150.000.000 Kewajiban150.000.000 PembayaranTahunKe-1diDinasKesehatandenganMekanisme LS •JurnalFinansial AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) KewajibanSP2D24.567.396 BebanBunga15.000.000 RKPPKD 39.567.396 •JurnalPelaksanaanAnggaran AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BelanjaModalSP2D24.567.396 BelanjaBunga15.000.000 PerubahanSAL39.567.396 PembayaranTahunKe-2diDinasKesehatandengan MekanismeLS •JurnalFinansial AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) KewajibanSP2D27.024.136 BebanBunga12.543.260 RKPPKD39.567.396 •JurnalPelaksanaanAnggaran I AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BelanjaModalSP2D27.024.136 BelanjaBunga12.543.260 PerubahanSAL 39.567.396 I 137 l I PembayaranTahunKe-3diDinasKesehatandengan MekanismeLS •JurnalFinansial AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) KewajibanSP2D29.726.549 BebanBunga9.840.847 RKPPKD39.567.396 •JurnalPelaksanaanAnggaran AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BelanjaModalSP2D29.726.549 BelanjaBunga9.840.847 PerubahanSAL39.567.396 PembayaranTahunKe-4diDinasKesehatandengan MekanismeLS •JurnalFinansial AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) KewajibanSP2D32.699.204 BebanBunga6.868.192 RKPPKD39.567.396 •JumalPelaksanaanAnggaran AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BelanjaModalSP2D32.699.204 BelanjaBunga6.868.192 PerubahanSAL39.567.396 PembayaranTahunKe-5di DinasKesehatandengan MekanismeLS •Jurnal Finansial AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) KewajibanSP2D35.982.715 BebanBunga3.598.272 RKPPKD 39.567.396 138 •JurnalPelaksanaanAnggaran Akun BelanjaModal BelanjaBunga PerubahanSAL Ref SP2D Debit(Rp)Kredit(Rp) 35.982.715 3.598.272 39.567.396 c.PerolehanPropertiInvestasidenganTransaksiNon Pertukaran. Perolehanpropertiinvestasi dengantransaksinon pertukarandapatdiilustrasikansebagai berikut: Padatahun2024,BadanKeuangandanAsetDaerah(BKAD) menerimahibahtanahdangedungdari masyarakat untuk disewakandengantarif komersial.Nilaiwajartanahadalah Rp2.000.000.000,00dannilaiwajargedungadalah Rp500.000.000,00.Jurnal untuktransaksitersebutadalah: PenerimaanProperti dari PihakKetiga •JurnalFinansialdiBKAD Akun PropertiInvestasi-Tanah PropertiInvestasi-Gedung PendapatanHibah RefDebit(Rp) BAST2.000.000.000 500.000.000 Kredit(Rp) 2.500.000.000 d.PerolehanPropertiInvestasidenganSewaPembiayaandan NilaiWajar. Transaksipropertiinvestasidiatasdapatdiilustrasikan sebagai berikut: DinasKesehatanmemperolehpropertidarisewapembiayaan sebesarRp150.000.000,00.Properti tersebutdiangsur selama5tahun, bunga10% pertahun,angsuransebesar Rp39.567.396,00pertahun. Diketahuinilaiwajarproperti adalahRp140.000.000,00.Jurnal untuktransaksitersebut adalah: •JurnalFinansial I Akun Properti Ekuitas Kewajiban Ref BA Debit(Rp)Kredit(Rp) 140.000.000 10.000.000 150.000.000 139 e.PerolehanPropertiInvestasidariEntitasAkuntansiLainnya DalamSatuEntitas. Transaksipropertiinvestasidiatasdapatdiilustrasikan sebagaiberikut: DinasPerhubunganmenyerahkanPropertiInvestasiberupa GedungsenilaiRpl.000.000.000,00denganakumulasi penyusutansenilaiRp400.000.000,00 kepadaBadan Keuangan.Jurnaluntuktransaksitersebutadalah: •JurnalFinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) AkumulasiPenyusutan BAST400.000.000 PropertiInvestasi-Gedung RKPPKD 600.000.000 PropertiInvestasi- 1.000.000.000 Gedung •Jurnal FinansialdiBKAD AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) PropertiInvestasi-GedungBAST1.000.000.000 Akumulasi Penyusutan PropertiInvestasi-400. 000. 000 Gedung RKSKPD600. 000. 000 f.PropertiInvestasiSetelahPengakuanAwal. Transaksi propertiinvestasi diatasdapatdiilustrasikan sebagai berikut: 1November2024,DinasPerhubunganmenenmaProperti InvestasiGedung senilaiRpl25.000.000,00.Umurekonomis PropertiInvestasiadalah10tahundengan nilaisisasenilai Rp5.000.000,00.Metode penyusutanadalahgarislurus. Jurnaluntukmengakuipenyusutanselama2bulan (November-Desember)padatanggal31Desember2024 sebagaiberikut: •JurnalFinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BehanPenyusutanProperti BAST 2.000.000* Investasi-Gedung AkumulasiPenyusutan 2.000.000 PropertiInvestasi-Gedung 140 *(Rpl25.000.000,00Rp5.000.000,00)120bulan Rpl.000.000,00perbulan g.PropertiInvestasi denganRevaluasi. Transaksipropertiinvestasidiatasdapatdiilustrasikan sebagaiberikut: Tanggal1Juli2024,DinasPerhubunganmerevaluasi PropertiInvestasiGedungsenilaiRpl25.000.000,00dengan akumulasi penyusutansenilaiRp60.000.000,00,nilaisisa sebesarRp5.000.000,00sertaumurekonomisyangtersisa adalah5tahun. HasilrevaluasimenunjukkannilaiProperti InvestasiGedungadalahRp89.000.000,00sertanilaisisa sebesarRp5.000.000,00danumurekonomistersisaselama 7tahun. Jurnaluntuktransaksi tersebutadalah: KenaikanPropertiHasilRevaluasi • JurnalFinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) PropertiInvestasi-GedungBA24.000.000* Ekuitas24.000.000 *Rp89.000.000,00-(Rp125.000.000,00-Rp60.000.000,00) Rp24.000.000,00 PenyusutanPropertiHasilRevaluasiselama1Tahun •JurnalFinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BebanPenyusutanProperti BA12.000.000* Investasi-Gedung AkumulasiPenyusutan 12.000.000 PropertiInvestasi-Gedung *(Rp89.000.000,00 Rpl2.000.000,00 Rp5.000.000)7tahun=
h.PropertiInvestasi denganPenggantian. Transaksi propertiinvestasi diatasdapatdiilustrasikan sebagai berikut: 141 I � DinasPerhubunganmenggantirangkajendelakayuProperti InvestasiGedung denganrangkajendelabajaProperti InvestasiGedung senilaiRp24.000.000,00yang pembayarannyadilakukandenganmekanismeLSkepada pihakketiga.Jurnaluntuktransaksi tersebutadalah: PenyelesaianPekerjaan •JurnalFinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) PropertiInvestasi-GedungBA24.000.000 UtangBelanjaModal24.000.000 PembayaranKepadaPihakKetiga •Jurnal FinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) UtangBelanjaModalBA24.000.000 RKPPKD24.000.000 •JurnalPelaksanaanAnggarandiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) BelanjaModalBA24.000.000 PerubahanSAL24.000.000 1.AlihGunaPropertiInvestasi Transaksiproperti investasidiatasdapatdiilustrasikan sebagaiberikut: DinasPerhubunganmemilikiAsetTetapGedung senilai Rp125.000.000,00dengan akumulasipenyusutansenilai Rp60.000.000,00.Selanjutnya,diterbitkanSKtentang penggunaangedungtersebutuntukdisewakandengan tarif komersial.Jurnaluntuktransaksitersebutadalah: •JurnalFinansialdiDinasPerhubungan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) PropertiInvestasi-GedungSK125.000.000 AkumulasiPenyusutan 60.000.000 Gedung Gedung125.000.000 Akumulasi Penyusutan 60.000.000 PropertiInvestasi-Gedung 142 j.PelepasanPropertiInvestasi Transaksipropertiinvestasidiatasdapatdiilustrasikan sebagai berikut: Pemerintahdaerahmemilikipropertiinvestasi senilai Rp125.000.000,00denganakumulasipenyusutansenilai Rp120.000.000,00.Tanggal1Juli2024, diterbitkanSK Penghentianproperti investasikarenakondisirusakberat. Tanggal1Agustus2024,diterbitkanSK Penghapusan propertiinvestasi. •JurnalFinansialSaatSKPenghentian AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) AsetLain-LainSK125.000.000 AkumulasiPenyusutan 120.000.000 PropertiInvestasi PropertiInvestasi125.000.000 AkumulasiPenyusutan 120.000.000 AsetLain-Lain •JurnalFinansialSaatSKPenghapusan AkunRefDebit(Rp)Kredit(Rp) AkumulasiPenyusutanAset SK120.000.000 Lain-Lain Defisit5.000.000 AsetLain-Lain125.000.000 143 SISTEMAKUNTANSI DANABANTUANOPERASIONALSATUANPENDIDIKAN A. UMUM 1.Sistemakuntansiiniditerapkandalamlingkupsistem akuntansi danaBantuanOperasionalSatuanPendidikandi wilayah KabupatenMuaroJambi. 2.Sistemakuntansiiniberlakuuntukentitaspelaporandan entitas akuntansi dalammenyusunlaporankeuangan.Entitas pelaporanyaituPemerintahKabupatenMuaroJambi,sedangkan entitas akuntansiyaituSKPDdilingkunganPemerintah KabupatenMuaroJambi. B.DEFINISI 1.DanaBantuanOperasionalSatuanPendidikanyang selanjutnya disebutDanaBOSPadalahdanaalokasikhusus nonfisik untuk mendukung biayaoperasionalnonpersonaliabagiSatuan Pendidikan. 2.SatuanPendidikanyangselanjutnyadisebutSatdik adalah kelompoklayananpendidikanyangmenyelenggarakan pendidikanpadajalurformal,nonformal,daninformalpada setiapjenjang danjenisPendidikan. 3.SatuanPendidikanDasaryangselanjutnyadisebutSatdikdas adalahjenjangpendidikanpadajalurpendidikanformalyang melandasijenjangpendidikanmenengah, yangdiselenggarakan padaSatdikberbentuksekolahdasarataubentuklainyang sederajatsertamenjadisatukesatuankelanjutanpendidikan padaSatdikyangberbentuksekolahmenengahpertamaatau bentuklainyangsederajat. 4.SatuanPendidikanAnakUsiaDini yang selanjutnyadisebut Satdikpaud adalahsuatu upayapembinaanyang ditujukan kepadaanaksejaklahirsampaidengan usiaenam tahunyang dilakukanmelalui pemberian rangsanganpendidikan untuk membantupertumbuhandan rohaniagar anakmemiliki pendidikanlebihlanjut. perkembanganjasmanidan kesiapandalam memasuki 144 5.SatuanPendidikanKesetaraanyangselanjutnyadisebut Satdikkesetaraan adalahSatdikyang menyelenggarakan pendidikankesetaraan.
1. 6.SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkat SKPDadalahSKPDyangmelaksanakanurusanpendidikanpada KabupatenMuaroJambi. 7.SuratPengesahanPendapatanTransferyang selanjutnya disingkatSP2TadalahdokumenyangditerbitkanolehBUD untukmencatatdanmengesahkanpendapatantransferyang tidakmelaluirekeningkasumumdaerah. 8.SuratPermintaanPengesahanBelanjayangselanjutnya disingkatSP2Badalahdokumenyang diterbitkanolehPengguna Anggaran untukmengajukanpencatatandanpengesahan belanjapadaDPASKPD yangpenerimaandanpengeluaran daerahtidakdilakukanmelaluirekeningkas umumdaerahdan menjadidasarpenerbitanSuratPengesahanBelanja. 9.SuratPengesahanBelanjayang selanjutnyadisingkatSPB adalahdokumenyangditerbitkanolehBUDuntukmencatatdan mengesahkanbelanjayangtidakmelaluirekeningkas umum daerahberdasarkanSP2B. C. SISTEMAKUNTANSI 1.SaldonormalrekeningBelanja/BebanDanaBOSP adalahsaldo debit.Artinya,rekeninginididebitjikaterdapattransaksi yang menambahnya,sebaliknyarekeninginidikreditjikaterdapat transaksiyang menguranginya.Selainitu,saldonormal rekeningPendapatanDanaBOSP adalahsaldokredit.Artinya, rekeningini dikreditjika terdapattransaksiyang menambahnya, sebaliknyarekeninginidi debitjikaterdapat transaksiyang menguranginya 2.SistemAkuntansiDanaBOSP
a.PenerimaanDanaBOSP. PenerimaanDanaBOSP terjadi padasaatmenerima notifikasidari kantorpelayananperbendaharaan negara dan/atauinformasi dari satdik melalui SKPD sesuai kewenangannya.Selanjutnya,PPKDselakuBUDakan membuatSP2T. 145 Jurnalstandartransaksiiniadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Buktilxxxx KasdiKasDaerahXXX No...7xxxxPendapatanDanaBOSPLOXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiOxxxxPerubahanSALXXX No...4xxxxPendapatanDanaBOSPLRAXXX b.PencatatanAset,BelanjadanBebanBOSP PencatatanAset,BelanjadanBebanataspenggunaanDana BOSPsatdiknegeriterjadipadasaatditerbitkanSPBoleh PPKDsesuaidenganSP2BdariSKPD.Jurnalstandar transaksiini adalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial I I Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktilxxxxAsetXXX No...8xxxxBebanXXX lxxxxKasdiBendaharaBOSPXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening BuktiSxxxxBelaniaXXX No...OxxxxPerubahanSALXXX
c.PencatatanHibahDanaBOSPuntukSatuanPendidikan Swasta PencatatanBebanHibahDanaBOSPdanBelanjaHibah DanaBOSPuntukSatuanPendidikanSwastadilakukan padasaatPPKDselakuBUDakanmembuatSP2T. Jurnalstandar transaksiini adalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti8xxxxBebanHibahBOSP XXX No...1xXXXKas diKasDaerahXXX 146 w JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti5xxxxBelaniaHibahBOSPXXX No...Oxx:xxPerubahanSALXXX d.PerolehanBunga/JasaGirodalamPengelolaanDanaBOSP Jurnal standarpencatatanbunga/jasagirodalam pengelolaanDanaBOSPpadaSatuanPendidikanNegeri dengancarapemindahbukuanbunga/jasagirokeRKUD adalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Buktilxx:xxKasdiKasDaerah XXX No... 7xx:xx PendapatanLain-lainPAD vangSah-LO XXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening BuktiOxx:xxPerubahanSALXXX No... 4xx:xx PendapatanLain-lainPAD vangSah-LRA XXX e.PembayaranBunga/JasaGirodalamPengelolaanDana BOSP Jurnalstandaruntukpencatatanpembayaranbunga/jasa girodalampengelolaandanaBOSPpadaSatuanPendidikan Negeriadalahsebagaiberikut: JurnalPelaporanFinansial Tgl No.Kode UraianDebitKredit BuktiRekening Bukti8xx:xxBebanBunga XXX No...lxx:xxKas diBendaharaBOSXXX JurnalPelaksanaanAnggaran Tgl No.Kode UraianDebitKredit Bukti Rekening Bukti5xxXxBelaniaBungaXXX No...Oxx:xxPerubahanSALXXX Pj.BUPATIMUAROJAMBI, •NAJMI 147 JurnalPelaksanaanAnggaran [n..,A"~vaa»Toan«a statsjsaaa»gos»ls. No...Ox;xxPerubahanSAL lxxx d.PerolehanBunga/JasaGirodalamPengelolaanDanaBOSP Jurnalstandarpencatatanbunga/jasagirodalam pengelolaanDanaBOSPpadaSatuanPendidikan Negeri dengancarapemindahbukuanbunga/jasagirokeRKUD adalahsebagai berikut: urnalPelaporanFinansial ]'N Kode! Debit/Kredit'IT JI0. Uraian8,Bui Rekening ; 1'Bukti1xxXxKasdiKasDaerah xxXx -· II No... 73xxxx PendapatanLain-lainPADII yangSah-LOiXXXLII -----'---·-__, JurnalPelaksanaanAnggaran r No.IKode--, ITgl Uraian DebitKreditIBukti!Rekening i ' iBuktiOxxxPerubahanSALI I XXX Il PendapatanLain-lainPAD I1No... It 4xXXXx XXX I!IyangSah-LRA e.PembayaranBunga/JasaGirodalamPengelolaanDana BOSP Jurnalstandaruntukpencatatanpembayaranbunga/jasa girodalampengelolaandanaBOSPpadaSatuanPendidikan Negeriadalahsebagai berikut: JurnalPelaporanFinansial 1!No.Kode ' Uraian DebitiKreditgBukti Rekening ·-·--- ;Bukti8xxXxBebanBunga l XXX J ' I!No...1xxxxKasdiBendaharaBOS XXX JurnalPelaksanaanAnggaran lna]No Kode Uraian DebitIKredit i gBukti Rekening_ ]Bukt--5xxxxBelanjaBunga iXXX - I No...0xxxxPerubahanSAL xxX I UPATIMUAROJAMBI, � ""' 147

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…